Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) memandang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kebocoran impor besi dan baja sebagai sinyal perlunya penguatan tata kelola perizinan impor melalui implementasi neraca komoditas.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan neraca komoditas baja dapat menjadi pemetaan supply-demand secara akurat, ringkas dan transparan untuk instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola industri baja nasional termasuk perizinan impor.

"Neraca ini tidak hanya berfungsi sebagai alat statistik, tetapi juga sebagai basis pengambilan kebijakan yang objektif dalam penetapan kebutuhan impor, pengendalian pasokan, serta perencanaan kapasitas produksi domestik," kata Harry kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Menurut dia, dengan penerapan neraca komoditas baja maka kebijakan impor akan memungkinkan diarahkan secara lebih selektif, khususnya untuk produk yang benar-benar belum dapat dipenuhi oleh industri nasional. Hal ini memberikan ruang tumbuh bagi produsen dalam negeri.

"Dengan pemetaan ini, ruang substitusi impor dapat segera dioptimalkan sehingga utilisasi industri nasional meningkat dan kontribusi sektor baja terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK penerbitan PI komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tidak berdasar pada Pertimbangan Teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam perizinan berusaha di bidang impor. Salah satu temuan yang signifikan adalah potensi kebocoran impor besi, baja dan turunannya yang mencapai Rp894,94 miliar.

Lembaga tersebut menemukan adanya jumlah kode HS pada dokumen PI lebih banyak dari jumlah kode HS pada Pertek, sehingga alokasi impor pada dokumen PI lebih besar dari alokasi impor sesuai Pertek.

"Akibatnya, terdapat realisasi impor yang tidak didukung Pertek sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar," bunyi temuan BPK yang dikutip Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Di sisi lain, Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata mengatakan pihaknya menghormati temuan BPK tersebut atas pengawasan ketat untuk memperkuat tata kelola perizinan impor khususnya pada sektor industri konstruksi baja.

"Bagi ISSC, yang utama adalah memastikan seluruh proses, termasuk pertimbangan teknis, berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan industri dalam negeri," jelas Budi, dihubungi terpisah.

Apalagi, saat industri besi dan baja nasional tengah tertekan oleh banjir impor. Artinya, setiap deviasi prosedur tentu perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan dampak negatif untuk seluruh industri rantai pasok konstruksi baja dalam negeri.

"Kami percaya kementerian teknis terkait dapat bersinergi kedepannya untuk menjaga tata kelola industri dalam negeri menjadi lebih baik," tuturnya.

Untuk itu, pengusaha baja konstruksi mendorong pemerintah dalam upaya penataan regulasi yang melindungi sekaligus memperkuat daya saing industri konstruksi baja dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam perizinan berusaha di bidang impor. Salah satu temuan yang signifikan adalah potensi kebocoran impor besi, baja dan turunannya yang mencapai Rp894,94 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK penerbitan PI komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tidak berdasar pada Pertimbangan Teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

BPK menemukan adanya jumlah kode HS pada dokumen PI lebih banyak dari jumlah kode HS pada Pertek, sehingga alokasi impor pada dokumen PI lebih besar dari alokasi impor sesuai Pertek.

"Akibatnya, terdapat realisasi impor yang tidak didukung Pertek sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar," bunyi temuan BPK yang dikutip Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk memberikan pembinaan kepada Tim Pemroses dan untuk selanjutnya lebih cermat dalam memeriksa dokumen persyaratan dan alokasi impor berdasarkan Pertek.

Selain temuan tersebut, beberapa masalah signifikan yang ditemukan adalah kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI), hingga banyaknya pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan namun tidak disanksi.

Adapun perizinan berusaha di bidang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor beserta aturan perubahannya. Kemendag merupakan instansi yang menerbitkan dokumen perizinan impor.

Akan tetapi, kegiatan perizinannya dari hulu ke hilir melibatkan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang melibatkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setelah pengajuan di SINSW, Kemendag akan memproses lebih lanjut pengajuan izin impor itu dan menerbitkan perizinannya melalui Sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan (Inatrade).

Pada hasil pemeriksaan BPK selama 2023 sampai dengan semester I/2024, terdapat beberapa masalah signifikan. Pertama, kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI) sebab perhitungan past performance pada proses persetujuan PI yang tidak akurat. BPK merekomendasikan Kemendag untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem Inatrade.

Sebagai informasi, past performance merujuk pada kemampuan importir dalam merealisasikan alokasi PI yang telah diterbitkan untuk pos tarif/kode harmonized system (HS) tertentu. Proses tersebut dilakukan secara manual karena Inatrade belum dapat digunakan untuk menghitung alokasi impor secara otomatis

"Akibatnya terdapat realisasi impor yang melebihi alokasi impor yang seharusnya sebesar 47.418 number of pair (NPR) dan 371.103 piece (PCE)."

Selain itu, BPK juga mencatat pengendalian atas kewajiban pelaporan realisasi impor bagi importir dengan syarat hanya laporan surveyor (LS) belum memadai. Importir barang tertentu dengan syarat hanya LS wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara elektronik melalui SINSW.

"Namun, data yang dilaporkan SINSW tersebut belum dapat ditampilkan pada sistem Inatrade. Akibatnya, importir yang belum memenuhi kewajiban pelaporan realisasi impor belum dapat dikenakan sanksi," bunyi hasil pemeriksaan BPK itu.

Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk berkoordinasi dengan LNSW untuk menghubungkan menu pelaporan realisasi LS secara host to host dari SINSW ke sistem Inatrade, serta membuat sistem pengenaan sanksi secara otomatis.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin menyiapkan Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan menjadi pusat intelijen berbasis teknologi informasi (IT) dalam pengawasan aktivitas ekspor dan impor.

Ditemui wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Purbaya mengungkapkan dirinya baru saja memantau kesiapan sistem yang dikembangkan LNSW.

Mulanya ia mengira sistem tersebut sudah siap dari hulu ke hilir. Namun ternyata, katanya, sistem masih membutuhkan perbaikan.

“Saya lihat ujung ke ujung, langsung saya bandingkan. Ternyata belum terlalu lengkap. Riilnya belum dihubungkan ke LNSW,” ujar Purbaya dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).

Purbaya berencana memperbaiki sistem IT LNSW agar dapat berfungsi sebagai pusat intelijen bagi Kemenkeu. Melalui sistem ini, Kemenkeu dapat memantau barang yang keluar dan masuk pada jalur kepabeanan dan cukai secara terintegrasi.

“Sekarang belum sampai sana. Nanti saya akan lihat memperbaikinya di mana. Kan sistemnya tinggal diintegrasikan saja. Ada Bea Cukai dan yang lain, nanti kami integrasikan,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya integrasi sistem untuk mencegah kebocoran dalam aktivitas ekspor dan impor, termasuk praktik underinvoicing yang kerap menjadi perhatian dalam rapat koordinasi pemerintah.

“Sehingga kebocoran seperti underinvoicing yang disebutkan pada beberapa rapat kemarin itu bisa kami atasi dengan cepat,” tuturnya.

LNSW merupakan unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan pengelolaan Indonesia National Single Window (INSW) dan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

Melalui INSW dan SINSW, LNSW menangani dokumen kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, kepelabuhanan atau kebandarudaraan, serta dokumen logistik nasional secara elektronik. Keberadaan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing nasional, kinerja logistik, iklim investasi, serta kemudahan berusaha di Indonesia.