Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyambangi Danantara Indonesia guna mencari solusi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta.

Ia mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dan meminta Danantara Indonesia mengambil peran untuk menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta bermasalah demi mencegah terjadinya PHK.

"Dari pertemuan ini, kami meminta Danantara mengambil peran juga, sesuai tupoksinya, yaitu bisa menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta yang bermasalah," ujar Iqbal usai bertemu Dony Oskaria di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu.

Adapun, perusahaan swasta bermasalah yang dimaksud oleh dia yaitu perusahaan yang sehat namun mengalami permasalahan karena modalnya tergerus atau modalnya kurang karena faktor permintaan produk yang meningkat.

"Dalam artian bermasalah, sebenarnya perusahaannya sehat, bisa jalan lagi. Tetapi karena faktor, misal modal kerjanya tergerus, misal karena ada faktor keuangan kurang modal kerjanya, ada permintaan barang yang meningkat, ada perusahaan yang tidak sanggup lagi, bisa saja diambil alih oleh Danantara,” ujar dia.

Iqbal mengatakan permintaan itu disampaikan karena berharap Danantara dapat mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari adanya PHK oleh perusahaan swasta karena mengalami kepailitan.

“Jadi, Danantara, kita berharap mendukung apa yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari PHK. Kalau terjadi PHK, hak-hak buruh wajib dibayar minimal sesuai undang-undang dan maksimal di atas undang-undang,” ujar dia.

Dalam pertemuan itu, ia mengatakan telah dilakukan kesepakatan, di mana Danantara berkomitmen akan mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memberikan modal kerja ke PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

"Danantara nanti akan memeriksa kesehatan PT Pakerin, akan mendorong Himbara memberikan dana pinjaman. Dengan jaminan sisa aset yang bagus di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ada sekitar Rp600 miliar. Sedangkan, modal kerjanya Rp400 miliar,” ujar Iqbal.

Melalui bantuan permodalan tersebut, ia memproyeksikan dapat mendorong PT Prakerin melakukan perekrutan karyawan, baik yang sudah di PHK ataupun karyawan baru.

“Sekitar 2.700 karyawan bisa direkrut lagi oleh PT Pakerin,” katanya memperkirakan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui kajian “Outlook Ketenagakerjaan 2026” mencatat sebanyak 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Namun, pekerjaan di sektor informal salah satunya juga tidak lepas dari transformasi digital yang telah membuka peluang kerja melalui berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital.

Meski demikian, perkembangan tersebut menghadirkan tantangan terkait pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital.

Lebih lanjut, tantangan lain yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah masih adanya kesenjangan kompetensi tenaga kerja.

“Outlook Ketenagakerjaan 2026” menunjukkan bahwa sekitar 50 persen tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri membutuhkan lebih dari 80 persen tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital.

Selain itu, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.

Untuk menjawab berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, Anwar mengatakan Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.

“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui “Outlook Ketenagakerjaan 2026” memproyeksikan potensi jumlah pekerjaan hijau (green jobs) di Indonesia dapat mencapai 3,88 juta orang pada 2026.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan peluang ini hadir menyusul kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) terus berkembang, lalu perkembangan energi baru terbarukan (EBT) terus berjalan, juga adanya kesadaran dan implementasi ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, hingga modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” ujar Anwar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perubahan lanskap ketenagakerjaan pada abad ke-21 pun turut dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Anwar.

Agar dapat memanfaatkan peluang dalam sektor ekonomi hijau tersebut, ia mengatakan Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

Di sisi lain, ia mengatakan “Outlook Ketenagakerjaan 2026” diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun langkah-langkah strategis.

Hal ini, lanjut dia, sebagai upaya untuk memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia dan menciptakan pasar kerja yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

“‘Outlook Ketenagakerjaan 2026’ memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” kata Anwar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi sangat diperlukan sebagai upaya memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional dalam menjawab tantangan global yang kian dinamis.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya yang diterima di Denpasar, Rabu, mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional serta memperkecil kesenjangan (gap) antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat inovasi dan riset. Di sisi lain, Kemnaker memegang mandat untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten dan memperluas kesempatan kerja,” ujar Cris.

Adapun Kemnaker terus berupaya menggandeng dunia akademis guna menjalankan tugas tersebut.

Kemnaker pada awal pekan ini menjalin kerja sama dengan tiga perguruan tinggi di Bandung, yakni Universitas Teknologi Bandung (UTB), Universitas Pasundan (Unpas), dan Universitas Langlangbuana (Unila), dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kesepahaman Bersama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan nasional. Sinergi ini menjadi kunci dalam menghasilkan SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional," kata Cris.

