MEDAN - Yayasan Sihatihat Sanjaya Center (YSSC) menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan lingkungan melalui gerakan penghijauan. Hal itu, sebagai langkah nyata mengurangi emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim .

Ketua Yayasan Sihatihat Sanjaya Center, Hari S Siregar, mengatakan banjir Sumatera , khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan telah meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi. Menurutnya, berkurangnya tutupan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta perubahan iklim harus dijawab dengan aksi nyata melalui rehabilitasi lingkungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemulihan Bencana Sumatera Butuh Dana Rp130 Triliun

"Menjaga keseimbangan alam bukan lagi sekadar pilihan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Penanaman pohon merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di masa depan," katanya wartawan, Rabu (1/7/2026).

Melalui gerakan Spirit Green, YSSC mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta generasi muda untuk bersama-sama melakukan penanaman pohon di berbagai wilayah yang membutuhkan rehabilitasi lingkungan.

Penanaman pohon tidak hanya bertujuan menghijaukan kembali kawasan yang mengalami degradasi juga meningkatkan daya serap tanah terhadap air, mengurangi potensi banjir, mencegah erosi, menjaga sumber mata air, serta melindungi keanekaragaman hayati.

Selain manfaat ekologis tersebut, pohon juga berperan sebagai penyerap karbon dioksida (CO2) yang efektif sehingga mampu membantu menekan laju pemanasan global. "Setiap pohon yang kita tanam adalah investasi bagi masa depan. Semakin luas ruang hijau yang kita bangun, semakin besar pula kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim global," tegasnya.

Hari menilai penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat agar gerakan penghijauan menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Kami ingin gerakan menanam pohon menjadi budaya bersama. Lingkungan yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk merawat dan melestarikannya," lanjutnya. BNPB Ungkap Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Risiko Bencana Tertinggi di Dunia

YSSC, lanjut Hari, akan terus mengembangkan berbagai program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu aksi nyatanya juga dibuktikan dengan menanam pohon di Desa Lae Monong, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

"Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan setiap pohon yang ditanam sebagai warisan untuk generasi mendatang. Bersama-sama kita wujudkan Sumatera Utara dan Indonesia yang lebih hijau, lebih tangguh menghadapi perubahan iklim, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon demi masa depan yang lestari dan berkeadilan," tuturnya.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (LH) bersama Aliansi Lintas Agama menekankan pentingnya pendekatan budaya dan persuasi religius dalam mengatasi ancaman keruntuhan ekologis.

Hal itu terungkap dalam dialog dengan gerakan moral lintas agama yang tergabung dalam Siaga Bumi (Indonesia Bergerak Selamatkan BUMI) di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Kuningan, Jakarta, Jumat 12 Juni 2026.

Dalam audiensi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat didampingi Sekretaris Kementerian, beserta beberapa staf khusus dan deputi. Sementara itu, rombongan Siaga Bumi dipimpin Ketua Dewan Pengarah Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin memaparkan sejarah panjang Siaga Bumi yang didirikan sejak 2015 sebagai gerakan moral dari umat beragama. Gerakan ini merupakan wujud nyata kolaborasi inklusif yang terdiri dari delapan unsur Inter-Religious Council (IRC) Indonesia.

Antara lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).

Tak hanya itu, ada pula representasi dari dunia akademik melalui kampus -kampus yang memiliki studi lingkungan di antaranya Universitas Nasional (Unas).

Lihat video: Cegah Kerusakan Lingkungan, Kemenhut Tertibkan Hutan Sumatra



“Siaga Bumi telah bergerak melalui berbagai program konkret, salah satunya adalah gerakan Eco Rumah Ibadah. Program ini berfokus pada pengasrian fisik dan lingkungan di sekitar rumah-rumah ibadah, manajemen air yang berkelanjutan, serta manajemen sampah,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Gerakan ini juga sejalan dan mendapat dukungan dari Paus Leo XIV dalam pesan terbaru untuk Hari Doa Dunia untuk Penciptaan 2025:

“Keadilan lingkungan tidak lagi dapat dianggap sebagai konsep abstrak atau tujuan yang jauh. Ini adalah masalah keadilan—sosial, ekonomi, dan manusia. Bagi para percaya, ini juga merupakan kewajiban yang lahir dari iman. Sekarang saatnya mengikuti kata-kata dengan tindakan.”

