JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil Porsche saat menggeledah rumah Silmy Karim yang berada di Jalan Brawijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua mobil sport tersebut tidak termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Silmy.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, tidak mencantumkan dalam LHKPN merupakan salah satu unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Tetapi modus-modus yang ditemukan oleh penyidik itu memang menggambarkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, terkait tadi penggunaan (rekening) nominee, menggunakan pembelian aset atas nama orang lain, belum dimasukkan LHKPN itu sudah sebenarnya sudah masuk," kata Taufik kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

"Tinggal kita akan mendalami peran-peran yang lain apakah ada pihak-pihak yang membantu terkait kegiatan itu," ujarnya.

Taufik melanjutkan, pihaknya belum menentukan pengusutan dugaan TPPU ini akan berbarengan dengan penyidikan yang sedang berjalan atau terpisah.

Lihat juga: Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Blak-Blakan

"Bisa saja nanti penyidikannya ketika tersangka SK ini dipersidangkan sudah dikumulatifkan, itu tergantung dari sisi teknis di penyidikannya apakah nanti digabung penyidikannya atau nanti setelah penyidikan tindak pidana korupsinya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka. "Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy bersama tujuh orang lainnya akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama. Adapun, delapan tersangka tersebut adalah:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memiliki kekayaan mencapai Rp20,1 miliar atau tepatnya Rp20.116.632.669. Jumlah tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dia laporkan pada 30 Maret 2026 untuk periodik 2025.

Kekayaan Teddy meningkat dibandingkan dalam LHKPN sebelumnya, yakni Rp15.380.000.000.

Teddy mencantumkan lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Minahasa, dan Sragen yang nilainya Rp9.045.000.000.

Teddy juga melampirkan sejumlah kendaraannya, seperti Toyota Jeep LC HDTP 2014 Rp765 juta, Toyota Fortuner 2015 Rp310 juta, dan Honda CRV 2010 Rp135 juta. Tiga kendaraan dengan status hasil sendiri nilai totalnya Rp1.210.000.000.

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp7.712.100.000, kas dan setara kasa Rp2.149.532.669, dan tidak ada catatan utang.

Dengan demikian, kekayaan Teddy di angka Rp20.116.632.669.

Lihat video: Sekab Letkol Teddy Indra Wijaya Tinjau Sekolah Rakyat di Jakarta Timur

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki kekayaan Rp27,9 miliar. Jumlah tersebut sebagaimana tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang Gibran laporkan pada 23 Maret 2026 sebagai laporan periodik 2025.

Kekayaan putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini meningkat berdasarkan LHKPN sebelumnya yang mencatatkan harta sebesar Rp27.519.975.620.

Harta Gibran mayoritas berupa tanah dan bangunan senilai Rp17.440.000.000. Aset tersebut sebanyak tujuh titik yang tersebar di Surakarta dan Sragen dengan status hasil sendiri.

Kemudian, harta Gibran berupa alat transportasi dan mesin terdiri dari Royald Enfield 2017 Rp40 juta, Honda Scoopy 2015 Rp6,5 juta, dan Honda CB-125 1974 Rp5 juta.

Selanjutnya, dua Toyota Avanza 2016 dan 2012 Rp75 juta dan Rp50 juta, Isuzu Panther 2012 Rp55 juta, dan Daihatsu Gran Max 2015 Rp55 juta.

Kekayaan selanjutnya berupa harta bergerak lainnya Rp280 juta, surat berharga Rp5.552.000.000, serta kas dan setara kas Rp4.357.154.176.

Dalam laporan tersebut, Gibran tidak mencantumkan kepemilikan utang. Dengan demikian, harta Gibran mencapai Rp27.915.654.176.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 87,83% atau 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 hingga 26 Maret 2026. Dengan demikian, ada 94.542 PN atau WL yang belum sampaikan LHKPN periodik tahun 2025 hingga saat ini.

Padahal, batas akhir penyerahan LHKPN pada 31 Maret 2026. "KPK mengimbau para PN/WL yang belum melapor untuk segera menyampaikan LHKPN sebelum batas akhir pada 31 Maret 2026," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Terlepas dari itu, Budi mengapresiasi progres tingkat kepatuhan pelaporan yang terus menunjukkan tren positif. Menurutnya, capaian ini mencerminkan peningkatan kesadaran Penyelenggara Negara dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Dia menjelaskan, LHKPN merupakan instrumen penting dalam membangun integritas Penyelenggara Negara. Dia pun mengungkapkan pentingnya pelaporan yang tepat waktu dan akurat.

“Pelaporan yang tepat waktu dan akurat memungkinkan menjadi alat deteksi dini terhadap potensi korupsi seperti benturan kepentingan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkap kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ) baru menyentuh angka 67,98 persen. Data tersebut per 11 Maret 2026.

"Terdapat lebih dari 96 ribu dari total 431.468 wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Kamis (26/3/2026).