Ia menambahkan kerja sama ini diharapkan memicu program konkret yang meningkatkan kualitas lulusan lewat pengembangan hard skills dan soft skills.

Lulusan perguruan tinggi nantinya akan mendapatkan akses lebih luas terhadap program pelatihan, sertifikasi, magang, serta penempatan kerja.

Bagi Kemnaker, lanjut dia, kolaborasi ini memperkuat penyusunan kebijakan berbasis riset, sementara bagi kampus akan meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global.

"Saya berharap penandatanganan hari ini tak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi titik awal dari implementasi program-program kolaboratif yang nyata, terukur, dan berkelanjutan," ujarnya.

Secara rinci, ruang lingkup kerja sama antara Kemnaker dan mitra perguruan tinggi ini mencakup tiga poin utama.

Pertama, Pengembangan Kapasitas SDM, dengan meningkatkan mutu dan kompetensi sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern.

Kedua, Pengkajian Kebijakan yakni melakukan riset mendalam untuk mendukung perumusan kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Ketiga, Pengabdian kepada Masyarakat dengan menyelenggarakan program-program aplikatif yang mendukung penguatan ekosistem kerja di lingkungan masyarakat.

"Melalui kolaborasi akademis dan pemerintah ini, Kemnaker berharap lahir inovasi-inovasi baru yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan global sekaligus mempercepat pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi di Indonesia," kata Cris.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal menyampaikan bahwa dirinya akan segera memberikan laporan dan menyampaikan pandangan terkait kesejahteraan buruh kepada Presiden Prabowo.

"Beberapa hal yang mungkin nanti, karena saya kan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesneg," ucap Said Iqbal di Istana Merdeka, Senin (8/6/2026).

Sejumlah hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo di antaranya berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurutnya, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata.

"Dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami," katanya.

Terkait kesejahteraan buruh, Said Iqbal memandang bahwa ke depan kesejahteraan buruh meliputi kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Pandangan-pandangan tersebut, kata Said Iqbal, akan disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk menjadi bahan pertimbangan dalam analisa kebijakan.

"Tiga hal inilah yang akan kami fokuskan, memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh."

Tidak hanya itu, Said Iqbal juga akan menyampaikan pandangannya terkait upah layak bagi para buruh, termasuk juga terkait pekerja buruh migran yang saat ini menurutnya masih memerlukan perlindungan dari negara.

"Hal-hal ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan. Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan alasan bersedia dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Said mengatakan bahwa keputusan ini telah diskusikan di KSPI khususnya dan kawan-kawan buruh.

"Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam (pemerintahan)," ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Said pun mengungkapkan bahwa secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong dirinya mau memberikan masukan, menjaga keseimbangan di Kabinet Merah Putih.

Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa belum ada dari pihak buruh yang memberikan masukan kepada Presiden Prabowo dari dalam pemerintahan.

"Karena kawan-kawan pengusaha kan misal, misal ya kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada," ujarnya.

Dirinya mengaku memberanikan diri untuk berikhtiar memperjuangkan kaum buruh. "Nah, saya memberanikan diri berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh. Dan secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan. Saya pikir itu aja," paparnya.

Said menegaskan bahwa satu prioritas yang dipercayakan oleh buruh adalah Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan. "RUU Ketenagakerjaan. RUU Ketenagakerjaan. Nanti kita bicara lagi ya, saya mau ditunggu di dalam."

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal membenarkan dirinya akan dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Said mengatakan pelantikan ini akan dilaksanakan pukul 16.30 WIB di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026). “Jam 16.30 dilantik di istana,” ujar Said saat dihubungi awak media.

Said membeberkan dirinya telah dihubungi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengenai kabar pelantikan ini. “Ditelpon semalam oleh Pak Seskab Letkol Teddy,” katanya.

Kemudian, Said memastikan akan dilantik Presiden Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan. Dia menjelaskan kedudukannya setingkat menteri sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 tahun 2024.

“Sebagai penasihat khusus Presiden RI bidang ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Perpres nomor 137/2024,” jelas Said.

Lihat video: Said Iqbal: Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran



Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Said Iqbal akan masuk Kabinet Merah Putih. Bahkan, saat ini dalam proses diskusi. "Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Presiden Prabowo sebelumnya juga melantik Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026.

menjadi simbol penting bahwa negara hadir dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja

Jakarta (ANTARA) - Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia menyambut positif sinyal masuknya Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih.

Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menilai sinyal positif tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah memberikan ruang yang lebih besar bagi representasi kaum pekerja dalam proses pengambilan kebijakan nasional.

Di samping itu, menurutnya, sinyal ini merupakan langkah maju bagi demokrasi industrial dan hubungan industrial di Indonesia.

Gofur mengatakan, selama ini gerakan buruh telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, imbuh dia, kehadiran figur yang memahami persoalan ketenagakerjaan dari lapangan akan memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan buruh, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Apabila Said Iqbal dipercaya bergabung dalam jajaran kabinet, FSP ASPEK Indonesia menilai momentum tersebut dapat digunakan untuk memperkuat dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam semangat kemitraan yang konstruktif.

“Kaum buruh tidak hanya ingin didengar, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan pekerja Indonesia. Penunjukan tokoh buruh ke dalam kabinet akan menjadi simbol penting bahwa negara hadir dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja,” kata Gofur.

FSP ASPEK Indonesia juga meyakini, pembangunan ekonomi yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja, perlindungan hak-hak normatif, dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Pada Kamis (4/6), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberi sinyal Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya saat ini masih mendiskusikan hal tersebut.

“Sedang kita diskusikan,” kata Prasetyo.

Dia menyebut posisi yang kemungkinan akan diemban Said Iqbal berkaitan dengan bidang yang selama ini menjadi fokus perjuangannya, yakni isu buruh dan tenaga kerja.

“Ya, kemungkinan ya, kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini. Buruh, tenaga kerja,” kata dia.

Namun demikian, Prasetyo belum merinci jabatan yang akan diberikan kepada Said Iqbal. Dia menegaskan pembahasan mengenai penugasan tersebut masih berlangsung.

“Tunggu, masih didiskusikan ya,” ucapnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea menyebut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal akan dilantik menjadi penasihat Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/6/2026) besok. Andi menyebut, Said akan diberi amanat untuk duduk sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Andi pun mendukung masuknya Said Iqbal ke dalam Pemerintahan.

“Bung Iqbal besok mudah-mudahan, insya Allah akan menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Kita dukung penuh sebagai gerakan buruh,” ujar Andi saat ditemui di sela-selang Kongres KPBI, di Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Andi meyakini, masuknya Said ke Pemerintahan tak akan melunturkan ideologis dan perjuangan kesejahteraan buruh.

“Bung Iqbal saya yakin komitmennya sangat penuh untuk berjuang untuk buruh. Begitu juga Bung Jumhur di Menteri LH. Di tengah kesibukannya, beliau masih mau hadir di Kongres KBPI,” terang Andi.

“Saya yakin tokoh-tokoh buruh yang masuk pemerintahan tidak akan meninggalkan ideologi pembelaan terhadap buruh dan tidak akan meninggalkan jalan perjuangan walaupun sudah jadi pejabat pemerintahan,” imbuhnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, akan masuk menjadi anggota Kabinet Merah Putih. Mensesneg mengatakan, hal ini masih dalam proses diskusi.

"Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sementara mengenai jabatan yang akan diemban, Prasetyo hanya menjawab masih terkait dengan kegiatan Said Iqbal sehari-hari.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengatakan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya muda (SDM) muda sangat diperlukan untuk menghadapi disrupsi teknologi digital termasuk kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor industri.

“Kami di Kemnaker melihat bahwa disrupsi digital adalah keniscayaan yang harus dihadapi dengan kesiapan kompetensi,” kata Cris dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menilai, perkembangan teknologi digital dan AI telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi sekaligus mengubah kebutuhan kompetensi di dunia kerja.

“Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM harus dilakukan secara berkelanjutan agar angkatan kerja baru mampu beradaptasi dan tetap kompetitif,” ujar dia.

Lebih lanjut, Cris menambahkan, Kemnaker saat ini memiliki ekosistem layanan ketenagakerjaan SiapKerja yang menyediakan layanan dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan kompetensi SDM, penempatan tenaga kerja, pengembangan usaha, hingga pelindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, ia mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait juga sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas pekerja muda.

Kemnaker sendiri baru-baru ini telah menjalin kerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk meningkatkan kapasitas SDM muda, khususnya jurnalis kampus, dalam menghadapi transformasi digital dan perkembangan teknologi AI.

Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperkuat publikasi dan edukasi ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Kesepahaman yang berlaku selama tiga tahun ini mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kolaborasi dalam literasi ketenagakerjaan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

Cris mengatakan, bagi Kemnaker, media massa memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat.

