Kabupaten Bandung (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan tingkat penetrasi (penetration rate) industri asuransi di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS Suwandi mengatakan tingkat penetrasi industri asuransi Indonesia masih berada di bawah Filipina, Malaysia, Thailand, serta Singapura.

"Yang paling tinggi Singapura 7,40 persen, negara-negara maju itu kalau umumnya antara 9 persen sampai 10 persen untuk penetration rate secara komprehensif, yang secara keseluruhan," ujar Suwandi dalam acara Literasi Menabung dan Berasuransi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu.

Ia menjelaskan penetrasi industri asuransi Indonesia tercatat hanya sebesar 1,40 persen per akhir 2024, atau relatif tidak banyak berubah bahkan sejak sebelum krisis keuangan Asia melanda.

Sementara itu, di Filipina mencapai 1,80 persen, Malaysia 3,80 persen, Thailand 5,10 persen dan Singapura 7,40 persen pada akhir 2024, dengan negara-negara maju umumnya berada di level 9-10 persen.

Suwandi menjelaskan, beberapa variabel yang menjadi penghambat tingkat penetrasi industri asuransi di Indonesia, yaitu maraknya sejumlah kasus- kasus yang mendera perusahaan asuransi, yang berujung menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi industri asuransi secara keseluruhan.

“Kasus-kasus yang melibatkan perusahaan asuransi memang cukup menekan penetrasi industri asuransi. Sejak 2016 hingga 2025, sudah ada 19 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK,” ujar Suwandi.

Selain itu, menurutnya, terdapat kesenjangan antara Indonesia dengan negara lain apabila dilihat berdasarkan produk asuransi. Di sisi lain, kondisi ini menunjukkan ruang terbuka pertumbuhan industri asuransi dalam negeri.

"Saya melihat dari sisi positifnya, perusahaan asuransi masih punya ruang gerak yang cukup lebar untuk meningkatkan penetrasi," ujar Suwandi.

Dalam kesempatan sama, Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba tidak menampik tantangan besar yang dialami industri asuransi dalam negeri.

Ia menyebut, penetrasi pasar asuransi Indonesia masih di kisaran 2,7 persen secara umum, namun dilihat berdasarkan produk asuransi jiwa dan asuransi umum penetrasi industri baru sekitar 1,4 persen.

"Nah, dari sini ini kelihatan bahwa industri ini memang masih struggling ya di dalam di sektor keuangan," ujar Purba.

Purba menilai, industri asuransi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan fundamental, sehingga membangun ekosistem pendukung pertumbuhan industri perlu dilakukan.

Seiring dengan itu, LPS saat ini menggodok Program Penjaminan Polis (PPP) yang dianggap menjadi salah satu variabel penting untuk memperbaiki kinerja industri asuransi. Berdasarkan pengalaman negara lain, program dinilai dampak positif bagi industri.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia berhasil mengalahkan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Malaysia, dalam hal pasar digital. Sektor ini jadi yang terbesar di kawasan mencapai 229,4 juta orang atau 80% populasi.

Bukan hanya itu nilai ekonomi digital Indonesia juga diprediksi terus bertumbuh hingga 2030. Sebagai catatan, nilai ekonomi digital tahun lalu mencapai US$90 miliar.

"Nilai ekonomi digital mencapai US$ 90 miliar (Rp 1.496 triliun) untuk tahun 2024 diproyeksikan akan lompat ke US$ 366 miliar (Rp 6.086 triliun) pada 2030. Ini melampaui teman-teman negara di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura," kata Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, dalam acara FEKDI dan IFSE, Kamis (30/10/2025).

Dalam data terbaru yang dirilis Google, Temasek, dan Bain, ekonomi digital RI sudah melampaui US$ 99 miliar pada 2025 dibanding Singapura yang senilai US$ 29 miliar. Ekonomi digital Indonesia menyumbangkan sepertiga dari perekonomian digital di seluruh negara Asia Tenggara yang diproyeksikan bernilai US$ 299 miliar.

Mengutip survei APJII tahun 2025, Meutya menjelaskan penggunaan internet di Indonesia berjumlah 77% di desa dan 84% untuk masyarakat kota. Dia memberikan catatan penetrasi internet itu jadi PR kementerian yang dipimpinnya, seraya menyampaikan pula percepatan akan dilakukan di bidang infrastruktur.

"Jadi ini yang masih menjadi PR bagi kami. Tahun 2024 kita ke 2025 kita ada kenaikan sekitar 1,5%. Di tahun 2025 kita akan melakukan percepatan-percepatan di banyak hal," jelas Meutya.

Salah satu pengembangan infrastruktur digital yang dilakukan Indonesia adalah melalui satelit. Indonesia diketahui telah meluncurkan Satria I pada tahun 2023 lalu.