Budi mengimbau bagi para wajib lapor untuk segera menyampaikan laporan yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Sebab, batas akhir laporan pada 31 Maret 2026.

"Kewajiban ini berlaku bagi pimpinan lembaga negara, jajaran kabinet, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, hakim, direksi BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia, serta pejabat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4A," ujarnya.

Bagi yang belum melapor, kata Budi, bisa mengisi melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Nantinya, masyarakat dapat mengakses LHKPN yang telah dinyatakan lengkap, setelah perbaikan, maupun dipublikasikan.

"KPK menegaskan bahwa kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan wujud tanggung jawab pribadi sebagai penyelenggara negara dan komitmen kelembagaan dalam membangun integritas, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi," pungkasnya.

JAKARTA - Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memiliki 31 bidang tanah dan bangunan yang bernilai Rp76,5 miliar. Nama Ade Kuswara menjadi perbincangan publik usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK.

Terkait harta tersebut, sebagaimana ia cantumkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dikelola Lembaga Antirasuah. Ade menyampaikan LHKPN-nya pada 11 Agustus 2025 selaku awal menjabat Bupati Bekasi.

Berikut rincian tanah dan bangunan Ade Kuswara yang senilai Rp76,5 miliar:

1.Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp600.000.000

2.Tanah Seluas 809 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp609.000.000

3.Tanah Seluas 480 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp408.000.000

4.Tanah Seluas 51.450 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp4.116.000.000

5.Tanah dan Bangunan Seluas 364 m2/364 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp3.500.000.000

6.Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/80 m2 di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp300.000.000

7.Tanah Seluas 225 m2 di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp135.000.000

8.Tanah Seluas 1.100 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp3.300.000.000

9.Tanah Seluas 3.240 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp9.720.000.000

10. Tanah Seluas 1.121 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp2.242.000.000

11. Tanah Seluas 573 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp1.146.000.000

12. Tanah Seluas 268 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp536.000.000

13. Tanah Seluas 4.726 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp14.178.000.000

14. Tanah Seluas 1.435 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp4.305.000.000

15. Tanah Seluas 457 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp914.000.000

16. Tanah Seluas 2.783 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp5.566.000.000

17. Tanah Seluas 556 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp1.112.000.000

18. Tanah Seluas 1.000 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp2.000.000.000

19. Tanah Seluas 310 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp620.000.000

20. Tanah Seluas 34.500 m2 di Kab/Kota Cianjur, Rp10.350.000.000

21. Tanah Seluas 2 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp567.000.000

22. Tanah Seluas 5.000 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp1.500.000.000

23. Tanah Seluas 2 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp659.400.000

24. Tanah Seluas 1.358 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp407.400.000

25. Tanah Seluas 5.164 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp1.549.200.000

26. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp1.096.800.000

27. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp1.297.800.000

28. Tanah Seluas 842 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp168.400.000

29. Tanah Seluas 119 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp357.000.000

30. Tanah Seluas 1.120 m2 di Kab/Kota Karawang, Rp840.000.000

31. Tanah Seluas 809 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp2.427.000.000

Selain tanah dan bangunan, Ade Kuswara juga melaporkan kekayaan berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp2.450.000.000. Jumlah tersebut terdiri dari:

1.Mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar-L 4X2 8 AT Tahun 2021, hadiah Rp400.000.000

2.Mobil, Jeep Wrangler 3.8 A/T Tahun 2011, warisan Rp650.000.000

3.Mobil, Ford Mustang 2.3 A/T Tahun 2022, hasil sendiri Rp1.400.000.000

Kemudian, kekayaan Ade lainnya berupa harta bergerak lainnya Rp43.092.000, kas dan setara kas Rp147.959.65, dan tidak memiliki utang.

Dengan demikian, harta kekayaan Ade Kuswara berdasarkan LHKPN sebesar Rp79.168.051.653.

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Denny Januar Ali melaporkan, harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ). Berdasarkan situs resmi KPK, laporan tersebut telah diserahkan sejak awal masa jabatannya, pada 27 Agustus 2025.

Langkah Denny menjadi sorotan karena menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan kekayaan bagi pejabat publik, terutama di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).KPK Umumkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Denny JA Capai Rp3,08 Triliun

Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Keputusan KPK Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Dalam laporan yang dipublikasikan, total kekayaan Denny tercatat sebesar Rp3,08 triliun, setelah dikurangi utang senilai Rp17,39 miliar dari total harta Rp3,09 triliun.

Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, pelaporan tersebut sebagai langkah positif yang mencerminkan kepatuhan dan keterbukaan pejabat publik. “Ini adalah bentuk kepatuhan dan transparansi bagi pejabat kita,” ujar Trubus, Selasa (4/11).

Ia menambahkan, tindakan tersebut seharusnya menjadi contoh bagi pejabat publik lain, khususnya di lingkungan BUMN yang mengelola sektor strategis seperti energi.

