KTT G7 di Évian telah memberikan sinyal, kini saatnya Indonesia yang memberikan tindakan nyata bagi kedaulatan ekonomi masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Dunia tidak akan menunggu negara yang hanya berpangku tangan pada keberuntungan sumber daya alam, dan KTT G7 2026 di Évian, Prancis, menjadi pengingat keras akan realitas tersebut.

Kesempatan untuk menjadi aktor utama dalam rantai pasok global masa depan memang masih terbuka lebar, namun menuntut langkah-langkah yang jauh lebih berani dan terukur.

Kita harus segera menetapkan standar nasional yang melampaui ekspektasi global, memperkuat posisi di berbagai forum Global South untuk memastikan suara kita didengar, serta mempercepat transisi energi agar industri nasional benar-benar siap menghadapi era ekonomi hijau yang makin kompetitif.

Kekuatan bangsa kita, sesungguhnya tidak terletak pada seberapa besar kita mampu mengikuti arus kebijakan negara-negara maju, melainkan seberapa cerdas kita mendefinisikan aturan main sendiri di tengah pertarungan raksasa ekonomi dunia.

Jika Indonesia mampu mengorkestrasi hilirisasi mineral kritis dengan standar keberlanjutan yang tidak terbantahkan, kita tidak akan lagi sekadar menjadi pion dalam peta geopolitik, melainkan pemain kunci yang menentukan ke mana arah rantai pasok dunia akan berlabuh.

Masa depan ekonomi nasional tidak ditulis di Évian, melainkan di dalam negeri, melalui kebijakan yang tepat sasaran dan keberanian untuk memimpin.

Diplomasi sebagai penyangga

Posisi Indonesia sebagai negara jembatan yang menghubungkan agenda pembangunan negara berkembang dengan kebutuhan teknologi negara maju adalah kunci strategis dalam menghadapi masa depan.

Peran tersebut tentu menuntut kecakapan diplomasi ekonomi yang jauh lebih agresif. Setiap perundingan bilateral yang dilakukan pemerintah harus dikaitkan langsung dengan transfer teknologi dan keterlibatan modal asing yang nyata dalam ekosistem industri nasional, bukan sekadar terjebak pada skema pinjaman utang yang membebani.

Di tengah ancaman fragmentasi pasar global, Indonesia harus tetap teguh memegang politik luar negeri bebas aktif sebagai kompas diplomasi yang tidak terombang-ambing oleh kepentingan blok tertentu.

Kita tidak perlu terjebak dalam dikotomi persaingan blok Barat versus China yang dipaksakan oleh pihak lain. Sebaliknya, kemandirian diplomasi akan menjadi benteng bagi ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas.

Pergeseran geopolitik yang dipicu oleh kesepakatan damai AS-Iran, pasca-KTT G7, memberikan ruang napas yang cukup signifikan bagi ekonomi domestik kita.

Penurunan volatilitas harga minyak dunia yang terjadi setelah pembukaan kembali Selat Hormuz harus dimanfaatkan sebagai momen emas untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih sehat.

Stabilitas tersebut adalah modal dasar bagi kita untuk melakukan restrukturisasi ekonomi ke arah yang lebih produktif.

Namun, kita harus menyadari bahwa stabilitas hanyalah kondisi sementara. Ancaman disrupsi rantai pasok dunia akan selalu mengintai di balik setiap perubahan peta politik global.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas diplomasi ekonomi yang dipadukan dengan kebijakan luar negeri yang mandiri akan menjadi penyangga utama agar Indonesia tetap resilien di tengah ketidakpastian dunia yang terus berganti arah.

Menakar ulang hilirisasi

Langkah G7 membentuk aliansi mineral kritis melalui Critical Minerals Alliance merupakan realitas baru yang memaksa kita untuk menakar ulang strategi hilirisasi nasional.

Komitmen investasi sebesar $100 miliar yang digelontorkan G7 ke wilayah Afrika dan Amerika Latin untuk diversifikasi rantai pasok bukan sekadar ancaman, melainkan kompetisi yang sehat yang harus dimenangkan dengan keunggulan kualitas.

Narasi yang berkembang di Évian menunjukkan adanya preferensi investasi yang condong ke wilayah tersebut, yang mengisyaratkan bahwa tantangan utama Indonesia, saat ini bukan lagi sekadar ketersediaan cadangan sumber daya, melainkan standar kepatuhan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang menjadi syarat mutlak pasar Barat.

Sebagaimana disitat dari laporan International Energy Agency (IEA), tuntutan akan transparansi rantai pasok dan dekarbonisasi industri pertambangan menjadi prasyarat non-negosiasi bagi negara maju.

Tanpa integritas ESG yang kuat, Indonesia akan sulit bersaing di pasar premium global. Karena itu, kita harus berani mengubah strategi dari sekadar mengejar volume ekspor hilirisasi menuju kualitas proses yang berkelanjutan.

Jika kita gagal mengintegrasikan standar karbon rendah dalam pengolahan mineral, posisi Indonesia sebagai hub industri hijau global hanya akan menjadi angan-angan, sementara modal besar justru akan mengalir deras ke negara-negara pesaing yang dianggap lebih "hijau" di mata hukum pasar negara maju.

