Bisnis.com, JAKARTA– Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah bakal menanggung biaya pemulihan korban perempuan penyiksaan dan penyekapan berinisial YTR (29) di Bandung.

Budi menyampaikan korban juga akan mendapatkan tindakan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi wajahnya akibat dugaan penyiksaan oleh kekasihnya.

"Dari sisi kesehatan yang bersangkutan sekarang sudah dirawat di rumah sakit Kementerian Kesehatan di Bandung, RS Hasan Sadikin. Dan kita akan merawat sampai rekonstruksi, karena ini kan terjadi juga wajahnya harus direkonstruksi," ujarnya di Sespolwan Lemdiklat Polri pada Selasa (23/6/2026).

Dia menyampaikan, Kemenkes juga terus berkoordinasi dengan Kementerian PPPA, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk memulihkan korban.

Hal tersebut merupakan komitmen pemerintah agar korban bisa pulih sepenuhnya baik dari sisi kesehatan maupun sosial.

"Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah, untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA dan kita bertiga sudah berkoordinasi," imbuhnya.

Adapun, Budi mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa korban. Pasalnya, kasus yang menimpa YTR seharusnya tidak terjadi di Tanah Air.

"Saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan merasa sangat sedih ya, harusnya hal-hal ini tidak terjadilah di Indonesia," kata dia lagi.

Sekadar informasi, YTR merupakan perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung yang diduga menjadi korban kasus penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya.

Korban telah menghilang selama sekitar tiga tahun usai memperkenalkan kekasihnya berinisial TH ke orang tuanya. Korban diduga berada di kamar indekos selama penyiksaan dan penyekapan di Kabupaten Bandung.

Bisnis.com, JAKARTA– Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah bakal menanggung biaya pemulihan korban perempuan penyiksaan dan penyekapan berinisial YTR (29) di Bandung.

Budi menyampaikan korban juga akan mendapatkan tindakan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi wajahnya akibat dugaan penyiksaan oleh kekasihnya.

"Dari sisi kesehatan yang bersangkutan sekarang sudah dirawat di rumah sakit Kementerian Kesehatan di Bandung, RS Hasan Sadikin. Dan kita akan merawat sampai rekonstruksi, karena ini kan terjadi juga wajahnya harus direkonstruksi," ujarnya di Sespolwan Lemdiklat Polri pada Selasa (23/6/2026).

Dia menyampaikan, Kemenkes juga terus berkoordinasi dengan Kementerian PPPA, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk memulihkan korban.

Hal tersebut merupakan komitmen pemerintah agar korban bisa pulih sepenuhnya baik dari sisi kesehatan maupun sosial.

"Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah, untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA dan kita bertiga sudah berkoordinasi," imbuhnya.

Adapun, Budi mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa korban. Pasalnya, kasus yang menimpa YTR seharusnya tidak terjadi di Tanah Air.

"Saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan merasa sangat sedih ya, harusnya hal-hal ini tidak terjadilah di Indonesia," kata dia lagi.

Sekadar informasi, YTR merupakan perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung yang diduga menjadi korban kasus penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya.

Korban telah menghilang selama sekitar tiga tahun usai memperkenalkan kekasihnya berinisial TH ke orang tuanya. Korban diduga berada di kamar indekos selama penyiksaan dan penyekapan di Kabupaten Bandung.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah membangun sumber daya manusia atau SDM yang unggul.

Dia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.

"Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Setiap kawasan dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu tingkat SD, SMP, dan SMA yang dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi.

Kementerian PU terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang dilaksanakan di 104 lokasi di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program ini mencakup 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, dengan target kapasitas mencapai 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.

Kemudian Sekolah Rakyat juga dilengkapi laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, dan ruang terbuka hijau.

Kementerian PU juga terus mendorong penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan mulai dari akses konstruksi, mobilisasi material, hingga kesiapan infrastruktur pendukung guna memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Kementerian PU bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi guna memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2026, merupakan hari istimewa bagi para pekerja. Bagaimana tidak, dalam orasi di depan puluhan ribu buruh, Presiden Prabowo menyampaikan sederet komitmen ambisius yang sarat dengan pesan politik dan sosial. Presiden Prabowo, seolah memposisikan diri sebagai “ayah”, figur yang mengayomi, mendengar dan mendukung bagi para buruh di Indonesia.

