Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengharmonisasikan sekitar 1.060 kode klasifikasi barang atau Harmonized System Code (Kode HS) untuk memperkuat pengawasan produk wajib halal yang masuk dan beredar di Indonesia.

Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan harmonisasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari kesiapan penerapan kebijakan wajib halal pada Oktober 2026.

“Sampai saat ini kami telah mengidentifikasi 1.060 item yang kita harmonisasikan dalam rangka pengecekan (halal) itu dan akan bertambah terus,” kata Haikal di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Kode HS merupakan kode klasifikasi barang yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis produk dalam kegiatan perdagangan dan kepabeanan internasional.

Melalui harmonisasi Kode HS, BPJPH menyelaraskan daftar kode barang dengan kategori produk yang wajib bersertifikat halal sehingga pengawasan terhadap produk impor dapat dilakukan lebih mudah, terintegrasi, dan tepat sasaran sejak pengiriman dan di pintu masuk negara.

Menurut dia, harmonisasi Kode HS diperlukan untuk memastikan produk yang masuk ke Indonesia dapat teridentifikasi secara lebih jelas dalam proses pengawasan halal.

Ia mengatakan pengawasan tersebut berlaku terhadap produk dari seluruh negara, baik melalui pemeriksaan di negara asal maupun saat produk masuk ke Indonesia.

“Dan itu berlaku untuk semua negara. Akan kita inspeksi di negara asalnya, juga masuknya di sini juga,” ujar dia.

Haikal menjelaskan pengawasan produk wajib halal merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ia mengatakan produk yang masuk, diperdagangkan, dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Sementara itu, produk yang dikategorikan nonhalal tetap dapat beredar sepanjang mencantumkan keterangan nonhalal sesuai ketentuan.

“Jadi bukan dilarang, cuma dilabeli, sehingga kita punya pilihan mana halal mana non-halal,” ujar dia.

Kebijakan wajib sertifikasi halal akan diperluas mulai Oktober 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Perluasan tersebut mencakup sejumlah produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk makanan, minuman, bahan baku, hasil sembelihan, serta berbagai barang gunaan tertentu.

BPJPH menyatakan telah mempercepat penerbitan hingga 10 ribu sertifikat halal per hari pada awal Mei 2026 bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan data badan pada 1 Mei 2026, terdapat sekitar 3 juta pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia.

Haikal mengatakan BPJPH terus memperkuat kerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi terkait untuk memperluas implementasi jaminan produk halal nasional.

Ia menyebut BPJPH telah bekerja sama dengan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kepolisian RI, dan lembaga lain yang terkait dengan penguatan ekosistem sertifikasi halal.

Pada Selasa, BPJPH menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk memperkuat pengawasan produk impor melalui pertukaran data, pengawasan bersama, dan koordinasi penegakan hukum di pintu masuk negara.

“Ini salah satu bagian daripada perjalanan panjang (penegakan aturan sertifikasi) halal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai amanat undang-undang yang sering diucapkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto,” kata Haikal.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) tengah menghadapi tekanan akibat maraknya impor baja murah yang masuk ke pasar domestik melalui berbagai modus.

Praktik tersebut tidak hanya menekan kinerja industri dalam negeri, tetapi juga berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan dan keselamatan konsumen.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengungkapkan, salah satu modus yang paling banyak ditemukan adalah pengalihan kode Harmonized System (HS) atau circumvention untuk menghindari bea masuk.

“Sejumlah modus masih banyak digunakan importir dalam memasukkan produk besi dan baja, terutama melalui pengalihan kode HS dan masuknya produk non-SNI,” kata Harry kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Pengalihan kode HS umumnya dilakukan dengan mengubah klasifikasi baja karbon menjadi baja paduan. Caranya dengan menambahkan unsur paduan dalam jumlah sangat kecil, seperti 0,0008% boron atau 0,3% kromium, agar produk tersebut terklasifikasi sebagai baja paduan dan terbebas dari bea masuk yang lebih tinggi.

“Padahal, produk tersebut digunakan untuk fungsi yang sama dengan baja karbon,” imbuhnya.

Menurut dia, praktik ini memicu lonjakan impor baja paduan, menekan tingkat utilisasi pabrik dalam negeri, serta mengurangi penerimaan negara, terlebih sebagian negara pemasok juga memberikan rebate ekspor yang membuat harga impor semakin murah.