Proteksionisme yang sering dibungkus dalam jargon "keamanan ekonomi" oleh G7 memang berisiko menciptakan hambatan dagang baru, namun kita harus melihatnya sebagai tantangan untuk menjadi lebih baik.

Solusinya bukanlah dengan melunak pada standar internasional, melainkan dengan memimpin standarisasi melalui platform Global South.

Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk mendorong skema pendanaan iklim yang lebih adil, seperti yang secara lantang digemakan oleh PM India Narendra Modi dan Presiden Kenya William Ruto dalam forum G7 tersebut.

Kita tidak bisa selamanya menjadi penyedia bahan baku mentah yang terus didikte oleh aturan main yang dibuat di kota-kota besar Eropa.

Pemerintah harus segera melakukan renegosiasi kemitraan strategis dengan menawarkan model "hilirisasi hijau" yang tidak hanya mengandalkan energi fosil, tetapi memanfaatkan potensi energi terbarukan domestik secara masif.

Dengan metode tersebut, produk nikel atau tembaga Indonesia akan memiliki nilai tambah keberlanjutan yang tidak dimiliki oleh pasokan dari banyak negara di Afrika, sehingga menjadikannya aset tak tergantikan bagi industri teknologi maju di Amerika Serikat dan Eropa.

Dengan langkah-langkah berani ini, kita tidak hanya menanggapi perubahan ekonomi dunia, tetapi aktif mengambil peran dalam mengarahkan perubahan tersebut demi kepentingan nasional.

Optimisme untuk membawa Indonesia menjadi pusat gravitasi industri hijau dunia bukanlah mimpi di siang bolong jika kita mampu bersinergi, berinovasi dengan standar tinggi, dan berani bersuara lantang dalam percaturan global.

KTT G7 di Évian telah memberikan sinyal, kini saatnya Indonesia yang memberikan tindakan nyata bagi kedaulatan ekonomi masa depan bangsa.

*) Rioberto Sidauruk, pemerhati industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri KTT ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Mensesneg menyebut Presiden Prabowo memiliki pertimbangan sendiri.

“Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri,” kata Prasetyo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026).

Presiden Prabowo, lanjut dia, telah bertemu dengan para pemimpin negara ASEAN di KTT di Filipina. Pertemuan itu, lanjut dia, banyak yang telah didiskusikan.

“Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina banyak juga yang sudah didiskusikan,” ujar dia.

Dia menambahkan, Prabowo juga sudah bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin pada April lalu.

“Termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia, beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal,” ungkapnya.

“Dan dari beberapa hal yang komitmen kerja sama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis,” jelas Prasetyo.

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin sedang mempersiapkan konferensi tingkat tinggi (KTT) Rusia-ASEAN. Di sela-selanya ia akan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral, menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Selasa.

"Presiden sedang mempersiapkan KTT Rusia-ASEAN, yang, seperti yang Anda ketahui, akan diadakan di Kazan... Selain bagian multilateral, akan ada serangkaian pertemuan bilateral di sela-sela KTT ini," kata Peskov kepada wartawan.

Belum ada tanggal pasti untuk kunjungan utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Rusia, menurut Peskov.

"Memang, ada pembicaraan bahwa para negosiator Amerika akan segera tiba, tetapi belum ada tanggal pasti. Seperti yang Anda ketahui, Amerika masih sibuk mempersiapkan penandatanganan memorandum yang telah disepakati. Kami tahu penandatanganan dijadwalkan di Swiss pada akhir pekan ini. Setelah itu, mungkin akan bergantung pada apakah mereka dapat terbang ke Moskow," ujar Peskov kepada wartawan.

Rusia belum menerima undangan resmi apa pun dari Kiev untuk mengadakan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela KTT G7, kata Dmitry Peskov.

"Tentu saja tidak ada," ungkap Peskov, menjawab pertanyaan tentang apakah Moskow telah menerima undangan resmi melalui saluran resmi untuk mengadakan pertemuan dengan Zelensky di sela-sela KTT G7.

Saat ini tidak ada saluran komunikasi resmi antara Moskow dan Kiev, tambah juru bicara itu.

"Dan untuk Zelensky, Anda tahu [Presiden Rusia Vladimir Putin] sebenarnya telah mengatakan semuanya, semuanya telah ditawarkan. Telah dikatakan dan diulangi beberapa kali bahwa jika Zelensky siap berbicara secara bertanggung jawab dan serius — bahkan, rezim Kiev sangat menyadari hal itu — dia selalu dapat datang ke Moskow, di mana dia akan diterima," pungkas Peskov.

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno memberikan keterangan soal kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Rusia yang akan diselenggarakan di Kazan, Rusia, pada 17 Juni 2026.

"KTT ASEAN dengan Rusia? Ya di Kazan ya, tanggal 17," ujar Havas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Minggu (14/6/2026).

Meski demikian, Havas mengaku belum dapat memastikan apakah Presiden Prabowo akan bertolak ke Rusia untuk menghadiri agenda tersebut. Menurutnya, kepastian kehadiran kepala negara masih menunggu koordinasi dengan pihak Sekretariat Presiden.

"Kita lagi nunggu agendanya dari sekretariat,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan ke Moskow, Rusia, pada Minggu, 12 April 2026, dalam rangka memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia.

Saat itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden bertolak menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Jelang tengah malam di hari Minggu ini, 12 April 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia," ujar Seskab Teddy.