May Day tahun ini presiden menyampaikan sepuluh inisiatif yang sebagian kalangan menganggapnya sebagai kejutan. Di antaranya adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), outsourcing hanya diperbolehkan untuk enam sektor usaha, akses kredit untuk rakyat dari bank Himbara dengan bunga hanya 5%, penyediaan tempat penitipan anak (daycare) bagi keluarga buruh, hingga pembangunan satu juta rumah dengan harga terjangkau berlokasi di dekat pusat-pusat industri.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut presiden juga menyentuh isu yang selama ini menjadi perdebatan panjang terkait ekosistem transportasi online, beliau memastikan komisi ojek online maksimal 8%, suatu penurunan yang drastis dari komisi saat ini sekitar 20%. Walau pun sesungguhnya tidak termasuk dalam kategori sebagai buruh atau pekerja, para driver ojek online pun ikut mendapatkan perhatian.

Para buruh sangat beruntung karena mempunyai posisi strategis dalam dinamika kebijakan publik. Selain terkoordinir dalam organisasi yang relatif solid, mereka juga mempunyai hari buruh yang seringkali dijadikan momentum untuk melakukan mobilisasi serta mendorong berbagai tuntutan untuk mensejahterakan buruh. Bak gayung bersambut, dalam dua tahun terakhir Presiden pun selalu konsisten menjadikan momentum ini sebagai ajang pembuktian kepedulian dengan menyampaikan berbagai komitmen baru.

Gagasan dan Realitas

Kendatipun demikian, berbagai komitmen tersebut perlu dilihat secara lebih kritis, dalam konteks mensinergikannya dengan realitas ekonomi di lapangan. Misalnya, komitmen menaikkan gaji buruh 5%-8% per tahun, sekilas berpotensi meningkatkan daya beli buruh tetapi justru berisiko menghasilkan outcome yang kontra produktif. Tanpa perbaikan iklim usaha dan stimulus bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi, kenaikan upah justru akan menekan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Faktanya, kita berada di era di mana barang, jasa, modal dan pekerjaan dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dengan mudah. Dalam konteks Indonesia, tren deindustrialisasi dan semakin dominannya peran sektor informal dalam ekonomi merupakan indikasi kuat terjadinya pelemahan daya saing dan produktivitas ekonomi. Akibatnya, suplai lapangan kerja berkualitas pun semakin menurun.

Gagasan pembentukan Satgas PHK untuk melindungi para buruh, termasuk kemungkinan perusahaan swasta yang tidak mampu melanjutkan usaha oleh negara, akan menghadapi tantangan implementasi yang rumit. Keterbatasan fiskal dan ekspertis, serta kompleksitas operasional dan hukum membuat rencana tersebut tidak mudah diwujudkan. Kasus Sritex bisa menjadi pembelajaran, kendati sudah terjadi sejak satu tahun lalu, hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda kejelasan solusi. Nasib puluhan ribu buruh pun belum pasti.

Demikian juga dengan ide pembatasan komisi ojol menjadi maksimal hanya 8%, walau sekilas akan meningkatkan pendapatan pengemudi tetapi realita yang dihadapi berbeda dari harapan. Dengan tingkat komisi saat ini saja, perusahaan aplikator mengalami tekanan finansial, sehingga penurunan komisi akan memaksa mereka memangkas inovasi, menekan promosi dan menghemat biaya operasional. Dalam jangka menengah dan panjang, kualitas layanan pun akan menurun. Kendatipun mendapatkan manfaat finansial berupa biaya yang lebih rendah, para pengguna akan kehilangan manfaat non-finansial berupa kenyamanan, keselamatan dan keamanan. Mereka pun akan mengurangi pemakaian yang berujung pada penurunan kesejahteraan pengemudi.

Tidak Ada Jalan Pintas

Menyejahterakan buruh tidak dapat dicapai melalui kebijakan parsial jangka pendek. Buruh, yang didefinisikan sebagai orang yang bekerja pada orang lain atau perusahaan dengan menerima upah sebagai imbalan, merupakan bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih luas. Kesejahteraan mereka sangat tergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan kata lain, kesejahteraan buruh adalah hasil (outcome) dari aktivitas ekonomi produktif yang sehat.

