JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti maraknya tren kejahatan finansial digital berbasis manipulasi psikologis atau yang dikenal dengan istilah Love Scam. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan modus ini telah menjadi ancaman serius dengan jaringan sindikat internasional yang mulai beroperasi di Indonesia.

Salah satu bukti nyata adalah penggerebekan lokasi sindikat internasional yang baru-baru ini terjadi di Yogyakarta. Kasus ini sejalan dengan kekhawatiran global yang dibahas dalam forum internasional International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Komite 8.

"Yang ini menjadi satu tren kejahatan finansial digital yang sedang meningkat jumlahnya dan dilakukan secara global oleh sindikat-sindikat tersebut dan terbukti juga di Indonesia yang baru saja kejadian adalah di Yogyakarta dimana kita ditemukan satu sindikat yang beroperasi secara internasional," ujar Friderica yang kerap disapa Kiki dalam konferensi pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Anti-Scam Center (IASC) sepanjang tahun 2025, jumlah korban dan total kerugian yang diakibatkan oleh modus Love Scam (juga dikenal sebagai Relationship Scam atau Romance Scam) sangat mengkhawatirkan.

"Terkait datanya yang diterima Indonesia Anti Scam Center terkait dengan Love Scam ini di tahun 2025, data sampai dengan akhir tahun lalu Indonesia Anti Scam Center telah menerima 3.494 laporan kerugian masyarakat yang terkena scam melalui modus Love Scam ini. dengan total kerugian yang cukup besar yaitu sebesar Rp 49,198 miliar," ungkap Kiki.

Kiki menekankan bahwa selain kehilangan uang dalam jumlah besar, korban juga menderita dampak psikologis yang berat. Hal ini dikarenakan para pelaku memanipulasi emosi korban hingga mereka merasa memiliki hubungan spesial sebelum akhirnya dipersuasi untuk mentransfer uang secara sukarela.

Menanggapi fenomena tersebut, OJK melalui Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) terus menggencarkan kampanye edukasi lintas kanal. Pesan-pesan anti-scam kini disebarkan melalui media sosial, transportasi massal, hingga pesan langsung di layar ATM dan aplikasi mobile banking.

OJK juga melibatkan Key Opinion Leader (KOL) untuk menjangkau masyarakat lebih luas agar waspada terhadap risiko lintas batas dari para scammer yang beroperasi melalui internet dan aplikasi kencan. "Kami terus mengajak seluruh masyarakat untuk terus berhati-hati terus meningkatkan kewaspadaan terkait berbagai hal manipulatif ya terutama terkait Love Scam ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan perkembangan terbaru kasus pembobolan rekening di platform jual beli aset kripto, Indodax.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan OJK telah memanggil manajemen Indodax untuk meminta penjelasan.

Menurutnya, saat ini masih terdapat dua versi informasi dari nasabah Indodax maupun dari manajemen Indodax. Setelah Indodax menelusuri kasus pembobolan, OJK akan meminta penjelasan resminya.

"Sudah kami panggil kemarin, pengawas sudah mencoba meminta untuk Indodax menelusuri dan memastikan bahwa tidak ada kepentingan atau aset nasabah yang dirugikan," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2025).

Dalam proses komunikasi dengan regulator, Fawzi mengatakan pihak manajemen Indodax kooperatif dan telah meminta para nasabahnya menyerahkan bukti-bukti rekening dibobol. Saat ini, OJK belum mendapat angka berapa total nilai kerugian yang dialami nasabah.

Sebelumnya, CEO Indodax William Sutanto menyatakan bahwa berdasarkan penelusuran terhadap akun-akun member yang informasinya beredar di media, pihaknya menemukan indikasi adanya akses ilegal ke akun pengguna.

William mengeklaim akses tersebut tidak berasal dari sistem Indodax, tapi terjadi akibat faktor eksternal seperti phishing, malware, atau metode social engineering yang menargetkan perangkat maupun kredensial pribadi pengguna.

"Kami berkomitmen untuk mendampingi para member yang terdampak dan menindaklanjuti setiap kasus secara menyeluruh. Sejalan dengan hal tersebut, aspek keamanan akun terus menjadi fokus perusahaan," ujarnya.

Adapun, saat Indodax menjadi platform kripto domestik yang menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak nasional di sektor ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, penerimaan pajak sektor aset kripto mencapai Rp1,71 triliun dari 2022 sampai September 2025.

Bila dibedah per periode, angkanya menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2022, pajak kripto tercatat sebesar Rp246,45 miliar, kemudian Rp220,83 miliar pada 2023, naik menjadi Rp620,4 miliar pada 2024, dan Rp621,3 miliar hanya dalam sembilan bulan pertama 2025.

