JAKARTA - Rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun memicu perdebatan besar di negara tersebut.

Karena semakin banyak orang tua mengakui bahwa mereka hampir tidak berdaya melawan ketergantungan anak-anak mereka pada ponsel pintar dan platform digital.

Semakin banyak keluarga Prancis memandang pengelolaan penggunaan telepon dan media sosial anak-anak mereka sebagai sumber utama ketegangan keluarga.

Pertengkaran berkepanjangan, anak-anak yang bereaksi agresif, membanting pintu, atau mencoba menghindari kontrol orang tua menjadi hal yang biasa.

Julien Joly, seorang arsitek di Prancis dan ayah dari dua remaja, mengatakan bahwa ia telah mencoba berbagai metode seperti mengambil ponsel setelah makan malam atau memasang perangkat lunak pengontrol waktu layar.

Namun, akhirnya ia menyerah karena "terlalu lelah." Menurutnya, mengontrol ponsel anaknya telah menjadi "bentuk peperangan teknologi."

Sebuah survei oleh Institut Penelitian Opini Publik Prancis (IFOP), yang diterbitkan pada akhir tahun 2025, menunjukkan bahwa 94% orang tua dengan anak berusia 8-15 tahun telah menetapkan setidaknya satu aturan terkait perangkat digital, dan 68% telah menggunakan alat kontrol orang tua.

Namun, efektivitas sebenarnya masih terbatas, karena banyak anak menemukan cara untuk menghindari aturan dengan menggunakan ponsel kerabat atau membuat akun media sosial tanpa sepengetahuan orang tua mereka.

Najat Vallaud-Belkacem, mantan Menteri Pendidikan Prancis dan penulis buku "Digital Addiction," berpendapat bahwa penggunaan media sosial telah menjadi sumber konflik nomor satu di banyak keluarga Prancis.

Menurutnya, semakin banyak orang tua merasa tidak berdaya dan bersalah karena tidak mampu mengendalikan anak-anak mereka, sementara orang dewasa sendiri menjadi bergantung pada telepon dan media sosial.

Para psikolog dan pendidik berpendapat bahwa mengambil ponsel pintar jauh lebih sulit daripada bentuk pengendalian sebelumnya seperti mematikan TV atau membatasi permainan video.

Profesor Grégoire Borst, profesor psikologi perkembangan dan ilmu saraf kognitif dalam pendidikan, mengatakan bahwa bagi remaja, dunia digital kini merupakan "perpanjangan" dari kehidupan nyata, yang terkait erat dengan interaksi sosial, rasa otonomi, dan identitas pribadi. Oleh karena itu, pembatasan atau pencabutan akses ke media sosial seringkali dianggap sebagai ketidakadilan oleh mereka.

Banyak sekolah di Prancis kini menggunakan aplikasi digital seperti Pronote atau EcoleDirecte untuk mengirimkan tugas, memperbarui jadwal, mencatat kehadiran, dan bertukar informasi dengan orang tua.

Hal ini membuat ponsel pintar hampir tak tergantikan bagi siswa, sekaligus mempersulit banyak keluarga untuk membatasi waktu penggunaan layar.

Sementara itu, banyak orang tua percaya bahwa jika pemerintah Prancis benar-benar menerapkan larangan media sosial untuk anak-anak di bawah 15 tahun mulai September, mereka akan memiliki dasar hukum dan psikologis yang lebih kuat untuk memperketat akses anak-anak mereka ke media sosial.

Beberapa psikolog juga percaya bahwa memiliki kerangka hukum yang jelas akan membantu anak-anak menerima batasan tersebut dengan lebih mudah, daripada hanya melihatnya sebagai keputusan orang tua semata.

Meskipun demikian, banyak keluarga tetap skeptis tentang efektivitas praktis larangan tersebut, mengingat media sosial telah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kaum muda.

Bagi banyak orang tua, harapan terbesar saat ini adalah anak-anak mereka secara bertahap menyadari dampak buruk dari waktu yang dihabiskan di depan layar seiring bertambahnya usia.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital terus berupaya untuk terus menegakkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak ( PP Tunas) . Tak terkecuali di lingkungan sekolah.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan bahwa saat ini penegakan tersebut sudah mulai didukung oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di SMP Negeri 1 Cikini.

“Kami baru berkunjung ke SMP Negeri 1 di Cikini sebagai percontohan bahwa ada beberapa pemda termasuk DKI yang sudah juga menerapkan atau membantu penerapan PP tunas di tingkat provinsi,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Kamis (30/4/2026).

Dari hasil kunjungannya, ia menemukan bahwa SMP Negeri 1 Cikini telah membatasi para siswanya dalam membawa gawai ke sekolah. Hal itu menurutnya menjadi salah satu langkah dalam mendukung implementasi PP Tunas.