Karenanya, upaya memperbaiki kesejahteraan buruh perlu dilakukan dengan memperbaiki ekosistem usaha. Kepastian hukum dan konsistensi regulasi merupakan fondasi utama bagi upaya menarik investasi dan mendorong industrialisasi. Tanpa kepastian tersebut, dunia usaha akan menghindari industri atau sektor dengan rantai pasok yang panjang dan rumit, walaupun sektor ini menjanjikan nilai tambah yang tinggi; mengingat semakin panjang rantai pasok semakin tinggi risiko yang dihadapi. Sebaliknya, mereka akan memilih sektor dengan rantai pasok pendek, seperti komoditas primer termasuk CPO, batu bara, bijih tembaga, dan bijih nikel, kendatipun menghasilkan nilai tambah yang minim.

Dampaknya, peluang menciptakan lapangan kerja berkualitas menjadi semakin terbatas, dan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh komoditas primer. Dalam jangka panjang, hal ini akan menghambat transformasi ekonomi menjadi ekonomi berbasis manufaktur dan industri bernilai tambah tinggi, mimpi terhindar dari middle income trap pun akan semakin sulit terwujud.

Sejalan dengan perbaikan ekosistem, pemerintah perlu memikirkan berbagai insentif untuk mendukung kemudahan berusaha. Dalam konteks disrupsi rantai pasok global termasuk energi, pemerintah perlu memastikan kepastian pasok bagi ekonomi kita, sekaligus menjamin ketahanan energi jangka panjang. Disisi lain tata kelola perpajakan dan cukai juga perlu diperbaiki dan disederhanakan. Praktik tidak sehat dalam dua area tersebut perlu dihindari, pelanggar wajib disanksi tetapi mereka yang patuh harus dihargai.

“Ayah” Bagi Semua

Dalam pemilihan presiden 2024 lalu, Presiden Prabowo dipilih oleh 58,6% rakyat Indonesia. Beliau pun dilantik sebagai presiden dari 287 juta jiwa, artinya Presiden Prabowo bukan saja presiden bagi para buruh, tetapi juga bagi para petani, nelayan, guru, petugas kesehatan, aktivis masyarakat sipil, pelaku usaha dan komponen masyarakat lainnya.

Kepemimpinan nasional wajib menghadirkan kebijakan yang adil dan seimbang bagi seluruh kelompok masyarakat yang dipimpinnya. Sama dengan yang selalu Presiden tunjukkan dalam kesempatan Mayday, mereka yang bukan buruh pun mengharapkan perhatian, dukungan dan keberpihakan yang setara. Karena Presiden Prabowo adalah “ayah” bagi semua, termasuk bagi para pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia serta komitmen pemerintahannya dalam memperbaiki tata kelola saat menghadiri Gala Iftar Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin bisnis Amerika Serikat, Prabowo menyampaikan bahwa dunia kini semakin mengakui fondasi ekonomi Indonesia yang kuat dan stabil, hasil dari pengelolaan ekonomi yang disiplin selama bertahun-tahun.

“Kami tidak pernah gagal bayar dalam sejarah kami. Bahkan pemerintahan berikutnya selalu menghormati utang pemerintahan sebelumnya, meskipun mereka lawan politik,” ujarnya.

Prabowo menekankan bahwa tradisi menghormati kewajiban finansial merupakan bagian dari budaya tata kelola Indonesia.

Dia menyebut komitmen tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan internasional terhadap ekonomi nasional.

Kendati demikian, dia mengakui Indonesia selama ini cenderung berada di bawah radar karena fokus menyelesaikan berbagai persoalan domestik yang mendesak.

Fokus Atasi Kemiskinan dan Malnutrisi

Presiden Ke-8 RI itu menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi bangsa, termasuk kemiskinan, kelaparan, dan malnutrisi pada anak. Ia menegaskan tekad pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara langsung dan sistematis.

“Saya bertekad untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kita harus berani mengakui kelemahan dan mencari solusi terbaik,” katanya.

Dalam diskusi dengan eksekutif korporasi Amerika, Prabowo menekankan bahwa pemerintah menyadari kekuatan sekaligus kelemahan Indonesia. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi pemerintahan menjadi prioritas.

Dia menegaskan komitmen untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien, mewujudkan tata kelola yang baik, serta menyiapkan generasi pemimpin baru yang berpendidikan tinggi, terlatih, dan memiliki landasan kuat dalam administrasi serta manajemen modern.

