SURABAYA - Sosialisasi dan pendaftaran Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jumat (12/6/2026) dipenuhi ratusan warga yang antusias mengikuti kegiatan tersebut. W arga berdatangan sejak pagi untuk memperoleh informasi sekaligus mencoba langsung Portal Perlinsos yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri agar terdata dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 warga itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar berbagai program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam kunjungan jurnalistik yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), awak media juga diajak menyaksikan langsung proses sosialisasi, demonstrasi penggunaan Portal Perlinsos, hingga pendaftaran warga di lapangan.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan ikhtiar pemerintah memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari pendataan. “Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Fifi.



Dia pun mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan data pribadi dan mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial. Masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal serta tidak percaya kepada pihak yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menambahkan, perbaikan dan integrasi data menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional. Dikatakan Robben, pemerintah saat ini tengah mengonsolidasikan berbagai sumber data yang selama ini terpisah, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE, menjadi basis data yang lebih terpadu sehingga kebijakan bantuan sosial dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Dia membeberkan masih terdapat sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum terklaster dalam desil kesejahteraan. Kondisi itu perlu segera diselesaikan agar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat, dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat.

“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik,” ujar Robben.

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menjelaskan bahwa Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta pertukaran data antar-kementerian dan lembaga yang terintegrasi. “Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” jelas Rahmat.

Kota Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan implementasi Program Digitalisasi Perlinsos bersama 41 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sebelum pelaksanaan uji coba, Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan berbagai tahapan persiapan, mulai dari sosialisasi kepada perangkat daerah hingga pelatihan bagi agen Perlinsos.

Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat Kota Surabaya tercatat mencapai 99,67 persen, sementara aktivasi IKD agen Perlinsos Digital telah mencapai 100 persen. Melalui Program Digitalisasi Perlinsos, pemerintah berharap proses pendataan masyarakat menjadi semakin akurat, transparan, dan inklusif sehingga bantuan sosial serta berbagai program kesejahteraan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, media, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi digital perlindungan sosial yang berorientasi pada kebutuhan warga.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan skema manfaat bantuan sosial (bansos) yang sedang disempurnakan pemerintah tak mengurangi program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah berjalan.

Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI, Jodi Mahardi, menjelaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun sistem perlinsos yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital.

Transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.

“Kami juga menegaskan bahwa reformasi ini tidak dirancang untuk mengurangi program perlindungan sosial yang sudah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” jelas Jodi.

Dengan begitu, dia meluruskan, angka Rp5,4 juta yang beredar sebelumnya bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara.

Menurut Jodi, angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada.

“Karena setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama,” katanya menambahkan.

Jodi menyatakan transformasi kebijakan penyaluran bansos dilakukan secara bertahap.

Uji coba implementasi digitalisasi penyaluran bansos telah berjalan di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.

“Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial yang semakin responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Sebelumnya, Luhut menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem "digital single ID" berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Saat ini, kata dia, sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan sistem identitas tunggal digital tersebut.

Melalui integrasi itu, pemerintah dapat mengidentifikasi serta memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat, termasuk dalam mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut.

Selain untuk bantuan sosial, sistem digital single ID juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan data pelaku usaha.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bagi Asabri, perlindungan tidak berhenti pada peserta, tetapi juga mencakup keluarga yang ditinggalkan

Jakarta (ANTARA) - PT Asabri (Persero) merealisasikan pembayaran manfaat Program Jaminan Kematian (JKm) senilai lebih dari Rp167 miliar kepada lebih dari 8.400 penerima manfaat sepanjang 2025.

Direktur Hubungan Kelembagaan Asabri Khaidir Abdurrahman mengatakan manfaat JKm diberikan kepada ahli waris peserta aktif yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja maupun dinas khusus.

“Bagi Asabri, perlindungan tidak berhenti pada peserta, tetapi juga mencakup keluarga yang ditinggalkan,” kata Khaidir dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan program tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri guna membantu menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga peserta.

Menurut dia, manfaat JKm mencakup Santunan Kematian Sekaligus (SKS), Uang Duka Wafat (UDW) sebesar tiga kali gaji pokok terakhir peserta, serta bantuan beasiswa pendidikan bagi maksimal dua orang anak peserta.