Satelit itu menyediakan jaringan internet untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Terdapat 27.865 titik layanan publik yang dilayani Satria I, termausk 1.631 titik di Papua.

Perusahaan PSN juga baru saja meluncurkan satelitnya, Nusantara V. Satelit itu memiliki kapasitas broadband mencapai 370 Gbps, jadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan Australia yang memiliki kapasitas 186 Gbps.

"Pencapaian ini memperkuat kedaulatan digital dan menjadi fondasi bagi pemeratan akses, pengembangan UMKM daerah, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta percepatan ekosistem AI dan juga inovasi nasional," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar digital Indonesia terus mengalami perkembangan. Diperkirakan nilai ekonominya juga bertumbuh signifikan dan mengalahkan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Singapura.

Menteri komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pasar digital Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Jumlahnya mencapai 80% dari populasi atau sekitar 229,4 juta orang.

Sementara, itu nilai ekonomi digital tahun lalu mencapai US$90 miliar. Jumlah itu diproyeksikan akan bertambah empat kali lipat pada 2030 mendatang.

"Nilai ekonomi digital mencapai US$ 90 miliar (Rp 1.496 triliun) untuk tahun 2024 diproyeksikan akan lompat ke US$ 366 miliar (Rp 6.086 triliun) pada 2030. Ini melampaui teman-teman negara di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura," kata Meutya, dalam acara FEKDI dan IFSE, Kamis (30/10/2025).

Ia juga menjelaskan soal adopsi penggunaan internet di Indonesia. Mengutip survei APJII tahun 2025, penetrasi di kota berjumlah 84% dan desa 77%.

Foto: Menteri komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam acara FEKDI dan IFSE, Kamis (30/10/2025). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari) Menteri komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam acara FEKDI dan IFSE, Kamis (30/10/2025). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)

Menurutnya, penetrasi internet jadi PR untuk pihak Kementerian Komdigi. Pemerintah akan terus melakukan percepatan dengan berbagai rencana di bidang infrastruktur.

"Jadi ini yang masih menjadi PR bagi kami. Tahun 2024 kita ke 2025 kita ada kenaikan sekitar 1,5%. Di tahun 2025 kita akan melakukan percepatan-percepatan di banyak hal," jelas Meutya.

Di awal pidatonya, Meutya juga memuji penggunaan QRIS yang kian meluas, dari wilayah kecil di Indonesia hingga ke beberapa negara lain seperti Thailand dan Jepang.

"Kami ke pasar Tangsel waktu itu gerobak-gerobak kecil juga sudah menggunakan QRIS. Jadi kami ikut berbangga dan senang. Bagi kami di Kementerian Komdigi, ekosistem digital amat sangat berpengaruh," ujarnya.

Satelit RI Jadi Nomor 1 di ASEAN

Indonesia juga melakukan pengembangan infrastruktur digital melalui program satelit Satria I. Satelit tersebut telah diluncurkan pada tahun 2023 lalu untuk meratakan akses internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Meutya mengatakan Satria I sudah menghadirkan internet untuk 27.865 titik layanan publik. Termasuk untuk wilayah Papua, sebanyak 1.631 titik.

Bukan hanya pemerintah, perusahaan PSN juga telah meluncurkan satelit Nusantara V. Layanan ini memiliki kapasitas broadband satelit mencapai 370 Gbps dan diklaim menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara.

Kapasitas itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diluncurkan Australia sebesar 186 Gbps.

"Pencapaian ini memperkuat kedaulatan digital dan menjadi fondasi bagi pemeratan akses, pengembangan UMKM daerah, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta percepatan ekosistem AI dan juga inovasi nasional," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access/BWA) pada 28 Juli 2025 lalu. Frekuensi ini ditujukan untuk memperluas layanan internet cepat hingga ke pelosok Indonesia dengan tarif terjangkau.

Program internet cepat dan terjangkau ini sempat dijelaskan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan frekuensi 1,4 GHz disiapkan agar investasinya bisa dibuat murah. Di sektor komunikasi secara tarif masih berbasis biaya (cost based). Jadi investasi yang murah akan berdampak pada tarif yang dinikmati pelanggan akan makin murah juga.

"Kita punya program internet murah. Jadi kita akan melakukan lelang frekuensi 1,4 Ghz artinya bagaimana dengan menggunakan frekuensi ini, investasi atau investor, menginvestasikan untuk layanan fixed broadband itu murah. Jadi pelanggan pun dapat murah," ujar Wayan.

Menurutnya, skema internet murah ini juga berbeda dengan lauyanan WiFi seluler di rumah. Layanan yang digulirkan lewat frekuensi 1,4 GHz adalah layanan fixed broadband.