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyambut baik dan mengapresiasi konsistensi Siaga Bumi. Jumhur mengungkapkan, Kementerian LH tengah menyiapkan agenda besar yang dinamakan Pertaubatan Nasional Ekologis.

"Program strategis ini mencakup aksi nyata berskala besar, mulai dari reforestasi melalui penanaman 2 miliar pohon hingga pendataan ketat terhadap industri-industri yang merusak lingkungan," ujarnya.

Jumhur menegaskan di balik tantangan dan ancaman krisis lingkungan yang masif saat ini, terdapat peluang besar yang muncul dari semangat kebersamaan.

“Semua pihak yang beragam—lintas agama, lintas negara, lintas profesi, dan lintas keahlian—kini dapat bersatu karena sama-sama merasa memiliki tanggung jawab moral pada isu lingkungan hidup. Kami di Kementerian LH sangat merasa perlu adanya rekayasa sosial dan persuasi religius untuk mempengaruhi sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan,” lanjutnya.

Kedua belah pihak sepakat bahwa akar masalah utama dari krisis ekologis saat ini adalah persoalan budaya dan gaya hidup. Oleh karena itu, diperlukan sebuah proses pembudayaan baru yang dilakukan secara simultan, baik melalui langkah-langkah cepat yang responsif maupun edukasi secara perlahan dan mendalam.

TANGERANG - Multiple Sclerosis (MS) merupakan penyakit neurologis yang menyerang sistem saraf pusat dan dapat memengaruhi kemampuan bergerak, penglihatan, keseimbangan tubuh, tingkat energi, hingga fungsi kognitif seseorang. Meski demikian, banyak gejala MS tidak tampak secara kasat mata sehingga penderita sering terlihat sehat di mata orang lain, padahal mereka tengah menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental.

Fenomena tersebut disampaikan Jessy, pendiri Sahabat MS, dalam acara 3rd Siloam Multiple Sclerosis Forum yang berlangsung di Siloam Lippo Village, Tangerang, Sabtu (30/5/2026).

"Hidup dengan Multiple Sclerosis membuat saya menyadari bahwa banyak orang dengan kondisi yang tidak terlihat secara fisik sering merasa disalahpahami, tidak diperhatikan, atau sendirian. Bukan hanya karena penyakitnya, tetapi juga karena orang-orang di sekitar mereka kerap tidak memahami apa yang tidak dapat mereka lihat," ujar Jessy.

Pengalaman hidup sebagai penyandang MS menjadi landasan lahirnya Sahabat MS, sebuah yayasan yang berfokus pada peningkatan kesadaran, edukasi, dan inisiatif sosial untuk membantu masyarakat Indonesia memahami kondisi-kondisi yang tidak terlihat secara kasat mata.

Bagi Jessy ini hanyalah permulaan. Masalah ini jauh lebih besar daripada satu orang saja. "Saya belajar untuk terlihat baik-baik saja di luar sambil diam-diam berjuang menghadapi kondisi yang saya alami," ucapnya.

Jessy mendirikan Sahabat MS, sebuah inisiatif yang dibentuk untuk membantu masyarakat Indonesia lebih memahami kondisi-kondisi yang tidak terlihat secara kasat mata serta orang-orang yang hidup dengannya.

Yang dilakukan Sahabat MS adalah berfokus pada peningkatan kesadaran, edukasi, dan inisiatif sosial melalui pendekatan yang kreatif dan kolaboratif.

Dokter spesialis saraf dari Departemen Neurologi RSUD Dr Soetomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Dr Paulus Sugianto menjelaskan Multiple Sclerosis merupakan penyakit demielinasi yang hingga kini penyebab pastinya masih belum diketahui.

"MS adalah salah satu penyakit demielinasi. Masalahnya, etiologinya sampai saat ini belum jelas. Diagnosis juga seringkali tidak bisa langsung ditegakkan pada serangan pertama, kecuali bila hasil pemeriksaan MRI sudah menunjukkan gambaran yang sangat khas," ujar Paulus.

Diagnosis MS kerap menjadi tantangan karena gejala awal sering tidak spesifik dan temuan pada pemeriksaan pencitraan belum selalu menunjukkan gambaran yang jelas. Banyak pasien baru dapat dipastikan menderita MS setelah mengalami serangan kedua atau ketiga.