“Kami bertekad untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Kami mencoba menciptakan generasi pemimpin baru yang berpendidikan tinggi, terlatih dengan baik, namun juga memiliki landasan kuat dalam administrasi yang baik, tata kelola yang baik, serta manajemen yang rasional, logis, dan pragmatis dalam memecahkan masalah,” pungkas Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan bertambahnya jumlah perusahaan yang izinnya dicabut oleh pemerintah, menyusul proses penegakan hukum yang masih terus berjalan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026), menanggapi pertanyaan terkait potensi penambahan perusahaan setelah pencabutan izin terhadap 28 perusahaan.

“Kalau pertanyaan bertambah lagi atau tidak, itu tergantung temuan di lapangannya,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada angka 28 perusahaan apabila dalam proses pengawasan dan investigasi selanjutnya masih ditemukan pelanggaran hukum.

Menurut Prasetyo, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah bersifat tegas dan konsisten, tanpa memandang sektor usaha maupun skala perusahaan.

“Kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum, apa pun bentuknya, ya kita ambil tindakan tegas,” katanya.

Prasetyo menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi, khususnya yang berbasis sumber daya alam, berjalan sesuai dengan aturan dan tidak merugikan negara maupun lingkungan.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan dan penindakan berdasarkan hasil temuan di lapangan, sekaligus memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.

“Jadi kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum, apapun bentuknya ya kita ambil tegas ya,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist sekaligus ASEAN Economist HSBC Pranjul Bhandari menilai defisit fiskal Indonesia yang mencapai 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025 belum perlu direspons secara berlebihan. Penilaian itu disampaikan meski angka tersebut mendekati batas psikologis 3 persen yang selama ini dijaga pemerintah.

“Jadi, meningkatnya perhatian investor terhadap fiskal Indonesia dipicu oleh realisasi defisit yang lebih tinggi dari rencana awal. Angka defisit fiskal 2025 tercatat sebesar 2,9 persen dari PDB,” ujar Pranjul dalam HSBC Indonesia Economy & Investment Outlook 2026 yang digelar secara daring, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan defisit tersebut mengalami kenaikan bertahap dari rencana awal pemerintah. Awalnya defisit dipatok di kisaran 2,5 persen, kemudian dinaikkan menjadi 2,7 persen, sebelum akhirnya mencapai 2,9 persen.

“Angka ini lebih tinggi dari rencana awal yang dimulai dari 2,5 persen, kemudian dinaikkan menjadi 2,7 persen, dan akhirnya berakhir di 2,9 persen,” katanya.

Menurut Pranjul, kenaikan defisit fiskal pada 2025 terutama dipicu pertumbuhan PDB nominal yang lemah, sehingga penerimaan pajak tidak optimal. Di sisi lain, belanja pemerintah justru meningkat seiring peluncuran berbagai program perlindungan sosial.

“Kombinasi penerimaan yang rendah dan belanja yang meningkat inilah yang mendorong defisit fiskal naik,” ujarnya.

Meski demikian, Pranjul menilai kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan risiko struktural jangka panjang. Ia memperkirakan situasi fiskal pada 2026 berpeluang membaik seiring perbaikan pertumbuhan PDB nominal. “Tahun 2026, situasinya bisa berbeda,” katanya.

Terkait program perlindungan sosial, termasuk program makan gratis, Pranjul menilai implementasi di lapangan biasanya tidak secepat dan sebesar target awal yang diumumkan pemerintah.

“Dalam praktiknya, implementasi sering berjalan lebih lambat dan cakupannya menjadi lebih terbatas,” ujarnya.

Karena itu, menurut dia, masih terlalu dini untuk menyimpulkan defisit fiskal Indonesia akan menembus batas 3 persen pada 2026. Pranjul menegaskan pemerintah hingga kini tetap menyampaikan komitmen menjaga defisit fiskal.

“Saya juga mengikuti pernyataan Menteri Keuangan, dan sejauh ini pemerintah masih berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3 persen,” katanya.

“Untuk saat ini, saya akan berpegang pada komitmen tersebut,” ujar Pranjul.

Peringatan Universal Health Coverage (UHC) Day 2025 setiap 12 Desember menjadi momentum bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berkelanjutan dan semakin mudah diakses masyarakat.