NEW DELHI - Momen yang menegangkan melibatkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov selama kunjungannya ke New Delhi untuk KTT BRICS menjadi viral setelah dia memperingatkan seorang jurnalis yang berisik dengan ponselnya selama konferensi pers. Dia memperingatkan bahwa petugas keamanan dapat mengeluarkan senjata jika gangguan terus berlanjut.

Interaksi tersebut beberapa kali terganggu oleh seorang jurnalis yang diduga sedang berbicara di ponselnya saat Menlu Lavrov menjawab pertanyaan dalam konferensi pers. Gangguan berulang tersebut mendorong Lavrov untuk berhenti berbicara dan meminta petugas keamanan untuk turun tangan.

“Bisakah Anda meninggalkan kami? Pilih Anda sendiri atau ponsel Anda,” kata Lavrov selama percakapan tersebut sebelum melanjutkan konferensi pers, seperti dikutip dari NDTV, Sabtu (16/5/2026).

Namun beberapa saat kemudian, gangguan terjadi lagi yang menyebabkan respons yang lebih tajam dari diplomat senior Moskow tersebut.

“Bisakah Anda meninggalkan kami? Saya tidak bercanda. Jika Anda tidak menyerahkan ponsel Anda, mereka akan mengeluarkan senjata,” katanya.

Lavrov berada di India untuk menghadiri KTT BRICS dan juga mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin India selama kunjungan tersebut.

Dia bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Kamis dan membahas hubungan bilateral serta konflik internasional yang sedang berlangsung, termasuk situasi di Ukraina dan Timur Tengah.

Menurut Kantor Perdana Menteri Mondi, Lavrov memberi pengarahan kepada Modi tentang perkembangan kerja sama India-Rusia sejak pertemuan antara PM Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin selama KTT Tahunan India-Rusia ke-23 yang diadakan pada Desember 2025.

Dalam sebuah unggahan yang dibagikan di X, PM Modi mengatakan dia menghargai pembaruan yang diberikan oleh Lavrov mengenai kemajuan dalam "Kemitraan Strategis Khusus dan Istimewa" antara India dan Rusia.

Kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan geopolitik utama, termasuk Ukraina dan Timur Tengah. Selama diskusi, PM Modi menegaskan kembali posisi India yang telah lama mendukung penyelesaian konflik secara damai.

Sebelum bertemu PM Modi, Lavrov mengadakan pembicaraan bilateral dengan Menlu India S Jaishankar pada hari Rabu. Diskusi tersebut mencakup isu-isu regional dan global serta kerja sama antara New Delhi dan Moskow di berbagai sektor.

Berbicara setelah pertemuan, Jaishankar mengatakan kemitraan India-Rusia terus berkembang meskipun ada ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung.

Sementara itu, Lavrov mengatakan Moskow terus mendukung prioritas India di platform internasional utama, termasuk BRICS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Shanghai, dan G20.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa sebagai kekuatan Global South, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda.

“Indonesia menggarisbawahi bahwa BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Indonesia juga terus menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan Solusi Dua Negara,” tegas Sugiono pada BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di New Delhi, dikutip Jumat (15/5/2026).

BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Tahun 2026 merupakan tahun kedua Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2006.

Dalam pertemuan, Sugiono berbicara pada dua sesi, yaitu sesi pertama “Closed Session: Global and Regional Issues”, dan sesi kedua “Open Session: BRICS@20: Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability".

“Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan,” ujar Sugiono.

Dalam kesempatan ini, Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya empat Peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. “Indonesia menegaskan bahwa keselamatan personel penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sugiono menekankan pentingnya reformasi tata kelola global untuk menghadapi tantangan masa kini, termasuk reformasi sistem perdagangan dunia agar inklusif, terbuka, dan non-diskriminatif, dengan WTO sebagai fondasi utama.

Sejalan dengan tema Keketuaan India, Indonesia menyambut baik penguatan New Development Bank (NDB) dan menegaskan tengah menyelesaikan proses internal untuk bergabung.

“Ke depan, Indonesia dapat memanfaatkan forum BRICS untuk terus memperkuat kolaborasi di sejumlah sektor strategis termasuk ekonomi, perubahan iklim, energi, kesehatan serta reformasi tata kelola global,” paparnya.

Keanggotaan Indonesia pada BRICS diharapkan dapat memberikan manfaat serta kerja sama konkret bagi Indonesia, mengingat BRICS mewakili 28-30% dari total GDP serta merepresentasikan 45% populasi dunia.

BRICS FMM merupakan forum utama BRICS di tingkat Menteri Luar Negeri serta merupakan bagian dari rangkaian menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18, yang dijadwalkan dilaksanakan pada 12-13 September 2026 di New Delhi, India.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Asean Cebu dengan membawa pesan konsisten: Asia Tenggara harus tetap menjadi kawasan damai, stabil, dan mampu berdiri mandiri di tengah rivalitas global.

Kehadiran Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr dan Ibu Marie Louise Cacho Araneta Marcos.

Jabat tangan kedua pemimpin di foyer Mactan Expo menjadi simbol hubungan erat Indonesia dan Filipina, tetapi lebih dari itu, juga memperlihatkan upaya Asean menjaga solidaritas di tengah dunia yang sedang bergerak menuju fragmentasi geopolitik.