Paulus mengingatkan bahwa MS yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kecacatan progresif. Setiap serangan yang terjadi berpotensi menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf yang bersifat permanen.

"Setiap kali terjadi serangan pasti ada kerusakan pada jaringan saraf. Jika serangan terus berulang dan tidak dicegah, pasien bisa mengalami kecacatan yang semakin berat, bahkan sampai tidak dapat bekerja," katanya.

Berbeda dengan stroke yang umumnya terjadi satu kali dan kemudian memasuki fase pemulihan, pada MS pasien dapat mengalami kekambuhan berulang dengan tambahan gejala atau kecacatan pada setiap episode serangan.

"Kalau stroke bisa membaik dan kita cegah agar tidak terjadi lagi. Pada MS, serangan memang bisa membaik, tetapi biasanya masih ada gejala sisa. Ketika kambuh lagi, gejalanya bisa bertambah dan kecacatannya juga bertambah," kata Paulus.

Untuk penanganan, terdapat terapi saat serangan akut dan terapi jangka panjang untuk mencegah kekambuhan. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan akses terhadap obat-obatan dengan efektivitas tinggi karena harganya masih mahal dan belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pembiayaan kesehatan.

Menurut dia, perjalanan penyakit MS berbeda pada setiap pasien. Sebagian penderita dapat bertahan bertahun-tahun tanpa kekambuhan, sementara sebagian lainnya mengalami serangan berulang dalam waktu yang lebih singkat.

"Kalau bicara sembuh, hanya sebagian kecil yang benar-benar tidak mengalami kekambuhan lagi. Ada yang kambuh setelah 10 tahun, lima tahun, dua tahun, bahkan ada yang setiap bulan mengalami kekambuhan," ucapnya.

Gejala MS sangat beragam, mulai dari kelemahan atau kelumpuhan anggota gerak, gangguan penglihatan, sakit kepala, gangguan bicara, hingga kesulitan berjalan. Gejala yang muncul bergantung pada bagian sistem saraf yang mengalami kerusakan.

Meski jumlah pasti penyandang MS di Indonesia belum diketahui karena belum adanya registri nasional, Paulus meyakini kasus MS ada di berbagai daerah. Namun, kemampuan diagnosis masih menghadapi kendala karena pemeriksaan utama berupa MRI belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Saat ini kita masih mengembangkan registri. Kasus MS tentu ada di Indonesia, tetapi untuk diagnosis dibutuhkan MRI yang memadai. Di rumah sakit-rumah sakit besar hal itu tersedia, sedangkan di daerah masih menjadi tantangan," ujarnya.

JAKARTA - Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan mengalami kemacetan horor hingga sepanjang 5 km lebih pada Jumat (28/5/2026) sore imbas jalan ambles. Polisi memastikan jalanan telah bisa dilintasi dengan normal pasca diuruk sementara dan dipasangi plat besi.



"Sementara lalin sudah dibuka mengingat sudah dipadatkan dan dikasih plat besi sehingga lalin dari Jakarta mengarah Depok dibuka," ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujiyanto pada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan pantauan pada Jumat (29/5/2026) sore, imbas amblesnya Jalan Raya Lenteng Agung, kemacetan terjadi sepanjang 5 km atau hingga di kawasan Tanjung Barat. Polisi berharap jalanan tidak lagi mengalami jebol sampai perbaikan dilakukan nanti.

"Mudah-mudahan tidak ada jebol lagi, kita tunggu dari SDA untuk dinormalkan kembali sehingga jalurnya kembali normal," tutur Mujiyanto.

Dia menambahkan, pengurukan dengan tanah, batuan, dan kerikil di lokasi ambles itu dilakukan sebagai penanganan sementara agar arus lalu lintas menuju Depok bisa terakomodir. Perbaikan bakal dilakukan oleh Dinas SDA Jakarta pada bagian saluran airnya dilanjutkan pada bagian jalannya oleh Dinas Bina Marga.

"Bisa dilihat terpenting bisa mengalir dahulu sehingga masyarakat yang ingin pulang ke Depok bisa terakomodir," katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan bahwa berbagai persoalan di Papua bukanlah isu baru. Dia menuturkan, permasalahan Papua harus menjadi perhatian serius negara karena menyangkut ruang hidup masyarakat, eksploitasi sumber daya alam, hingga arah pembangunan nasional di wilayah tersebut.