Komitmen ini disampaikan melalui Diskusi Publik bertema 'Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita' yang digelar pada Jumat (12/12). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran menteri, organisasi profesi, dan para pemerhati jaminan kesehatan sebagai ruang refleksi atas perjalanan JKN yang kini menjangkau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa Program JKN merupakan ambisi besar negara untuk menghadirkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Ia mengapresiasi capaian JKN yang telah meningkatkan akses layanan kesehatan secara signifikan.

"Kita harus bangga dengan capaian JKN ini, tetapi kita juga harus jujur bahwa tantangannya semakin kompleks, terutama terkait keberlanjutan finansial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12).

Ia menilai inflasi alat kesehatan dan peningkatan kasus penyakit berbiaya tinggi menjadi faktor tekanan terbesar dalam pendanaan JKN. Oleh karena itu, pemerintah mendorong efisiensi penyelenggaraan JKN tanpa menurunkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan.

Pratikno menekankan, penguatan upaya pencegahan penyakit tidak menular dan reformasi sistem JKN perlu menjadi perhatian utama. Upaya promotif dan preventif diharapkan semakin diperkuat karena penyakit tidak menular masih menjadi penyumbang terbesar beban pembiayaan kesehatan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa UHC merupakan investasi penting bagi masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menilai kesehatan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi fondasi pembangunan yang menentukan daya saing bangsa.

"UHC adalah ikhtiar agar masyarakat dapat hidup sehat, berdaya, dan produktif. Capaian UHC bukan berarti Indonesia bebas tantangan, justru setelah cakupan tercapai, tantangan baru muncul pada aspek keaktifan peserta, pemerataan akses di wilayah terpencil, serta peningkatan literasi kesehatan di tingkat keluarga," tegas dia.

Ia menambahkan bahwa keberadaan Program JKN telah membantu jutaan keluarga dan komitmen ini harus dijaga agar tidak ada masyarakat yang kehilangan perlindungan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa UHC menurut World Health Organization (WHO) adalah kondisi ketika setiap orang dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa menghadapi kesulitan keuangan.

"Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi dan kebijakan kesehatan, sementara BPJS Kesehatan menjadi pelaksana pembiayaan layanan kuratif atau Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)," ucapnya.

Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara layanan kuratif dan promotif-preventif agar beban pembiayaan kesehatan tetap terkendali. Program seperti Skrining Riwayat Kesehatan dan Cek Kesehatan Gratis akan terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pencegahan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan mendukung penguatan upaya promotif dan preventif melalui pengenalan Gerakan 3-3-5, yaitu kombinasi jalan santai dan jalan cepat selama total tiga puluh menit untuk menurunkan risiko hipertensi dan diabetes.

"BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan berbagai inovasi, seperti layanan BPJS Keliling yang menjangkau layanan hingga ke daerah pelosok. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memiliki beragam kanal layanan non tatap muka, yakni Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165," papar dia.

Dia menambahkan, dengan jumlah peserta yang telah mencapai 284,11 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, BPJS Kesehatan juga memperluas jejaring rumah sakit termasuk kerja sama dengan rumah sakit bergerak untuk mempermudah akses layanan.

Mantan Ketua Panitia Khusus UU BPJS, Ahmad Nizar Shihab, menyampaikan bahwa Program JKN membawa perubahan besar dalam ekosistem kesehatan nasional karena memperkuat solidaritas sosial. Ia menilai sistem jaminan kesehatan bukan hanya memastikan akses layanan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama.

"Program JKN ini bukan sekadar penjaminan kesehatan, tetapi sebuah peradaban baru dalam cara kita saling menolong. Budaya gotong royong yang menjadi prinsip Program JKN ikut memperkuat struktur sosial, ketika masyarakat memahami bahwa iuran mereka membantu orang lain yang sedang sakit, di situlah nilai gotong royong menemukan bentuk paling nyata," tuturnya.

Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan bahwa keberhasilan UHC tidak terlepas dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 oleh seluruh kementerian dan lembaga.

Ia menekankan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dijamin negara sehingga seluruh kebijakan dan implementasi JKN harus memastikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Pakar Ekonomi Kesehatan, Hasbullah Thabrany, turut menegaskan bahwa UHC merupakan amanat konstitusi yang secara jelas tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945. Ia menyatakan bahwa negara berkewajiban memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan berkeadilan.

