Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan dua tersangka baru dalam kasus kuota haji tambahan 2023-2024. Rencananya penahanan dilakukan pekan ini atau pekan depan.

Kedua tersangka berasal dari pihak swasta, yakni Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

"Kami sudah konfirmasi ke teman-teman penyidik dalam waktu dekat ya, ditunggu. Mungkin minggu ini atau minggu depan insya Allah dilakukan penahanan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada awak jurnalis, Senin (1/6/2026).

Asep menjelaskan, alasan kedua tersangka belum ditahan karena pihaknya masih memastikan kecukupan alat bukti. Nantinya setelah alat bukti yang dihimpun cukup, kedua tersangka segera di sidang.

"Sehingga kalau dilakukan penahanan itu sudah terbatasi oleh waktu penahanan itu sendiri. Jadi kita kumpulkan dulu alat-alat buktinya. Setelah nanti lengkap baru kita lakukan upaya paksa penahanan," ucap Asep.

Kedua tersangka diduga bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0)

KPK menyebut Ismail Adham diduga memberikan sejumlah uang kepada Ishfah Abidal Aziz sebesar US$30.000 serta kepada Hilman Latief selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama sebesar US$5.000 dan 16.000 Saudi Arab Riyal.

Atas hal tersebut, PT Maktour memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar.

"Sedangkan tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada Saudara IAA sebesar USD 406.000. Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar," ujar Asep dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan eks Menag Yaqut dan mantan asistennya Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus, menjadi 50%:50%. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy (MHJ), untuk mendalami terkait kuota haji tambahan pada 2022.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik turut mendalami peran Muhadjir saat menjabat sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun tersebut. Muhadjir diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Saksi Sdr. MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasan sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022, serta mengenai kuota tambahan tahun 2022," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis, Senin (18/5/2026).

Pada hari pemeriksaan, Muhadjir sempat menyampaikan permohonan kepada KPK agar jadwal pemeriksaannya diundur. Namun menjelang waktu Maghrib, Muhadjir secara mendadak datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Usai diperiksa tim penyidik lembaga antirasuah, Muhadjir menjelaskan alasannya tetap datang meski sebelumnya mengajukan penundaan. Dia mengaku khawatir dianggap menghindari pemeriksaan.

"Saya kan sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita dari Anda semua, kok tidak enak kalau saya menunda nanti ada kesan saya menghindari atau apa. Ya sudah, saya minta waktu ketemu sekarang," katanya.

Dia mengaku tidak banyak pertanyaan yang dilontarkan tim KPK karena dirinya hanya menjabat sebagai Menteri Agama ad interim selama 20 hari pada 2022. Setelah diperiksa sekitar satu jam, Muhadjir tidak banyak menjawab pertanyaan wartawan dan menyerahkannya kepada penyidik.

Kasus Korupsi Kuota Haji

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Pertama, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, dalam kasus kuota haji 2023–2024.

Keduanya diduga mengubah ketentuan kuota haji dari komposisi 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Selain itu, KPK menduga adanya pengumpulan uang sebesar Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah dapat langsung berangkat haji tanpa harus mengantre.

Dua tersangka lainnya adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Keduanya diduga bersama pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour. Dengan skema tersebut, perusahaan terkait memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 8 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diduga raup keuntungan Rp40,8 Miliar dari hasil korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Hal ini terkuak setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus haji dan menetapkan dua tersangka baru, pada (30/3/2026), yakni Asrul Azis Taba (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri dan Ismail Idham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan keduanya meminta kuota haji khusus tambahan yang melebihi ketentuan 8%.

"Selanjutnya, kedua tersangka saudara ISM dan saudara ASR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0)," ujar Asep, Senin (30/3/2026).

Untuk mendapatkan kuota haji khusus tambahan, ISM memberikan ke oknum pejabat di Kementerian Agama sebesar US$30.000 dan US$5.000, serta 16.000 Riyal Saudi. Alhasil, Maktour memperoleh keuntungan ilegal di tahun 2024 sebesar Rp27,8 miliar, sedangkan, Asrul Azis memberikan US$406.000.

"Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar," ucap Asep.

Adapun oknum yang dimaksud adalah mantan Stafsus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex dan Hilman Latief selaku Dirjen PHU.

"Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu," tandas Asep.

Adapun sebelumnya KPK telah menetapkan Gus Alex dan Yaqut sebagai tersangka, di mana keduanya telah ditahan. Selain itu, untuk pihak lainnya yang terlibat namun belum ditetapkan sebagai tersangka, KPK masih mencari alat bukti yang kuat.

Dalam kasus ini, kuota haji tambahan yang seharusnya dibagi menjadi 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus diubah menjadi 50%:50%. Selain itu terdapat pengumpulan komitmen fee agar para PIHK memperoleh kuota haji khusus tambahan. Berdasarkan perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dua tersangka baru atas pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 memberikan uang suap sebesar US$30.000 dan US$405.000 ke oknum di Kementerian Agama (Kemenag).

Uang suap diberikan untuk memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan untuk tersangka Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) memberikan US$30.000 ke mantan Stafsus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex sebesar USD30.000 serta kepada saudara Hilman Latief (HL) selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama) sebesar US$5.000 dan 16.000 SAR (Riyal Arab Saudi).

"Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar," kata Asep saat konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Asep menambahkan untuk tersangka Asrul Azis Taba (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri diduga memberikan sejumlah uang kepada Gus Alex sebesar US$406.000.

Alhasil, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka Asrul Azis Taba juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar.

"Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari Saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu," jelas Asep.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus, menjadi 50%:50%. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

Pada penyelenggaraan ibadah haji 2023 terdapat pengumpulan uang kepada PIHK agar memperoleh kuota haji khusus tambahan agar mendapatkan T0 atau TX senilai US$5.000 atau Rp84,4 juta per jamaah.

Begitupun di tahun 2024, Gus Alex memerintahkan pihak di Kemenag mengumpulkan uang percepatan sebesar US$2.500 (Rp 42,2 juta) per jemaah sebagai fee atau commitment fee.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) telah menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dia diperiksa selama 3 jam dari pukul 13.16 WIB sampai 16.25 WIB.

Usai pemeriksaan, dia irit bicara dan meminta awak media menanyakan kepada pihak KPK perihal materi penyidikan.

"Alhamdulillah sudah lancar pemeriksaannya. Kalau soal materi tolong tanyakan penyidik jangan ke saya," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/3/2026).

Terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan hari ini untuk mendalami peran para tersangka mengenai mekanisme penyelenggaraan haji di tahun tersebut.

"Adapun materi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka saudara YCQ hari ini berkaitan dengan peran-peran yang dilakukan oleh tersangka saudara YCQ selaku Menteri Agama dan juga staf khusus, yaitu saudara IAA yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," jelasnya.

Budi menuturkan pemeriksaan juga sebagai upaya menemukan pihak lain yang berperan dalam perkara yang merugikan negara senilai Rp622 miliar ini.

"Adapun dalam penyidikan perkara ini, penyidik tentu masih akan terus mendalami apakah masih ada peran dari pihak-pihak lain yang punya peran signifikan, peran krusial dalam konstruksi perkara terkait dengan kuota haji ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Hal ini terkuak dari istri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Silvia Rinita Harefa pada Sabtu (21/3/2026).

Silvia menerima informasi dari sang suami saat mengunjungi Rutan KPK dalam rangka lebaran 1447 H. Kata dia, para tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa ada kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Citra KPK Sempat Ubah Yaqut Jadi Tahanan Rumah

Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo menyayangkan tindakan KPK yang justru memicu polemik di masyarakat, seperti mengubah Yaqut menjadi tahanan rumah.

"Walau akhirnya KPK mencabut status tahanan rumah dan mengembalikan Yaqut ke rutan, tapi nasi sudah menjadi bubur, kecaman terhadap KPK marak di pemberitaan dan sosmed, tentu ini berbahaya bagi upaya KPK untuk mengembalikan citra mereka agar kembali dipercaya oleh masyarakat," katanya dalam keterangannya kepada jurnalis dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan perubahan status penahanan tidak sesederhana yang tertuang dalam KUHAP baru. Sebab, korupsi adalah simbol kejahatan luar biasa sehingga menempatkan di rutan adalah bagian dari efek jera.