Khaidir mengatakan bantuan beasiswa tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan pendidikan anak peserta setelah keluarga kehilangan tulang punggung utama.

“Pendidikan anak menjadi perhatian penting dalam manfaat program JKm. Kami berharap bantuan beasiswa yang diberikan dapat membantu menjaga keberlangsungan pendidikan anak peserta,” ujarnya.

Ia menyebut penyaluran manfaat dilakukan melalui prinsip layanan 5T, yakni Tepat Waktu, Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Alamat, dan Tertib Administrasi.

Menurut dia, perusahaan terus mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi serta pengelolaan dana yang optimal guna memastikan manfaat diterima secara tepat, transparan, dan akuntabel oleh peserta maupun ahli waris.

Salah satu penerima manfaat program JKm, Asri Sabani, mengatakan manfaat yang diterima keluarganya membantu keberlangsungan kehidupan keluarga setelah wafatnya suaminya, Kolonel Budiyanto yang terakhir bertugas di Sahli F Koarmada RI Jakarta.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan dari Asabri yang dapat meringankan perjalanan kami ke depan, terutama dalam membesarkan anak,” ujar Asri.

Menurut Asri, manfaat THT, JKm, dan bantuan beasiswa yang diterima keluarganya telah disalurkan dalam waktu relatif singkat melalui rekening Bank Woori Saudara (BWS).

Program JKm menjadi bagian dari komitmen Asabri dalam memberikan perlindungan berkelanjutan bagi peserta dan keluarga selama masa pengabdian hingga setelahnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Fokus pemerintah dalam membenahi sistem perlindungan sosial memasuki babak baru melalui perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (Bansos) ke 42 kabupaten/kota secara bertahap mulai Juni 2026. Langkah ini diambil guna menjamin proses penyaluran bantuan yang lebih akurat, transparan, serta memiliki rekam jejak yang dapat ditelusuri sepenuhnya.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital ( Komdigi ), Mira Tayyiba menggarisbawahi, bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar urusan teknis pembangunan aplikasi, melainkan sebuah penguatan ekosistem layanan publik lintas instansi yang terintegrasi, aman, dan sepenuhnya berbasis data.

Dalam mekanisme ekosistem ini, Bappenas berperan mengawal tata kelola data, sementara Kemendagri bertugas memperkuat identitas kependudukan digital. Pilot Project Digitalisasi Bansos Diperluas, 78 Persen Daerah di Luar Pulau Jawa



Komdigi sendiri memfasilitasi pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), didukung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjaga keamanan siber, serta para pemilik data sektoral yang menyediakan data pendukung verifikasi, yang semuanya dikoordinasikan secara terpadu melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

“Target akhirnya sederhana namun sangat penting, masyarakat yang memang berhak tidak boleh terlewat, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria sudah tidak dapat menerima bantuan,” ungkap Mira dalam keterangan resmi yang dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Mira menilai tantangan utama dalam penyaluran bansos selama ini berakar pada masalah integrasi data antarinstansi yang belum optimal. Kondisi tersebut sering kali memicu persoalan data ganda, informasi yang tidak mutakhir, hingga birokrasi verifikasi yang memakan waktu lama.

Sebagai solusi, pemerintah memperkokoh tata kelola perlindungan sosial melalui pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI). Dalam kerangka kerja ini, Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Kemendagri menjadi instrumen utama untuk memverifikasi identitas penerima secara akurat, sementara Kemkomdigi menyediakan SPLP sebagai sarana interaksi data antarlembaga.

Mira menjelaskan, bahwa SPLP berfungsi sebagai “jembatan digital” yang mengoptimalkan arus pertukaran data tanpa mengabaikan kedaulatan data masing-masing lembaga. Peruri Dukung Banyuwangi Jadi Pelopor Digitalisasi Bansos di Kancah Nasional



“SPLP memungkinkan sistem antarinstansi terkait dapat saling berbagi-pakai data sesuai kebutuhan, kewenangan, serta standar keamanan yang berlaku. Namun, perlu diketahui pula bahwa SPLP tidak mengambil alih data milik instansi lain dan tidak memindahkan pangkalan data. Data tetap berada di instansi pemiliknya,” jelas Mira.