Menurutnya, pencapaian UHC bukan hanya indikator keberhasilan sistem kesehatan, tetapi bentuk nyata dari pemenuhan hak warga negara atas pelayanan kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.

"[PLTU] Cirebon itu salah satu yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.

"Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan]," tambahnya.

Institute for Essential Services and Reform (IESR) menyebutkan pembatalan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan memperlambat transisi energi menuju dekarbonisasi di sektor kelistrikan. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan Presiden Prabowo yang ingin meninggalkan energi fosil sepuluh tahun dari sekarang, sebagaimana disampaikan pada pidato kenegaraan di DPR pada 15 Agustus 2025.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai keengganan pemerintah dan PLN untuk mewujudkan pensiun dini PLTU batu bara menunjukkan kemunduran komitmen transisi energi.

Kekhawatiran terhadap biaya pensiun dini yang dianggap tinggi hanya dari aspek biaya kompensasi kontrak dinilai tidak mempertimbangkan manfaat ekonomi yang lebih besar, terutama dari penurunan biaya polusi dan kesehatan publik. Selain itu, biaya yang tinggi tersebut muncul karena kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri, yang hingga kini enggan dikoreksi.

Kajian yang dilakukan IESR menunjukkan bahwa pensiun dini PLTU sebelum 2050 justru memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang dibandingkan membiarkan PLTU beroperasi hingga usia pensiun alami.

“Secara umum, biaya pensiun dini PLTU menjadi mahal karena struktur Purchase Power Agreement PLTU, di mana terdapat klausul take or pay yang membuat PLN harus membayar listrik pada tingkat kapasitas dan tinggi dan kontrak PPA selama 30 tahun, tiga kali dari waktu normal pengembalian investasi,” kata CEO IESR Fabby Tumiwa dalam siaran pers, dikutip Jumat (5/12/2025).

Selain itu, kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk batu bara sejatinya hanya mentransfer risiko harga bahan bakar global ke PLN dan negara, sehingga membuat biaya PLTU terlihat lebih murah.

“Kebijakan ini juga membuat pembangkit energi terbarukan tidak dapat berkompetisi secara adil,” tambah Fabby .

Fabby juga menambahkan bahwa listrik dari PLTU sejatinya tidak murah karena ada eksternalitas yang tidak pernah dihitung, yaitu dampak kesehatan dan biaya akibat polusi udara yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah dalam bentuk kenaikan beban BPJS.

Kajian IESR juga menemukan bahwa pensiun dini PLTU justru menguntungkan. Ditinjau dari penghematan subsidi, penurunan risiko dan biaya kesehatan, manfaatnya justru 2 hingga 4 kali lebih besar dibandingkan biaya pensiun dini itu sendiri.

Studi IESR pada 2022 memperkirakan biaya pensiun dini PLTU di sistem PLN yang sesuai dengan target Persetujuan Paris, yaitu 9,2 gigawatt (GW) pada 2030 memerlukan biaya mencapai US$4,6 miliar atau sekitar Rp73,6 triliun.

Kebutuhan dana untuk pensiun dini PLTU ini akan meningkat menjadi US$27,5 miliar atau sekitar Rp440 triliun hingga 2045. Namun, potensi penghematan yang diperoleh jauh lebih besar. Subsidi listrik batu bara yang dapat dihindari diperkirakan mencapai US$34,8 miliar (Rp556 triliun), sementara penghematan biaya kesehatan publik mencapai US$61,3 miliar (Rp980 triliun) pada periode yang sama.

Selain itu, kebutuhan investasi energi terbarukan, jaringan listrik dan penyimpan energi untuk menggantikan energi dari pengakhiran operasi PLTU dan memenuhi penambahan permintaan tenaga listrik baru sekitar US$1,2–1,3 triliun hingga 2050.

“Namun yang perlu dicatat bahwa biaya tersebut sesungguhnya merupakan investasi kelistrikan, tidak dinikmati oleh pemilik aset dan aset seluruh infrastruktur tersebut akan menjadi aset PLN dan negara di masa depan,” tulis IESR.