Hal tersebut dikatakan Yorrys dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Hutan dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-Bayang PSN”, Selasa (26/5/2026). Selama ini, DPD RI menerima banyak aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa seperti PMKRI, terkait situasi sosial, lingkungan, dan pembangunan di Papua.

“Masalah Papua itu bukan masalah baru. Banyak organisasi dan kelompok masyarakat datang ke DPD menyampaikan berbagai persoalan. Karena itu kami melihat ini momentum yang tepat untuk didukung dan dibicarakan secara lebih serius,” ujar Yorrys.

Dia menambahkan, DPD RI dalam sidang paripurna telah memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Papua yang saat ini sedang dalam proses finalisasi. “Di pembukaan masa sidang kemarin sudah diputuskan bahwa DPD akan membentuk Pansus Papua. Ini sedang diproses dan minggu depan diharapkan sudah disahkan. Pansus ini akan membahas berbagai persoalan Papua secara lebih fokus dan menyeluruh,” imbuhnya.

Yorrys pun buka suara merespons polemik film dokumenter yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Menurut Yorrys, substansi tayangan tersebut seharusnya dipahami secara utuh dan tidak semata dilihat dari judul yang dianggap provokatif. “Kalau ditonton secara keseluruhan, film itu menjelaskan soal perusakan hutan yang terjadi di Indonesia, bukan hanya di Papua. Tetapi memang yang paling besar sekarang terjadi di Papua,” jelasnya.

Dia berpendapat, tidak ada alasan untuk melarang pemutaran film tersebut. Dia menilai bahwa di era keterbukaan saat ini, pelarangan terhadap karya atau diskusi publik justru tidak relevan. “Kenapa harus dilarang? Ini era keterbukaan. Saya juga sudah tanyakan langsung kepada Menko Polkam dan ditegaskan bahwa tidak ada larangan resmi terkait pemutaran film itu,” ujar Senator asal Papua tersebut.

Dia juga turut menyoroti dampak eksploitasi hutan di Papua, khususnya terkait proyek strategis nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, yang disebut mencapai sekitar 2,5 juta hektare. “Yang paling parah sekarang itu dengan PSN di Merauke. Pertanyaannya, kalau hutan dibuka untuk padi dan tebu, kayu-kayu hasil pembukaan lahannya ke mana? Ini bukan lahan tandus. Ini hutan yang dibuka dan tentu merusak tatanan lingkungan serta ruang hidup masyarakat,” ungkapnya.

Yorrys meminta semua pihak terus menyuarakan persoalan pengrusakan hutan yang terjadi, baik di Papua maupun wilayah lain di Indonesia. Yorrys juga mengkritik pola pembebasan lahan yang dinilai tidak adil bagi masyarakat adat. Ia menyoroti adanya laporan harga pembebasan tanah yang sangat rendah dan tidak manusiawi.

“Penataan pola pembebasan lahan menurut saya keliru. Kenapa masyarakat tidak dijadikan mitra? Jadi ada rasa memiliki. Bukan hanya dibayar selesai dengan harga yang tidak manusiawi,” pungkasnya.

PEKANBARU - Polda Riau menetapkan korporasi raksasa sawit PT MM sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini terkait aktivitas budidaya perkebunan kelapa sawit di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro mengatakan, penanganan perkara tersebut menjadi bentuk keseriusan Polda Riau dalam menindak kejahatan lingkungan secara menyeluruh, termasuk terhadap korporasi besar yang terbukti memperoleh keuntungan dari aktivitas merusak lingkungan.

Pendekatan penegakan hukum lingkungan saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada pelaku lapangan atau individu semata, tetapi juga menyasar korporasi sebagai entitas hukum yang memiliki tanggung jawab pidana apabila terbukti melakukan pembiaran, perencanaan, atau memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas yang melanggar aturan lingkungan hidup.

“Penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada pelaku perorangan. Korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kegiatan usahanya terbukti mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan,” ujar Ade, Senin (18/5/2026).

Perkara tersebut menjadi pesan kuat bahwa Polda Riau tidak akan ragu menerapkan pidana korporasi dalam kasus-kasus lingkungan hidup, terutama yang berdampak terhadap kawasan konservasi, daerah aliran sungai, serta ekosistem penyangga kehidupan masyarakat.