Keberadaan SPLP membuat Portal Perlinsos yang dikelola Kementerian Sosial kini dapat terhubung ke berbagai sumber data kementerian lain untuk mempercepat validasi calon penerima manfaat. Seluruh pertukaran data tersebut dilakukan sesuai kebutuhan mendasar dan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan data pribadi.

Melalui skema digital ini, masyarakat diberikan kemudahan untuk melakukan registrasi, verifikasi identitas, memantau status pengajuan bantuan, hingga mengajukan sanggah secara mandiri melalui Portal Perlinsos. Otoritas terkait juga mengingatkan publik agar senantiasa waspada terhadap potensi penipuan yang marak terjadi.

“Kami mengajak masyarakat tidak mudah percaya pada pihak yang meminta biaya atau imbalan tertentu atas nama bantuan sosial. Jika ragu, cek kembali melalui kanal resmi pemerintah,” kata Mira.

Guna memastikan inklusivitas, pemerintah menyiapkan dua metode layanan, yakni self-service bagi warga yang sudah mahir digital, serta assisted service atau layanan pendampingan petugas bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan teknis.

“Digitalisasi justru harus memperluas akses layanan dan mempermudah masyarakat,” tuturnya.

Perluasan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan uji coba di Kabupaten Banyuwangi, yang meliputi tahap pendaftaran pada September 2025 serta tahap sanggah pada Maret–April 2026. Evaluasi komprehensif dari Banyuwangi tersebut menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam menyempurnakan sistem sebelum akhirnya diimplementasikan secara masif di 42 daerah lainnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganggarkan sebesar Rp500 triliun untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan membangun satu juta rumah untuk membuka lapangan pekerjaan.

"Kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberikan perlindungan kepada rakyat yang berpenghasilan rendah sebesar Rp500 triliun," kata Prabowo dalam pidatonya di Hari Buruh yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Jumat (1/5/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah punya program prioritas diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita, anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga lansia. "Kita juga memberi MBG gratis."

Pada kesempatan itu, Prabowo bertanya kepada para buruh terkait MBG. "Saya bertanya? MBG bermanfaat nggak?" tanya Prabowo.

Pertanyaan itu pun langsung dijawab para buruh bahwa MBG bermanfaat. "Bermanfaat," jawab para buruh kompak.

Prabowo pun mengatakan MBG itu sangat penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selain itu, MBG juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Lihat video: KONDISI TERKINI: Ribuan Ojol dan Buruh Kepung Jakarta di May Day 2026



"Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Selnya tidak berkembang, dengan MBG ekonomi kita hidup. Rakyat butuh telor, rakyat butuh sayur susu ikan, petani kita hidup. Uang kita beredar semakin banyak yang sejahtera," paparnya.

Prabowo menyebut pemerintah juga akan membangun satu juta rumah. Program ini pun akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

"Kita akan membangun satu juta rumah. Ini juga nanti akan menghasilkan pekerjaan yang banyak. Satu orang butuh 5 pekerja," paparnya.

Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera sekaligus memutus rantai perdagangan ilegal yang semakin kompleks

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum (Gakkum) menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 202 ekor reptil ke Dubai melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa penindakan tegas merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat perlindungan satwa dilindungi.

“Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera sekaligus memutus rantai perdagangan ilegal yang semakin kompleks,” ujar Dwi.

Adapun sebanyak 202 reptil tersebut terdiri dari 1 sanca bodo, 89 ular ball python, 104 iguana hidup, dan 8 iguana mati. Usai dilakukan pengecekan, diketahui seluruhnya tanpa dokumen sah.

Dalam kasus ini, satu warga negara asing (WNA) Rusia berinisial OS ditetapkan sebagai tersangka. Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra kini telah melimpahkan OS beserta barang bukti ke Kejaksaan.

OS dijerat tindak pidana konservasi dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak kategori VI.

Modus operandi yang digunakan menunjukkan adanya jaringan perdagangan satwa liar lintas negara yang terorganisir dan terus berupaya memanfaatkan celah pengawasan.