Dalam sesi pleno KTT Asean ke-48, Presiden Prabowo menyampaikan salah satu pesan paling tegas mengenai posisi Asean di tengah rivalitas geopolitik global. Menurutnya, Asean tidak boleh terbawa arus persaingan kekuatan besar dunia.

"Kita tidak boleh membiarkan persaingan. Kita tidak boleh membiarkan masa lalu kita menentukan masa kini dan masa depan kita. Indonesia bertekad untuk membangun kebijakan bertetangga yang baik," ujar Prabowo.

Untuk diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan paling strategis dalam percaturan geopolitik dunia. Laut China Selatan terus menjadi sumber ketegangan. Jalur perdagangan kawasan Asean menjadi urat nadi ekonomi global. Pada saat bersamaan, negara-negara besar berlomba memperluas pengaruh politik dan ekonomi di kawasan.

Data Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa ekonomi Asean secara kolektif telah melampaui US$4 triliun pada 2025 dan menjadikan kawasan ini salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Dengan populasi lebih dari 680 juta jiwa, Asean juga merupakan pasar strategis bagi perdagangan global.

Namun kekuatan ekonomi tersebut sekaligus membuat Asean menjadi arena perebutan pengaruh. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Asean harus menjadi contoh global dalam menjaga budaya damai.

"Di tengah makin dalamnya perpecahan, budaya perdamaian Asean tidak hanya harus dilestarikan, tetapi juga harus kita majukan agar menjadi contoh global. Asean harus benar-benar menjadi zona perdamaian," kata Prabowo.

Pandangan itu muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya fragmentasi geopolitik dunia. Laporan World Economic Forum 2026 bahkan menyebut bahwa dunia sedang memasuki era “polycrisis”, yaitu situasi ketika berbagai krisis ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan terjadi secara bersamaan dan saling memperkuat.

Bagi Asean, stabilitas menjadi syarat utama menjaga pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara pada 2026 berada di kisaran 4,7% hingga 5%, relatif lebih tinggi dibanding kawasan lain. Namun pertumbuhan tersebut sangat rentan terhadap gangguan perdagangan global dan konflik geopolitik.

Karena itu, pesan Presiden Prabowo mengenai pentingnya dialog dan kerja sama tidak semata bernuansa diplomatik, tetapi juga berkaitan langsung dengan masa depan ekonomi kawasan.

Ketahanan Energi Jadi Agenda Mendesak

Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam KTT Asean ke-48 adalah ketahanan energi.

Presiden Prabowo secara khusus menyoroti tekanan besar yang dihadapi negara-negara Asean akibat gangguan pada jalur perdagangan global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

"Gangguan berkepanjangan di sepanjang jalur global utama sudah memberikan tekanan yang sangat tinggi pada situasi energi negara kita dan tekanan itu tampaknya tidak akan mereda dalam waktu dekat," ujar Prabowo.

Krisis energi memang menjadi salah satu ancaman terbesar dunia saat ini.

Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan harga minyak global kembali mengalami volatilitas tinggi sepanjang 2025 hingga awal 2026 akibat konflik Timur Tengah dan ketegangan geopolitik di sejumlah wilayah strategis.

Asean termasuk kawasan yang rentan terhadap gangguan pasokan energi karena sebagian negara masih bergantung pada impor minyak dan gas.

Indonesia sendiri mengalami tantangan besar dalam menjaga ketahanan energi nasional. Meski memiliki cadangan energi cukup besar, Indonesia tetap menghadapi tekanan impor minyak mentah dan bahan bakar.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa diversifikasi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

"Diversifikasi energi bukan lagi pilihan. Ini sangat penting, ini perlu. Kita harus bergerak lebih cepat. Kita harus melalui sumber alternatif dan kita harus mempersiapkan energi terbarukan," katanya.

Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23% dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah juga mulai memperluas penggunaan bioenergi, kendaraan listrik, dan pembangunan energi surya.

Prabowo bahkan mengungkapkan rencana pembangunan program energi surya 100 gigawatt yang disebut sangat ambisius.

"Kita sedang mengembangkan alternatif, energi terbarukan, menggunakan bioenergi, juga meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, dan kita sedang membangun program energi surya 100 gigawatt yang sangat ambisius yang ingin kita selesaikan dalam tiga tahun," paparnya.

Target tersebut menjadi salah satu agenda energi terbesar yang pernah disampaikan pemerintah Indonesia.

Sebagai perbandingan, kapasitas pembangkit listrik nasional Indonesia saat ini berada di kisaran 95 gigawatt. Artinya, program energi surya 100 gigawatt akan menjadi lompatan besar dalam transformasi energi nasional. Asean sendiri mulai bergerak menuju transisi energi.

Vietnam dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan energi surya tercepat di dunia. Thailand memperluas penggunaan kendaraan listrik. Singapura meningkatkan investasi energi hijau dan konektivitas listrik kawasan.

Dalam konteks itu, dorongan Presiden Prabowo agar Asean memperkuat kerja sama energi regional menjadi semakin relevan.

Ancaman El Nino dan Pertaruhan Ketahanan Pangan

Selain energi, isu ketahanan pangan menjadi fokus utama lain dalam KTT Asean.

Prabowo memperingatkan bahwa kawasan Asia Tenggara harus bersiap menghadapi ancaman El Nino ekstrem yang dapat memicu gangguan produksi pangan.