“Jadi PP tunas ini akan lebih mudah dilakukan secara implementasinya jika memang ada aturan semisal membatasi gawai ke sekolah,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa implementasi PP Tunas akan sangat terbantu jika didukung dengan aturan di bidang lainnya seperti di bidang pendidikan. Apalagi, pembatasan penggunaan atau pelarangan membawa gawai ke sekolah bagi para siswa bisa membantu menurunkan dampak adiksi dari gawai.

“Memang untuk mengurangi adiksi, PP Tunas ini akan sangat terbantu jika ada aturan di bidang lain yang memang mengatur agar anak-anak ke sekolah tidak membawa gawainya,” pungkas Meutya.

JAKARTA - Keputusan untuk memanggil Google dan Meta dibuat setelah kedua pihak gagal mematuhi permintaan selama pemanggilan pertama terkait tuduhan ketidakpatuhan terhadap larangan anak-anak mengakses media sosial.

Pada tanggal 2 April,pemerintahIndonesia mengeluarkan surat panggilan kedua kepada dua raksasa teknologi, Google dan Meta, terkait tuduhan ketidakpatuhan terhadap larangan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, yang mulai berlaku akhir pekan lalu.

Pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital (CDM) Indonesia mengklarifikasi bahwa surat panggilan dapat dikeluarkan hingga tiga kali sebelum tindakan penegakan hukum diterapkan.

Mematuhi peraturan perlindungan anak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab langsung atas keselamatan anak-anak di ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital menyatakan bahwa pemanggilan terbaru kepada perwakilan Google (perusahaan induk platform YouTube) dan Meta (perusahaan induk jejaring sosial Facebook, Instagram, dan Threads) dilakukan setelah kedua pihak gagal mematuhi permintaan yang diajukan selama pemanggilan pertama awal pekan ini.

Alexander Sabar, Direktur Departemen Pemantauan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital, menekankan bahwa penundaan sekecil apa pun meningkatkan risiko bagi anak-anak.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mewajibkan platform global untuk mengambil tindakan kepatuhan yang spesifik dan tepat waktu, jika tidak, pihak berwenang akan mengambil tindakan hukuman yang sesuai.

Sebagai negara dengan salah satu tingkat pengguna media sosial tertinggi di kawasan ini, Indonesia secara resmi menerapkan larangan penggunaan platform media sosial Google dan Meta bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun pada tanggal 30 Maret untuk melindungi anak-anak dari ancaman pornografi online, perundungan siber, dan kecanduan internet.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital, baik Google maupun Meta telah meminta penundaan implementasi peraturan baru tersebut.

Langkah Indonesia ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran global tentang dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental anak-anak.

Sebelumnya, Australia menjadi negara pertama diduniayang mewajibkan situs media sosial untuk menghapus akun pengguna di bawah usia 16 tahun

JAKARTA - Pemerintah memutuskan menunda akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan baru ini sebagai langkah perlindungan anak dari berbagai risiko di ruang digital. Mulai dari anak kecanduan gawai hingga paparan konten berbahaya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta, dikutip Selasa (10/3/2026).

Menurut Meutya, pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak. Dia menjelaskan bahwa risiko tersebut mencakup kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menyasar pengguna usia muda.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” ungkapnya.

Meutya menambahkan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) juga memperbesar tantangan di ruang digital karena memungkinkan manipulasi konten yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli.

“Dengan perkembangan AI, konten digital akan makin sulit dibedakan antara yang asli dan yang dimanipulasi. Anak-anak tentu akan semakin kesulitan memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak,” jelasnya.

Melalui kebijakan Tunggu Anak Siap, pemerintah menekankan bahwa akses penuh ke media sosial sebaiknya diberikan secara bertahap sesuai kesiapan anak.

Sementara itu, pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najeela Shihab menilai kebijakan dalam PP Tunas merupakan langkah penting untuk memperkuat pelindungan anak di era digital. Menurutnya, regulasi tersebut lahir dari proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari peneliti, pemerhati pendidikan, hingga komunitas pelindungan anak.

“Yang diatur bukan penggunaan teknologi secara keseluruhan. Anak-anak tetap bisa menggunakan internet untuk belajar atau berkreasi. Yang dibatasi adalah platform dengan risiko tinggi seperti media sosial atau permainan daring tertentu,” ujar Najeela.

Berbagai penelitian, lanjutnya, menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak pada meningkatnya kecanduan gawai, kekerasan daring, hingga menurunnya konsentrasi belajar.

Sedangkan salah seorang siswa SMAN 3 Jakarta, Yasser Baihaqi Balny, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Menurutnya, banyak pelajar seusianya mulai terpapar konten yang tidak sesuai ketika menggunakan media sosial.

“Kadang muncul juga konten yang sebenarnya tidak pantas dilihat oleh anak di bawah 16 tahun. Karena itu menurut saya aturan ini memang perlu diterapkan,” ujarnya.

