Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara pribadi menyatakan lebih memilih untuk tidak menyertakan APBN sama sekali dalam pengelolaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, termasuk pelunasan utangnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab melunasi utang proyek senilai lebih dari US$7 miliar itu. Hal itu berbeda dengan pernyataan Purbaya sebelumnya selaku Menkeu yang menolak penyertaan APBN.

Belakangan, usai pernyataan komitmen Prabowo, Danantara mengungkap ada sejumlah opsi di mana APBN akan ikut serta menanggung beban proyek pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Untuk diketahui, Danantara kini mengelola kekayaan BUMN termasuk konsorsium perusahaan pelat merah yang memegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Dua opsi yang ada merupakan subsidi operasional Whoosh melalui public service obligation (PSO), atau pengalihan kepemilikan maupun pengelolaan prasarana KCJB ke pemerintah.

"Kalau untuk saya, mendingan enggak bayar saya. Cuma gini, itu adalah kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain ya," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menyebut, kendati komitmen Presiden untuk bertanggung jawab atas proyek kolosal itu, belum ada keputusan final terkait dengan penggunaan uang negara. Namun, dia menyebut pemerintah cenderung memilih opsi untuk mengelola prasarana Whoosh yakni infarstrukturnya.

"Kami akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stock-nya mereka [Danantara] yang nanggung," ungkap mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Purbaya menekankan belum ada kesimpulan terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung proyek strategis nasional (PSN) itu. Akan tetapi, dia mengutarakan keinginannya untuk terlibat dalam proses negosiasi pelunasan utang KCJB dengan China nantinya.

"Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana [China] saya ikut. Saya mau lihat jangan sampai saya rugi-rugi amat, tetapi kami lihat yang terbaik buat negara ini," terangnya.

Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara berencana untuk melakukan negosiasi untuk pelunasan utang KCJB dengan pemerintah China. Indonesia sempat mengutarakan keinginan untuk merestrukturisasi utang proyek Whoosh, yang dulu membengkak seiring dengan pembengkakan biaya (cost overrun) saat pandemi Covid-19.

Pembangunan KCJB dibiayai oleh 75% utang ke China Development Bank (CDB), serta 25% dari penyertaan modal Indonesia dan China selaku pemegang saham KCIC. Kepemilikan saham Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada perusahaan patungan itu yakni 60%, sedangkan China memiliki 40% sisanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Danantara agar pemerintah ikut menanggung beban keuangan jumbo proyek strategis nasional itu.

Pemerintah dan pengelola BUMN kini saling melempar tanggung jawab atas tumpukan utang yang nilainya mencapai lebih dari Rp116 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa kewajiban pelunasan utang yang nilainya mencapai lebih dari Rp116 triliun tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara, selaku superholding BUMN yang kini mengelola seluruh dividen perusahaan negara, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai.

“Harusnya mereka ke situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak, nanti semua ke kita lagi. Termasuk dividennya. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau susah ke pemerintah,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan, sejak revisi Undang-Undang BUMN diberlakukan, dividen BUMN senilai sekitar Rp80 triliun sudah tidak lagi masuk ke APBN. Karena itu, menurutnya tidak logis jika Danantara tetap meminta dukungan fiskal pemerintah untuk membayar utang proyek.

Kalau ke APBN, agak lucu, karena untungnya ke dia. Susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu," terangnya kepada wartawan saat kunjugan ke kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sebelumnya, Danantara mengusulkan agar pemerintah mengambil alih sebagian infrastruktur Kereta Cepat untuk mengurangi beban keuangan KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China Railway Group. Salah satu skema yang diajukan adalah menjadikan sebagian prasarana KCIC sebagai aset Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Perhubungan.

COO Danantara Dony Oskaria mengatakan sudah ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

"Beberapa infrastrukturnya mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak," terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025).

Namun demikian, Dony menyebut saat ini Danantara masih menunggu keputusan pemerintah. Dia menyebut pihaknya telah menyampaikan opsi-opsi yang ada. Terdapat opsi lain, lanjutnya, yakni untuk menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Respons Istana

Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, Prasetyo menyebut bahwa pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” katanya dilansir dari Antara.

Saat ditanya apakah topik terkait pembayaran utang Whoosh termasuk dalam agenda pembahasan di pertemuan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menyebut bahwa hal itu tidak masuk dalam pembahasan ratas.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo menanggapi pertanyaan awak media terkait solusi untuk Whoosh.

Namun demikian, Prasetyo menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.

“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya,” katanya.

Lebih lanjut, Mensesneg menambahkan bahwa pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

“Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” ujarnya.

Eks Dirut KAI Angkat Bicara

Mantan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengakui bahwa proyek Whoosh memberi tekanan besar terhadap keuangan perusahaan, terutama dari sisi laba.

Menurut Didiek, meski pendapatan KAI mengalami pertumbuhan tajam dari Rp14,4 triliun pada 2016 menjadi Rp35,9 triliun pada 2024, tak sebanding dengan laba yang dikantongi. Adapun, pertumbuhan tahunan rata-rata pendapatan atau compounded annual growth rate (CAGR) 2016–2024 adalah sebesar 12,1%.

Dia menyampaikan, laba yang dibukukan hanya mencapai Rp2,2 triliun pada tahun lalu. Sebagai pembanding, pada 2016, laba yang dibukukan KAI adalah Rp1,08 triliun. Dengan catatan tersebut, CAGR kumulatif 2016–2024 untuk laba/rugi perusahaan adalah sebesar 9,3%. Dia menekankan salah satu penyebab utamanya adalah pembebanan dari proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung.

“Bagi orang keuangan, pasti akan melihat ya, kenapa pendapatannya naik signifikan tetapi labanya begitu-begitu saja. Nah, kemarin sempat muncul berita-berita, mengenai kereta cepat [Jakarta—Bandung] itu beban-beban itu sebenarnya menggerus ada di sini [laba],” kata Didiek dalam acara bertajuk Meet The Leaders 8 di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Proyek KCJB sendiri merupakan hasil kerja sama antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Konsorsium Indonesia dikendalikan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang beranggotakan empat perusahaan negara: KAI, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN).

Namun, sejak awal proyek ini dibayangi pembengkakan biaya atau cost overrun yang signifikan. Kebutuhan pendanaan sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).