"Kita telah diperingatkan oleh organisasi internasional tentang risiko El Niño yang sangat ekstrem yang mengintai di depan kita. Dalam hal ini, ketahanan pangan menjadi semakin mendesak," ujarnya.

Peringatan tersebut bukan tanpa dasar. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dalam sejumlah laporannya menyebut perubahan iklim telah meningkatkan risiko gagal panen dan gangguan distribusi pangan global.

Asia Tenggara termasuk kawasan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena banyak negara masih bergantung pada sektor pertanian.

Indonesia sendiri menghadapi tantangan besar menjaga stabilitas pangan di tengah pertumbuhan populasi dan ancaman perubahan cuaca.

Karena itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar isu ekonomi, tetapi menyangkut kedaulatan negara.

"Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada perdamaian," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut memperlihatkan cara pandang pemerintah Indonesia yang menempatkan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.

Dalam forum Asean, Presiden Prabowo mendorong penguatan cadangan pangan regional, pengembangan teknologi pertanian, hingga diversifikasi pangan. Indonesia juga mendukung penguatan APTERR atau Asean Plus Three Emergency Rice Reserve.

APTERR dibentuk sebagai mekanisme cadangan beras darurat kawasan Asean bersama Jepang, China, dan Korea Selatan. Mekanisme ini bertujuan membantu negara-negara anggota ketika menghadapi krisis pangan akibat bencana atau gangguan produksi.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyebut ketahanan pangan dan energi menjadi salah satu isu paling dominan dalam pembahasan KTT Asean.

"Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh bahwa dengan situasi yang terjadi saat ini perlu suatu inisiatif bersama untuk menjadikan Asean ini sebagai suatu wilayah yang resilient, khususnya di bidang energi dan pangan," ujar Sugiono.

Menurutnya, seluruh negara Asean menyadari bahwa konflik di kawasan lain dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Asia Tenggara.

Lonjakan harga pangan global sejak perang Rusia-Ukraina beberapa tahun lalu menjadi pelajaran penting.

Negara-negara Asean kini mencoba membangun sistem ketahanan pangan yang lebih kuat agar tidak terlalu rentan terhadap guncangan eksternal.

Myanmar dan Diplomasi Rekonsiliasi

Salah satu isu paling sensitif dalam KTT Asean ke-48 adalah situasi Myanmar. Sejak kudeta militer pada 2021, Myanmar menjadi sumber ketegangan serius di Asean. Krisis politik dan konflik internal membuat Asean menghadapi ujian terbesar dalam sejarah organisasinya.

Indonesia sejak awal mendorong penyelesaian damai melalui implementasi five point consensus Asean. Sugiono menjelaskan bahwa Asean membahas perkembangan terbaru Myanmar pasca pemilu dan pembentukan pemerintahan baru.

"Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu mengadress masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian," ujar Sugiono.

Menurut Sugiono, sejumlah langkah pemerintah baru Myanmar dinilai sebagai perkembangan positif, termasuk pembebasan ribuan tahanan politik. Namun Indonesia tetap menekankan pentingnya proses politik yang inklusif.

Asean menghadapi dilema besar terkait Myanmar. Di satu sisi, Asean memiliki prinsip non-interference atau tidak mencampuri urusan domestik negara anggota. Namun di sisi lain, krisis Myanmar telah berdampak terhadap stabilitas kawasan. Oleh karena itu, pendekatan dialog dan rekonsiliasi menjadi pilihan utama

Menurut Sugiono, Presiden Prabowo mendorong pendekatan konstruktif dalam menghadapi berbagai persoalan kawasan, termasuk ketegangan Thailand dan Kamboja.

"Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi in the meantime kenapa kita tidak mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjasamakan," ujar Sugiono mengutip pandangan Presiden.

KTT Asean kali ini berlangsung dalam konteks internasional yang jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Konflik di Timur Tengah kembali memicu ketidakstabilan harga energi dunia. Jalur perdagangan internasional menghadapi tekanan akibat perang dan ketegangan geopolitik. Organisasi pangan dunia juga telah memperingatkan ancaman El Nino ekstrem yang berpotensi mengganggu produksi pangan global.

Di tengah situasi tersebut, Asean menghadapi pertanyaan mendasar: mampukah kawasan ini tetap menjadi jangkar stabilitas ketika dunia justru bergerak menuju polarisasi?

Presiden Marcos Jr. dalam pidato pembukaannya mencoba menjawab pertanyaan itu dengan menekankan pentingnya persatuan kawasan.

"Kehadiran Anda [pemimpin negara] di sini mencerminkan tidak hanya urgensi dan pentingnya acara ini, tetapi juga komitmen bersama kita terhadap nilai-nilai abadi yang terus mengikat kawasan kita, yaitu dialog, kerja sama, dan saling menghormati," ujar Marcos Jr.

Pidato tersebut tidak hanya bersifat seremonial. Filipina sebagai tuan rumah menghadapi situasi pelik akibat konflik global yang berdampak langsung terhadap ekonomi domestik dan kawasan. Bahkan pemerintah Filipina memutuskan untuk mengurangi sejumlah agenda fisik dan mengalihkan sebagian pertemuan ke platform virtual demi menyesuaikan kondisi internasional. Namun Asean memilih tetap berkumpul.

