JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah tengah membahas RUU Kewarganegaraan bersama DPR. Ia berharap, hal tersebut bisa selesai tahun ini.

Hal itu Supratman sampaikan merespons perihal polemik passport gate pemain diaspora yang bermain di Belanda. "Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan saat ini lagi kita persiapkan, dibahas di DPR. Pemerintah sedang menyusun, menyelesaikan finalisasinya," kata Supratman yang dikutip Minggu (19/4/2026).

Dia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut akan mendengarkan aspirasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Mudah-mudahan tahun ini selesai, sehingga polemik-polemik yang terjadi itu tidak akan muncul lagi," ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah terus mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan agar Merah Putih berkibar di kontes kejuaraan dunia. "Yang jelas, bagi Presiden, tugas kami semua, tentu di bidang masing-masing, yang paling penting adalah Merah Putih berkibar di seluruh arena," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan pihaknya menegaskan ikut aturan yang berlaku di Tanah Air. Namun, ia juga menyebut pentingnya sport diplomacy.

"Tetapi saya juga mendorong bahwa sport diplomacy itu menjadi penting ya, kerja sama pemerintah dengan pemerintah lain itu harus kita tingkatkan, karena sport diplomacy ini menjadi sebuah kekuatan yang mengikat dua negara," ujar Erick.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mengungkap bahwa permohonan Warga Negara Asing ( WNA ) untuk menjadi Warga Negara Indonesia ( WNI ) menunjukkan tren peningkatan. Hal itu terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

"Beberapa tahun ke belakang, permintaan dan minat untuk menjadi warga negara Indonesia begitu cukup tinggi," kata Dirjen AHU Kemenkum Widodo dalam konferensi pers, Kamis (26/2/2026).

Meski permohonan WNA menjadi WNI cukup tinggi, Widodo memastikan pihaknya selektif dan sangat ketat untuk mengatur mengenai penegasan status kewarganegaraan.

Widodo menjelaskan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemohon untuk memperoleh status WNI. Di antaranya, telah tinggal di Indonesia minimal lima tahun berturut-turut tanpa terputus atau sepuluh tahun tidak berturut-turut.

Tak hanya itu, pemohon juga wajib memperoleh clearance dari sejumlah institusi terkait, termasuk dari negara asalnya. Proses ini, kata dia, menjadi salah satu faktor yang membuat tidak semua permohonan dapat langsung diproses hingga tahap persetujuan.

"Banyak minat dari ratusan bahkan ribuan kalau kita total lima tahun terakhir ingin menjadi Warga Negara Indonesia. Tapi tidak semuanya sekarang diproses, karena memang ada terbatas persyaratan yang demikian ketat," ujarnya.

Dia membeberkan data terkait permohonan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 terdapat 37 permohonan kewarganegaraan dengan 29 di antaranya disetujui. Pada 2021, dari 63 permohonan, 61 diterima.

Sementara pada 2022, sebanyak 63 permohonan yang masuk diputuskan Kemenkum disetujui. Tren kenaikan ini terlihat dalam dua tahun terakhir.

"Yang menarik di tahun 2024 ke sini, 165 permohonan baru 20 diterima. Tahun 2025 ini 147 permohonan, baru dua baru yang terproses lengkap dan diterima menjadi Warga Negara Indonesia. Artinya banyak ratusan total lebih dari 700-an yang saat ini masih berproses melengkapi dokumen-dokumennya untuk menjadi Warga Negara Indonesia," tuturnya.

Ia menambahkan, ratusan permohonan yang belum disetujui tersebut sebagian besar masih dalam tahap pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan Wali Kota New York City (NYC) telah menarik perhatian luas, menjadikannya seorang politisi trending secara global. Sebagai seorang Muslim pertama yang memenangkan kursi Wali Kota di kota pusat keuangan AS, popularitas Mamdani melambung tinggi di kalangan progresif dan diaspora.

Mamdani kini dihadapkan pada tantangan besar memimpin kota terbesar di AS, termasuk memenuhi janji kampanye untuk menaikkan pajak bagi kelompok super kaya di tengah ancaman eksodus Wall Street. Keberhasilannya di NYC dapat membuka pintu bagi ambisi politik yang lebih tinggi.