Dalam proses penyidikan, penyidik menemukan aktivitas perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan sempadan Sungai Air Hitam dan kawasan hutan di Estate IV Divisi F PT MM, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

"Penyidik mengungkap bahwa kawasan tersebut telah dibuka dan ditanami kelapa sawit sejak tahun 1997 hingga 1998," katanya.

Tanaman sawit di lokasi itu mulai memasuki masa produksi pada tahun 2002 dan disebut terus menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan selama lebih kurang 22 tahun.

“Perusahaan diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas budidaya sawit yang dilakukan di kawasan sempadan sungai. Ini bukan aktivitas sesaat, tetapi berlangsung dalam kurun waktu panjang,” ujarnya.

Dalam perkara ini, penyidik menilai aktivitas perusahaan bertentangan dengan dokumen Amdal perusahaan sendiri, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, serta ketentuan perlindungan sempadan sungai lainnya.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015, kawasan sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas dan wajib memiliki izin. "Dalam hasil penyidikan, PT MM disebut tidak memiliki izin pemanfaatan sempadan sungai dari Balai Wilayah Sungai Sumatera III," kata Ade.

Dalam penanganan perkara tersebut, Ditreskrimsus Polda Riau turut melibatkan berbagai ahli lintas disiplin, mulai dari ahli pengukuhan kawasan hutan, ahli sumber daya air, ahli lingkungan hidup, ahli kerusakan tanah dan lingkungan, ahli hukum pidana lingkungan, hingga ahli hukum korporasi.

Selain itu, penyidik juga menyita berbagai barang bukti penting berupa dokumen legal perusahaan, akta perusahaan, dokumen Amdal, peta HGU, peta kawasan konservasi, dokumen pengelolaan lingkungan, laporan pengelolaan sempadan sungai, hingga hasil pengujian laboratorium lingkungan.

Berdasarkan hasil perhitungan ahli, kerugian akibat kerusakan lingkungan dalam perkara tersebut mencapai Rp187.863.860.800.

Atas perkara tersebut, PT MM dijerat Pasal 98 ayat (1) junto Pasal 99 ayat (1) junto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

jalur pada petak jalan Cibeber–Lampegan dinyatakan tidak dapat dilalui sementara waktu hingga proses perbaikan selesai dilakukan

Cianjur (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung menghentikan sementara perjalanan Kereta Api Siliwangi relasi Cipatat-Cianjur-Sukabumi karena adanya tanah di bawah rel terkikis atau adanya gogosan pada jalur rel tepatnya di Km 74+9/0 petak jalan Cibeber–Lampegan.

Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo saat dihubungi di Cianjur, Jawa Barat, Senin, mengatakan keselamatan perjalanan kereta api menjadi prioritas perusahaan sehingga perjalanan KA Siliwangi sejak Minggu (19/4) malam dibatalkan dan perjalanan kereta hanya sampai di Stasiun Cianjur.

Termasuk, ungkap dia, perjalanan KA Siliwangi relasi Sukabumi-Cianjur-Cipatat yang dijadwalkan berangkat pada Senin pukul 05.15 WIB mengalami pembatalan.

Kebijakan diambil sebagai langkah antisipatif untuk memastikan keselamatan seluruh pelanggan dan operasional perjalanan kereta api.

“Keselamatan merupakan hal yang tidak dapat ditawar, jalur pada petak jalan Cibeber–Lampegan dinyatakan tidak dapat dilalui sementara waktu hingga proses perbaikan selesai dilakukan,” katanya.

Dia menjelaskan informasi awal mengenai kondisi tersebut pertama kali diterima petugas di lapangan saat melaksanakan patroli rutin pemeriksaan jalur pada Minggu (19/4) sekitar pukul 19.55 WIB.

Petugas menemukan adanya struktur jalur rel yang tidak sesuai akibat gogosan dan berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, tim tanggap darurat KAI Daop 2 Bandung segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dinyatakan bahwa jalur tersebut untuk sementara waktu tidak aman dilalui kereta api, sehingga KAI Daop 2 Bandung menyampaikan permohonan maaf pada seluruh pelanggan yang terdampak akibat gangguan tersebut.

"Kami memahami bahwa pembatalan perjalanan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jasa," katanya.

Sebagai bentuk kompensasi, pelanggan yang terdampak dan tidak berkenan melakukan perjalanan, dapat melakukan pembatalan tiket dengan pengembalian dana sebesar 100 persen dari harga tiket, di luar biaya pemesanan.

