Platform dan Kementerian UMKM, sepakat untuk kami hold terlebih dahulu dan kami integrasikan sistem ini supaya cepat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah bersama sejumlah platform perdagangan melalui sistem elektronik (marketplace) sepakat untuk sementara tidak menaikkan biaya layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Maman mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil komunikasi antara Kementerian UMKM dengan sejumlah platform marketplace untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif di tengah proses integrasi sistem yang sedang berlangsung.

"Platform dan Kementerian UMKM, sepakat untuk kami hold terlebih dahulu dan kami integrasikan sistem ini supaya cepat," ujar Maman dalam jumpa pers, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah saat ini memfokuskan penyelesaian integrasi sistem antara platform SAPA UMKM milik Kementerian UMKM dengan sistem yang dimiliki masing-masing marketplace.

Integrasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di platform digital.

Maman mengatakan proses integrasi dilakukan bersama sejumlah platform besar, antara lain Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Ia menegaskan kebijakan pemerintah saat ini adalah memastikan pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di marketplace memperoleh manfaat dari regulasi baru sebelum membahas kebijakan lain yang berpotensi menambah beban biaya bagi penjual.

Kementerian UMKM menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Salah satu ketentuannya mengatur bahwa perubahan jenis maupun besaran biaya kemitraan bisnis digital sebelum berakhirnya masa perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan pelaku UMK.

Dalam aturan tersebut, biaya layanan didefinisikan sebagai biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK) atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.

Permen 3/2026 tersebut juga mengatur pemberian potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria.

Maman sebelumnya juga menyampaikan seluruh platform marketplace telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Namun, implementasinya masih menunggu rampungnya integrasi sistem dengan SAPA UMKM agar identifikasi pelaku usaha yang berhak menerima insentif dapat dilakukan secara otomatis dan tepat sasaran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengesahkan pemberlakuan regulasi pemotongan pajak di platform digital. Per hari ini, otoritas perpajakan secara hukum menunjuk jajaran perusahaan marketplace raksasa untuk bertindak sebagai agen pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas omzet penjualan yang diraup oleh para pedagang daring (e-commerce).

"Hari ini, 1 Juli 2026, kami menetapkan penunjukan 4 marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri melalui mekanisme PMSE," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Dia memaparkan penetapan serta pemilihan platform digital yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah ini tidak dilakukan sembarangan. DJP secara matang telah mempertimbangkan keandalan infrastruktur sistem teknologi, volume skala transaksi harian, hingga kapasitas manajemen administrasi yang dimiliki masing-masing korporasi.

Klaster platform belanja daring yang mendapat mandat resmi pada gelombang pertama ini mencakup empat nama besar penguasa pasar digital nasional. "Kami tetapkan 4 marketplace menjadi pemungut PPh ini yakni Tokopedia, Shoppee, Lazada, dan BliBli," jelas Bimo.

Langkah penegakan kepatuhan pajak ini berjalan linier dengan ketentuan hukum yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Berdasarkan beleid tersebut, seluruh penyedia jasa marketplace yang telah ditunjuk wajib memotong PPh Pasal 22 dengan tarif flat sebesar 0,5 persen dari total peredaran bruto (omzet kotor) milik pedagang dalam negeri yang menggelar lapak di aplikasi mereka.

Secara hierarki hukum, formula pengenaan pajak bagi para pelaku usaha digital ini akan tetap mengacu pada landasan pokok Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah juga memastikan tetap memberikan proteksi bagi pelaku usaha mikro. Bagi pedagang daring yang mencatatkan total omzet tahunan tidak melebihi angka Rp4,8 miliar, negara memberikan kelonggaran fiskal yang adil. Walaupun pelaku usaha tersebut terikat pada mekanisme PPh final UMKM, mereka dibebaskan dari kewajiban penyetoran PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan batas ambang Rp500 juta pertama.

Sebenarnya itu aturannya bukan ada di permen itu, kami hanya menguatkan saja peraturan sebelumnya. Yang pasti kami ingin semua pekerja terlindungi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan menjadi salah satu syarat bagi pelaku usaha di markeplace, agar memperoleh fasilitas dan insentif pemerintah dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik.

Insentif tersebut, di antaranya potongan biaya layanan markeplace hingga 50 persen.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, mengatakan ketentuan mengenai kepesertaan BPJS itu bukan aturan baru yang muncul dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Ia menyebut kewajiban tersebut telah diatur dalam sejumlah regulasi sebelumnya, sementara Permen UMKM hanya memperkuat implementasinya dalam konteks pelindungan pelaku usaha dan pekerja dalam ekosistem perdagangan digital.