IESR menilai keputusan pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan menjadi pionir bagi percepatan penghentian PLTU lainnya di Indonesia dengan menggunakan skema ETM atau blended finance, dan memperkuat transisi energi hijau di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melanjutkan peninjauan ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana di Sumatra Barat.

Saat menyapa warga di Padang Pariaman, Senin (1/12/2025), dia menyampaikan belasungkawa sekaligus komitmen kuat pemerintah untuk mendampingi masyarakat hingga masa pemulihan tuntas.

“Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan saya berdoa bapak-bapak ibu-ibu tegar percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” ujar Prabowo

Prabowo menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya untuk rakyat, terutama pada masa-masa sulit seperti saat ini.

Dia menekankan bahwa seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk memastikan kekayaan negara dikelola demi kepentingan masyarakat luas.

“Pemerintah RI adalah milik rakyat kita kerja untuk rakyat kita berbakti untuk rakyat kita akan mengelola kekayaan negara supaya bisa membantu rakyat,” ujarnya.

Di hadapan warga, Prabowo juga mengajak masyarakat untuk tetap kuat dan saling mendukung dalam menghadapi situasi pascabencana. Solidaritas, menurutnya, menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan warga.

“Untuk itu, marilah kita saling membantu sama-sama menghadapi masa susah,” katanya.

Pemerintah memastikan bantuan, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan layanan dasar terus dipercepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Menutup kunjungannya, Presiden kembali menegaskan fokus pemerintah dalam memperkuat tata kelola negara dan memastikan anggaran benar-benar kembali kepada rakyat.

Dia menyinggung keseriusannya membersihkan praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

“Baik saya akhiri saya pamit, yang penting saya harus mengelola di pusat supaya kekayaan negara bener-bener untuk rakyat, supaya tidak ada kebocoran tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling semua itu?” kata Prabowo disambut riuh warga.

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam transisi energi bersih dapat menjadi tumpuan bagi perusahaan yang memiliki proyek energi hijau ke depan.

Research Analyst MNC Sekuritas Christian Sitorus menjabarkan bentuk komitmen pemerintah dalam pembangunan energi bersih selain melalui RUPTL 2025-2034 juga tertuang dalam Green Taxonomy 2.0 atau Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI versi 2).

Christian menilai kedua hal tersebut dapat mendukung bankability serta menurunkan biaya modal untuk proyek energi bersih yang selama ini menjadi momok utama. Apalagi, komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dijalin pemerintah dengan negara-negara maju senilai US$21,4 miliar juga dinilai dapat mendukung dari sisi pendanaan.

Dengan semua katalis positif yang menyertai ini, dia mencatat partisipasi independent power plan (produsen listrik independen) dalam pembangunan pembangkit listrik energi bersih semakin meningkat, sejalan dengan komitmen pemerintah.

"Kami mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor energi terbarukan, ditopang oleh pipeline proyek yang meningkat dan minat investor yang semakin besar terhadap aset hijau. Sektor ini diproyeksikan mencatat pertumbuhan laba yang solid, didorong oleh estimasi investasi kumulatif sekitar US$30 miliar dan komitmen US$21,4 miliar dari JETP," tulisnya dalam riset, dikutip Kamis (27/11/2025).

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Juan Harahap memproyeksi pertumbuhan laba bersih PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), misalnya, dalam jangka panjang akan sejalan dengan ekspansi sektor energi bersih yang perusahaan canangkan.

Samuel Sekuritas memproyeksi compound annual growth rate (CAGR) laba bersih TOBA 6,6% dalam 2026-2030, ditopang oleh kenaikan kapasitas terbarukan menjadi 598 MW dan ekspansi bisnis limbah.

"Pada 2030 diproyeksikan kontribusi pendapatan TOBA 38% berasal dari limbah, 37% electric vehicle (EV) dan 10% dari energi baru terbarukan," ujar Juan.

Estimasi lesatan laba juga diprediksi terjadi pada PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dalam jangka panjang. Analis Sucor Sekuritas Andreas Yordan menghitung CAGR laba BREN sebesar 28% dalam rentang 2025-2033, atau mencapai US$810 juta pada 2033.

Sementara itu, CAGR pendapatan BREN ditaksir mencapai 22% dalam 2025-2033, sejalan dengan peluang ekspor listrik ke Singapura. Andreas melihat portofolio BREN saat ini, PLTP Suoh Sekincau menempati lokasi yang strategis bila program ekspor listrik ke Singapura berjalan. Bahkan, perseroan berpeluang mendapatkan harga listrik premium, lebih mahal dari harga beli PLN.