Termasuk, katanya, KPK harus yakin bahwa kasus yang diusut telah memiliki bukti yang kuat untuk siap dilimpahkan ke pengadilan. Baginya, pernyataan dari KPK akan sulit dipercayai kembali oleh publik.

"Jawaban apapun dari KPK sudah tidak akan digubris publik, sehingga KPK yang sudah menyadari kesalahannya haruslah mempercepat kasus kuota haji agar segera dibawa ke pengadilan agar publik secara transparan bisa melihat hasil," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperiksa setelah dikembalikan menjadi tahanan rutan KPK.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, Yaqut tiba pukul 13.16 WIB dengan mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol. Kepada wartawan dia hanya menyampaikan ucapan Idulfitri 1447 H.

"Mohon maaf lahir batin, minal 'aidin wal faidzin, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faidzin," kata Yaqut saat menuju ruang pemeriksaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan ini sebagai langkah cepat yang progresif dari penyidik untuk segera melengkapi berkas penyidikan perkara kuota haji ini.

"Selain itu, pemeriksaan dalam perkara ini juga dibutuhkan untuk terus mendalami dugaan kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang punya peran sentral dalam dugaan TPK dimaksud," jelas Budi dalam keterangan tertulis.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Hal ini terkuak dari istri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Silvia Rinita Harefa pada Sabtu (21/3/2026).

Silvia menerima informasi dari sang suami saat mengunjungi Rutan KPK dalam rangka lebaran 1447 H. Kata dia, para tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa ada kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai lebih dari Rp80 juta dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Pada sidang praperadilan, KPK mengungkapkan bahwa kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023—2024, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) kembali mendapat sorotan setelah menjadi tahanan rumah menjelang lebaran 1447 H. Namun, saat ini Yaqut sudah dijebloskan kembali ke rumah tahanan KPK.

Kendati demikian, publik menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap memberikan keistimewaan kepada mantan Menteri Agama tersebut.

Di satu sisi, KPK menyangkal opini tersebut dan menegaskan bahwa proses perubahan status penahanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut fakta-fakta perubahan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas:

1. Diungkap oleh Istri Eks Wamenaker Noel

Terkuaknya perubahan status penahanan Yaqut pertama kali muncul bukan dari KPK, melainkan dari istri mantan Wakil Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, Silvia Rinita Harefa, pada Sabtu (21/3/2026).

Saat itu, dia tengah berkunjung ke Rutan KPK, Jakarta Selatan. Mulanya, wartawan menanyakan perihal kabar Noel. Namun, ketika ditanya terkait dengan pesan dari Noel untuk pihak keluarga yang menjenguk, Silvia menjawab bahwa Yaqut tidak terlihat di Rutan KPK sejak Kamis (19/3/2026) malam.

“Ini sih, tadi sih sempat nggakngelihat Gus Yaqut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam,” kata Silvia di Rutan KPK, Sabtu (21/3/2026).

Dia melanjutkan bahwa seluruh tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa Yaqut dikeluarkan dari tahanan karena alasan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

“Semuanya pada tahu mengenai itu. Cuma mereka kan bertanya-tanya saja gitu kan katanya ada pemeriksaan, tapi kan nggak mungkin kalau menjelang malam takbiran ada periksa gitu kan. Sampai hari ini [Sabtu, 21 Maret] nggak ada,” katanya.

2. KPK Konfirmasi Perubahan Status Penahanan Yaqut

Di hari yang sama, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengkonfirmasi perubahan status penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah sebelum Lebaran 1447 H.

“Benar, penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka Saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis malam kemarin,” jelas Budi pada Sabtu (21/3/2026).

Budi mengatakan bahwa pengalihan ini atas permohonan dari pihak keluarga pada tanggal 17 Maret 2026. Namun, pada awalnya KPK belum memberikan pernyataan secara lugas tentang alasan pasti pemindahan status penahanan.