"Sebenarnya itu aturannya bukan ada di permen itu, kami hanya menguatkan saja peraturan sebelumnya. Yang pasti kami ingin semua pekerja terlindungi," kata Temmy.

Kewajiban kepesertaan BPJS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Dalam aturan tersebut, kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Pemberi kerja juga diwajibkan mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

Menurut Temmy, perlindungan jaminan sosial penting diterapkan bagi seluruh pekerja tanpa memandang skala usaha tempat mereka bekerja karena risiko kecelakaan kerja dapat terjadi di berbagai sektor usaha.

Ia mencontohkan pekerja usaha makanan kecil seperti penjual gorengan tetap menghadapi risiko kecelakaan kerja saat menjalankan aktivitas usahanya, sehingga memerlukan perlindungan jaminan sosial.

Meski demikian, Temmy memastikan penerapan ketentuan tersebut tidak akan dilakukan secara kaku terhadap pelaku usaha mikro dan kecil.

Kementerian UMKM, kata dia, tengah menyusun mekanisme yang memberikan fleksibilitas atau diskresi bagi kelompok usaha mikro dan kecil, termasuk dalam pelaksanaan berbagai insentif yang diatur dalam Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026.

"Kalau bicara mikro kecil akan ada diskresi nanti. Kami sedang susun, termasuk nanti insentif 50 persen itu. Enggak se-detail itu kok, enggak serumit," katanya.

Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 yang diundangkan pada 17 Juni 2026 diterbitkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memasarkan produknya melalui platform digital.

Selain mengatur pemberian insentif berupa pengurangan biaya layanan hingga 50 persen bagi UMKM yang menjual produk dalam negeri, regulasi tersebut juga memuat sejumlah ketentuan untuk memperkuat pelindungan dan daya saing pelaku usaha di ekosistem perdagangan digital.

Ketentuan tersebut antara lain mewajibkan marketplace lebih transparan dalam menetapkan biaya layanan, melarang perubahan biaya secara sepihak, mendorong pemberian ruang promosi yang adil bagi produk lokal, serta memberikan pelindungan terhadap praktik diskriminasi algoritma atau kebijakan promosi yang berpotensi menghambat akses pasar UMKM.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Penjual yang merasa omzet usahanya masih di bawah Rp500 juta per tahun dapat menyampaikan surat pernyataan kepada platform, sehingga tidak dilakukan pemotongan pajak.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan omzet seller atau pedagang yang berjualan di berbagai platform marketplace (lokapasar) akan diakumulasi dalam penghitungan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya akan melaporkan data transaksi penjual kepada DJP.

"Kalau misalnya ada satu seller, dia menempatkan dirinya di platform A, platform B, platform C, itu sebetulnya akan terkumpul data-data kepada kami, karena setiap platform itu kan pasti terhubung datanya dengan DJP,” kata Inge dalam diskusi yang digelar Kementerian UMKM di Jakarta, Rabu.

Menurut Inge, data tersebut dapat terhubung selama identitas penjual, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau identitas perpajakannya, sama di setiap platform.

Sebagai contoh, apabila seorang penjual membukukan omzet tahunan Rp100 juta di platform A, Rp300 juta di platform B, dan Rp300 juta di platform C, maka DJP dapat melihat total omzet sebesar Rp700 juta yang diperoleh dari seluruh platform tersebut.

Inge menjelaskan penjual yang merasa omzet usahanya masih di bawah Rp500 juta per tahun dapat menyampaikan surat pernyataan kepada platform, sehingga tidak dilakukan pemotongan pajak.

Namun, apabila akumulasi omzet dari seluruh platform ternyata telah melampaui Rp500 juta, wajib pajak tetap berkewajiban melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya melalui SPT Tahunan.

Lebih lanjut, Inge menjelaskan DJP juga tengah membahas mekanisme teknis dengan berbagai platform digital terkait implementasi penunjukan lokapasar sebagai pemungut pajak.

Penyesuaian sistem diperlukan karena platform yang ditunjuk harus mampu menerbitkan bukti potong, menyetorkan pajak yang dipungut, serta melaporkan pemungutan tersebut kepada DJP.

"Makanya butuh persiapan untuk setiap platform, karena mereka harus menyesuaikan sistem yang mereka miliki," katanya.

Ia mengungkapkan tingkat kesiapan platform saat ini masih beragam.

Berdasarkan hasil pertemuan satu per satu yang dilakukan DJP dengan sejumlah penyelenggara perdagangan elektronik, ada platform yang telah mencapai tingkat kesiapan sekitar 50 persen, sementara sebagian lainnya masih berada pada kisaran 25 persen.

PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Aturan itu mengatur penunjukan penyelenggara PMSE atau lokapasar sebagai pihak yang memungut Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital.

Dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025, pedagang orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh atas bagian omzet tersebut.