Dari total penerimaan 2025, kontribusi terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 senilai Rp836,36 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp872,62 miliar.

Dalam hal ini, kontribusi Indodax sejak 2022 terus meningkat dan kini mencapai hampir setengah dari total pajak kripto yang dihimpun pemerintah. Berdasarkan data INDODAX, kontribusi pajak yang disetorkan yakni total Rp114,63 miliar pada 2022 (46,5% dari total nasional); total Rp91,47 miliar pada 2023 (41,4%); total Rp283,95 miliar pada 2024 (45,8%); terakhir pada Januari-September 2025 total Rp297,09 miliar (48,5%).

Vice President INDODAX Antony Kusuma mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan pertumbuhan adopsi kripto dan kepatuhan industri terhadap regulasi perpajakan.

“Peningkatan penerimaan pajak kripto dan kontribusi Indodax yang hampir separuh dari total nasional menunjukkan pentingnya bursa domestik dalam ekosistem digital Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terkini soal kasus dugaan akses ilegal terhadap akun nasabah dalamplatformtradingsaham Mirae Asset. Kasus ini ditaksir membuat kerugian hingga puluhan miliar kepada korban.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menerangkan bahwa saat ini, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut.

“Itu masih dalam proses pemeriksaan, nanti akan disampaikan,” katanya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Senin (8/12/2025).

Saat ini, Friderica menegaskan bahwa OJK tengah berfokus untuk melakukan pemeriksaan mendalam terkait kasus tersebut. Friderica juga menyebut bahwa keputusan baru bisa diambil setelah menunggu hasil pemeriksaan.

Senada, Mirae Asset Sekuritas juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan OJK, SRO, hingga PPATK untuk memastikan proses pengungkapan kasus dapat dijalankan sesuai ketentuan.

"Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut," tulis Mirae Asset Sekuritas dalam keterangannya pada Senin (1/12/2025).

Adapun, temuan awal itu masih dalam proses pendalaman. Di sisi lain, Mirae Asset menyatakan tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum apabila investigasi membuktikan adanya penyalahgunaan, laporan palsu, atau tindakan yang merugikan reputasi perusahaan.

Sebelumnya, salah satu nasabah Mirae Asset Sekuritas, Irman, telah mengajukan laporan kepada Bareskrim Polri pada Jumat (28/11/2025) dengan nomor LP/B/583/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri. Laporan tersebut ditujukan kepada sejumlah petinggi Mirae Asset Sekuritas.

Kuasa hukum Irman, Krisna Murti, menjelaskan bahwa indikasi transaksi mencurigakan pertama muncul pada 6 Oktober 2025 ketika kliennya menerima konfirmasi perdagangan atas transaksi jual beli saham yang tidak pernah dilakukan.

Dia menyampaikan bahwa portofolio saham berkapitalisasi besar milik kliennya mendadak hilang dan berubah menjadi saham-saham tidak likuid, seperti FILM dan NAYZ. Kerugian Irman ditaksir mencapai Rp71 miliar.

“Klien kami mempunyai saham itu di BBCA, BBRI, TLKM, BMRI, CDIA, BIPI. Kemudian itu hilang, dibelikan aset yang sama sekali klien kami enggak pernah mengetahui tentang saham-saham itu,” ujar Krisna, Jumat (28/11/2025).

Irman kemudian melaporkan kejadian itu kepada layanan pelanggan perusahaan dan bertemu jajaran direksi Mirae Asset pada 7 Oktober 2025. Menurut Krisna, perusahaan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan internal tidak menemukan indikasi peretasan server maupun pelanggaran akses sistem.

"Jadi Pak Irman klien kami tidak pernah melakukan hal tersebut, dan itu sudah diakui oleh PT Mirae. Lalu hasil pemeriksaan sementara tidak menunjukkan adanya peretasan server dan akses akun nasabah, sehingga indikasi adalah adanya akses ilegal terhadap akun nasabah,” ujarnya.

Selain Irman, Krisna menyampaikan bahwa laporan serupa telah dilayangkan korban lain sejak 2024. Dia mencontohkan seorang nasabah bernama Leni yang baru mendapat tanggapan setelah menunggu beberapa bulan.

Total kerugian yang dihimpun dari para korban disebut mendekati Rp90 miliar, dengan pola transaksi ratusan kali dalam rentang waktu singkat.

“Jadi sekali lagi bahwa klien kami telah kehilangan uangnya dengan teman-teman yang lain. Ini lebih dari hampir sekitar Rp90 miliaran, hampir sekitar Rp90 miliaran. Kurang lebih sekitar itu,” kata Krisna.