Namun, apa mungkin mamdani maju sebagai Calon Presiden Amerika Serikat (AS) ke depan?

Mamdani lahir di Kampala, Uganda, pada tahun 1991. Ia pindah ke AS bersama keluarganya saat berusia tujuh tahun dan baru menjadi warga negara AS yang dinaturalisasi (naturalized citizen) pada tahun 2018.'

Terlepas dari popularitasnya, status kelahiran di luar AS dan naturalisasi ini membuat Mamdani secara hukum tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden AS.

Kelayakan Mamdani untuk posisi tertinggi di AS terbentur oleh Klausul Warga Negara Asli (Natural Born Citizen Clause) yang termaktub dalam Pasal II, Bagian 1, Klausul 5 Konstitusi AS. Klausul tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa hanya warga negara AS yang lahir secara alami (Natural Born Citizen) yang berhak menjabat sebagai Presiden.

Menurut interpretasi hukum yang berlaku, hanya mereka yang lahir di tanah AS atau lahir dari orang tua AS di luar negeri yang dianggap sebagai Natural Born Citizen. Status Mamdani sebagai warga negara naturalisasi, meskipun memenuhi syarat untuk menduduki jabatan publik lainnya, termasuk jabatan Wali Kota dan anggota Kongres, secara definitif mendiskualifikasinya dari jabatan kepresidenan.

Sejumlah politisi terkenal yang juga lahir di luar AS, seperti mantan Gubernur California Arnold Schwarzenegger (lahir di Austria), telah menghadapi dan mengakui kendala yang sama. Meskipun ada perdebatan akademik tentang perluasan interpretasi Natural Born Citizen di masa depan, saat ini, status Mamdani sebagai warga negara yang dinaturalisasi menjadikannya mustahil untuk melenggang ke pemilihan presiden.

Di sisi lain, kasus Mamdani berbeda dengan Senator Ted Cruz dari Texas, yang juga lahir di luar AS, yaitu di Calgary, Kanada. Cruz diperbolehkan maju sebagai calon presiden karena saat kelahirannya, ibunya adalah warga negara AS. Hukum AS menginterpretasikan bahwa seseorang yang lahir di luar negeri dari orang tua warga negara AS, secara otomatis memenuhi kriteria Natural Born Citizen.

Karena orang tua Mamdani bukan warga negara AS saat ia lahir di Uganda, ia tidak memiliki hak tersebut dan hanya bisa memperoleh status warga negara melalui proses naturalisasi. Perbedaan interpretasi hukum ini menjadikan jalan politik Mamdani dibatasi oleh konstitusi negara yang ia pimpin.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Wali Kota New York City terpilih, Zohran Mamdani, kini menjadi sasaran pencabutan status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS), bahkan deportasi. Ancaman serius terhadap status kewarganegaraan Mamdani datang dari politikus Partai Republik.

Salah satunya adalah politisi AS yang duduk di DPR, Andy Ogles. Ia menuntut Departemen Kehakiman menyelidiki proses naturalisasi Mamdani.

Ogles menuduh Mamdani berbohong dalam dokumen kewarganegaraannya, khususnya terkait afiliasi politiknya dengan Democratic Socialists of America (DSA). Sosok Muslim itu pun diklaim terkait organisasi komunis.

"Kami telah mengirimkan surat kepada Departemen Kehakiman (DOJ) yang meminta penyelidikan terhadap Zohran Mamdani atas potensi memperoleh kewarganegaraan AS melalui salah pernyataan yang disengaja atau penyembunyian dukungan material untuk terorisme," kata Ogles, dikutip Al-Jazeera, Selasa (11/11/2025).

"Sebuah kota besar di Amerika berada di ambang kehancuran karena dipimpin oleh seorang komunis yang secara terbuka menganut ideologi teroris," tambahnya.

Lalu, apa upaya ini bisa berhasil?

Meskipun retorika ini menguat dari loyalis Partai Republik, sejumlah ahli imigrasi menilai upaya untuk mendeportasi Mamdani adalah langkah politik yang sangat sulit. Bahkan, tidak mungkin berhasil secara hukum.