Sementara atas omzet yang melebihi batas tersebut dikenakan PPh Final sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

...biaya layanan yang saat ini dikenakan lokapasar kepada pelaku usaha berada pada kisaran 10–18 persen

Jakarta (ANTARA) - Marketplace atau lokapasar kini wajib memberitahukan rencana perubahan biaya layanan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) paling lambat 90 hari kalender sebelum kebijakan tersebut berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026.

Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 mengatur tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan diundangkan pada 17 Juni 2026.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana saat dihubungi di Jakarta, Senin, mengatakan biaya layanan yang saat ini dikenakan lokapasar kepada pelaku usaha berada pada kisaran 10–18 persen.

Biaya layanan adalah biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada pelaku usaha atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.

Menurut Temmy, ketentuan dalam Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan pelindungan sekaligus meningkatkan daya saing UMK dalam ekosistem perdagangan digital.

Dalam beleid tersebut, perubahan jenis maupun besaran biaya kemitraan bisnis digital (KBD) sebelum berakhirnya masa perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan UMK.

Selain mewajibkan pemberitahuan 90 hari sebelumnya, aturan itu juga memberikan ruang bagi UMK untuk mengajukan keberatan atas rencana perubahan biaya.

Jika terdapat keberatan, UMK dapat meminta fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui layanan SAPA UMKM.

Fasilitasi tersebut dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara UMK dan PPMSE terkait biaya kemitraan. Hasil negosiasi kemudian wajib dimuat dalam perjanjian dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Regulasi tersebut juga mengatur bahwa kemitraan antara UMK dan marketplace wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disusun berdasarkan prinsip kesetaraan, transparansi, keadilan, dan keberlanjutan.

Dalam perjanjian itu, marketplace wajib mencantumkan jenis dan besaran biaya yang dikenakan kepada UMK, termasuk mekanisme perhitungan, tata cara pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Marketplace tidak boleh melakukan potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati sebelumnya.

Jenis biaya yang dapat dikenakan meliputi biaya pendaftaran, biaya layanan, serta biaya promosi, iklan, atau layanan tambahan yang dipilih oleh pelaku usaha.

Pemerintah berharap pengaturan tersebut dapat menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara UMK dan marketplace serta memperkuat keberlangsungan usaha mikro dan kecil di tengah perkembangan perdagangan digital nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

diperlukan pengaturan untuk memberikan pelindungan peningkatan daya saing melalui perdagangan sistem elektronik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam regulasi yang diundangkan pada 17 Juni 2026 itu, pemerintah menegaskan pentingnya menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih adil, transparan dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya.

“Praktik perdagangan melalui sistem elektronik usaha mikro dan usaha kecil menghadapi tantangan persaingan yang tidak seimbang, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan pelindungan peningkatan daya saing melalui perdagangan sistem elektronik,” demikian bunyi peraturan tersebut dikutip di Jakarta, Senin.

Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelindungan serta meningkatkan daya saing UMKM dalam platform digital, termasuk bagi marketplace yang menjalin kemitraan dengan UMK, serta bagi UMK itu sendiri dalam memperoleh pelindungan dan peningkatan daya saing di ekosistem digital.

Melalui aturan tersebut, UMKM berhak atas beberapa hal dalam menjalankan usaha melalui platform digital, antara lain hak atas perjanjian kemitraan yang adil dan transparan, jaminan terbebas dari potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati, serta kepastian informasi mengenai biaya dan mekanisme kerja sama dengan platform.

Di sisi lain, untuk mendapatkan hak tersebut, UMK harus memiliki nomor induk berusaha (NIB), mematuhi perjanjian kemitraan yang telah dibuat, memberikan informasi yang benar dan jelas, serta mengutamakan menjual produk dalam negeri.

Dalam upaya perlindungan terhadap UMK, regulasi tersebut mengatur penyelenggara marketplace untuk memfasilitasi UMK untuk mendapatkan NIB, mematuhi perjanjian kemitraan, berpartisipasi aktif dalam program peningkatan UMKM, dan tidak melakukan potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan produk dalam negeri dalam ekosistem perdagangan digital guna meningkatkan daya saing UMKM dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, regulasi tersebut memberikan perhatian terhadap aspek inklusivitas dengan mengutamakan dukungan bagi UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas maupun UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Untuk memastikan pelaksanaan aturan berjalan efektif, Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, Menteri UMKM berwenang memberikan surat peringatan atau teguran tertulis kepada pihak yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Selain itu, Menteri juga dapat memberikan rekomendasi pengawasan kepada lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha, melakukan pengumuman secara terbuka, hingga memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, pemerintah juga dapat memberikan apresiasi kepada penyelenggara platform digital yang dinilai berperan aktif dalam pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM, antara lain dalam bentuk piagam penghargaan, publikasi, maupun bentuk apresiasi lainnya.

