Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) telah menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dia diperiksa selama 3 jam dari pukul 13.16 WIB sampai 16.25 WIB.

Usai pemeriksaan, dia irit bicara dan meminta awak media menanyakan kepada pihak KPK perihal materi penyidikan.

"Alhamdulillah sudah lancar pemeriksaannya. Kalau soal materi tolong tanyakan penyidik jangan ke saya," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/3/2026).

Terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan hari ini untuk mendalami peran para tersangka mengenai mekanisme penyelenggaraan haji di tahun tersebut.

"Adapun materi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka saudara YCQ hari ini berkaitan dengan peran-peran yang dilakukan oleh tersangka saudara YCQ selaku Menteri Agama dan juga staf khusus, yaitu saudara IAA yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," jelasnya.

Budi menuturkan pemeriksaan juga sebagai upaya menemukan pihak lain yang berperan dalam perkara yang merugikan negara senilai Rp622 miliar ini.

"Adapun dalam penyidikan perkara ini, penyidik tentu masih akan terus mendalami apakah masih ada peran dari pihak-pihak lain yang punya peran signifikan, peran krusial dalam konstruksi perkara terkait dengan kuota haji ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Hal ini terkuak dari istri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Silvia Rinita Harefa pada Sabtu (21/3/2026).

Silvia menerima informasi dari sang suami saat mengunjungi Rutan KPK dalam rangka lebaran 1447 H. Kata dia, para tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa ada kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Citra KPK Sempat Ubah Yaqut Jadi Tahanan Rumah

Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo menyayangkan tindakan KPK yang justru memicu polemik di masyarakat, seperti mengubah Yaqut menjadi tahanan rumah.

"Walau akhirnya KPK mencabut status tahanan rumah dan mengembalikan Yaqut ke rutan, tapi nasi sudah menjadi bubur, kecaman terhadap KPK marak di pemberitaan dan sosmed, tentu ini berbahaya bagi upaya KPK untuk mengembalikan citra mereka agar kembali dipercaya oleh masyarakat," katanya dalam keterangannya kepada jurnalis dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan perubahan status penahanan tidak sesederhana yang tertuang dalam KUHAP baru. Sebab, korupsi adalah simbol kejahatan luar biasa sehingga menempatkan di rutan adalah bagian dari efek jera.

Termasuk, katanya, KPK harus yakin bahwa kasus yang diusut telah memiliki bukti yang kuat untuk siap dilimpahkan ke pengadilan. Baginya, pernyataan dari KPK akan sulit dipercayai kembali oleh publik.

"Jawaban apapun dari KPK sudah tidak akan digubris publik, sehingga KPK yang sudah menyadari kesalahannya haruslah mempercepat kasus kuota haji agar segera dibawa ke pengadilan agar publik secara transparan bisa melihat hasil," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023—2024, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) kembali mendapat sorotan setelah menjadi tahanan rumah menjelang lebaran 1447 H. Namun, saat ini Yaqut sudah dijebloskan kembali ke rumah tahanan KPK.

Kendati demikian, publik menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap memberikan keistimewaan kepada mantan Menteri Agama tersebut.

Di satu sisi, KPK menyangkal opini tersebut dan menegaskan bahwa proses perubahan status penahanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut fakta-fakta perubahan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas:

1. Diungkap oleh Istri Eks Wamenaker Noel

Terkuaknya perubahan status penahanan Yaqut pertama kali muncul bukan dari KPK, melainkan dari istri mantan Wakil Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, Silvia Rinita Harefa, pada Sabtu (21/3/2026).

Saat itu, dia tengah berkunjung ke Rutan KPK, Jakarta Selatan. Mulanya, wartawan menanyakan perihal kabar Noel. Namun, ketika ditanya terkait dengan pesan dari Noel untuk pihak keluarga yang menjenguk, Silvia menjawab bahwa Yaqut tidak terlihat di Rutan KPK sejak Kamis (19/3/2026) malam.

“Ini sih, tadi sih sempat nggakngelihat Gus Yaqut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam,” kata Silvia di Rutan KPK, Sabtu (21/3/2026).

Dia melanjutkan bahwa seluruh tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa Yaqut dikeluarkan dari tahanan karena alasan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

“Semuanya pada tahu mengenai itu. Cuma mereka kan bertanya-tanya saja gitu kan katanya ada pemeriksaan, tapi kan nggak mungkin kalau menjelang malam takbiran ada periksa gitu kan. Sampai hari ini [Sabtu, 21 Maret] nggak ada,” katanya.

2. KPK Konfirmasi Perubahan Status Penahanan Yaqut

Di hari yang sama, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengkonfirmasi perubahan status penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah sebelum Lebaran 1447 H.

“Benar, penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka Saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis malam kemarin,” jelas Budi pada Sabtu (21/3/2026).

Budi mengatakan bahwa pengalihan ini atas permohonan dari pihak keluarga pada tanggal 17 Maret 2026. Namun, pada awalnya KPK belum memberikan pernyataan secara lugas tentang alasan pasti pemindahan status penahanan.