Proses pembatalan dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI maupun secara langsung di loket stasiun. Pembatalan tiket dapat dilakukan dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sejak jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket.

"KAI Daop 2 Bandung mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan kanal resmi yang tersedia guna mempermudah proses pembatalan," katanya

KAI Daop 2 Bandung saat ini terus melakukan upaya percepatan perbaikan jalur agar perjalanan kereta api dapat segera kembali normal.

Seluruh proses penanganan dilakukan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang KKP untuk sektor perikanan ini juga terus melakukan kontrak untuk perbaikan tambak masyarakat yang berdampak

Banda Aceh (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) melaporkan bahwa proses pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi tambak terdampak bencana masih dalam proses identifikasi kerusakan, termasuk identifikasi para pemiliknya.

Berdasarkan data Satgas PRR yang diterima ANTARA di Banda Aceh, Rabu, proses identifikasi kerusakan dan pemilik tambak dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha (by nama by address) beserta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) masing-masing daerah.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Safrizal ZA mengatakan sektor perikanan atau tambak saat ini datanya sudah cukup lengkap dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan upaya perbaikan.

"Sekarang KKP untuk sektor perikanan ini juga terus melakukan kontrak untuk perbaikan tambak masyarakat yang berdampak," katanya.

Berdasarkan data yang diterima Satgas PRR hingga 6 April 2026, luas tambak yang terdampak bencana pada 18 kabupaten/kota di Aceh mencapai 30.417 hektare. Kemudian keramba 1.953 hektare dengan total pembudidaya sebanyak 18.593 orang.

Dari data Satgas tersebut, sejauh ini juga telah dilakukan usulan tambahan anggaran untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp1,7 triliun.

Kemudian KKP juga telah menyelesaikan rencana induk dan rencana aksi. Artinya, kata dia, semua langkah pemulihan sedang berproses, termasuk persiapan petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang kelautan dan perikanan.

Di Aceh, KKP melalui Balai Benih Ikan (BBI) Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah telah menyalurkan bantuan 4.800 ekor atau 12 paket calon induk nila kepada petambak yang terdampak bencana.

Safrizal menegaskan data pemulihan sektor kelautan dan perikanan ini masih terus bergerak, karena tim di lapangan tidak berhenti bekerja untuk memastikan semua yang terdampak dapat terakomodir.

"Data ini bisa terus bergerak, karena tim di lapangan terus bekerja, sehingga tidak ada satu pun tertinggal atau keluar dari catatan yang sudah kita miliki," ucap Safrizal ZA.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani kerusakan di ruas jalan nasional Cikopo–Sadang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan melakukan perbaikan di 21 titik menyusul aduan masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama, dengan tetap menjaga konektivitas.

“Konektivitas harus tetap terjaga, namun yang paling utama adalah keselamatan pengguna jalan. Karena itu penanganan dilakukan secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Penanganan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat sebagai respons cepat untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Penanganan dilakukan menggunakan metode patching dengan Campuran Aspal Panas (CAP) di sejumlah titik kerusakan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam menjaga kemantapan jalan nasional.

Sebelumnya, pada masa mudik Lebaran 2026, kondisi ruas jalan Cikopo–Sadang dalam keadaan mantap tanpa lubang. Kondisi tersebut dicapai melalui penanganan sementara menggunakan metode Salob untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode mudik.

Namun, curah hujan yang masih tinggi dan kondisi cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan munculnya kembali sejumlah titik kerusakan pada badan jalan.

Kementerian PU terus melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi jalan, khususnya pada ruas-ruas dengan tingkat lalu lintas tinggi dan rentan terhadap kerusakan akibat faktor cuaca.

Masyarakat juga diimbau untuk tetap berhati-hati saat berkendara, terutama pada kondisi cuaca hujan, serta dapat melaporkan kerusakan infrastruktur jalan melalui kanal pengaduan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat (DPP LIRA) menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin operasional sejumlah perusahaan di Sumatera sebagai langkah maju dan berani dalam upaya melindungi lingkungan hidup. Kebijakan itu juga dianggap sebagai upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam nasional.

Di tengah dinamika global yang masih didominasi kepentingan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam, kebijakan ini dinilai menunjukkan komitmen negara untuk menempatkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.