"Denaturalisasi adalah upaya penyelesaian yang ekstrem dan jarang terjadi, yang mengharuskan pemerintah untuk membuktikan pengadaan ilegal atau kebohongan yang disengaja, atau minimal, bukti yang jelas, tegas dan meyakinkan bahwa fakta tersebut akan mengubah hasil pada saat naturalisasi," kata pengacara imigrasi Jeremy McKinney.

McKinney juga mempertanyakan upaya pencabutan kewarganegaraan Mamdani ini. Pencabutan status warga negara naturalisasi adalah proses yang jarang terjadi, dan pemerintah federal harus menyajikan bukti yang jelas, meyakinkan, dan tegas dalam kasus perdata atau pidana bahwa Mamdani berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya.

"Saya tidak melihat bukti yang dapat dipercaya bahwa dia tidak memenuhi syarat ketika dia mengambil sumpah atau bahwa kelalaian apa pun adalah hal yang penting," tambahnya.

Terkait keterlibatan di DSA, memang formulir naturalisasi AS juga menanyakan apakah pelamar pernah menjadi anggota, terlibat atau terkait dengan partai komunis atau totaliter. Tapi DSA bukanlah partai komunis, sehingga argumen ini tidak dapat digunakan untuk mencabut kewarganegaraan Mamdami.

"Kaum sosialis demokratis pada umumnya menolak permusuhan komunis terhadap demokrasi perwakilan, serta keyakinan komunis terhadap kepemilikan negara atas alat-alat produksi," kata pakar sejarah komunisme Amerika di Emory University, Harvey Klehr.

(tps/șef)
[Gambas:Video CNBC]

Daftar Isi

• Kronologi
• Sebab
• Kata Mamdami-Pakar Hukum

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenangan Zohran Mamdani sebagai Wali Kota terpilih New York City, yang merupakan Wali Kota Muslim dan Asia Selatan pertama di kota metropolitan tersebut, kini menghadapi ancaman politik ekstrem. Tokoh-tokoh kunci dari Partai Republik di Washington, termasuk sekutu dekat Donald Trump, melancarkan serangan hukum yang tak lazim untuk mencabut status kewarganegaraan AS Mamdani dan mendeportasinya.

Upaya yang disebut denaturalisasi ini berfokus pada penyelidikan proses naturalisasi Mamdani pada tahun 2018, dengan tuduhan ia menyembunyikan afiliasi ideologisnya. Serangan ini dengan cepat mengubah kemenangan politik lokal menjadi pertempuran hukum dan ideologis di tingkat nasional, yang menguji seberapa jauh kekuasaan politik dapat digunakan untuk menargetkan warga negara naturalisasi di Amerika Serikat.

Kronologi

Proses yang bertujuan mencabut kewarganegaraan Mamdani ini mulai intensif tak lama setelah ia memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada pertengahan 2025. Pemicunya adalah ideologi politik progresif ekstrem Mamdani dan dukungannya yang vokal terhadap isu-isu yang dianggap radikal oleh kubu konservatif.

Serangan ini dipimpin oleh anggota Kongres Partai Republik, Andy Ogles dari Tennessee dan Randy Fine dari Florida. Mereka secara resmi mengirimkan surat kepada Departemen Kehakiman (DOJ) AS, menuntut penyelidikan segera terhadap proses naturalisasi Mamdani, menuduhnya berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya.

Upaya ini sejatinya memperkuat ucapan Presiden Donald Trump yang sempat menjulukinya sebagai "komunis murni" pada Juli lalu. Trump mengancam akan menahan dana federal untuk New York jika Mamdani tidak "bertingkah baik."

Sebab

Basis utama tuntutan pengusiran ini adalah dugaan bahwa Mamdani, yang dinaturalisasi pada tahun 2018 setelah lahir di Uganda, memperoleh kewarganegaraan secara tidak sah. Anggota Kongres Andy Ogles secara resmi meminta Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki proses naturalisasi Mamdani.

"Kami telah mengirimkan surat kepada Departemen Kehakiman (DOJ) yang meminta penyelidikan terhadap Zohran Mamdani atas potensi memperoleh kewarganegaraan AS melalui salah pernyataan yang disengaja atau penyembunyian dukungan material untuk terorisme," kata Ogles.