Pemerintah berharap regulasi tersebut dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar digital nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Seorang ibu muda sedang mencari susu formula untuk anaknya melalui sebuah marketplace. Ia membuka aplikasi, mengetik kata kunci yang dibutuhkan, lalu dalam hitungan detik muncul berbagai pilihan dengan label “produk unggulan”, “pilihan terbaik”, atau “direkomendasikan untuk Anda”. Karena percaya bahwa sistem digital akan membantu menemukan produk yang paling sesuai, ia memilih salah satu produk yang berada di urutan teratas.

Tidak ada yang salah dengan transaksi tersebut. Barang datang sesuai pesanan. Pembayaran berjalan lancar. Konsumen tidak merasa dirugikan. Namun, ada satu hal yang sebenarnya tidak pernah ia ketahui. Mengapa produk itu muncul lebih dahulu dibanding produk lain? Apakah karena kualitasnya lebih baik? Karena paling banyak dibeli? Atau karena merupakan bagian dari promosi yang diprioritaskan oleh sistem?

Pertanyaan seperti ini mungkin terdengar sederhana. Akan tetapi, justru di sinilah letak tantangan baru perlindungan konsumen di era digital. Konsumen hari ini tidak hanya berhadapan dengan penjual dan produk, tetapi juga dengan algoritma yang bekerja di balik layar dan ikut menentukan informasi apa yang mereka lihat, ketahui, dan akhirnya pilih.

Perubahan tersebut berlangsung begitu cepat, sehingga sering kali tidak disadari. Jika dahulu konsumen datang ke toko, melihat langsung barang yang tersedia, membandingkan pilihan di rak, dan berbicara dengan penjual, kini sebagian proses itu telah digantikan oleh sistem digital yang bekerja secara otomatis. Teknologi memang membuat segalanya menjadi lebih mudah. Namun, kemudahan tersebut juga membawa pertanyaan baru mengenai bagaimana keputusan konsumen dibentuk.

Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Regulasi ini diterbitkan untuk menata ekosistem perdagangan digital yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen, pelaku usaha, dan produk dalam negeri.

Salah satu ketentuan yang menarik perhatian terdapat pada Pasal 47 yang mengatur pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) dalam perdagangan elektronik. Melalui ketentuan tersebut, pelaku usaha yang memanfaatkan AI diwajibkan memberikan informasi kepada konsumen, memastikan informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, menyediakan mekanisme pengaduan, serta menjaga perlindungan konsumen dan data pribadi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menyadari bahwa perkembangan perdagangan digital tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi AI.

Langkah tersebut patut diapresiasi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, negara menunjukkan kehadirannya untuk memastikan bahwa inovasi tetap berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat. Namun, sebagaimana setiap kebijakan yang lahir dalam situasi perubahan yang sangat cepat, regulasi ini juga membuka ruang diskusi mengenai tantangan perlindungan konsumen yang akan muncul pada masa mendatang.

Belum cukup

Pasal 47 mewajibkan pelaku usaha menginformasikan penggunaan AI kepada konsumen. Ketentuan ini penting karena memberikan transparansi dasar mengenai keberadaan teknologi yang digunakan dalam proses perdagangan digital.

Namun, terdapat perbedaan antara mengetahui bahwa AI digunakan dan memahami bagaimana AI memengaruhi keputusan yang kita ambil.

Dalam praktik sehari-hari, konsumen mungkin mengetahui bahwa sebuah rekomendasi dibuat oleh sistem otomatis. Akan tetapi, mereka tetap tidak memahami mengapa produk tertentu direkomendasikan kepadanya. Mereka tidak mengetahui apakah produk tersebut dipilih karena kualitasnya, tingkat popularitasnya, kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna, atau karena faktor komersial tertentu.

Bagi sebagian orang, persoalan ini mungkin tidak terasa penting. Selama barang yang dibeli sampai ke rumah dan transaksi berjalan lancar, masalah dianggap selesai. Namun, dalam dunia digital, perlindungan konsumen tidak lagi hanya berbicara mengenai hasil akhir transaksi. Perlindungan konsumen juga menyangkut bagaimana pilihan itu terbentuk sejak awal.

Dalam banyak situasi, informasi yang diterima konsumen menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan. Ketika informasi tersebut dipilih, disusun, dan diprioritaskan oleh sistem yang tidak dipahami pengguna, maka muncul ketimpangan informasi yang baru. Platform memahami perilaku konsumen secara sangat rinci, sementara konsumen tidak memahami bagaimana sistem membentuk pengalaman digital yang mereka alami.

