Jadi ikon pariwisata Indonesia, Bali nyatanya masih menghadapi masalah serius dalam urusan pengelolaan sampah. Bahkan dalam program penilaian kebersihan Adipura, tidak ada kabupaten/kota di Provinsi Bali yang mendapat predikat "Menuju Kota Bersih". Ini predikat tertinggi yang diperoleh kabupaten/kota dalam penilaian Adipura untuk tahun evaluasi 2025.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya penanganan sampah Bali. “Ketika pantai bersih, Indonesia dihormati sebagai negara yang peduli lingkungan. Namun, jika tercemar sampah, reputasi kita juga ikut tercoreng,” kata Hanif saat menghadiri aksi bersih pantai di Jimbaran, Bali, Jumat (6/3).

Hanif meminta pemerintah Bali untuk mempercepat upaya pemilahan sampah rumah tangga hingga memperluas jaringan bank sampah. “Sekaligus memastikan kawasan wisata, hotel, restoran, serta kafe memiliki sistem pemilahan yang disiplin untuk mencegah sampah membebani TPA dan mencemari lingkungan,” ujarnya.

Hanif mengunjungi beberapa lokasi pengelolaan sampah di Bali, salah satunya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tahura 1 di Denpasar, Desa Kesiman Petilan di Denpasar, Desa Bongkasa Pertiwi di Badung, serta TPS reduce-reuse-recycle Pudak Mesari di Darmasaba, Badung.

Meski Bali sudah menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan sampah, namun Hanif menilai masih ada masalah yang harus segera dituntaskan. Ini penting untuk mendukung target 63,41 persen sampah nasional terkelola tahun ini.

Kabupaten Badung Dihadiahi Mesin Pencacah Kayu

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup menghadiahkan wood chipper atau mesin pencacah kayu untu Pemerintah Kabupaten Badung, Bali. Ini untuk memudahkan pengelolaan sampah organik.

“Saya berharap dukungan ini dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelesaikan persoalan sampah, sehingga masalah sampah di Bali bisa ditangani secara cepat,” kata Hanif.

Dia berharap, melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat, Bali dapat menjadi contoh pengelolaan sampah berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan tidak ada kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kota bersih Adipura maupun Adipura Kencana, untuk tahun penilaian 2025. Seluruh penerima Adipura Kencana sebelumnya -- Kota Balikpapan, Kota Surabaya, Kota Bontang, Kota Bitung, dan Kabupaten Ciamis -- turun kelas. Empat di antaranya kini berpredikat "Menuju Kabupaten/Kota Bersih" dengan Surabaya memimpin perolehan poin tertinggi 74,92.

Penghargaan Adipura diberikan kepada daerah atas keberhasilannya menjaga kebersihan, mengelola sampah, serta menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Pengelolaan sampah menjadi penilaian utama tahun ini. Pengelolaan sampah harus menyeluruh dari pusat kota/kabupaten hingga ke pinggiran. Penerima Adipura tidak boleh punya tempat pembuangan sampah liar. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) minimal berupa controlled landfill. Ini yang tampaknya membebani nilai kinerja kota dan kabupaten.

Pada tahun ini, total ada 35 kabupaten/kota mendapat predikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih. Lalu, ada 253 kabupaten/kota yang masih tergolong kotor sehingga masuk dalam kategori Kabupaten/Kota dalam Pembinaan. Kemudian, masih ada 132 kabupaten/kota yang tergolong sangat kotor sehingga masuk kategori Kabupaten/Kota dalam Pengawasan.