Di Cebu, para pemimpin kawasan menyadari bahwa ketidakpastian global tidak bisa dihadapi secara individual. Asean harus tampil sebagai blok yang solid.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan agar Indonesia menjadi lokasi pembangunan storage hub cadangan minyak untuk negara-negara ASEAN.

“Kita akan membangun storage di mana saja, tetapi kemarin saya tawarkan untuk di Indonesia,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Hingga saat ini, belum terdapat kesepakatan di mana storage hub kawasan ASEAN akan dibangun. Bahlil menuturkan bahwa untuk merealisasikan usulan tersebut, Indonesia akan bekerja sama dengan Malaysia, Brunei, dan Filipina.

Melalui pembangunan storage hub tersebut, Bahlil menyampaikan ASEAN akan memiliki cadangan energi yang cukup besar untuk menyuplai ke negara-negara di Asia Tenggara.

“Di Asia Tenggara, kami kemarin merumuskan akan bikin hub untuk storage cadangan minyak untuk ASEAN. Ini adalah ide yang bagus,” ujar Bahlil.

Pernyataan tersebut terkait dengan hasil kunjungan Bahlil ke Filipina. Ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas isu-isu strategis sektor energi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada 7–8 Mei 2026.

Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo bersama Kepala Negara anggota ASEAN membahas berbagai agenda strategis kawasan, termasuk penguatan kerja sama dan ketahanan energi ASEAN.

Dalam rangkaian agenda tersebut, Bahlil mendampingi Presiden dalam seluruh pertemuan yang membahas isu-isu strategis sektor energi yang menjadi perhatian bersama negara-negara ASEAN.

Selain pembangunan storage hub, juga dibahas interkoneksi tenaga listrik lintas negara di kawasan dan diversifikasi energi.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan ketahanan dan resiliensi energi di kawasan ASEAN melalui upaya-upaya diversifikasi energi, yang menjadi salah satu kunci menghadapi krisis energi yang tengah melanda dunia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada 14–15 Mei 2026 di Beijing dibutuhkan bukan karena kedua negara saling percaya, melainkan karena biaya dan risiko konflik sudah terlalu tinggi.

Setelah berbulan-bulan hubungan AS-RRT kembali dibayangi tarif, pembatasan teknologi, ketegangan rantai pasok, dan isu geopolitik, kedua pemimpin memiliki kepentingan yang sama untuk mencegah hubungan bilateral bergerak ke arah konfrontasi terbuka.

Hubungan ekonomi menjadi jalur yang paling mungkin menghasilkan kesepakatan. AS membutuhkan hasil konkret yang dapat ditunjukkan kepada publik: tarif yang lebih terkendali, pembelian produk AS, stabilitas harga, dan kepastian bagi pasar.

Sebaliknya, RRT membutuhkan prediktabilitas agar hubungan dagang tidak terus-menerus berubah menjadi instrumen tekanan politik. Bagi Beijing, stabilitas perdagangan penting bukan hanya untuk hubungan eksternal, tetapi juga untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Menariknya, persiapan utama KTT ini tidak hanya bertumpu pada jalur diplomasi luar negeri tradisional. Jalur ekonomi justru tampak menjadi kanal pra-negosiasi utama. Menteri Keuangan AS Scott Bessent bersama USTR Jamieson Greer dalam rangkaian komunikasi ekonomi sebelumnya — berinteraksi langsung dengan Wakil Perdana Menteri RRT He Lifeng.

He dijadwalkan memimpin delegasi RRT untuk pembicaraan ekonomi dan perdagangan dengan pihak AS di Korea Selatan pada 12–13 Mei, tepat sebelum KTT Beijing. Ini menunjukkan bahwa inti pertemuan kemungkinan besar bukan rekonsiliasi strategis, melainkan paket transaksional ekonomi: tarif, akses pasar, logam tanah jarang, pembelian komoditas, stabilitas rantai pasok, serta sebagian aturan terkait teknologi dan AI.

AS tidak ingin inflasi, guncangan pasar keuangan, dan rantai pasok kembali terganggu. RRT juga membutuhkan kepastian perdagangan, akses teknologi yang lebih terprediksi, dan stabilitas ekonomi dalam negeri.

Karena itu, kedua pihak memiliki alasan kuat untuk mencari titik temu. Namun, titik temu tersebut tidak berarti kepercayaan telah pulih. Justru sebaliknya, kesepakatan yang mungkin lahir dari KTT ini lebih mencerminkan kebutuhan untuk mengelola ketidakpercayaan agar tidak berubah menjadi krisis terbuka.

Isu-Isu Geopolitik

Isu geopolitik seperti Perang Iran, Taiwan, dan Perang Ukraina tentu akan dibahas, tetapi lebih sebagai batas risiko daripada ruang kompromi utama. Dalam KTT ini, ekonomi menjadi ruang kesepakatan, sedangkan geopolitik lebih berfungsi sebagai ruang pengendalian risiko.

Dalam isu Iran, AS berkepentingan menekan RRT agar tidak memperkuat posisi Teheran secara ekonomi maupun teknologi. Washington juga ingin Beijing menggunakan pengaruh ekonominya terhadap Iran, terutama terkait energi dan keamanan jalur pelayaran. Namun, RRT tidak ingin menjadi penengah perang itu, apalagi terlihat mengikuti tekanan AS terhadap Iran maupun strategi politik Washington di Timur Tengah.