"Dan ingat, 1,4 yang kami lelang ini tujuannya untuk fixed broadband. Tidak ada untuk WiFi di rumah yang seperti WiFi di rumah ya. Ini benar-benar dari BTS masuk ke router dalam, kemudian router masuk ke PC," jelas Wayan. "Jadi digunakan untuk aktivitas fixed broadband. Bukan sampai di rumah digunakan untuk WiFi, seluler, itu bukan, itu masih ranah penyelenggara seluler."

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Komdigi untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam menyediakan internet berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.

Meskipun rencananya akan ada internet murah, tetapi pemerintah tidak akan menetapkan harga pasti. Pihaknya akan meminta calon peserta lelang untuk memberikan tarif berapa yang bisa diberikan untuk layanan internet 100 Mbps.

"Kami tidak mematok, karena secara regulasi di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif," ujar Wayan.

Setelah melalui tahap evaluasi administrasi dan penawaran harga, Komdigi mengumumkan dua pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz pada 15 Oktober 2025.

PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), keluar sebagai pemenang Regional 1 dengan nilai penawaran tertinggi Rp403,76 miliar. PT Eka Mas Republik (pemilik merek MyRepublic) memenangkan Regional 2 dan Regional 3 dengan nilai penawaran masing-masing Rp300,88 miliar dan Rp100,88 miliar.

Pita frekuensi yang dilelang mencakup rentang 1432 MHz hingga 1512 MHz atau total lebar pita 80 MHz. Komdigi membagi area lelang menjadi tiga regional dengan 15 zona, mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan Maluku.

Berikut pembagian tiga regional yang menjadi objek seleksi:

Regional 1

Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
Zona 7 : Jawa Timur
Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

Regional 2

Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Zona 15 : Kepulauan Riau

Regional 3

Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

Harga layanan internet 100 Mbps

Setelah menang tender, WIFI mengumumkan program internet murah, yaitu perusahaan berencana menghadirkan layanan internet 100 Mbps dengan tarif hanya Rp 100.000 per bulan.

Direktur WIFI, Shannedy Ong, mengatakan paket ini ditujukan bagi segmen masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini belum terjangkau layanan internet tetap.

"Kita sudah lock sepaket Rp100.000, ini akan meng-address low income segment. Potensi pasarnya sekitar 4-5 juta rumah tangga," ujar Shannedy saat Public Expose 5G FWA Execution Plan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

WIFI akan memanfaatkan teknologi FWA dan Fixed Point-to-Home (FPTH) untuk mendukung penetrasi broadband di wilayah Region 1. Shannedy menilai bahwa wilayah ini strategis karena menampung sekitar 61% dari total 74 juta rumah tangga di Indonesia.

Selain harga terjangkau, pelanggan juga akan mendapatkan fasilitas sewa perangkat dan instalasi gratis.

"Ini enggak pakai pulsa, enggak pakai kuota. Bayar Rp 100 ribu sebulan, sepuasnya. Tidak ada biaya awal atau instalasi," kata Yune Marketatmo, Direktur Utama WIFI dalam kesempatan yang sama.

WIFI menargetkan paket internet murah ini akan melakukan peluncuran awal atau soft launch pada akhir tahun 2025. Kemudian, dijual secara komersial pada kuartal pertama (Q1) tahun depan.

"Kita masih dalam diskusi internal untuk memfinalisasi," ungkap Shannedy.

Sementara itu, MyRepublic Indonesia sebagai pemenang Regional 2 dan 3 menilai wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi belum menetapkan harga untuk paket internet mereka, kapan akan diluncurkan, dan dijual secara komersial.

CNBC Indonesia coba menghubungi My Republic untuk menanyakan hal tersebut, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan dari pihak terkait.

Dalam keterangan sebelumnya, MyRepublic Indonesia mengatakan bahwa fokus pada Regional 2 dan 3 didasari pertimbangan strategis terhadap potensi besar wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi yang memiliki kebutuhan konektivitas tinggi namun masih memiliki tingkat penetrasi internet yang terbatas.

MyRepublic Indonesia menilai bahwa layanan internet berbasis FWA ini akan melengkapi layanan internet berbasis jaringan fiber optik (FTTH) yang telah dimiliki, sehingga keduanya dapat saling mendukung dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan pengalaman konektivitas pelanggan di berbagai wilayah.

"Kami percaya bahwa ketersediaan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional di era digital. MyRepublic Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi tersebut, sejalan dengan aspirasi kami untuk menjadi kebanggaan Indonesia," tambah Timotius Max Sulaiman, Chief Executive Officer MyRepublic Indonesia, dalam keterangan tertulis.

Ia menyatakan, ke depan, MyRepublic Indonesia akan memfokuskan langkah pada kesiapan teknis, operasional, dan komersial untuk menghadirkan layanan FWA di wilayah yang telah dimenangkan.