Dia menyebut, permohonan itu telah sesuai Pasal 108 ayat (1) dan (11), Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP. Budi menyampaikan pihaknya mengganti perubahan status penahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami pastikan bahwa proses pengalihan penahanan untuk sementara waktu ini sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan maupun penahanan terhadap seorang tersangka,” jelasnya.

3. Yaqut Lakukan Pemeriksaan Kesehatan

Pada Senin (23/3/2026), KPK mengumumkan kepada publik bahwa Yaqut sedang melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara TK. I.R Said Sukanto, Jakarta Timur.

Kemudian, pada Selasa (24/3/2026), Yaqut diboyong kembali ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa masalah kesehatan jadi alasan pemindahan status penahanan dari rutan menjadi rumahan.

“Banyak ya selain dari apa namanya kondisi kesehatan, saat ini juga hasilnya tadi ya, ini kami informasikan bahwa salah satu hasil dari assessment kesehatan itu adalah yang bersangkutan mengidap gerd akut,” tuturnya.

Asep juga mengatakan bahwa Yaqut memiliki riwayat kesehatan berupa asma. Menurut Asep, upaya ini sebagai bagian dari strategi penindakan.

4. Ada Progres Penyidikan Kasus Kuota Haji

Asep menyampaikan alasan Yaqut dijebloskan kembali pada hari Selasa (24/3/2026). Sebab, pada hari itu Yaqut diperiksa karena adanya perkembangan penyidikan kasus kuota haji.

“Dan tentunya, kalau ada pertanyaan mengapa hari ini [24/3/2026] dipindahkan atau dialihkan kembali [ke rutan KPK]? Yang pertama, karena memang besok sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan [Yaqut]. Yang kedua, juga besok rencananya kami ada progres terkait dengan penanganan kuota haji ini,” kata Asep kepada wartawan pada Selasa (24/3/2026).

5. Yaqut Sampaikan Rasa Syukur

Setelah dibawa kembali ke Gedung Merah Putih KPK, Yaqut menyampaikan rasa syukur karena dapat melakukan lebaran bersama keluarga, khususnya kepada sang ibu. Kendati demikian, dirinya tidak banyak memberikan pernyataan kepada jurnalis.

“Iya [permohonan tahanan rumah oleh keluarga]. Alhamdulilah saya bisa sungkem ke ibu saya, ke ibunda saya,” katanya saat dibawa ke rutan KPK pada Selasa (24/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa mengenai kasus korupsi kuota haji 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Gus Alex berlangsung di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026) dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

"Sdr. IAA pagi ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Ybs. tiba sekitar pukul 08.20 WIB," kata Budi dalam keterangannya.

Hanya saja Budi belum dapat menyampaikan terkait apakah Gus Alex segera ditahan usai diperiksa. Namun, jika berkaca dari penahanan Yaqut pada Kamis (12/3/2026), dia langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan.

KPK mengungkapkan keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji tambahan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan Gus Alex maupun Yaqut diduga mengubah ketentuan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 8.000 yang pada dasarnya dialokasikan untuk haji reguler.

Namun, justru dibagi untuk kuota haji khusus. Bahkan ada pembagian jatah kuota haji khusus kepada para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang diduga diinisiasi oleh Fuad Hasan Masyhur.

Sedangkan di tahun 2024, keduanya diduga membagi 20.000 kuota haji tambahan menjadi 50%-50%, karena pembagian seharusnya 92% haji reguler dan 8% haji khusus. KPK menduga ada penarikan fee dan aliran uang ke Yaqut.

Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara pada perkara ini mencapai Rp622 miliar.

"Sebagian uang fee masih disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi YCQ. Permintaan uang fee atau komitmen fee atau biaya lain kepada PIHK pada penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 tersebut dilakukan atas perintah dari IAA. Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengondisikan Pansus Haji yang diketahui oleh YCQ," jelas Asep.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan alasan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) berlangsung lama.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru melakukan penahanan karena perlu melengkapi berbagai bukti dalam perkara tersebut.