Di sinilah perlindungan konsumen memasuki wilayah baru yang belum banyak dibahas dalam regulasi perdagangan digital Indonesia.

Hak memahami

Selama ini perlindungan konsumen lebih banyak menekankan hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa. Prinsip tersebut tetap penting dan tidak boleh ditinggalkan. Namun, perkembangan teknologi menuntut perluasan makna informasi itu sendiri.

Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah informasi yang diberikan benar atau salah. Pertanyaannya adalah bagaimana informasi tersebut dipilih dan ditampilkan kepada konsumen.

Algoritma, kini berperan penting sebagai penyaring informasi dalam ruang digital dan dapat memengaruhi produk mana yang lebih dahulu ditampilkan kepada pengguna, promosi mana yang lebih sering terlihat, dan informasi mana yang dianggap relevan bagi pengguna.

Ke depan, konsumen tidak cukup hanya mengetahui bahwa AI digunakan. Konsumen juga perlu memperoleh informasi yang wajar mengenai dasar suatu produk direkomendasikan kepadanya. Transparansi semacam ini bukan untuk membatasi inovasi, melainkan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berjalan seiring dengan hak konsumen untuk memahami konteks informasi yang mereka terima.

Sebagai contoh, konsumen dapat diberikan informasi sederhana mengenai alasan suatu produk direkomendasikan. Apakah karena merupakan promosi berbayar, karena sedang populer, atau karena sesuai dengan riwayat pencarian pengguna. Penjelasan semacam ini tidak akan menghambat perkembangan teknologi. Sebaliknya, langkah tersebut justru dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap platform digital.

Dalam perdagangan konvensional, konsumen dapat melihat langsung rak barang dan menentukan pilihannya secara mandiri. Dalam perdagangan digital, sebagian proses tersebut telah digantikan oleh algoritma. Karena itu, hak konsumen untuk memahami bagaimana informasi dipilih dan disajikan kepadanya menjadi semakin penting.

Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu semakin memahami bagaimana data pribadi mereka digunakan untuk membentuk pengalaman berbelanja yang semakin personal. Literasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan konsumen modern.

Membangun kepercayaan

Pada akhirnya, tujuan utama perlindungan konsumen bukanlah membatasi teknologi. Tidak ada alasan untuk menolak inovasi yang mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat. AI telah membantu meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan memudahkan konsumen menemukan produk yang dibutuhkan.

Hal yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. Konsumen yang merasa aman akan lebih percaya untuk bertransaksi. Pelaku usaha yang memperoleh kepastian akan lebih berani berinovasi. Platform yang transparan akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat di mata publik.

Karena itu, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 layak dipandang sebagai langkah awal yang positif dalam membangun tata kelola perdagangan digital yang lebih bertanggung jawab. Regulasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang lebih berimbang antara platform, pelaku usaha, dan konsumen.

Namun, perjalanan menuju perlindungan konsumen digital yang benar-benar adaptif masih panjang. Ke depan, tantangannya bukan hanya memastikan bahwa AI tidak menghasilkan informasi yang menyesatkan. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa konsumen memahami bagaimana sistem digital memengaruhi pilihan yang mereka ambil setiap hari.

Sebab, dalam era kecerdasan artifisial, perlindungan konsumen tidak lagi hanya berbicara tentang perlindungan terhadap transaksi. Perlindungan konsumen juga harus menjamin hak masyarakat untuk memahami proses yang membentuk keputusan mereka.

Dalam ekonomi digital, kebebasan memilih hanya akan bermakna apabila konsumen memahami bagaimana pilihan itu dibentuk. Karena itu, ketika teknologi semakin canggih, hak untuk memahami menjadi sama pentingnya dengan hak untuk memilih.

*) Dr Antoni Ludfi Arifin, MM, Associate Professor Institut STIAMI dan pemerhati perlindungan konsumen

Copyright © ANTARA 2026

naik terus yang akhirnya menjadi beban biaya produksi dari UMKM kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pelaku usaha mikro dan kecil perlu memperoleh perlakuan yang adil dalam ekosistem marketplace(lokapasar) karena tidak dapat disamakan dengan pelaku usaha menengah dan besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Maman merespons kenaikan biaya layanan di sejumlah lokapasar yang dinilai memberatkan pelaku usaha mikro dan kecil.

"Kami banyak menerima aspirasi bahwa biaya admin fee, biaya promosi, dan lain sebagainya di marketplace cenderung naik terus yang akhirnya menjadi beban biaya produksi dari UMKM kita," kata Maman dalam acara Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 di Jakarta, Rabu.

Maman menyebut Kementerian UMKM tengah menyiapkan peraturan menteri terkait pelindungan UMKM di platform digital guna menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil.