Selain circumvention, IISIA juga masih menemukan peredaran produk baja impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya pada baja lapis seperti BjLS. Hasil pengujian menunjukkan ketebalan base metal hanya 0,16–0,18 milimeter, sementara SNI mensyaratkan ketebalan minimal 0,20 milimeter.

“Produk semacam ini membahayakan keselamatan konsumen dan merugikan produsen lokal yang patuh standar,” ujar Harry.

Dia pun menilai, pasar domestik menjadi terdistorsi karena dibanjiri barang murah dengan kualitas rendah yang menyingkirkan produk dalam negeri.

Modus lain yang dinilai kian marak adalah pemanfaatan pos tarif HS 7308 (struktur dan komponen struktur baja) serta HS 9406 (prefabricated buildings). Melalui klasifikasi tersebut, komponen baja dimasukkan secara borongan dalam bentuk paket proyek atau unit bangunan jadi.

Dengan dikategorikan sebagai barang struktural atau bangunan prefabrikasi, komponen baja bernilai besar berpotensi menghindari bea masuk yang lebih tinggi sekaligus luput dari pengawasan teknis SNI. Pola ini dinilai menggerus pangsa pasar industri domestik, terutama di segmen konstruksi dan fabrikasi.

Menghadapi kondisi tersebut, IISIA mendorong optimalisasi instrumen tariff barrier melalui mekanisme trade remedies seperti antidumping, antisubsidi, dan safeguard.

“Instrumen ini perlu diterapkan secara lebih cepat dan responsif agar industri nasional tidak menanggung kerugian berkepanjangan akibat lonjakan impor yang tidak wajar,” tuturnya.

Di sisi lain, penguatan non-tariff barrier juga dinilai krusial, khususnya melalui optimalisasi penerapan SNI wajib bagi produk besi dan baja impor. IISIA menegaskan, hanya produk yang memenuhi standar mutu dan keselamatan yang seharusnya diizinkan masuk ke pasar domestik.

Lebih lanjut, IISIA berpandangan bahwa produk besi dan baja yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri seharusnya tidak lagi diimpor. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mencegah banjir impor, menjaga keseimbangan pasar domestik, serta melindungi keberlangsungan dan daya saing industri baja nasional.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza mengungkapkan 55% konsumsi baja nasional masih dipenuhi dari produk impor. Mayoritas impor itu berasal dari China.

Faisol menuturkan, gap antara konsumsi baja dengan produksi nasional sangat besar. Padahal, jumlah perusahaan yang terdaftar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 24 (logam dasar) mencapai 562 perusahaan.

Sementara itu, perusahaan yang terdaftar dengan KBLI 25 (barang logam, bukan mesin dan peralatannya) mencapai 1.592 perusahaan.

"Gap ini diisi oleh produk impor sekitar 55% kebutuhan nasional dan mayoritas dari China," ungkap Faisol.

Adapun, konsumsi baja nasional pada 2024 berada di kisaran 18 juta ton. Dia pun menyebut fakta itu kian menambah beban industri baja nasional. Apalagi, rata-rata utilisasi kapasitas produksi baja nasional hanya berada di level 52,7%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam perizinan berusaha di bidang impor. Salah satu temuan yang signifikan adalah potensi kebocoran impor besi, baja dan turunannya yang mencapai Rp894,94 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK penerbitan PI komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tidak berdasar pada Pertimbangan Teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

BPK menemukan adanya jumlah kode HS pada dokumen PI lebih banyak dari jumlah kode HS pada Pertek, sehingga alokasi impor pada dokumen PI lebih besar dari alokasi impor sesuai Pertek.

"Akibatnya, terdapat realisasi impor yang tidak didukung Pertek sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar," bunyi temuan BPK yang dikutip Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk memberikan pembinaan kepada Tim Pemroses dan untuk selanjutnya lebih cermat dalam memeriksa dokumen persyaratan dan alokasi impor berdasarkan Pertek.

Selain temuan tersebut, beberapa masalah signifikan yang ditemukan adalah kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI), hingga banyaknya pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan namun tidak disanksi.