Daftar 35 Kota/Kabupaten dengan Predikat "Menuju Kabupaten/Kota Bersih

1. Kota Surabaya
2. Kabupaten Ciamis
3. Kota Balikpapan
4. Kota Banjar
5. Kota Bontang
6. Kota Parepare
7. Kota Malang
8. Kota Padang
9. Kabupaten Sidoarjo
10. Kabupaten Bone
11. Kota Palu
12. Kabupaten Tabalong
13. Kabupaten Gresik
14. Kabupaten Madiun
15. Kota Bogor
16. Kabupaten Jombang
17. Kabupaten Banyumas
18. Kabupaten Pinrang
19. Kabupaten Bantaeng
20. Kabupaten Malang
21. Kabupaten Sidenreng Rappang
22. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
23. Kabupaten Maros
24. Kabupaten Situbondo
25. Kota Sawah Lunto
26. Kabupaten Magetan
27. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
28. Kabupaten Pamekasan
29. Kota Mataram
30. Kota Probolinggo
31. Kabupaten Samosir
32. Kabupaten Lumajang
33. Kabupaten Grobogan
34. Kota Blitar
35. Kabupaten Tanah Bumbu

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan tidak ada kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kota bersih Adipura maupun Adipura Kencana, untuk tahun penilaian 2025. Mayoritas kota/kabupaten berstatus kotor dan sangat kotor.

Penghargaan Adipura diberikan kepada daerah atas keberhasilannya menjaga kebersihan, mengelola sampah, serta menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Adipura kini memasukkan pengelolaan sampah dalam penilaian.

Pengelolaan sampah harus menyeluruh dari pusat kota/kabupaten hingga ke pinggiran. Penerima Adipura tidak boleh punya tempat pembuangan sampah liar. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) minimal berupa controlled landfill.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, kondisi di lapangan menunjukkan belum ada kabupaten/kota yang merepresentasikan kota bersih, termasuk Surabaya yang langganan Adipura Kencana.

“Surabaya yang menjadi kota terbaik satu, saat kami masuk ke kotanya sangat bersih, tapi saat kami masuk ke pinggir, itu masih banyak yang harus dibenahi,” kata Hanif saat ditemui usai Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, pada Rabu (25/2).

Alhasil, kali ini, Surabaya hanya menyabet gelar "terbaik" dalam kategori Menuju Kabupaten/Kota Bersih, dengan poin kinerja 74,92. Padahal, Surabaya adalah penerima penghargaan Adipura Kencana selama delapan tahun atau delapan kali berturut-turut.

Sebagai informasi, terdapat lima strata penghargaan. Adipura Kencana tetap menjadi penghargaan tertinggi yang menunjukkan kinerja terbaik atau capaian tertinggi, sedangkan Adipura untuk capaian tinggi. Kemudian, Menuju Kabupaten/Kota Bersih, Kabupaten/Kota dalam Pembinaan, serta Kabupaten/Kota dalam Pengawasan.

Pada tahun ini, total ada 35 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori Menuju Kabupaten/Kota Bersih. “Yang terbaik satu untuk kluster kota itu Surabaya, terbaik kedua Balikpapan. Hanya dua terbaik. Kemudian untuk kluster kabupaten terbaiknya ada di Ciamis,” ujar Hanif.

Lalu, ada 253 kabupaten/kota yang masih tergolong kotor, masuk dalam kategori Kabupaten/Kota dalam Pembinaan. Kemudian, masih ada 132 kabupaten/kota yang tergolong sangat kotor sehingga masuk kategori Kabupaten/Kota dalam Pengawasan. “Ini kota yang benar-benar belum mengalokasikan anggaran biaya dan perhatiannya di dalam penanganan sampah,” ucap Hanif.

Tim Penegakkan Hukum KLH Tutup TPA Terbuka dan Liar

Hanif menilai penanganan sampah harus mencakup hulu (sumber sampah) dan hilir (tempat sampah). “Tahun ini kami fokus penanganan di hulu, melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian di sisi hilir kami melakukan penegakan hukum,” ucap dia.

Menurut dia, hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia tengah dalam pengawasan ketat dari Tim Penegakkan Hukum Lingkungan untuk segera mengakhiri TPA terbuka atau open dumping.

Penegakkan hukum membidik pengelola kawasan, seperti hotel, restoran, kafe, pasar, rest area, stasiun, dan terminal. Tim akan memberikan waktu tiga bulan kepada pengelola agar menyelesaikan masalah sampahnya secara mandiri.

