Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, hingga Vivo kembali terisi pada akhir November 2025.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, negosiasi pembeli base fuel oleh Shell kepada Pertamina Patra Niaga saat ini sudah mencapai tahap final.
Dia pun memberi sinyal bahwa perusahaan asal Eropa itu bakal membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Setelah itu, maka stok bensin di SPBU Shell bisa kembali tersedia.
"Kalau dari informasi yang ada. Akhir bulan ini [stok BBM di SPBU Shell kembali hadir]," ucap Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Kendati demikian, dia belum bisa membocorkan berapa volume base fuel yang bakal dibeli Shell. Menurutnya, hal itu tergantung kesepakatan business to business (B2B) antara kedua perusahaan.
Laode pun menuturkan, saat ini badan usaha (BU) swasta yang telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga adalah BP-AKR dan Vivo.
Masing-masing perusahaan itu telah membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Bahkan, BP-AKR berencana menambah pembelian hingga 200.000 barel.
Terbaru, stok BBM SPBU Vivo pun mulai membanjiri pasar usai perusahaan membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina, Minggu (23/11/2025). Stok bensin yang mulai tersedia itu yakni Revvo 92 (RON 92).
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan, Vivo telah sepakat untuk melakukan proses B2B terkait pemenuhan pasokan BBM dengan menyerap kargo impor dari Pertamina Patra Niaga.
“Penyaluran pasokan BBM untuk BU Swasta Vivo ini sebanyak 100.000 barel yang akan digunakan untuk SPBU-SPBU Vivo, setelah sebelumnya pada tahap pertama juga telah disalurkan pasokan BBM kepada PT APR [BP-AKR] sebanyak 100.000 barel”, jelas Roberth melalui keterangan resmi, Senin (24/11/2025).
Roberth menyebut, komoditas BBM yang dipasok kepada BU swasta Vivo ini telah memenuhi seluruh requirements dari Vivo sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah.
Adapun proses kolaborasi dalam membantu pasokan BU swasta ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang menjunjung tinggi mekanisme compliance dan governance secara B2B.
Proses negosiasi telah dilakukan. Itu mulai dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan BU swasta Vivo, pelaksanaan join Surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) mengumumkan ketersediaan kembali bahan bakar BP 92 di seluruh jaringan SPBU bp di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta secara bertahap di Jawa Timur. Bahan bakar dengan teknologi ACTIVE ini kembali dipasarkan untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan layanan energi di lapangan.

Ketersediaan kembali produk tersebut merupakan hasil pengadaan base fuel RON 92 melalui mekanisme kerja sama business-to-business (B2B) dengan PT Pertamina Patra Niaga. Proses importasi ini dilakukan sesuai arahan pemerintah dan telah memenuhi seluruh aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan, kesesuaian spesifikasi, standar kualitas, serta aspek komersial.

Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura menegaskan, kembalinya BP 92 ke pasar nasional merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menyediakan bahan bakar berkualitas yang konsisten.
“Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dikutip Jumat (31/10/2025).

BP-AKR menyampaikan, seluruh pasokan base fuel yang diimpor telah melalui pengujian mutu dengan pengawasan ketat oleh surveyor independen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahan bakar yang diterima konsumen memenuhi standar pemerintah Indonesia maupun bp internasional. Uji mutu tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga konsistensi kualitas di setiap tahap distribusi hingga ke nozzle SPBU.

Kerja sama pengadaan bahan bakar impor melalui Pertamina disebut sebagai solusi sementara untuk menjaga kesinambungan operasional. BP-AKR menegaskan, langkah ini diambil secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab demi menjamin kelancaran pasokan di lapangan. Perusahaan juga memastikan seluruh mitra SPBU tetap dapat melayani kebutuhan masyarakat tanpa gangguan distribusi.

Bagi BP-AKR, kebijakan ini bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan bahan bakar, tetapi juga wujud tanggung jawab terhadap konsumen. Perusahaan memandang penyediaan BP 92 sebagai bagian dari komitmen jangka panjang dalam investasi sektor energi nasional. Melalui kolaborasi dengan pemerintah dan Pertamina, BP-AKR ingin memperkuat perannya sebagai mitra energi terpercaya di Indonesia.

Langkah ini sekaligus menegaskan kehadiran BP-AKR sebagai pemain penting di sektor hilir migas nasional. Dengan jaringan lebih dari 70 SPBU di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur, BP-AKR berkomitmen menghadirkan layanan modern serta bahan bakar ramah mesin bagi masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta masih berlanjut di pekan terakhir Oktober 2025.

Adapun, sejak akhir Agustus 2025, terjadi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo. Hal ini lantaran kuota impor BBM mereka sudah habis terpakai sebelum akhir tahun.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

Terkait kelanjutan negosiasi pasokan BBM antara Pertamina dan SPBU swasta, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak.

“Untuk B2B [business-to-business/B2B] silakan diatur dengan Pertamina. Andaikan crude-nya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta saya yakin ya Pertamina enggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis karena impornya itu kan kita enggak nambah dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya.

Merespons kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan bahwa konsumen berhak untuk mendapat BBM dengan kualitas dan kuantitas sesuai standar.

Bahkan, stok bensin di SPBU Shell habis total. Sementara itu, stok BBM di SPBU BP dan Vivo diproyeksi habis total pada Oktober ini.

Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, pada dasarnya, konsumen tidak mau tahu mengenai proses bisnis di belakangnya. Dia menekankan hal terpenting bagi konsumen adalah ketersediaan dan keterjangkauan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator maupun penengah harus memegang prinsip tersebut.