Sumatera, sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah, selama bertahun-tahun dinilai menjadi korban praktik eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang lebih mengutamakan keuntungan, bahkan kerap memanfaatkan relasi kekuasaan untuk mengamankan kepentingannya. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengorbankan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Presiden DPP LIRA Andi Syafrani menyatakan pencabutan izin tersebut merupakan sinyal kuat bahwa negara tidak lagi menoleransi praktik perusakan lingkungan yang dilakukan atas nama investasi.

“Pencabutan izin ini adalah langkah positif dan patut diapresiasi. Namun, kebijakan ini tidak boleh berhenti sebagai keputusan administratif di atas kertas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa lahan-lahan yang izinnya dicabut tidak kembali jatuh ke tangan pihak-pihak yang memiliki rekam jejak buruk dalam pengelolaan sumber daya alam atau kedekatan dengan kekuasaan,” ujar Andi, Jumat (23/1/2025).

LIRA menilai pencabutan izin hanyalah langkah awal dari proses panjang reformasi pengelolaan sumber daya alam. Tantangan utama berikutnya adalah memastikan arah kebijakan pengelolaan lahan pascapencabutan izin tersebut benar-benar berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Lihat video: Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Terkait Bencana

Tanpa pengawasan ketat dan transparansi, terdapat risiko lahan-lahan tersebut kembali dikelola oleh perusahaan atau individu yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

LIRA menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam proses pengalihan dan pengelolaan kembali lahan-lahan tersebut. Menurut LIRA, lahan seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan serta rekam jejak yang jelas dalam praktik usaha yang bertanggung jawab.

Selain itu, pelibatan masyarakat lokal—terutama warga yang tinggal di sekitar wilayah terdampak—menjadi kunci untuk memastikan kebijakan ini benar-benar membawa manfaat nyata, bukan hanya bagi segelintir elite, tetapi bagi masyarakat luas.

Andi menilai, pencabutan izin perusahaan di Sumatera merupakan momentum penting yang harus dikawal bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Kebijakan ini tidak boleh menjadi sekadar retorika atau simbol politik, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan konsisten.

“Ini adalah ujian bagi kita semua. Apakah kebijakan ini benar-benar akan membawa perubahan positif dan berkelanjutan, atau justru kembali menjadi siklus kebijakan yang dikendalikan oleh kepentingan segelintir pihak,” ucapnya.

Andi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas perubahan, demi memastikan bahwa kebijakan ini berjalan transparan, adil, dan berpihak pada perlindungan lingkungan serta kesejahteraan rakyat.

Pencabutan izin perusahaan di Sumatera bukan hanya soal menjaga alam, tetapi juga tentang keberanian melawan ketidakadilan dan menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan negara mengalami kerugian mencapai Rp175 triliun akibat kerusakan hutan atau deforestasi. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dan internal KPK, deforestasi kini seluas 608.299 hektare.

"Rp175 triliun potensi kerugian negara dari sektor hutan," tulis KPK dalam akun Instagramnya @official.kpk yang dilihat pada Rabu (31/12/2025).

KPK saat ini tengah mengusut sejumlah dugaan suap pengelolaan kawasan hutan. Kasus tersebut yakni suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan di PT Inhutani V Rp4,2 miliar dan mobil Rubicon, suap izin alih fungsi lahan hutan lindung di Pemkab Bogor Rp8,9 miliar, serta suap izin usaha perkebunan dan hak guna usaha di Kabupaten Buol Rp3 miliar.

Hutan Indonesia merupakan salah satu kawasan hutan paling luas di dunia dengan total luas 95,9 juta hectare atau 2% dari luas hutan di seluruh dunia. KPK menyatakan hutan wajib dijaga dan dilestarikan.

Terhadap itu, KPK meluncurkan dashboard Jaga Hutan pada 19 Desember 2025. Melalui dashboard tersebut, masyarakat dapat berperan aktif menjaga kelestarian dengan berdiskusi dan melaporkan adanya dugaan korupsi di sektor hutan.

"Mari bergerak bersama dan ambil peran dalam melindungi hutan dan menyelamatkan sumber daya alam dari ancaman korupsi dan eksploitasi," lanjut KPK.

JAKARTA - Pengelolaan hutan berkelanjutan (Sustainable Forest Management/SFM) menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Hal ini seiring dengan peran strategis sektor kehutanan dan penggunaan lahan dalam agenda pengurangan emisi gas rumah kaca nasional.