Maman menegaskan regulasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan lokapasar dalam menetapkan struktur biaya maupun harga layanan, tetapi bentuk dukungan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing kepada UMKM di ekosistem digital.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil, Maman meminta agar lokapasar memberikan diskon 50 persen terhadap biaya layanan bagi usaha mikro dan kecil dalam rancangan peraturan tersebut.

Menurut dia, potongan biaya layanan diperlukan untuk meringankan beban pelaku usaha kecil yang selama ini menghadapi berbagai pungutan di platform digital.

Selain itu, Kementerian UMKM juga meminta agar kontrak antara marketplace dan pelaku UMKM memberikan kepastian usaha, termasuk melalui pemberitahuan paling lambat tiga bulan sebelum adanya perubahan biaya yang dikenakan kepada penjual.

Menurutnya, pemberitahuan tersebut penting agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan bisnis dan mengelola arus kas dengan lebih baik.

Maman menegaskan hubungan antara marketplace dan pelaku UMKM seharusnya bersifat saling menguatkan karena keduanya merupakan bagian dari ekosistem ekonomi digital yang tidak dapat dipisahkan.

"Kalau marketplace-nya collapse, UMKM-nya juga collapse. Tapi kalau UMKM-nya collapse, marketplace-nya juga goyang. Maka dari itu ekosistem ini harus kita jaga menjadi sebuah ekosistem yang berkeadilan," ujarnya.

Maman mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha jutaan pelaku UMKM yang berjualan melalui platform digital.

"Kita mencoba menjaga ekosistem ini agar sehat dan berkeadilan," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mendorong revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM guna memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan daya saing pelaku usaha di tengah transformasi ekonomi dan perkembangan teknologi.

Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, Maman mengatakan regulasi yang selama ini menjadi landasan pemberdayaan UMKM perlu disesuaikan dengan tantangan zaman, mengingat pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk mengelola puluhan juta pelaku UMKM di Indonesia.

"Kementerian UMKM tidak mungkin mengelola 57 juta UMKM dengan pendekatan konvensional. Karena itu, revisi Undang-Undang UMKM diperlukan sebagai langkah untuk melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan daya saing UMKM," kata Maman dikutip dari keterangan persnya.

Menurut dia, berbagai ketentuan mengenai UMKM saat ini tersebar dalam sejumlah regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi tersebut disebut kerap menimbulkan perbedaan pendekatan dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

Oleh karena itu, revisi Undang-Undang UMKM diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan agar lebih efektif dan terintegrasi.

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Meski demikian, Maman menilai regulasi tersebut masih perlu diperbarui agar selaras dengan perkembangan teknologi dan dinamika usaha saat ini.

Maman mengungkapkan Kementerian UMKM tengah menyiapkan revisi UU UMKM yang akan mencakup berbagai aspek, antara lain penguatan sistem pemberdayaan UMKM, pengembangan sistem satu data, pengaturan ekonomi digital dan platformmarketplace (lokapasar), hingga bantuan serta perlindungan hukum.

Ia menambahkan aspek perlindungan menjadi perhatian penting karena jutaan pelaku UMKM di berbagai daerah masih rentan menghadapi berbagai praktik yang merugikan usaha mereka.

"Jutaan UMKM tersebar di seluruh Indonesia. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik pungutan liar dan premanisme, namun sering kali tidak memiliki saluran pengaduan yang memadai,” ujarnya.

Ia menyebut revisi UU UMKM juga akan mengatur penguatan kemitraan strategis dan integrasi UMKM ke dalam rantai pasok, perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan masuknya produk impor murah.

Maman juga menyoroti pentingnya revisi UU UMKM di tengah tantangan yang dihadapi para pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan digital.

Meningkatnya aktivitas usaha melalui platformmarketplace, menurutnya, perlu diimbangi dengan regulasi yang mampu menciptakan hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

"Undang-Undang UMKM yang ada saat ini belum mengatur sanksi yang mengikat. Ke depan, perlu ada instrumen yang mampu memastikan seluruh pihak menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan daya saing UMKM," kata Maman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar modal Elandry Pratama mengatakan bahwa investor saat ini tengah berada dalam fase penyesuaian valuasi (repricing) dan penurunan risk appetite atautingkat keberanian mengambil risiko.

Ia menjelaskan, hal tersebut tercermin dari pelemahan signifikan yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama tiga hari berturut-turut yaitu tanggal 3-5 Juni 2026.

“Pelemahan yang terjadi beberapa hari terakhir menunjukkan pasar sedang berada dalam fase penyesuaian valuasi dan penurunan risk appetite,” ujar Elandry saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Elandry menyebut investor asing saat ini cenderung masih berhati-hati terhadap pasar saham Indonesia, yang tercermin dari berlanjutnya arus dana keluar (capital outflow) dan meningkatnya preferensi terhadap aset yang dianggap lebih aman.