Dwi mengatakan, pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kejahatan terhadap satwa liar masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia.

“Praktik perdagangan ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan manusia,” kata dia.

Selain penindakan, pemerintah juga terus mendorong upaya konservasi melalui perlindungan habitat, pengawasan peredaran satwa, serta kerja sama lintas sektor dan internasional.

“Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga populasi satwa liar sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia,” ujar Dwi.

Partisipasi publik, lanjutnya, juga penting dalam mendukung konservasi termasuk melaporkan aktivitas ilegal dan tidak membeli satwa dilindungi, menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.

“Kementerian Kehutanan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan terhadap satwa liar akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Dwi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memfasilitasi penyaluran bansos skema Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp15,1 triliun kepada lebih dari 7,45 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 123 kota/kabupaten di seluruh Indonesia sepanjang 2025.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan perseroan terus mengakselerasi ekosistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terintegrasi untuk memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

"Kami akan terus mendukung implementasi program-program pemerintah, khususnya yang terkait langsung dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat luas, guna memberikan nilai tambah bagi penguatan ekonomi kerakyatan," kata Riduan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial sesuai kebijakan pemerintah, jelas Riduan, Bank Mandiri secara aktif memperkuat koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait, mulai dari proses pendataan, pemutakhiran data, hingga distribusi kepada keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.

Upaya tersebut dilakukan guna mendukung akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial sekaligus menjaga kredibilitas serta keberlanjutan program perlindungan sosial yang menjadi prioritas pemerintah.

"Melalui koordinasi yang erat dengan kementerian dan pemangku kepentingan, Bank Mandiri memastikan setiap tahapan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, mulai dari validasi data hingga distribusi di lapangan, sehingga bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu," kata Riduan.

Menurut perseroan, penyaluran bansos yang tepat sasaran tersebut menjadi bagian dari peran Bank Mandiri dalam menjaga daya beli masyarakat rentan, memperkuat stabilitas konsumsi rumah tangga, serta mendukung akselerasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Selain terlibat aktif dalam penyaluran bansos, perseroan aktif mendukung program pemerintah yang ditujukan agar para penerima bansos segera keluar dari daftar penerima. Pemerintah menargetkan lebih dari 300.000 orang dapat lepas dari daftar penerima bansos pada akhir 2026.

Program tersebut mendorong para penerima bansos untuk mulai merintis usaha kecil sehingga mampu memperoleh penghasilan yang lebih berkelanjutan.

Pada triwulan IV 2025, Bank Mandiri telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi kepada penerima bansos yang telah memulai usaha kecil, antara lain melalui pemberian materi motivasi, pengelolaan keuangan, serta penguatan kemampuan pemasaran.

"Dukungan terhadap program prioritas pemerintah merupakan komitmen berkelanjutan Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah melalui sinergi yang terintegrasi, akselerasi yang bertumbuh, serta penguatan ekosistem BUMN, guna menghadirkan keunggulan berkelanjutan dan memperluas dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," sebut Riduan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan segera meluncurkan bantuan sosial (bansos) digital Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan program bantuan sosial digital tengah dalam proses integrasi data antara kementerian dan lembaga.

Pasalnya, uji coba pertama program bansos digital telah dilaksanakan di Banyuwangi pada September-Oktober 2025.

Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga serta tenaga ahli di berbagai bidang, mulai dari pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan, interoperabilitas data, desain penyaluran bantuan, penguatan regulasi, kesiapan infrastruktur, sosialisasi kepada masyarakat, hingga mekanisme evaluasi.

"Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia," ujar Luhut dalam keterangan resminya dikutip, Rabu (12/11/2025).

Melansir keterangan resminya, kini, program tersebut tengah memasuki tahap integrasi data antara kementerian dan lembaga. Yakni, Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri. Integrasi ini memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berbasis data yang valid.

Tahapan berikutnya adalah penyiapan grievance mechanism, yaitu sistem pengaduan dan koreksi data dari masyarakat.

Dengan sistem ini, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan dengan alur yang jelas, transparan, dan dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat lapangan.

"Sistem bansos yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif. Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat," ujar Luhut.