Dia menyebut, permohonan itu telah sesuai Pasal 108 ayat (1) dan (11), Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP. Budi menyampaikan pihaknya mengganti perubahan status penahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami pastikan bahwa proses pengalihan penahanan untuk sementara waktu ini sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan maupun penahanan terhadap seorang tersangka,” jelasnya.

3. Yaqut Lakukan Pemeriksaan Kesehatan

Pada Senin (23/3/2026), KPK mengumumkan kepada publik bahwa Yaqut sedang melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara TK. I.R Said Sukanto, Jakarta Timur.

Kemudian, pada Selasa (24/3/2026), Yaqut diboyong kembali ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa masalah kesehatan jadi alasan pemindahan status penahanan dari rutan menjadi rumahan.

“Banyak ya selain dari apa namanya kondisi kesehatan, saat ini juga hasilnya tadi ya, ini kami informasikan bahwa salah satu hasil dari assessment kesehatan itu adalah yang bersangkutan mengidap gerd akut,” tuturnya.

Asep juga mengatakan bahwa Yaqut memiliki riwayat kesehatan berupa asma. Menurut Asep, upaya ini sebagai bagian dari strategi penindakan.

4. Ada Progres Penyidikan Kasus Kuota Haji

Asep menyampaikan alasan Yaqut dijebloskan kembali pada hari Selasa (24/3/2026). Sebab, pada hari itu Yaqut diperiksa karena adanya perkembangan penyidikan kasus kuota haji.

“Dan tentunya, kalau ada pertanyaan mengapa hari ini [24/3/2026] dipindahkan atau dialihkan kembali [ke rutan KPK]? Yang pertama, karena memang besok sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan [Yaqut]. Yang kedua, juga besok rencananya kami ada progres terkait dengan penanganan kuota haji ini,” kata Asep kepada wartawan pada Selasa (24/3/2026).

5. Yaqut Sampaikan Rasa Syukur

Setelah dibawa kembali ke Gedung Merah Putih KPK, Yaqut menyampaikan rasa syukur karena dapat melakukan lebaran bersama keluarga, khususnya kepada sang ibu. Kendati demikian, dirinya tidak banyak memberikan pernyataan kepada jurnalis.

“Iya [permohonan tahanan rumah oleh keluarga]. Alhamdulilah saya bisa sungkem ke ibu saya, ke ibunda saya,” katanya saat dibawa ke rutan KPK pada Selasa (24/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

"Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (9/1/2026).

Sekadar informasi, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

Untuk diketahui, mantan Menteri Agama itu melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp13,74 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) khusus akhir menjabat yang disampaikan pada 20 Januari 2025.

Berdasarkan pengumuman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), laporan tersebut telah berstatus verifikasi administratif lengkap dan diumumkan sebagai bagian dari kewajiban penyelenggara negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Dalam laporan tersebut, Yaqut mencatatkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp9,52 miliar, yang tersebar di wilayah Rembang dan Jakarta Timur. Aset terbesar berupa tanah dan bangunan di Jakarta Timur dengan nilai Rp4,5 miliar, yang seluruhnya dilaporkan sebagai hasil sendiri.

Selain properti, Yaqut juga melaporkan alat transportasi dan mesin senilai Rp2,21 miliar, terdiri dari satu unit Mazda CX-5 tahun 2015 dan Toyota Alphard tahun 2024. Adapun kas dan setara kas yang dimiliki tercatat sebesar Rp2,59 miliar, sementara harta bergerak lainnya senilai Rp220,75 juta.

Total harta kekayaan sebelum dikurangi kewajiban tercatat sebesar Rp14,54 miliar. Namun, setelah dikurangi utang sebesar Rp800 juta, total kekayaan bersih Yaqut tercatat Rp13,74 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan kerugian negara, karena transaksi jual beli kuota haji khusus dan furoda.

Kemarin, KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (16/12/2025) di Gedung Merah putih KPK, Jakarta Selatan. Selain Yaqut, penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa 7 pihak dari asosiasi penyelenggara ibadah haji.

"Fokus pemeriksaan hari ini terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga dalam proses pemeriksaan yang dilakukan bersama-sama antara penyidik juga dengan auditor BPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Budi menjelaskan para terperiksa juga didalami terkait rangkaian proses penyelanggaraan ibadah haji oleh asosiasi. Di sisi lain, Yaqut telah diperiksa sekitar 8 jam oleh penyidik KPK. Dia keluar dari ruang pemeriksaan pukul 20.13 WIB.

Yaqut irit bicara ketika dicecar oleh wartawan. Dia hanya mengatakan segala meteri penyidikan diajukan kepada penyidik.

"Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik, ya," kata Yaqut.

Setelahnya, dia langsung bergegas menuju mobil untuk pulang. Adapun ini merupakan pemeriksaan ketiga kalinya dari tahap penyelidikan hingga penyidikan.

Diketahui, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.