“Bukan berarti kepercayaan terhadap fundamental Indonesia hilang, namun, pasar saat ini membutuhkan katalis positif yang lebih kuat untuk mengembalikan risk appetite dan menarik kembali capital inflow (arus dana masuk),” ujar Elandry.

Dalam jangka pendek, Ia memproyeksikan IHSG masih berpotensi bergerak volatil seiring sentimen pasar yang masih didominasi oleh faktor psikologis dan aliran dana, utamanya asing.

Selama tekanan terhadap Rupiah dan capital outflow belum mereda, menurutnya, ruang pemulihan kemungkinan masih terbatas, namun, apabila nilai tukar Rupiah mulai stabil, maka kekhawatiran pasar akan mereda dan arus dana asing kembali membaik.

“IHSG berpeluang mengalami technical rebound setelah koreksi yang cukup dalam,” ujar Elandry.

Elandry menjelaskan, bahwa pelemahan IHSG pada perdagangan hari ini, masih dipengaruhi oleh kombinasi sentimen domestik, terutama pelemahan Rupiah, berlanjutnya foreign outflow, serta meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap prospek ekonomi dan arah kebijakan ke depan.

"Kondisi tersebut membuat sentimen pasar cenderung negatif dan mendorong investor mengurangi eksposur pada aset berisiko," ujar Elandry.

Selain itu, lanjutnya, Rupiah yang belum menunjukkan penguatan dan justru terus mengalami pelemahan turut menambah kekhawatiran investor terhadap stabilitas pasar keuangan domestik.

"Ditambah munculnya berbagai kekhawatiran terkait pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal, serta isu-isu politik yang ramai diperbincangkan, investor memilih bersikap lebih defensif," ujar Elandry.

Ia melanjutkan, tekanan semakin besar setelah IHSG menembus level psikologis dan area support penting di kisaran 6.000 hingga 5.800, yang memicu aksi jual lanjutan baik dari investor institusi maupun ritel.

"Di tengah penurunan yang cukup tajam, potensi terjadinya margin call juga turut menambah tekanan jual, sehingga mempercepat pelemahan indeks dalam beberapa hari terakhir," ujar Elandry.

Sebagai informasi, pada perdagangan Rabu (03/06), IHSG ditutup melemah 254,36 poin atau 4,11 persen ke posisi 5.941,07, kemudian koreksi IHSG berlanjut dengan penurunan 3,48 persen ke posisi 5.734,25 pada perdagangan sesi I pada Kamis (04/06), namun sedikit membaik dan ditutup melemah 1,70 persen ke posisi 5.839,78 pada akhir perdagangan.

Kemudian, koreksi berlanjut pada perdagangan Jumat (05/06), yang melemah hingga 147,62 poin atau 2,53 persen ke posisi 5.692,15 pada perdagangan sesi I, dan berlanjut melemah 3,22 persen ke posisi 5.651,70 pada perdagangan pukul 15.10 WIB.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hari ini ditutup di zona merah pada akhir sesi perdagangan, Selasa (26/5/2025). IHSG anjlok 1,23 persen ke level 6.130.

Tercatat ada 22,7 miliar lembar saham ditransaksikan senilai Rp17,8 triliun, yang dilakukan 1,9 juta kali transaksi.

Terdapat 258 emiten saham menghijau, 461 emiten tertekan, dan 240 emiten yang stagnan. Market cap hingga penutupan hari ini tercatat Rp10.616 triliun. 

Tekanan indeks pada sore hari ini juga tercermin dari mayoritas sektor yang melemah. Pelemahan paling tajam terjadi di sektor perindustrian yang melemah 3,38 persen, diikuti sektor non-primer tertekan 2,2 persen, dan sektor properti tertekan 2,14 persen. 

Baca Juga

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.206, Nilai Transaksi Tembus Rp16,79 Triliun 

Lalu, sektor primer tertekan 1,69 persen, sektor keuangan tertekan 1,52 persen, dan sektor energi tertekan 1,04 persen. Adapun sektor barang baku, dan kesehatan kompak melemah dibawah 1 persen. 

Baca Juga

IHSG Sepekan Anjlok 8,35 Persen, Kapitalisasi Pasar Menyusut Jadi Rp10.635 Triliun 

Sementara hanya ada tiga sektor yang hijau, yakni sektor infrastruktur menguat 0,18 persen, sektor teknologi menguat 0,08 persen, dan sektor transportasi menguat 0,06 persen. 

Tiga saham di pucuk top gainers di antaranya PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) menguat 34,04 persen ke level 118, PT Arthavest Tbk (ARTA) naik 25 persen ke 2.500, dan PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) melesat 18,10 persen ke 137. 