Pemerintah juga tengah menyiapkan desain penyaluran berbasis Government-to-Person (G2P) yang terintegrasi dengan Digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan memastikan setiap tahapan diuji dan disiapkan dengan matang agar sistem benar-benar siap digunakan tanpa tergesa-gesa.

Luhut menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

"Penyaluran bansos harus transparan dan tepat sasaran, agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital Indonesia, yang bertujuan memperkuat tata kelola bansos agar lebih tepat sasaran, efisien dan transparan.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tak berencana menggelontorkan tambahan stimulus perekonomian pada akhir tahun ini, atau kuartal IV-2025.

Keputusan ini ditetapkan meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 melambat. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), lebih rendah dari kuartal II-2025 sebesar 5,12%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan untuk tak lagi menambah program stimulus pada akhir tahun ini karena pemerintah sudah lebih dulu menggelontorkan berbagai program bantuan sosial (bansos) tambahan sebelum rilis ekonomi terbaru itu.

"Jadi enggak ada, enggak ada. Cukup yang kemarin sudah," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Pada Oktober 2025, pemerintah memang telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi tambahan untuk periode November-Desember 2025, sebagai penambah dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 sebelumnya yang telah dirancang senilai Rp, 16,23 triliun.

Paket stimulus ekonomi tambahan yang diumumkan langsung oleh Airlangga pada Oktober 2025 itu senilai Rp 30 triliun, sehingga dalam periode akhir tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 46,23 triliun.

Airlangga mengatakan, seluruh paket stimulus ekonomi yang disalurkan pemerintah itu menjangkau mulai dari tingkat masyarakat tidak mampu, rentan, hingga kelas menengah.

"Kemarin kan stimulus-nya salah satunya kan sampai desil ke 4 ya, terus terkait dengan PPh ditanggung pemerintah untuk gaji kan itu kelas menengah," ucap Airlangga.

Sebelumnya, berbagai stimulus ekonomi yang digelontorkan untuk kuartal IV-2025 ini menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih cepat. Salah satunya dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang kini masih di bawah 5%.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan secara spesifik langkah yang ditempuh untuk mendorong pertumbuhan itu menyasar seluruh lapisan masyarakat. Paling besar ditujukan pada kelas menengah dan bawah.

"Kita intervensinya sampai ke desil 4. Kita ingin mereka bisa belanja dan juga bisa memutar lagi konsumsi lebih banyak sehingga roda perekonomian juga tumbuh lebih cepat," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (7/11/2025).

Adapun program tersebut berupa tambahan perlindungan sosial yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi tambahan akhir tahun. Bantuan tambahan sebesar Rp900 ribu diberikan kepada 35 juta Keluarga Penerima Manfaat.

"Program-program seperti program keluarga harapan itu masih terus berjalan. Itu juga ditambah dengan Bansos. Ini biasanya sekitar 18 juta keluarga yang kita cover di bawah itu desil 1 sampai desil 2 biasanya," ucapnya.

Pemerintah juga menyiapkan program magang nasional untuk lulusan fresh graduate. Gaji anak magang sekaligus ditanggung pemerintah sehingga tidak membebankan perusahaan.

"Nah tetapi secara perlinsos itu kita masih sangat kuat. Bahkan kalau ditambah lagi dengan program-program yang sifatnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," papar Febrio.

Di samping itu dilakukan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Nah perlu kita ingat bahwa walaupun ini terlihat seperti hanya sekedar memasak ini melibatkan ekosistem yang sangat besar mulai dari hulu sampai hilirnya. Kalau kita bicara tentang 82,9 juta orang anggarannya sekitar 300 triliun setahun itu tiap hari 1 triliun melibatkan pembelian dan penjualan dan pengolahan makanan dari hulu sampai ke hilir. Dan juga melibatkan banyak orang yang mengolah dan juga mendeliver," terangnya.