"Sebuah kota besar di Amerika berada di ambang kehancuran karena dipimpin oleh seorang komunis yang secara terbuka menganut ideologi teroris."

Selain itu, pihak Republik melabeli Mamdani sebagai sosok "komunis murni" karena keterlibatannya dalam organisasi Democratic Socialists of America (DSA). Organisasi ini sempat dicap politisi sayap kanan sebagai organisasi komunis, namun tidak secara resmi.

Diketahui, Mamdani dan kampanyenya berfokus pada visi kebijakan yang radikal, termasuk redistribusi kekayaan dan perluasan layanan publik secara besar-besaran, yang didanai melalui kenaikan pajak yang signifikan bagi perusahaan dan orang kaya.

Kata Mamdami-Pakar Hukum

Mamdani, yang juga dikenal karena dukungannya yang vokal terhadap hak-hak Palestina, dengan cepat menepis tuduhan tersebut. Ia menegaskan ini sebagai serangan politik.

"Ini omong kosong rasis," kata Zohran Mamdani, merespons upaya pencabutan kewarganegaraannya.

Para ahli imigrasi juga mempertanyakan upaya pencabutan kewarganegaraan Mamdani ini. Pencabutan status warga negara naturalisasi adalah proses yang jarang terjadi, dan pemerintah federal harus menyajikan bukti yang jelas, meyakinkan, dan tegas dalam kasus perdata atau pidana bahwa Mamdani berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya.

"Denaturalisasi adalah upaya penyelesaian yang ekstrem dan jarang terjadi, yang mengharuskan pemerintah untuk membuktikan pengadaan ilegal atau kebohongan yang disengaja, atau minimal, bukti yang jelas, tegas dan meyakinkan bahwa fakta tersebut akan mengubah hasil pada saat naturalisasi," kata pengacara imigrasi Jeremy McKinney.

"Saya tidak melihat bukti yang dapat dipercaya bahwa dia tidak memenuhi syarat ketika dia mengambil sumpah atau bahwa kelalaian apa pun adalah hal yang penting," tambahnya.

Sebenarnya, formulir naturalisasi AS juga menanyakan apakah pelamar pernah menjadi anggota, terlibat atau terkait dengan partai komunis atau totaliter. Tapi DSA bukanlah partai komunis, sehingga argumen ini tidak dapat digunakan untuk mencabut kewarganegaraan Mamdami.

"Kaum sosialis demokratis pada umumnya menolak permusuhan komunis terhadap demokrasi perwakilan, serta keyakinan komunis terhadap kepemilikan negara atas alat-alat produksi," kata pakar sejarah komunisme Amerika di Emory University, Harvey Klehr.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Daftar Isi

• Alasannya
  • 1. Tuduhan Teroris
  • 2. Ideologi "Komunis"
  • 3. Denaturalisasi
• Respons Mamdani

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenangan bersejarah Zohran Mamdani sebagai Wali Kota terpilih New York City, yang mencatatkan dirinya sebagai Wali Kota Muslim dan Asia Selatan pertama, memicu gejolak politik ekstrem di Amerika Serikat (AS). Alih-alih mendapatkan ucapan selamat, sejumlah politisi Partai Republik di Washington justru menuntut pencabutan kewarganegaraan AS milik Mamdani dan mendeportasinya.

Tuntutan untuk denaturalization (pencabutan kewarganegaraan) ini muncul bukan hanya karena faktor identitas agama dan etnisnya. Melainkan karena ideologi politik progresif ekstrem Mamdani serta dukungannya yang vokal terhadap isu-isu yang dianggap kontroversial oleh kubu konservatif.

Alasannya

1. Tuduhan Teroris

Basis utama tuntutan pengusiran ini adalah dugaan bahwa Mamdani, yang dinaturalisasi pada tahun 2018 setelah lahir di Uganda, memperoleh kewarganegaraan secara tidak sah. Anggota Kongres Andy Ogles dari Tennessee, salah satu pemimpin serangan ini, secara resmi meminta Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki proses naturalisasi Mamdani.