"Total tarif efektif dapat mencapai US$0,36 per kWh, hampir 4 kali dari tarif domestik Indonesia. Bahkan, dengan asumsi konservatif US$0,20 per kWh, IRR dapat melonjak dari 12% menjadi 45%, menandakan potensi keuntungan jangka panjang yang besar," tulis Andreas.

Sedangkan bagi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), analis Maybank Sekuritas Etta Rusdiana Putra dan Hasan Barakwan memprediksi pendapatan PGEO menanjak menjadi US$457 juta pada 2027 dengan laba bersih sebesar US$169 juta.

Proyeksi tersebut sejalan dengan katalis positif yang menyertai arah bisnis panas bumi ke depan, yaitu adanya kenaikan permintaan energi bersih, potensi dibukanya izin ekspor listrik, dan ekspansi kapasitas pembangkit yang mendorong peningkatan pendapatan dan profitabilitas perseroan.

Sedangkan dari sisi risiko penghambat, yaitu eksposur penuh ke pasar Indonesia sehingga regulasi dan kondisi makroekonomi dapat menekan pertumbuhan.

"PLN sebagai satu-satunya pembeli, delay proyek bisa mempengaruhi kinerja. Selain itu ada tantangan biaya pendanaan, di mana suku bunga tinggi akan menekan karena ekspansi didominasi oleh pembiayaan proyek," tulis riset tersebut.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk lebih selektif dalam menarik investor asing menanamkan modalnya di dalam negeri. Bahkan, ia mengaku bukan tipikal bendahara negara yang akan memohon-mohon kepada investor asing untuk berinvestasi membangun usaha di Indonesia.

Purbaya menganggap investor asing bukanlah faktor yang akan menentukan pembangunan perekonomian suatu negara, melainkan sebatas pihak yang hanya ingin menikmati kue ekonomi dari hasil pembangunan anak bangsa.

"Saya ngundang investor asing enggak? ya ngundang, tapi saya enggak akan memohon-mohon, kenapa? Saya termasuk yang percaya bahwa asing enggak akan membangun negara kita, mereka masuk ke sini hanya untuk memanfaatkan kue pertumbuhan ekonomi," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Oleh sebab itu, dalam kebijakannya ke depan, yang menjadi fokus ialah mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri lebih cepat, hingga akhirnya para investor berebut untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

"Jadi kalau mau ngundang investor asing ke sini ya kita ciptakan kue nya itu, mereka pasti masuk, saya manfaatkan untuk mendorong ekonomi kita ke pertumbuhan yang lebih cepat lagi," tegasnya.

Purbaya, memastikan, pemerintah juga saat ini tidak akan membiarkan investor asing sembarangan masuk ke Indonesia. Pemerintah akan lebih selektif melihat investasi dengan mengukur seberapa besar efek lanjutannya dalam memacu ekonomi masyarakat bisa tumbuh lebih cepat.

"Pasti akan saya cari yang ada spill over teknologi nya. Kalau tukang jahit baju aja enggak usah diundang ke sini, sudah banyak di sini. Yang kita punya enggak usah dibuka, tapi yang kita enggak punya kita buka, itu strategi kita ke depan," papar Purbaya.

Ia pun mengklaim, memiliki banyak instrumen yang bisa digunakan untuk menyaring investasi yang masuk ke Indonesia lebih berkualitas ke depannya.

"Kementerian Keuangan katanya bukan urusannya itu, tapi saya punya instrumen pajak instrumen tarif, kita kerjain dari situ kalau mereka ngotot. Ini menterinya agak aneh nih, biar aja ya," kata Purbaya.

Sebagaimana diketahui, besaran penyertaan modal asing (PMA) dalam keseluruhan realisasi investasi di Indonesia bukan menjadi yang dominan selama ini.

Hingga akhir Kuartal III-2025, nilai PMA atau foreign direct investment (FDI) hanya Rp 644,6 triliun atau setara 44,9% dari total realisasi investasi Rp 1.434,3 triliun. Mayoritas masih berasal dari penyertaan modal dalam negeri (PMDN) yang senilai Rp 789,7 triliun atau porsinya setara 55,1%.