"Kenapa waktunya cukup lama? Tentunya kami tidak ingin terburu-buru. Kami ingin melengkapi dulu bukti-bukti atau kecukupan alat bukti dalam rangka melakukan upaya paksa ini," katanya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

Dia menjelaskan, kelengkapan bukti-bukti telah diuji melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan Yaqut, di mana permohonan praperadilan Yaqut ditolak. Keputusan ini dilakukan pada Rabu (11/3/2026).

"Artinya, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap saudara YCQ itu sudah benar secara formil," jelas Asep.

Dalam perkara ini, Yaqut telah ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12-31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex karena berperan meloloskan pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 yang tidak semestinya.

Dia belum ditahan, tapi Asep menyampaikan pihaknya telah menyurati Gus Alex untuk diperiksa pekan depan.

"Nah, sudah kami panggil yang bersangkutan untuk minggu depan. Jadi tunggu saja," ucap Asep.

Selain itu, KPK menyita aset mencapai Rp100 miliar yang terdiri dari uang sejumlah US$3,7 Juta; Rp22 miliar dan SAR (Riyal) 16.000, serta 4 unit mobil, juga 5 bidang tanah dan bangunan.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset mencapai Rp100 miliar dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Penyitaan tersebut hasil akumulasi dari beberapa aset seperti tanah dan mobil.

Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

"Dalam perkara ini, KPK juga melakukan penyitaan aset yang mencapai nilai Rp100 miliar lebih, berupa uang sejumlah US$3,7 Juta; Rp22 miliar dan SAR (Riyal) 16.000, serta 4 unit mobil, juga 5 bidang tanah dan bangunan," kata Asep.

Selain itu, Asep menjelaskan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencapai Rp622 miliar.

Asep menyampaikan kasus ini telah diuji dalam sidang praperadilan yang diajukan Yaqut. Namun, hakim telah menolak seluruh permohonan Yaqut sehingga penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama itu telah sah secara hukum.

"Sehingga dengan demikian, secara hukum proses penyidikan yang dilakukan KPK telah dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Asep.

Dalam perkara ini, Yaqut telah ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12-31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex karena berperan meloloskan pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 yang tidak semestinya.

Dia belum ditahan, tapi Asep menyampaikan pihaknya telah menyurati Gus Alex untuk diperiksa pekan depan.

"Nah, sudah kamu panggil yang bersangkutan untuk minggu depan. Jadi tunggu saja," ucap Asep.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Yaqut ditahan usai kalah praperadilan yang diputuskan pada Rabu (11/3/2026). Pada Kamis (12/3/2026), Yaqut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Usai diperiksa sekitar 5 jam, Yaqut turun dari ruang pemeriksaan dengan menggunakan rompi oranye KPK. Saat ingin masuk ke mobil tahanan, dia mengaku tidak menerima uang korupsi tersebut.

"Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya melakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jemaah," kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

Penahanan Yaqut memantik kericuhan dari massa Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang telah berkumpul sejak sore hari. Dari pantauan Bisnis di lokasi, salah satu orator mengatakan massa Banser akan turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak.

Salah satu anggota Banser membakar baju yang memiliki logo KPK. Sedangkan massa lainnya mencoba merangsek masuk dengan mencoba merusak salah satu gerbang. Mereka menyatakan tindakan KPK tidak adil kepada sosok yang dianggap sebagai penasihat PBNU.

Sejumlah personel kepolisian tampak berjaga menggunakan peci dan sorban putih. Orator maupun koordinator massa mencoba menenangkan massa agar situasi kondusif.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50%-50%, 10.000-10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Yaqut Cholil Qoumas dalam kapasitasnya sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Kamis (12/3/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Yaqut akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Benar, hari ini Kamis (12/3), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023 - 2024," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).

Pemanggilan setelah praperadilan Yaqut ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diputuskan pada Rabu (11/3/2026). Keputusan ini karena hakim menilai petitum yang disampaikan pihak Yaqut tidak berkekuatan hukum kuat.

Sedangkan barang bukti yang disampaikan pihak termohon, yakni KPK, dinyatakan sah. Dengan keputusan tersebut, status hukum tersangka Yaqut tetap berlaku.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.