"Ini ekosistem yang sangat besar dan kita harapkan ini banyak akan berpengaruh ke desil bawah. Walaupun penerimanya ini tidak kita batasi hanya desil bawah. Ini semua yang anak sekolah, paut, SD, SMP, SMA, bayi dan ibu expecting itu menerima," tegas Febrio

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Presiden DPP K Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin menyebut hingga saat ini masih banyak pekerja, terutama di sektor informal, yang belum tersentuh perlindungan sosial. Menurutnya, baru sekitar 10% pekerja informal yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Artinya, jutaan pekerja belum memiliki perlindungan dasar. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kondisi ini. Negara, serikat pekerja, dan masyarakat sipil harus bekerja bersama memastikan keadilan sosial benar-benar terwujud," kata Irham Ali Saifuddin dalam Afternoon Coffee Club (ACC) bertema "Informality Tinggi, Jaminan Sosial Kita Bisa Apa?" yang digelar Konfederasi Sarbumusi di Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).

Karena itu, kata Irham, Konfederasi Sarbumi mendorong BPJS Ketenagakerjaan menjadi asuransi sosial bagi seluruh masyarakat. "BPJS Ketenagakerjaan dapat hadir sebagai asuransi sosial bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali, khususnya pekerja," ujarnya.

Deputi Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah mengatakan, perluasan perlindungan jaminan sosial difokuskan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Hingga Oktober 2025, jumlah peserta aktif Pekerja BPU mencapai 11,5 juta orang dari total 43,5 juta peserta aktif nasional.

"Artinya masih ada jutaan pekerja yang belum terlindungi, padahal mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap risiko sosial ekonomi," kata.

Hendra menyebut, dari total 30,2 juta pekerja rentan, baru sekitar 4,67 juta atau 15,4% yang telah menjadi peserta aktif. Sementara lebih dari 25 juta pekerja rentan lainnya masih belum memiliki perlindungan jaminan sosial. Pemerintah, kata Hendra, telah memperkuat langkah melalui berbagai kebijakan seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Inpres Nomor 8 Tahun 2025, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 yang mendorong daerah menggunakan APBD maupun APBDes untuk membiayai iuran pekerja rentan.

Hendra juga menegaskan pentingnya dukungan masyarakat melalui dana sosial keagamaan. "Dengan adanya Fatwa MUI Nomor 102 Tahun 2025, dana zakat, infak, dan sedekah kini bisa digunakan untuk membayar iuran jaminan sosial bagi pekerja rentan. Ini langkah besar agar tidak ada pekerja Indonesia yang tertinggal dari perlindungan sosial," ujarnya.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG), Djoko Wahyudi mengungkap sejumlah kendala utama yang dihadapi dalam perlindungan sosial. Antara lain rendahnya literasi jaminan sosial, pendapatan pekerja informal yang tidak tetap, basis data yang belum terintegrasi, serta akses layanan yang masih terbatas di daerah.

"BPJS Ketenagakerjaan harus memperkuat edukasi berbasis komunitas dan tokoh lokal, mengembangkan skema iuran fleksibel seperti harian atau musiman, serta memperluas kolaborasi dengan koperasi, BUMDes, dan CSR perusahaan. Tujuannya jelas agar perlindungan sosial benar-benar menjangkau seluruh pekerja, tanpa ada yang tertinggal," kata Djoko yang juga Wakil Ketua Umum Sarbumusi.

Dari sisi pandangan internasional, Chris Panjaitan dari International Labour Organization (ILO) Jakarta juga menyampaikan pentingnya fokus semua pihak memastikan terpenuhinya jaminan sosial yang menjadi salah satu aspek "human rights" yang asasi dan fundamental.

"Pekerja informal tidak boleh terus dikesampingkan. Mereka harus menjadi bagian dari sistem perlindungan yang utuh dan berkeadilan. Kuncinya ada pada kolaborasi lintas sektor," tambahnya.

Ketua Pelaksana ACC by Sarbumusi, Masykur Isnan memastikan kegiatan ini akan menjadi agenda rutin yang menjembatani gagasan dan solusi kebijakan ketenagakerjaan dengan melibatkan materi yang relevan, narasumber kompeten, dan kemasan acara yang santai dan akrab.

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih cepat pada kuartal IV-2025. Salah satunya dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang kini masih di bawah 5%.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan secara spesifik langkah yang ditempuh akan menyasar seluruh lapisa. Paling besar ditujukan pada kelas menengah dan bawah.