Sedangkan penegakkan hukum terkait tempat pembuangan sampah liar akan melibatkan pemerintah daerah dan kepolisian. “Sosialisasi terus dilakukan, penegakan hukumnya juga kami bangunkan,” ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah memproses penilaian akhir Adipura, penghargaan bagi kabupaten/kota dengan kinerja pengelolaan sampah terbaik. Hasil peninjauan langsung ke lapangan menunjukkan bahwa masih ada catatan kelemahan yang membayangi para kandidat penerima penghargaan tertinggi Adipura Kencana.

Berdasarkan evaluasi sementara KLH, Kabupaten Ciamis menempati posisi teratas dalam perolehan nilai Adipura. Keunggulan Ciamis terlihat pada kekuatan kebijakan, dukungan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, hingga partisipasi publik yang relatif masif.

“Penilaian ini mencakup pengelolaan bank sampah, TPS 3R, serta partisipasi aktif masyarakat,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau Ciamis, awal Februari lalu.

Data KLH mencatat, sekitar 38 persen timbulan sampah di Kabupaten Ciamis merupakan sisa makanan. Sumber terbesarnya berasal dari rumah tangga, mencapai 49 persen.

Temuan ini menjadi dasar penekanan KLH bahwa pengurangan beban tempat pembuangan akhir (TPA) di Ciamis harus dimulai dari hulu, terutama di level rumah tangga. “Dengan menekan timbulan sampah organik di hulu, efisiensi pengelolaan sampahnya bisa meningkat drastis,” kata Hanif.

Di sisi hilir, Bank Sampah Induk (BSI) Kabupaten Ciamis telah beroperasi mengelola lebih dari 100 jenis sampah anorganik. BSI ditopang 324 bank sampah unit (BSU) yang melayani 620 nasabah perorangan. Sampah organik dari Pasar Ciamis juga sudah ditangani melalui budidaya belatung atau maggot dan pengomposan.

Sedangkan di kota-kota yang sebelumnya menerima Adipura Kencana, yaitu Balikpapan, Bontang, dan Surabaya, catatan kelemahannya relatif sama yaitu kurangnya pengelolaan sampah di kawasan pinggiran.

Di Balikpapan, Kalimantan Timur, Menteri Hanif menilai, pengelolaan sampah di jalan-jalan utama relatif tertata. Namun, persoalan masih muncul di kawasan permukiman dan daerah aliran sungai. “Ini akan menjadi bahan dalam penilaian akhir kandidat Adipura,” ujarnya.

Di Bontang, Kalimantan Timur, partisipasi masyarakat di kawasan permukiman dan pesisir dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Meskipun, kota dengan timbulan sampah sekitar 107 ton per hari itu telah mampu mengelola sampah di jalan protokol, rumah sakit, dan pasar.

Di Surabaya, Jawa Timur, pengelolaan sampah di kawasan jalan-jalan utama alias jalan protokol, disebut berjalan baik. Namun, hasil berbeda terlihat di wilayah non-protokol. Di area ini masih ditemukan rendahnya pemilahan sampah dari sumber, timbunan sampah di badan sungai, serta munculnya tempat pembuangan sampah ilegal.

“Yang dinilai adalah konsistensi dan kualitas pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. Wilayah pinggiran harus mendapat perhatian yang sama,” kata Hanif.

Saat ini, rata-rata timbulan sampah Surabaya mencapai 1.811 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.779 ton per hari telah tertangani melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan yang tersedia. Menurut Hanif, pengelolaan sampah di Surabaya menjadi tantangan strategis, mengingat jumlah penduduknya yang mencapai sekitar 3 juta jiwa.

Proses penilaian Adipura sendiri dimulai pada Juli 2025 melalui sosialisasi kepada 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota. Tahap berikutnya berupa pembinaan dan pendampingan teknis berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2025, sebelum pemantauan lapangan dilakukan pada November 2025.

Pengumuman resmi hasil Adipura dijadwalkan pada Februari 2026 dan akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.