"Kami telah mengirimkan surat kepada DOJ yang meminta penyelidikan terhadap Zohran Mamdani atas potensi memperoleh kewarganegaraan AS melalui salah pernyataan yang disengaja atau penyembunyian dukungan material untuk terorisme," kata Ogles.

"Sebuah kota besar di Amerika berada di ambang kehancuran karena dipimpin oleh seorang komunis yang secara terbuka menganut ideologi teroris."

2. Ideologi "Komunis"

Pihak Republik melabeli Mamdani sebagai sosok "komunis murni" karena keterlibatannya dalam organisasi Democratic Socialists of America (DSA). Organisasi ini sempat dicap politisi sayap kanan sebagai organisasi komunis, namun tidak secara resmi.

Mamdani dan kampanyenya berfokus pada visi kebijakan yang radikal, termasuk redistribusi kekayaan dan perluasan layanan publik secara besar-besaran, yang didanai melalui kenaikan pajak yang signifikan bagi perusahaan dan orang kaya.

3. Denaturalisasi

Lahir di Uganda, Mamdani pindah ke AS pada tahun 1998, saat ia berusia tujuh tahun, dan menjadi warga negara AS pada tahun 2018. Untuk menjadi warga negara AS, orang dewasa umumnya harus telah tinggal terus menerus di negara tersebut sebagai penduduk tetap yang sah selama lima tahun, atau tiga tahun jika menikah dengan warga negara AS.

Denaturalisasi, proses pencabutan kewarganegaraan seseorang, hanya dapat dilakukan melalui perintah pengadilan. Denaturalisasi jarang digunakan, misalnya untuk mendeportasi anggota Nazi yang melarikan diri ke AS setelah Perang Dunia II atau orang-orang yang dihukum karena atau terkait dengan "terorisme".

Respons Mamdani

Mamdani, yang juga dikenal karena dukungannya yang vokal terhadap hak-hak Palestina, dengan cepat menepis tuduhan tersebut. Ia menegaskan ini sebagai serangan politik.

"Ini omong kosong rasis," kata Zohran Mamdani, merespons upaya pencabutan kewarganegaraannya.

Sementara itu, para ahli imigrasi menilai upaya pencabutan kewarganegaraan Mamdani ini memiliki peluang yang sangat kecil untuk berhasil. Pencabutan status warga negara naturalisasi adalah proses yang jarang terjadi, dan pemerintah federal harus menyajikan bukti yang jelas, meyakinkan, dan tegas dalam kasus perdata atau pidana bahwa Mamdani berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya.

"Denaturalisasi adalah upaya penyelesaian yang ekstrem dan jarang terjadi, yang mengharuskan pemerintah untuk membuktikan pengadaan ilegal atau kebohongan yang disengaja, atau minimal, bukti yang jelas, tegas dan meyakinkan bahwa fakta tersebut akan mengubah hasil pada saat naturalisasi," kata pengacara imigrasi Jeremy McKinney.

"Saya tidak melihat bukti yang dapat dipercaya bahwa dia tidak memenuhi syarat ketika dia mengambil sumpah atau bahwa kelalaian apa pun adalah hal yang penting," tambahnya.

Sebenarnya, formulir naturalisasi AS juga menanyakan apakah pelamar pernah menjadi anggota, terlibat atau terkait dengan partai komunis atau totaliter. Tapi DSA bukanlah partai komunis, sehingga argumen ini tidak dapat digunakan untuk mencabut kewarganegaraan Mamdami.

"Kaum sosialis demokratis pada umumnya menolak permusuhan komunis terhadap demokrasi perwakilan, serta keyakinan komunis terhadap kepemilikan negara atas alat-alat produksi," kata pakar sejarah komunisme Amerika di Emory University, Harvey Klehr.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenangan bersejarah Zohran Mamdani sebagai Wali Kota terpilih New York City, yang menjadikannya Wali Kota Muslim dan Asia Selatan pertama di kota itu, direspons keras oleh sejumlah politisi Partai Republik di Washington. Bahkan, mereka mengajukan tuntutan untuk mencabut kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) milik Mamdami dan mendeportasinya.

Upaya yang disebut "denaturalization" ini dipimpin oleh anggota Kongres seperti Andy Ogles dari Tennessee dan Randy Fine dari Florida. Mereka secara resmi meminta Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menyelidiki proses naturalisasi Mamdani pada tahun 2018.

"Jika Mamdani berbohong dalam dokumen naturalisasinya, dia tidak bisa menjadi warga negara, dan tentu saja dia tidak bisa mencalonkan diri sebagai walikota New York City. Sebuah kota besar di Amerika berada di ambang kehancuran karena dipimpin oleh seorang komunis yang secara terbuka menganut ideologi teroris," kata Ogles dalam rilis berita tanggal 29 Oktober, setelah meminta Jaksa Agung AS Pam Bondi untuk menyelidiki Mamdani, dikutip dari Al-Jazeera, Senin (10/11/2025).

"Sistem naturalisasi Amerika MEMERLUKAN segala keberpihakan dengan komunisme atau kegiatan teroris untuk diungkapkan. Saya ragu dia mengungkapkannya. Jika hal ini benar, bawa dia ke penerbangan pertama kembali ke Uganda."

Tuntutan tersebut didasarkan pada tuduhan bahwa Mamdani, yang lahir di Uganda dan menjadi warga negara AS pada tahun 2018, mungkin memperoleh kewarganegaraan AS melalui salah pernyataan yang disengaja atau penyembunyian dukungan material untuk terorisme. Tuduhan lain menyinggung keanggotaannya dalam organisasi Democratic Socialists of America (DSA), yang mereka labeli sebagai organisasi komunis.

Mamdani, yang juga dikenal karena dukungannya yang vokal terhadap hak-hak Palestina, dengan cepat menepis tuduhan tersebut sebagai serangan politik. "Ini omong kosong rasis," kata Zohran Mamdani, merespons upaya pencabutan kewarganegaraannya.

Para ahli imigrasi menilai upaya pencabutan kewarganegaraan Mamdani ini memiliki peluang yang sangat kecil untuk berhasil. Pencabutan status warga negara naturalisasi adalah proses yang jarang terjadi, dan pemerintah federal harus menyajikan bukti yang jelas, meyakinkan, dan tegas dalam kasus perdata atau pidana bahwa Mamdani berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya.

"Denaturalisasi adalah upaya penyelesaian yang ekstrem dan jarang terjadi, yang mengharuskan pemerintah untuk membuktikan pengadaan ilegal atau kebohongan yang disengaja, atau minimal, bukti yang jelas, tegas dan meyakinkan bahwa fakta tersebut akan mengubah hasil pada saat naturalisasi," kata pengacara imigrasi Jeremy McKinney.

"Saya tidak melihat bukti yang dapat dipercaya bahwa dia tidak memenuhi syarat ketika dia mengambil sumpah atau bahwa kelalaian apa pun adalah hal yang penting," tambahnya.

Sementara itu, formulir naturalisasi AS juga menanyakan apakah pelamar pernah menjadi anggota, terlibat atau terkait dengan partai komunis atau totaliter. Tapi DSA bukanlah partai komunis, sehingga argumen ini tidak dapat digunakan untuk mencabut kewarganegaraan Mamdami.

"Kaum sosialis demokratis pada umumnya menolak permusuhan komunis terhadap demokrasi perwakilan, serta keyakinan komunis terhadap kepemilikan negara atas alat-alat produksi," kata pakar sejarah komunisme Amerika di Emory University, Harvey Klehr.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Usulan menarik muncul dari fenomena penduduk di kawasan aglomerasi. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengusulkan agar warga ber-KTP Jakarta yang sudah membeli rumah dan menetap di kawasan penyangga Ibu Kota seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Karawang, dapat dinaturalisasi menjadi penduduk Jawa Barat.

Usulan tersebut mencuat seiring dominasi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data BP Tapera per 3 November 2025, dari total 213.630 unit rumah subsidi yang telah tersalurkan, Jawa Barat menyumbang 22,59% atau sebanyak 48.252 unit. Angka ini jauh melampaui Jawa Tengah dengan 18.707 unit (8,76%) dan Sulawesi Selatan dengan 17.370 unit (8,13%).

Tingginya penyerapan program FLPP di Jawa Barat dipengaruhi oleh kombinasi antara jumlah penduduk yang besar, kebutuhan rumah yang tinggi, serta posisi strategis provinsi tersebut sebagai daerah penyangga utama Jakarta.

"Karena populasinya tertinggi 50 jutaan lebih, dan angka backlognya juga cukup tinggi. Kemudian juga tadi Jawa Barat itu menjadi daerah sebagian dari wilayah aglomerasi-aglomerasi penyangganya Ibu Kota, makanya disini rasio tertingginya di Bekasi pertama, kemudian Bogor, Tangerang, Karawang. Ini kan daerah-daerah penyangga Ibu Kota," kata Heru Pudyo Nugroho.

Foto: Penumpang di Stasiun Bekasi/CNBC Indonesia/Tahir Saleh Penumpang di Stasiun Bekasi/CNBC Indonesia/Tahir Saleh

Namun, Heru mengungkapkan sebagian besar pembeli rumah subsidi di kawasan penyangga Jakarta justru bukan penduduk asli daerah tersebut.

"Dan ini juga kalau lihat komposisinya, mungkin bagian terbesarnya di Bekasi, Bogor, Tangerang, Karawang, itu bukan originally penduduk disana, tapi dari KTP Jakarta yang mengambil rumah di situ, profesinya tetap ada di Jakarta," ujarnya.

Karena itu, perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah agar warga ber-KTP Jakarta yang sudah lama menetap di wilayah penyangga dapat diakui sebagai penduduk setempat. Langkah ini dinilai juga bisa berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.

"Makanya didorong lah, kalau yang sudah mengambil di empat kabupaten ini, kemarin juga dengan Bupati Bogor, dengan Bupati Karawang, ya kalau bisa ada proses naturalisasi lah, menjadi penduduk tempat-tempat, nanti ke depan pajak-pajak daerahnya bisa ikut meningkat," sebut Heru.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Federasi sepak bola Malaysia menskors sekretaris jenderalnya dan mengatakan akan membentuk komite independen untuk menyelidiki skandal kelayakan yang sedang berlangsung yang melibatkan tujuh pemain kelahiran luar negeri (naturalisasi), Jumat (17/10/2025).

Awal pekan ini, Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengajukan banding atas keputusan FIFA yang melarang tujuh pemain tersebut setelah badan dunia tersebut menuduhnya menyerahkan dokumen palsu atau rekayasa yang mengklaim para pemain tersebut memiliki keturunan Malaysia.

FIFA mengatakan penyelidikan menunjukkan tidak ada satu pun pemain- yang membantu Malaysia mengalahkan Vietnam 4-0 pada bulan Juni di kualifikasi Piala Asia- memiliki orang tua atau kakek-nenek yang lahir di negara Asia Tenggara tersebut.

Namun, FAM membantah melakukan kesalahan yang disengaja.

"Kami akan membentuk komite independen untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, agar kami dapat memberikan jawaban yang lebih baik atas semua ini," kata Wakil Presiden FAM, S. Sivasundaram, dikutip AFP.

"Sekretaris Jenderal FAM, Noor Azman Rahman, diskors efektif hari ini agar komite dapat menjalankan tugasnya," ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pers.

Sebelumnya, selain menskors ketujuh pemain- Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, dan Joao Brandao Figueredo- FIFA juga mendenda asosiasi Malaysia sebesar US$440.000. Permasalahan ini kini sedang ditangani oleh komite banding FIFA untuk mendapatkan keputusan akhir.

Sementara itu, Nepal pada hari Kamis mengajukan banding kepada FIFA agar hasil kekalahan 2-0 melawan Malaysia pada bulan Maret dibatalkan. Salah satu dari ketujuh pemain tersebut, Hector Hevel, mencetak gol pembuka Malaysia dalam pertandingan yang dimainkan di Johor, Malaysia.

Nepal saat ini berada di dasar klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia tanpa poin dari empat pertandingan. Malaysia berada di puncak klasemen dengan 12 poin, Vietnam di posisi kedua dengan sembilan poin, dan Laos di posisi ketiga dengan tiga poin.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]