Project Director FOLU Net Sink 2030 sekaligus Anggota Dewan Penasihat Ahli Indonesia’s FOLU Net Sink 2030’Agus Justianto menjelaskan komitmen FOLU Net Sink 2030 berangkat dari dinamika global negosiasi perubahan iklim. Di mana sektor kehutanan dinilai sebagai sektor paling visibel dan berbiaya efektif untuk menurunkan emisi. Komitmen tersebut sejalan dengan kerangka REDD+ dan berkembang ke pendekatan nature-based solutions. Transisi Energi Berkeadilan Perlu Langkah Stratejik dan Kolaborasi Multi Pihak

“Indonesia memiliki modal besar berupa hutan hujan tropis. Dari kajian dan perhitungan yang dilakukan, sektor FOLU menjadi andalan pengurangan emisi gas rumah kaca nasional,” kata Agus dalam diskusi Enviro Talk, Senin (29/12/2025).

Ia menyampaikan sekitar 60% beban pengurangan emisi Indonesia berada di sektor FOLU. Karena itu, pemerintah menempatkan kebijakan FOLU Net Sink 2030 sebagai bagian dari komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Target net sink dimaknai sebagai kondisi ketika serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan setidaknya setara, atau lebih besar, dibanding emisi yang dilepaskan pada 2030.

Agus menilai target tersebut ambisius, mengingat Indonesia juga memiliki komitmen jangka panjang menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan FOLU Net Sink 2030 sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Ini bukan sekadar komitmen negara. Konsistensi implementasi di tingkat nasional dan subnasional menjadi kunci, karena gangguan seperti kebakaran dan degradasi hutan dapat memengaruhi pencapaian target,” ujarnya.

Dalam konteks implementasi, Agus menekankan pentingnya SFM yang telah menjadi prinsip dasar kehutanan Indonesia sejak dekade 1970-an melalui tata guna hutan kesepakatan dan perencanaan tata ruang. Klasifikasi hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi ditetapkan berdasarkan kriteria ilmiah seperti curah hujan, kelerengan, dan erodibilitas tanah.

“Konsep pengelolaan hutan berkelanjutan sudah disusun lama. Tantangannya adalah memastikan konsep tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Penggiat Karbon Bisnis Berkelanjutan (Atkarbonist) Diah Suradiredja mengatakan, FOLU Net Sink 2030 berfungsi sebagai kompas kebijakan nasional bagi dunia usaha dan pasar karbon. Menurutnya, pasar karbon sangat sensitif terhadap kepastian arah kebijakan dan tata kelola yang kredibel.

“FOLU Net Sink 2030 memberi sinyal kuat bahwa Indonesia menempatkan hutan dan lahan sebagai solusi iklim nasional. Ini penting bagi dunia usaha karena pasar karbon dibangun atas dasar kepercayaan dan kepastian kebijakan,” katanya.

Ia menjelaskan pasar karbon tidak semata-mata mekanisme jual-beli, melainkan instrumen pembiayaan alternatif untuk menjembatani keterbatasan anggaran publik, terutama dalam pembiayaan restorasi hutan, pengelolaan hutan lestari, dan perlindungan ekosistem di tingkat tapak. Diah menegaskan peran masyarakat menjadi krusial karena aksi nyata pengurangan emisi berlangsung di lapangan.

Menurutnya, dana kompensasi karbon pada akhirnya diarahkan untuk mendukung upaya masyarakat dalam menjaga hutan dari tekanan kerusakan, kebakaran, dan degradasi. “Pasar karbon adalah dana kompensasi. Peran masyarakat di tingkat tapak sangat menentukan nilai tambahan (additionality) dari upaya pengurangan emisi,” ujarnya. Kemenhut Hentikan Pemanfaatan dan Pengangkutan Kayu di Sumatera

Terkait tata kelola, Diah menyoroti pentingnya transparansi dan kredibilitas data. Ia menyebut kepercayaan investor global ditentukan oleh metodologi yang sahih, sistem monitoring, reporting, and verification (MRV) yang kuat, serta kepastian regulasi.

“Pasar karbon tidak mentolerir data yang abu-abu. Transparansi menjadi fondasi utama agar sistem ini kredibel di mata publik dan global,” terangnya.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa FOLU Net Sink 2030 bukan sekadar target teknis, melainkan refleksi arah pembangunan Indonesia yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab global.