Kepentingan strategis, pasokan energi, stabilitas kawasan, dan rantai pasok RRT terlalu penting untuk dikorbankan begitu saja. Karena itu, peran Beijing dalam isu Iran kemungkinan lebih bersifat terbatas: membantu meredakan risiko, tetapi bukan menjadi perpanjangan tangan strategi AS.

Dalam isu Taiwan, Beijing akan tetap meminta konsistensi AS pada prinsip “One China”, sementara Washington kemungkinan tidak akan memberikan konsesi besar.

Namun, pertanyaan strategisnya adalah apakah pendekatan luar negeri Presiden Trump yang transaksional dan pragmatis dapat menciptakan persepsi bahwa komitmen AS terhadap Taiwan menjadi lebih dapat dinegosiasikan. Kekhawatiran sekutu AS bukan semata pada perubahan formal kebijakan, melainkan pada sinyal politik yang dapat dibaca Beijing sebagai pelemahan determinasi Washington.

Dalam isu Ukraina, perbedaan posisi kedua negara tampaknya terlalu dalam untuk diselesaikan dalam satu KTT. Begitu pula berbagai isu geopolitik lain, termasuk perbedaan kepentingan di Indo-Pasifik, kemungkinan tidak akan menjadi pusat kesepakatan utama. Isu-isu tersebut tetap penting, tetapi lebih sebagai latar belakang strategis yang membatasi ruang kompromi kedua negara.

Makna Riil KTT

Berdasarkan tinjauan di atas, KTT ini lebih tepat dipahami sebagai upaya membangun stabilitas tanpa kepercayaan. AS dan RRT tidak sedang berdamai dalam arti strategis. Keduanya sedang berusaha menunda eskalasi, membeli waktu, dan menjaga agar kompetisi besar di antara mereka tetap berada dalam batas yang dapat dikelola.

Rivalitas strategis dalam geopolitik, militer, supremasi ekonomi, teknologi informasi, dan AI akan terus berlanjut. Namun, kedua negara tampaknya menyadari bahwa konflik terbuka, perang tarif yang tidak terkendali, gangguan rantai pasok, dan ketegangan geopolitik yang meluas akan menimbulkan biaya besar bagi keduanya. Karena itu, stabilitas yang hendak dibangun bukan lahir dari kepercayaan, melainkan dari kesadaran bahwa biaya konflik dan risikonya sudah terlalu tinggi.

Jika KTT Beijing dinilai berhasil, maka peluang pertemuan lanjutan mulai dari kemungkinan kunjungan balasan Xi Jinping ke Washington, APEC di Shenzhen, hingga G20 di Miami dapat menjadi ruang untuk hasil yang lebih substantif. Namun, keberhasilan itu tetap perlu dibaca secara realistis: bukan sebagai pemulihan kepercayaan, melainkan sebagai kemampuan dua negara besar untuk mengelola ketidakpercayaan tanpa membiarkannya berubah menjadi krisis terbuka yang mengguncang ekonomi dan politik dunia.

Karena itu, keberhasilan KTT Beijing tidak seharusnya diukur dari apakah AS dan RRT kembali saling percaya. Ukurannya lebih realistis: apakah dua negara besar yang saling tidak percaya masih mampu membangun aturan main minimum agar kompetisi mereka tidak berubah menjadi krisis global. Inilah paradoks KTT Beijing: stabilitas mungkin tercapai justru karena kepercayaan tidak ada.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap alasan kendaraan taktis Maung MV3 Garuda Limousine Presiden Prabowo Subianto dibawa dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN pada 7–8 Mei 2026. Penggunaan Maung dalam KTT ke-48 ASEAN ini memiliki makna yang jauh melampaui fungsi kendaraan operasional Presiden semata.

“Penggunaan Maung di forum internasional ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi sebagai simbol kemandirian, kepercayaan diri bangsa, dan kemajuan industri nasional Indonesia. Maung menjadi sebuah simbol diplomasi. Dari dalam negeri, untuk Indonesia, hadir di panggung dunia,” kata Seskab, Minggu (10/5/2026).

Bagi Indonesia, perjalanan Maung menuju Cebu menjadi simbol kesiapan negara dalam membawa produk strategis nasional tampil di level internasional. Kehadiran kendaraan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa karya industri pertahanan Indonesia mampu berdiri sejajar dan dipercaya mendukung agenda kenegaraan di forum tertinggi kawasan Asia Tenggara.

Diketahui, mobil kepresidenan karya anak bangsa produksi PT Pindad itu telah lebih dahulu tiba di Cebu pada 4 Mei 2026. Dari dalam lambung pesawat Airbus A400M TNI AU, Maung MV3 Garuda Limousine dibawa langsung dari Indonesia untuk mendampingi mobilitas Presiden Prabowo selama agenda kenegaraan berlangsung.

Kehadiran Maung di Filipina pun mencuri perhatian di tengah deretan kendaraan delegasi negara-negara ASEAN. Bukan kendaraan impor ataupun mobil kenegaraan asing, Presiden Prabowo memilih menggunakan kendaraan produksi nasional sebagai representasi kemampuan industri strategis Indonesia di panggung dunia.

Lihat video: KTT ASEAN DI TENGAH KONFLIK IRAN-AS



Mobil berwarna putih tersebut tampil dengan desain eksklusif dan maskulin. Maung MV3 Garuda Limousine merupakan varian terbaru dari keluarga Maung yang dikembangkan PT Pindad. Kendaraan ini dirancang khusus dari platform MV3 sebagai kendaraan resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan standar keamanan, kenyamanan, dan performa tinggi.