Yasser menilai kebijakan tersebut bukan untuk membatasi kebebasan anak, tetapi sebagai bentuk perlindungan agar generasi muda dapat menggunakan teknologi secara lebih sehat.

“Kalau melihat pengalaman sendiri dan teman-teman di sekitar, aturan ini sebenarnya sangat positif,” katanya.

Dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas, sekitar 500 pelajar tingkat SMP hingga SMA hadir untuk berdiskusi mengenai keamanan digital dan penggunaan teknologi secara sehat.

Menkomdigi juga mengajak para pelajar menjadi “Duta Tunas” di sekolah dan lingkungan keluarga guna menyebarkan pesan penggunaan teknologi yang lebih bijak. Turut hadir mendampingi Menkomdigi, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh kebijakan pembatasan penggunaan media sosial (medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026.

"Saya akan memberikan support dukungan sepenuhnya karena peraturan menteri itu menurut saya baik," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (9/3/2026).

Namun, pelaksanaan aturan baru ini belum sepenuhnya bisa berjalan 100 persen di lapangan. Sebab, penggunaan medsos selama ini sudah menjadi budaya anak-anak.

Meski demikian, dia menegaskan upaya pembatasan penggunaan medsos dengan dikeluarkannya aturan baru ini mampu mencegah anak-anak kecanduan handphone.

"Dengan pembatasan ini, saya yakin memberikan kebaikan terutama bagi anak itu sendiri. Apalagi sekarang ini banyak anak-anak yang betul-betul kecanduan gadget," tuturnya.

Pemerintah resmi melarang anak berusia di bawah 16 tahun memiliki akun pada sejumlah platform digital yang dinilai berisiko tinggi. Aturan tersebut akan diterapkan secara bertahap mulai 28 Maret 2026.

Sejumlah platform yang masuk dalam tahap awal implementasi antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Pemerintah menilai langkah ini perlu diambil karena berbagai ancaman di ruang digital terhadap anak semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, hingga risiko kecanduan atau adiksi digital.

Melalui kebijakan ini, pemerintah juga menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan anak di ruang digital tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga pada platform yang menyediakan layanan tersebut. Pemerintah menyadari kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal penerapan. Namun, langkah tersebut penting untuk memastikan ruang digital menjadi lebih aman bagi anak-anak.

LONDON - Pakar privasi data Collin Walke mengatakan kesepakatan TikTok untuk menyelesaikan gugatan atas kecanduan media sosial menunjukkan bahwa perusahaan mungkin ingin menghindari pengungkapan informasi tertentu di persidangan.

Walke, yang juga merupakan mitra dan kepala praktik keamanan siber dan privasi data di firma hukum Hall Estill, mengatakan bahwa meskipun penyelesaian di luar pengadilan tidak merupakan pengakuan bersalah, hal itu mencerminkan keengganan perusahaan untuk diadili berdasarkan substansi kasus jika sampai ke persidangan.

"Penyelesaian tidak selalu menunjukkan kesalahan. Namun, hal itu jelas menunjukkan bahwa TikTok tidak ingin informasi tertentu diungkapkan di pengadilan dan dievaluasi secara publik," katanya.

Kasus ini melibatkan seorang gadis California berusia 19 tahun, yang dikenal sebagai K.G.M., yang mengklaim bahwa ia menjadi kecanduan media sosial di usia muda karena desain aplikasi yang memanipulasi perhatian pengguna.

Menurut dokumen pengadilan, ia menyalahkan platform tersebut atas depresi dan pikiran bunuh diri dan ingin perusahaan teknologi tersebut bertanggung jawab. Gugatan tersebut menyebut YouTube, Meta, Snap, dan TikTok sebagai terdakwa, dengan Snap menyelesaikan kasus tersebut pada 20 Januari.

Walke mengatakan penyelesaian gugatan oleh TikTok dan Snap memberikan tekanan tambahan pada terdakwa lainnya.

“Ini memberikan banyak tekanan pada mereka karena tuduhan yang sama ditujukan kepada semua perusahaan teknologi. Jika Meta kalah dalam persidangan ini, hal itu dapat membuka jalan bagi lebih banyak gugatan di masa mendatang terhadap perusahaan teknologi lainnya, dengan putusan ini menetapkan preseden,” katanya.

Gugatan ini adalah yang pertama dari beberapa kasus terkait dengan apa yang dituduhkan penggugat sebagai “kecanduan media sosial” di kalangan anak-anak yang dijadwalkan untuk disidangkan tahun ini.

Menurut pengacara penggugat, Matthew Bergman, persidangan ini akan menjadi pertama kalinya raksasa teknologi tersebut harus membela produk mereka di pengadilan atas tuduhan bahwa mereka menyebabkan kerugian bagi pengguna muda.