Ia menambahkan, kerja sama dengan IJTI tidak hanya ditujukan untuk memperkuat literasi ketenagakerjaan, tetapi juga mendukung peningkatan kompetensi generasi muda agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.

“Fokus utama kerja sama ini adalah menyiapkan generasi muda, khususnya jurnalis kampus, agar memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan AI. Di saat yang sama, kami ingin memperkuat edukasi ketenagakerjaan melalui publikasi yang informatif dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Cris.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Berbagai ketentuan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau agar lebih sederhana

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa tata kelola aparatur yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan nasional.

“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja agar program-programnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Yassierli mengatakan, ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” kata dia.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia secara lebih merata dan inklusif.

Beberapa di antaranya adalah melalui perluasan pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Upaya tersebut, lanjut Menaker, diikuti optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja agar lulusan pelatihan dapat terserap lebih cepat oleh pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker terus mengevaluasi berbagai regulasi guna mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif.

“Berbagai ketentuan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau agar lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha,” kata Yassierli.

Ia menambahkan, kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari penguatan organisasi.

Kemnaker sendiri tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier.

“Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik,” ujar Menaker.

Transformasi organisasi pun turut dilakukan melalui penguatan pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Di saat yang sama, Kemnaker terus mendorong pembangunan sistem data terintegrasi guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cris.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Asia Trade Union Congress (KSPSI ATUC) mengirimkan dua delegasi Indonesia untuk menghadiri Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114. Kegiatan yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) ini diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada 1–13 Juni 2026.

Dua perwakilan yang ditunjuk KSPSI ATUC adalah William Yani Wea selaku perwakilan KSPSI ATUC pimpinan Andi Gani Nena Wea dan Tonny Pangaribuan yang menjabat sebagai Bendahara KSPSI ATUC. Kehadiran keduanya di forum internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat suara pekerja Indonesia dalam pembahasan isu-isu ketenagakerjaan global.

Sidang ILC merupakan forum tertinggi tahunan ILO yang mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dari 187 negara anggota. Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan standar ketenagakerjaan internasional sekaligus membahas berbagai tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Pada ILC ke-114 tahun ini, sejumlah agenda penting menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah penguatan dialog sosial dan tripartitisme guna mendorong hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang semakin cepat.

Selain itu, isu ekonomi platform digital juga menjadi perhatian utama. ILO tengah membahas penyusunan standar internasional terkait pekerjaan berbasis platform, termasuk perlindungan bagi pengemudi daring, kurir digital, dan pekerja aplikasi lainnya melalui rancangan konvensi dan rekomendasi internasional mengenai pekerjaan layak di sektor tersebut.

Agenda lain yang tak kalah penting adalah transformasi menuju kesetaraan gender di dunia kerja. Pembahasan mencakup upaya menghapus diskriminasi, menutup kesenjangan upah, mencegah kekerasan berbasis gender, serta memperluas akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan dan perlindungan sosial.

Sementara itu, melalui Committee on the Application of Standards, ILO juga akan melakukan evaluasi terhadap penerapan konvensi dan rekomendasi ketenagakerjaan internasional oleh negara-negara anggota, termasuk terkait kebebasan berserikat, perlindungan hak pekerja, dan jaminan kerja layak.

William Yani Wea yang juga Ketua Umum Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP - IMPPI) menegaskan keikutsertaan delegasi Indonesia dalam ILC 114 menjadi momentum penting untuk menyuarakan kepentingan pekerja Indonesia di tingkat global.

“Perubahan dunia kerja akibat digitalisasi, ekonomi platform, dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat terhadap pekerja. Kehadiran kami di ILC menjadi bagian dari perjuangan agar pekerja Indonesia tetap mendapatkan hak, perlindungan, dan pekerjaan yang layak di tengah perubahan global,” ujar William, Selasa (2/6/2026).

Senada, Tonny Pangaribuan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pekerja Maritim Indonesia Tangguh (PMIT) menilai forum ILC memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas internasional antarserikat pekerja di berbagai negara.

“Forum ILC bukan hanya tempat membahas standar internasional, tetapi juga ruang untuk memperkuat solidaritas global antarpekerja. KSPSI ATUC ingin memastikan bahwa kepentingan buruh Indonesia ikut menjadi bagian dari arah kebijakan ketenagakerjaan dunia ke depan,” kata Tonny.

Partisipasi delegasi KSPSI ATUC dalam ILC ke-114 diharapkan dapat memperkuat kontribusi gerakan serikat pekerja Indonesia dalam mendorong terciptanya dunia kerja yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional.