Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai Sekretaris Jenderal NATO setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai pemimpin Inggris.

Laporan The Telegraph menyebut Starmer mulai menjajaki peluang memimpin aliansi pertahanan tersebut ketika masa jabatan Sekjen NATO saat ini, Mark Rutte, berakhir pada 2028.

Sumber yang mengetahui pembahasan itu menyebut Starmer menilai pengalaman diplomasi dan kepemimpinannya selama menjabat perdana menteri menjadi modal penting untuk memimpin NATO.

Prospek tersebut muncul ketika Starmer memasuki pekan-pekan terakhir masa jabatannya sebagai perdana menteri. Di tengah transisi kepemimpinan di Partai Buruh, dia disebut berupaya memperkuat warisan kebijakannya, terutama di bidang pertahanan dan hubungan luar negeri.

Selama menjabat, Starmer dikenal sebagai salah satu pemimpin Eropa yang vokal mendukung Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Pemerintah Inggris juga mendorong peningkatan belanja pertahanan dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota NATO sebagai bagian dari strategi keamanan kawasan.

Laporan media Inggris menyebut peluang Starmer memimpin NATO akan bergantung pada dukungan negara-negara anggota ketika masa jabatan Rutte berakhir pada 2028.

Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Downing Street maupun NATO mengenai kemungkinan pencalonan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Inggris tengah berupaya merampungkan Defence Investment Plan sebelum penyelenggaraan KTT NATO pada awal Juli. Dokumen tersebut dipandang sebagai salah satu warisan utama Starmer di bidang pertahanan menjelang berakhirnya masa kepemimpinannya.

Sejumlah pengamat menilai rekam jejak Starmer dalam memperkuat hubungan Inggris dengan sekutu Eropa pasca-Brexit serta komitmennya terhadap NATO dapat menjadi nilai tambah apabila benar mencalonkan diri sebagai Sekjen NATO.

Namun, proses pemilihan jabatan tersebut membutuhkan konsensus seluruh negara anggota aliansi sehingga persaingan diperkirakan berlangsung ketat.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia memberikan ancaman akan memulai Perang Dunia 3.

Dilansir dari Mirror, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Moskow akan menganggap pasukan Barat "di bawah bendera apa pun" sebagai sasaran militer yang sah jika mereka dikerahkan di Ukraina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian.

Kementerian tersebut juga telah menyatakan kemarahannya atas kunjungan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte ke Kyiv pekan ini.

Juru bicara Maria Zakharova menuduh Rutte membuat pernyataan agresif bahwa setelah kesepakatan perdamaian tercapai di Ukraina, pasukan, senjata, pesawat terbang, dan angkatan laut tertentu dari apa yang disebut Koalisi Sukarelawan akan segera muncul di sana.

Dalam laporan itu, pasukan-pasukan tersebut akan dipimpin oleh Inggris dan Prancis.

"Semua ini, tentu saja, adalah rencana yang terang-terangan untuk intervensi militer asing," katanya.

Zakharova mengatakan pengerahan semacam itu akan sama sekali tidak dapat diterima oleh Kremlin.

Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa pengerahan pasukan Barat di wilayah Ukraina di bawah bendera apa pun akan menimbulkan ancaman bagi keamanan mereka.

"Kami akan menganggap pasukan ini sebagai sasaran militer yang sah," ia mengatakan.

"Kami ingin mengingatkan Anda bahwa justru perluasan ruang geopolitik NATO yang tak terkendali hingga ke perbatasan kami, termasuk Ukraina, adalah salah satu akar penyebab konflik tersebut," lanjutnya.

Jika konflik ini terjadi, bukan tidak mungkin ini akan menjadi awal mula Perang Dunia 3.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia memberikan ancaman akan memulai Perang Dunia 3.

Dilansir dari Mirror, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Moskow akan menganggap pasukan Barat "di bawah bendera apa pun" sebagai sasaran militer yang sah jika mereka dikerahkan di Ukraina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian.

Kementerian tersebut juga telah menyatakan kemarahannya atas kunjungan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte ke Kyiv pekan ini.

Juru bicara Maria Zakharova menuduh Rutte membuat pernyataan agresif bahwa setelah kesepakatan perdamaian tercapai di Ukraina, pasukan, senjata, pesawat terbang, dan angkatan laut tertentu dari apa yang disebut Koalisi Sukarelawan akan segera muncul di sana.

Dalam laporan itu, pasukan-pasukan tersebut akan dipimpin oleh Inggris dan Prancis.

"Semua ini, tentu saja, adalah rencana yang terang-terangan untuk intervensi militer asing," katanya.

Zakharova mengatakan pengerahan semacam itu akan sama sekali tidak dapat diterima oleh Kremlin.

Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa pengerahan pasukan Barat di wilayah Ukraina di bawah bendera apa pun akan menimbulkan ancaman bagi keamanan mereka.

"Kami akan menganggap pasukan ini sebagai sasaran militer yang sah," ia mengatakan.

"Kami ingin mengingatkan Anda bahwa justru perluasan ruang geopolitik NATO yang tak terkendali hingga ke perbatasan kami, termasuk Ukraina, adalah salah satu akar penyebab konflik tersebut," lanjutnya.

Jika konflik ini terjadi, bukan tidak mungkin ini akan menjadi awal mula Perang Dunia 3.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik ancaman pengenaan tarif ke Eropa sebagai upaya mewujudkan hasrat AS untuk mencaplok Greenland. 

Pengumuman tersebut datang beberapa jam setelah pidato Trump di Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos, Rabu (21/1).

Dia beberapa kali menyampaikan bahwa AS membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional dan global.

Keputusan Trump pencabutan tarif di Eropa dan kekuatan militer dari Greenland sejalan dengan tercapainya kesepakatan kerangka kerja antara AS dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte tentang Greenland, di Davos.

Trump mengatakan mereka mencapai "kerangka kesepakatan masa depan sehubungan dengan Greenland" dengan menggambarkan adanya diskusi produktif. Dia menyatakan potensi kesepakatan tersebut akan menguntungkan AS dan semua anggota NATO.

"Berdasarkan pemahaman ini, saya tidak akan mengenakan tarif yang dijadwalkan berlaku pada 1 Februari," tulis Trump di Truth Social, mengutip Euronews.

Trump juga membantah kemungkinan AS menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih kendali pulau Arktik tersebut.

Di sisi lain, Rutte telah mendesak adanya diplomasi bijaksana selama pidatonya di Davos, Rabu (21/1). Dia mengakui ketegangan dalam aliansi sambil menyatakan komitmen untuk menemukan solusi di Greenland.

Beberapa hari sebelum WEF, Trump mengumumkan kenaikan tarif dari 10 persen mulai 1 Februari untuk barang-barang dari Prancis, Jerman, Inggris, Denmark, Swedia, Norwegia, Belanda, dan negara kedelapan, menjadi 25 persen pada Juni mendatang jika AS gagal memiliki Greenland.

Trump menuntut agar bea masuk tetap diberlakukan sampai negara-negara Eropa mendukung upaya AS mengakuisisi Greenland dari Denmark.

Ancaman tarif tersebut telah memicu pertemuan darurat Uni Eropa yang dijadwalkan pada Kamis (22/1) dan diskusi tentang langkah-langkah pembalasan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menganjurkan pengaktifan instrumen anti-koersi Uni Eropa, sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan respons blok tersebut akan tegas, bersatu, dan proporsional dalam menyikapi serangan AS.

Selain itu, kampanye Trump di Greenland turut membuka jurang terdalam antara Washington dan sekutu-sekutu Eropanya dalam beberapa dekade.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengatakan tidak akan memberlakukan tarif atas barang-barang dari negara-negara Eropa yang menentang upayanya mengambil alih Greenland.

Trump mengatakan sementara ini dia menahan diri setelah tercapai sebuah “kerangka kesepakatan di masa depan” terkait pulau semi-otonom miik Denmark tersebut.

Keputusan itu diumumkan Trump pada Rabu (21/1/2026) melalui media sosial, menandai pembalikan sikap yang tajam bagi presiden yang sebelumnya berulang kali berusaha menekan Eropa terkait Greenland.

Langkah itu diumumkan Trump setelah pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss.

“Kami telah membentuk kerangka kesepakatan di masa depan terkait Greenland, dan bahkan seluruh kawasan Arktik,” tulis Trump, dikutip dari Bloomberg, Kamis (22/1/2026).

Meski demikian, Trump tidak merinci parameter dari apa yang disebut sebagai “kerangka” tersebut. Dia juga belum menjelaskan isi dari kesepakatan itu.

Perkembangan ini terjadi setelah Denmark menegaskan tidak akan bernegosiasi mengenai penyerahan pulau semi-otonom tersebut kepada Amerika Serikat.

“Solusi ini, jika terwujud, akan sangat baik bagi Amerika Serikat dan seluruh negara NATO. Berdasarkan pemahaman ini, saya tidak akan memberlakukan tarif yang semula dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Februari.” kata Trump.

Trump mengatakan kepada wartawan setelah unggahannya bahwa ia akan segera merilis rincian kesepakatan tersebut. Ia menolak menjawab ketika ditanya apakah kesepakatan itu memberikan kepemilikan Greenland kepada AS.

Axios melaporkan bahwa kerangka tersebut mencakup prinsip penghormatan terhadap kedaulatan Denmark atas Greenland. Secara terpisah, The New York Times melaporkan bahwa para pejabat militer senior dari negara-negara NATO pada Rabu membahas gagasan bahwa AS mungkin memperoleh kendali atas sebagian kecil wilayah di Greenland.

Merespons hal ini, saham-saham di AS melonjak dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 naik ke level tertinggi sesi. Obligasi pemerintah AS (Treasuries) melanjutkan penguatan, sementara Indeks Dolar Bloomberg naik ke titik tertinggi harian.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyambut baik perkembangan terbaru tersebut. Dalam wawancara Rabu dengan penyiar lokal DR, ia mengatakan bahwa “hari ini berakhir dengan lebih baik daripada awalnya.”

Namun, Rasmussen menambahkan bahwa jelas Trump belum melepaskan ambisinya untuk menguasai Greenland, yang tetap menjadi “garis merah bagi Kerajaan Denmark.”

Sikap Trump terkait Greenland telah memicu krisis diplomatik dengan Eropa dan mengguncang pasar keuangan. Sehari sebelumnya, saham dan dolar sempat melemah sebelum presiden tersebut menarik kembali ancamannya.

Parlemen Eropa membekukan ratifikasi perjanjian perdagangan Uni Eropa dengan AS sebagai respons atas ancaman Trump yang semakin meningkat. Meski krisis Greenland untuk sementara tampaknya mereda, presiden yang dikenal mudah berubah sikap itu berpotensi kembali memicu ketegangan di masa depan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia mengecam keras pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte yang menuding Moskow bersekongkol dengan China dan negara lain untuk "merusak aturan global".

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut Rutte menerapkan standar ganda dan menantang NATO untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan "aturan global" itu.

"Apa sebenarnya 'aturan global' yang mereka maksud? Mungkin NATO bisa mengunggah daftar lengkapnya di situs resmi mereka," sindir Zakharova dalam unggahan di kanal Telegram-nya, Kamis (6/11/2025).

Ia menilai tudingan NATO tidak berdasar, mengingat blok militer Barat itu sendiri memiliki catatan panjang pelanggaran hukum internasional. Zakharova mencontohkan pengeboman Yugoslavia oleh NATO pada 1999 serta invasi Irak pada 2003 yang dipimpin Amerika Serikat dengan "dalih yang dibuat-buat".

Zakharova juga menyinggung bahwa tak satupun negara anggota NATO menghentikan kerja sama dengan China, meski Rutte mengkritik Rusia karena hal serupa.

"Beberapa hari lalu, KTT AS-China baru saja digelar. Saya tidak mendengar Rutte mengkritik Presiden AS Donald Trump untuk itu," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Forum Industri NATO di Bucharest, Rumania, Rutte mengatakan Rusia "tidak sendirian dalam upayanya melemahkan aturan global." Ia menuding Moskow bekerja sama dengan China, Korea Utara, Iran, dan negara lain, serta memperkuat kolaborasi industri pertahanan untuk menghadapi konfrontasi jangka panjang.

Pernyataan itu memperpanjang ketegangan antara Moskow dan aliansi Barat. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuding NATO berusaha "memperluas zona tanggung jawabnya jauh melampaui kawasan Euro-Atlantik" untuk membendung Tiongkok dan mengisolasi Rusia.

Sementara itu, Beijing berulang kali membantah tuduhan Barat yang menyebutnya membantu militer Rusia dalam konflik Ukraina.