Usai digunakan Presiden Prabowo selama rangkaian KTT ASEAN ke-48, Maung MV3 Garuda Limousine kembali pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Airbus A400M TNI AU, menutup perjalanan diplomasi kendaraan karya anak bangsa di Filipina.

Felldy Asyla Utama-SindoNews

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong penyelesaian damai antara Thailand dan Kamboja menyusul meningkatnya ketegangan di perbatasan kedua negara tersebut. Penegasan Prabowo mengenai penyelesaian secara damai dalam sesi retret Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, berlangsung tertutup.

Dalam sesi tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa masalah perbatasan adalah tantangan yang juga dihadapi oleh banyak negara anggota ASEAN. Namun, penyelesaian atas persoalan tersebut sejatinya dapat dicapai melalui dialog dan perundingan bersama.

“Kita cari jalan-jalan dan solusi-solusi bersama terkait berbagai permasalahan di perbatasan dengan dialog, dengan negosiasi, dengan bekerja sama,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono di sela-sela perhelatan KTT ke-48 ASEAN dikutip Sabtu (9/5/2026).

Prabowo juga mengajak Thailand dan Kamboja mempererat kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara. Hal tersebut tetap dapat dilakukan meski sengketa perbatasan tengah diproses melalui jalur hukum internasional.

“Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi di saat bersamaan, kenapa kita tidak mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjasamakan,” katanya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian damai dalam berbagai isu kawasan, termasuk situasi antara Thailand dan Kamboja serta perkembangan di Myanmar.

Prabowo mengajak seluruh negara ASEAN untuk terus mengedepankan dialog dalam menghadapi berbagai persoalan kawasan mengingat komunikasi yang konstruktif dan semangat persaudaraan merupakan kunci utama dalam menjaga harmoni regional.

“Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat persaudaraan dan komunikasi yang konstruktif, termasuk mendorong perundingan damai antara Thailand dan Kamboja, serta situasi di Myanmar demi menjaga stabilitas dan harmoni di kawasan Asia Tenggara,” ujar Teddy.

Thailand dan Kamboja telah lama memiliki sengketa perbatasan, terutama di sekitar kawasan Kuil Preah Vihear dan sejumlah situs bersejarah lainnya seperti Ta Muen Thom. Ketegangan meningkat pada pertengahan 2025 setelah insiden di wilayah perbatasan yang menewaskan seorang personel Kamboja dalam bentrokan antara aparat kedua negara.

Sebagai tindak lanjut, pada Juni 2025 Kamboja resmi meminta Mahkamah Internasional membantu proses demarkasi di empat titik perbatasan yang masih disengketakan. Selain itu, Kamboja juga meminta Mahkamah Internasional menegaskan batas permanen di wilayah tersebut.

CEBU - Presiden Prabowo Subianto, menghadiri jamuan santap malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar oleh Presiden Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Jr, sebagai tuan rumah KTT ke-48 ASEAN. Jamuan makan malam tersebut berlangsung di Mactan Expo, Cebu, Filipina, pada Jumat malam (8/5/2026).

Kehadiran Presiden Prabowo dalam jamuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda KTT ASEAN yang mempertemukan para pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara guna mempererat kerja sama dan solidaritas regional di tengah berbagai tantangan global maupun kawasan.

Setibanya di lokasi tempat jamuan makan malam, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Marcos Jr. beserta Ibu Marie Louise Cacho Araneta Marcos.

Suasana hangat tampak mewarnai penyambutan para pemimpin negara ASEAN yang hadir dalam kesempatan tersebut. Setelah sesi penyambutan dan foto bersama, Presiden Prabowo menuju ruang tunggu untuk bertemu dan berbincang dengan para pemimpin ASEAN lainnya sebelum acara dimulai.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo tampil mengenakan busana barong dengan sentuhan bordir terinspirasi motif batik Indonesia. Perpaduan unsur budaya Filipina dan Indonesia dalam busana tersebut mencerminkan harmoni budaya serta persahabatan antarkedua negara. Busana tersebut juga menampilkan detail artistik yang menonjolkan warisan budaya dan keahlian kriya kedua bangsa.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama dengan seluruh pemimpin ASEAN menuju Hall 2 dan 3 sebagai tempat berlangsungnya jamuan makan malam. Acara diawali dengan sambutan dari Presiden Marcos Jr yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pemimpin ASEAN serta pentingnya menjaga persatuan dan kolaborasi di kawasan.

Dalam sesi jamuan tersebut, Presiden Prabowo tampak duduk berdampingan dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, serta Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Suasana hangat dan penuh keakraban terlihat mewarnai interaksi antarpemimpin ASEAN sepanjang acara berlangsung.

Selama jamuan berlangsung, para kepala negara dan delegasi disuguhkan beragam pertunjukan budaya khas Filipina yang menampilkan kekayaan seni dan tradisi negara tuan rumah. Momentum gala dinner juga menjadi sarana bagi para pemimpin ASEAN untuk mempererat hubungan personal dan memperkuat komunikasi informal di sela-sela pelaksanaan agenda resmi KTT ASEAN.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara jamuan makan malam ini yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.