“Aspek moralitas dan integritas memang harus menjadi perhatian. Kalau ada pejabat yang secara jujur dan fair melaporkan kekayaannya, hal itu bisa menjadi stimulus bagi pejabat lain untuk melakukan hal yang sama,” kata Trubus.

Pelaporan LHKPN secara konsisten dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan perusahaan negara yang bersih, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pejabat dan institusi yang mereka pimpin.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman resmi e-LHKPN mempublikasikan laporan harta kekayaan Presiden Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE) Denny Januar Ali atau Denny JA. Berdasarkan data yang dirilis pada 27 Agustus 2025, total kekayaan Denny JA tercatat sebesar Rp3,08 triliun.

Angka tersebut menempatkannya sebagai salah satu penyelenggara negara dengan harta kekayaan terbesar di Indonesia. Publikasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK mewajibkan seluruh pejabat publik, termasuk komisaris dan direksi BUMN, untuk melaporkan serta membuka kekayaan mereka secara periodik. “Saya melaporkan kekayaan saya apa adanya, sesuai permintaan undang-undang,” ujar Denny JA menanggapi publikasi tersebut, Kamis (6/11/2025).

Denny JA menyatakan keterbukaan bukan hanya kewajiban hukum, melainkan bagian dari spiritualitas kepemimpinan. Denny JA menegaskan, kekayaan adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. “Sebagian dari harta saya sudah dan akan terus saya sumbangkan untuk Denny JA Foundation,” ujarnya.

Yayasan nirlaba tersebut kembali diaktifkan sejak 2023 dan berfokus pada sastra, seni, hak asasi manusia, serta spiritualitas. Melalui yayasan ini, Denny JA berupaya menggabungkan intelektualitas dengan kepedulian sosial — menumbuhkan kembali semangat berbagi di tengah masyarakat yang semakin individualistis.

Denny JA menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 1989, meraih gelar Master of Public Administration dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat pada 1994, dan gelar Ph.D. dalam bidang Comparative Politics and Business dari Ohio University, Amerika Serikat pada 2001.

Sepanjang karier intelektualnya, Denny JA dikenal sebagai pemikir lintas bidang yang menghubungkan logika ekonomi, etika sosial, dan filosofi kemanusiaan. Karier publik Denny JA mulai dikenal luas sejak ia mendirikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) yang merevolusi dunia survei politik nasional.

Denny JA tercatat sebagai konsultan politik yang mendampingi kemenangan lima Presiden RI berturut-turut, prestasi yang jarang terjadi di dunia politik internasional. Di bidang budaya, Denny JA juga dikenal sebagai penggagas genre “puisi esai”, bentuk sastra yang memadukan fakta sosial dengan ekspresi batin manusia. Genre ini telah berkembang hingga tingkat regional, dengan Festival Puisi Esai ASEAN yang kini memasuki edisi ke-4 (2024) dan mendapat dukungan dari Pemerintah Sabah, Malaysia.

Sepanjang kariernya, Denny JA menerima berbagai penghargaan bergengsi, antara lain BRICS Literature Award 2025, nominasi 10 sastrawan dunia mewakili Indonesia; Nominasi Nobel Sastra 2024, individu kedua dari Indonesia yang dinominasikan secara resmi; Guinness World Record 2018 – Largest Political Lesson; TIME Magazine 2015 – 30 Most Influential People on the Internet (bersama Barack Obama dan Justin Bieber);

ASEAN Literature Award 2020 – inovasi puisi esai; Lifetime Achievement Award Satupena 2021 – dedikasi pada literasi dan kebebasan berekspresi; dan International Lifetime Achievement Award – White Page Leadership 2024. Bagi Denny JA, setiap penghargaan bukan semata pengakuan, tetapi pengingat bahwa karya dan integritas adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Sebagai Presiden Komisaris PHE, Denny JA kini menjadi motor penggerak Roadmap Menuju 1 Juta Barrel per Day 2029, sebuah visi nasional untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia.

Visi tersebut berlandaskan tiga fondasi utama: efisiensi bisnis, inovasi teknologi, dan tanggung jawab lingkungan. “Energi bukan hanya tentang sumber daya alam, tetapi juga tentang sumber daya moral — bagaimana kemakmuran dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan,” ujar Denny JA.

Perjalanan hidupnya dimulai dari seorang aktivis sederhana di tahun 1980-an, hingga kini menjadi simbol bahwa integritas dan kerja keras dapat mengubah nasib seseorang, bahkan arah bangsanya.

Publikasi LHKPN oleh KPK dan keterbukaan Denny JA menegaskan bahwa transparansi dan integritas dapat berjalan seiring dengan prestasi dan tanggung jawab sosial.

“Transparansi ini bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mendorong akuntabilitas di sektor publik, sehingga masyarakat dapat melihat langsung integritas para pemegang amanah negara,” tuturnya