"Kami sebagai konsumen juga berhak BBM yang standar baik secara kualitas maupun kuantitas. Lagi-lagi, pemerintah yang harus memastikan itu agar semua BBM yang dibeli konsumen memenuhi standar," ucap Rio kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

Dia mengatakan, tahun ini harus menjadi pelajaran betul bagi pemerintah bahwa ada dua persoalan. Pertama, soal gonjang-ganjing kualitas BBM Pertamax. Kedua, kekosongan stok BBM di SPBU swasta.

YLKI pun meminta pemerintah membenahi tata kelola BBM dari hulu hingga hilir agar hak konsumen tidak dikorbankan dan kepercayaan konsumen tergerus.

Opsi Beli Base Fuel dari Pertamina

Sebelumnya, terkait polemik kelangkaan stok SPBU swasta, Bahlil mengklaim sudah ada SPBU swasta telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

Hal tersebut dia sampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025) sore. Namun, Bahlil tak membocorkan BU swasta mana yang telah melakukan perjanjian secara business to business (B2B) itu.

"B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian," kata Bahlil.

Sayangnya, SPBU swasta belum menyambut hangat penawaran opsi tersebut. Mereka mempertimbangkan banyak hal, salah satunya kandungan etanol dalam BBM murni milik Pertamina.

Merespons hal tersebut, Pemerintah membuka opsi mekanisme negosiasi yang baru untuk memastikan proses negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta terkait mekanisme pasokan BBM base fuel terus berjalan positif dan segera mencapai kesepakatan.

“Itu kan dirut Pertamina sudah umumkan Jumat kemarin, jadi kita lihat bagaimana negosiasi mereka,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Yuliot menegaskan bahwa sebagian besar poin pembahasan antara Pertamina dan operator SPBU swasta telah mencapai titik temu. Hanya beberapa hal teknis yang masih perlu dirapikan sebelum perjanjian bisa segera dieksekusi.

“Jadi saya cek lagi poin-poin apa yang belum sepakat, itu akan ada berapa poin kesepakatan dari lima, sebagian besar sudah berarti sudah bisa segera eksekusi,” jelasnya.

Tambahan Kuota Impor BBM Tahun Depan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal penambahan kuota impor BBM untuk badan usaha SPBU pada 2026 hanya sebesar 10% atau sama dengan tambahan kuota tahun ini untuk setiap perusahaan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya saat ini masih membuka berbagai opsi dan masukan sebelum nantinya diputuskan terkait pemberian kuota impor BBM tersebut.

“Sampai saat ini, pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dia pun menerangkan bahwa pemerintah memberikan kuota berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk regulasi dan neraca perdagangan.

Tahun ini, kuota impor yang diberikan kepada semua badan usaha, baik BUMN maupun swasta, diberikan 110% atau bertambah 10% dibandingkan dengan 2024.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemberian kuota impor BBM tahun depan akan diberlakukan sama bagi seluruh perusahaan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan swasta juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan pemerintah.

“Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah,” imbuhnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa seluruh pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta sepakat untuk melakukan negosiasi dengan Pertamina ihwal pembelian bahan bakar minyak (BBM).

“Semua sudah bernegosiasi sekarang. Sebelumnya kan ada yang belum, sekarang yang belum itu sudah bernegosiasi,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika dijumpai setelah Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat.

Berdasarkan informasi sebelumnya, terdapat tiga perusahaan yang sudah menjalin negosiasi dengan Pertamina, yakni PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU BP).

Di sisi lain, per pekan kedua Oktober, Exxon dan Shell diinformasikan belum dapat melanjutkan pembicaraan karena Shell perlu berkoordinasi dengan kantor pusat, sedangkan Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November sebab masih memiliki stok yang memadai.

“Nah, sebelumnya ada yang belum negosiasi, sekarang semuanya sudah bernegosiasi. Tapi, hasil akhirnya seperti apa, itu kita tunggu dulu sampai BBM di SPBU-nya,” kata Laode.

Dari keseluruhan perusahaan yang bernegosiasi dengan Pertamina, Laode menyampaikan ada tiga perusahaan yang sudah sepakat untuk membeli. Akan tetapi, ia belum bisa mengungkapkan perusahaan mana saja sebelum BBM-nya tersedia di SPBU masing-masing.

Adapun poin terpenting yang diperbaharui dalam negosiasi yang berlangsung adalah pengecekan kualitas BBM di titik awal pengiriman atau loading port.

“Itu (pengecekan di loading port) menjadi titik penting dalam negosiasi terakhir, yang disepakati sekarang,” ujar Laode.

Per 15 Oktober, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo turut mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), menyusul SPBU Shell dan bp yang telah mengalami kelangkaan BBM sejak pertengahan Agustus.

Dalam rangka mengatasi permasalahan kelangkaan BBM di SPBU swasta, pemerintah menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina.

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU BP) sepakat menindaklanjuti kerja sama impor bahan bakar minyak (BBM) ke pembicaraan yang lebih teknis.

Setelah menuai kesepakatan badan usaha swasta ihwal pemenang pengadaan, maka akan dibicarakan terkait aspek komersial dan inspeksi bersama yang dilakukan.

Roberth menekankan bahwa proses tersebut berjalan dengan kesepakatan dari tiga badan usaha swasta tersebut, sebab pengiriman kargo dalam satu pengadaan yang sama dan tidak terpisah-pisah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025