Adapun perizinan berusaha di bidang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor beserta aturan perubahannya. Kemendag merupakan instansi yang menerbitkan dokumen perizinan impor.

Akan tetapi, kegiatan perizinannya dari hulu ke hilir melibatkan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang melibatkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setelah pengajuan di SINSW, Kemendag akan memproses lebih lanjut pengajuan izin impor itu dan menerbitkan perizinannya melalui Sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan (Inatrade).

Pada hasil pemeriksaan BPK selama 2023 sampai dengan semester I/2024, terdapat beberapa masalah signifikan. Pertama, kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI) sebab perhitungan past performance pada proses persetujuan PI yang tidak akurat. BPK merekomendasikan Kemendag untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem Inatrade.

Sebagai informasi, past performance merujuk pada kemampuan importir dalam merealisasikan alokasi PI yang telah diterbitkan untuk pos tarif/kode harmonized system (HS) tertentu. Proses tersebut dilakukan secara manual karena Inatrade belum dapat digunakan untuk menghitung alokasi impor secara otomatis

"Akibatnya terdapat realisasi impor yang melebihi alokasi impor yang seharusnya sebesar 47.418 number of pair (NPR) dan 371.103 piece (PCE)."

Selain itu, BPK juga mencatat pengendalian atas kewajiban pelaporan realisasi impor bagi importir dengan syarat hanya laporan surveyor (LS) belum memadai. Importir barang tertentu dengan syarat hanya LS wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara elektronik melalui SINSW.

"Namun, data yang dilaporkan SINSW tersebut belum dapat ditampilkan pada sistem Inatrade. Akibatnya, importir yang belum memenuhi kewajiban pelaporan realisasi impor belum dapat dikenakan sanksi," bunyi hasil pemeriksaan BPK itu.

Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk berkoordinasi dengan LNSW untuk menghubungkan menu pelaporan realisasi LS secara host to host dari SINSW ke sistem Inatrade, serta membuat sistem pengenaan sanksi secara otomatis.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal menginvestigasi dugaan praktik penggelapan ekspor-impor di tengah sorotan publik ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebagaimana diketahui, Bea Cukai menjadi otoritas yang menangani jalur masuk dan keluar barang.

Usai ramai wacana pembekuan Bea Cukai, Purbaya mengakui salah satu unit Kemenkeu yang dibawahinya itu kerap dirundung masalah dan tuduhan oleh masyarakat.

Beberapa tuduhan itu meliputi praktik pelaporan nilai barang secara tidak sesuai atau underinvoicing, maupun masuknya barang-barang impor ilegal ke Tanah Air.

"Orang kan nuduh katanya bea cukai main segala macam. Saya enggak tahu ya," terangnya kepada wartawan usai rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Di sisi lain, Purbaya menyebut pihaknya juga sudah menginvestigasi ihwal adanya perbedaan antara data volume barang yang diekspor Indonesia ke negara lain, dengan yang diterima atau diimpor oleh negara tersebut.

Salah satu contohnya, yakni data volume ekspor dari Indonesia ke China serta yang diterima atau diimpor oleh China.

Padahal, sebagaimana diketahui, data perdagangan barang antarnegara untuk satu komoditas tertentu sudah ditentukan berdasarkan kode HS yang sama dan berlaku di seluruh negara.

"Total ekspornya enggak sama dengan total impornya gitu. Dari China ke Indonesia atau dari Indonesia ke China, tetapi ada jalan yang sebagian dari China tuh ke Singapura, baru Singapura ke Indonesia," ungkapnya.

Purbaya menjelaskan seharusnya tidak banyak perbedaan pada data ekspor impor suatu komoditas dengan kode HS yang sama, antar dua negara.

Oleh sebab itu, dia akan mendalami hal tersebut apabila ada dugaan praktik penggelapan ekspor impor.

"Jadi bedanya enggak banyak. Hanya beda CIF [cost insurance and freight] dan FOB [free on board] aja. Jadi antara ekspor sampe impor aja pengitungannya. Kelihatannya itu yang terjadi dan akan kami investigasi. Untuk semua jenis ekspor, apakah seperti itu? Atau apakah ada penggelapan? Ini masih kami kerjakan manual. Enggak lama lagi kami akan kerjakan pakai AI. Jadi akan lebih cepat," terangnya.