"Kita intervensinya sampai ke desil 4. Kita ingin mereka bisa belanja dan juga bisa memutar lagi konsumsi lebih banyak sehingga roda perekonomian juga tumbuh lebih cepat," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (7/11/2025).

Adapun program tersebut adalah dengan tambahan perlindungan sosial. Bantuan tambahan sebesar Rp900 ribu diberikan kepada 35 juta Keluarga Penerima Manfaat.

"Program-program seperti program keluarga harapan itu masih terus berjalan. Itu juga ditambah dengan Bansos. Ini biasanya sekitar 18 juta keluarga yang kita cover di bawah itu desil 1 sampai desil 2 biasanya," jelasnya.

Pemerintah juga menyiapkan program magang nasional untuk lulusan fresh graduate. Gaji anak magang sekaligus ditanggung pemerintah sehingga tidak membebankan perusahaan.

"Nah tetapi secara perlinsos itu kita masih sangat kuat. Bahkan kalau ditambah lagi dengan program-program yang sifatnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," papar Febrio.

Di samping itu dilakukan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Nah perlu kita ingat bahwa walaupun ini terlihat seperti hanya sekedar memasak ini melibatkan ekosistem yang sangat besar mulai dari hulu sampai hilirnya. Kalau kita bicara tentang 82,9 juta orang anggarannya sekitar 300 triliun setahun itu tiap hari 1 triliun melibatkan pembelian dan penjualan dan pengolahan makanan dari hulu sampai ke hilir. Dan juga melibatkan banyak orang yang mengolah dan juga mendeliver," terangnya.

"Ini ekosistem yang sangat besar dan kita harapkan ini banyak akan berpengaruh ke desil bawah. Walaupun penerimanya ini tidak kita batasi hanya desil bawah. Ini semua yang anak sekolah, paut, SD, SMP, SMA, bayi dan ibu expecting itu menerima," tambah Febrio.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong supaya nelayan kecil dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini bertujuan memastikan para nelayan memiliki jaminan keselamatan kerja dan perlindungan sosial yang layak dari negara.

Upaya tersebut diwujudkan melalui perpanjangan kerja sama antara KKP dan BPJS Ketenagakerjaan, yang akan memperluas cakupan peserta di sektor kelautan dan perikanan.

"Kita nanti mengawal dan memfasilitasi para awak kapal perikanan, para nelayan kita ini bisa menjadi bagian dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang tentunya menjadi bagian dari upaya implementasi kita di perlindungan nelayan," kata Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP, Mahrus, usai acara Rangkaian Peluncuran Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di kantor KKP, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

"Jadi mudah-mudahan dengan program yang kita kolaborasikan, seiring dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), para nelayan-nelayan kita ini menjadi bagian dari program nasional untuk jaminan dari Ketenagakerjaan itu sendiri, kecelakaan kerja mereka terlindungi dari upaya perlindungan yang dihadirkan oleh negara," sambungnya.

Foto: Suasana aktivitas warga di dekat tanggul laut Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (2/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Suasana aktivitas warga di dekat tanggul laut Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (2/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Mahrus menjelaskan, kolaborasi antara KKP dan BPJS Ketenagakerjaan sejatinya telah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Namun, kali ini perluasan jangkauan akan dilakukan bersamaan dengan implementasi program asuransi nelayan, agar perlindungan bisa dirasakan lebih luas, terutama oleh kelompok nelayan kecil.

Adapun sasaran utama dari program ini, lanjutnya, nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran maksimal 5 gross ton (GT).

"Kriteria-kriterianya sendiri terhadap nelayan penerima, pastinya akan diprioritaskan kepada nelayan-nelayan yang beraktivitas armada kapalnya itu paling besar 5 GT. Kemudian kami juga nanti akan memastikan kembali terhadap kategori nelayan kecil," terang dia.

Selain memperluas cakupan perlindungan, KKP juga akan memperkuat validasi data nelayan, agar penyaluran program tepat sasaran. Data nelayan akan disinkronkan dengan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang dikelola KKP.

"Karena kita mengetahui banyak masyarakat kita memang memiliki KTP tertulis nelayan, tapi faktualnya itu memang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. Jadi dibuktikan dengan kita melakukan pendataan KUSUKA nelayan," pungkasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]