Sementara, tiga saham yang memimpin top losers dipimpin PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) tertekan 14,95 persen ke level 1.195, PT PT Tunas Alfin Tbk (TALF) turun 14,87 persen ke 830, PT Bhakti Multi Artha Tbk (BHAT) anjlok 14,74 persen ke 810.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA - Perkembangan industri produk herbal dan kesehatan alami di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat membuat kebutuhan akan produk kesehatan berbasis bahan alami ikut meningkat di berbagai kalangan.

Tidak hanya di kota besar, tren ini juga mulai berkembang di berbagai daerah seiring dengan meningkatnya penggunaan marketplace dan platform digital. Melihat perkembangan tersebut, SwaSuka Official Store hadir sebagai retail modern yang berfokus pada penyediaan produk herbal, kesehatan alami, serta kebutuhan penunjang gaya hidup sehat melalui sistem distribusi digital yang lebih praktis dan mudah dijangkau masyarakat.

SwaSuka mulai dikembangkan sejak tahun 2024 di Tulungagung, Jawa Timur. Brand ini dibangun dengan pendekatan retail berbasis digital yang memanfaatkan perkembangan marketplace dan social commerce untuk memperluas jangkauan pasar secara nasional.

Founder SwaSuka, Abdu Sholeh mengatakan, bahwa perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi retail modern untuk berkembang lebih cepat dibanding sistem penjualan konvensional. Produk Herbal Lokal Mulai Menembus Pasar Internasional

Menurutnya, saat ini konsumen tidak hanya mempertimbangkan kualitas produk, tetapi juga memperhatikan kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kenyamanan saat melakukan pembelian produk kesehatan secara online.

“Perubahan pola konsumsi masyarakat membuat retail harus mampu beradaptasi lebih cepat. Karena itu kami membangun SwaSuka dengan pendekatan digital agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan akses produk herbal dan kesehatan alami,” ujarnya.

Berbeda dengan konsep toko tradisional pada umumnya, SwaSuka mengusung konsep multi-brand retail yang menghadirkan berbagai kategori produk kesehatan dalam satu ekosistem penjualan. Produk yang tersedia mencakup herbal tradisional, suplemen kesehatan, kebutuhan kesehatan keluarga, hingga produk berbasis bahan natural yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar modern.

Selain menyediakan berbagai kategori produk, SwaSuka juga fokus membangun sistem operasional yang lebih terstruktur agar mampu mengikuti perkembangan industri retail digital yang semakin kompetitif.

Pengelolaan katalog produk, pembaruan informasi, distribusi marketplace, hingga pengaturan sistem penjualan dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada konsumen.

Abdu menjelaskan bahwa penguatan sistem internal menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan retail digital saat ini. Menurutnya, pertumbuhan bisnis tidak hanya ditentukan oleh jumlah produk, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola distribusi dan operasional secara konsisten.

“Kami percaya bahwa retail digital yang kuat harus dibangun dengan sistem yang rapi dan terstruktur. Karena itu kami terus melakukan pengembangan dari sisi operasional maupun distribusi,” katanya.

Dalam pengembangannya, SwaSuka juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai brand yang ingin memperluas jangkauan pasar melalui platform digital. Sistem tersebut memungkinkan brand untuk masuk ke ekosistem penjualan digital tanpa harus membangun sistem distribusi sendiri dari awal.

Manfaatkan ITPC, Mendag Bakal Promosikan Produk Herbal RI ke Mancanegara



Pendekatan kolaboratif ini dinilai menjadi salah satu strategi yang relevan dengan perkembangan industri retail modern yang kini bergerak lebih cepat melalui marketplace dan social commerce.

Tidak hanya fokus pada penjualan, SwaSuka juga melihat pentingnya membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui pelayanan yang lebih praktis dan akses produk yang lebih mudah dijangkau.

Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk kesehatan alami, retail berbasis digital dinilai memiliki peluang pertumbuhan yang masih sangat besar di Indonesia. Perkembangan teknologi serta perubahan perilaku belanja masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong percepatan transformasi industri retail.

Perjalanan SwaSuka menunjukkan bagaimana bisnis dari daerah dapat berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital yang tepat. Berawal dari Tulungagung, brand ini terus memperluas jangkauan pasar dengan menggabungkan pengalaman di bidang digital marketing, marketplace, dan pengelolaan distribusi online.

Ke depan, SwaSuka akan terus memperkuat sistem operasional, memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai brand, serta meningkatkan distribusi digital agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan pengembangan yang berkelanjutan, SwaSuka berharap dapat menjadi salah satu retail herbal dan kesehatan alami yang mampu menghadirkan akses produk kesehatan yang lebih modern, praktis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.