Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemeriksaannya terhadap penyelenggara pinjaman online (pinjol) Dana Syariah Indonesia (DSI) menemukan delapan pelanggaran yang dilakukan DSI sehingga merugikan para pemberi dana (lender) yang dananya gagal dibayarkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan dari temuan delapan pelanggaran tersebut OJK segera membuat laporan kepada Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025.

“Intinya, kami menemukan adanya indikasi fraud atau tindak pidana. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober kami melaporkan masalah ini kepada Bareskrim. Sebelumnya, pada tanggal 13 Oktober, kami meminta bantuan kepada PPATK untuk menelusuri aliran dana tersebut, beberapa hari setelah kami selesai melakukan pemeriksaan di lapangan,” kata Agusman, dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Kamis (15/1/2026).

Menurut Agusman delapan pelanggaran DSI yang dilaporkan kepada Bareskrim Polri. Pertama, penggunaan data borrower riil untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk memperoleh dana baru.

Kedua, publikasi informasi yang tidak benar di website untuk menggalang dana lender. Ketiga, penggunaan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain ikut menjadi lender.

Keempat, penggunaan rekening perusahaan vehicle untuk menerima aliran dana dari escrow. Kelima, penyaluran dana lender kepada perusahaan terafiliasi.

Keenam, penggunaan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar kewajiban lain atau skema ponzi. Ketujuh, penggunaan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet. Terakhir, pelaporan yang tidak benar.

Agusman juga menjelaskan, OJK segera mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada DSI pada 15 Oktober 2025. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya korban baru dengan menghentikan kegiatan penghimpunan dana baru dan penyaluran pendanaan baru.

Selain itu, DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, atau pengurangan nilai kepemilikan tanpa persetujuan OJK; dilarang mengubah susunan direksi, komisaris, dewan pengawas syariah, dan pemegang saham; serta wajib bersikap kooperatif, menyediakan contact center, dan melayani pengaduan lender.

“Kami juga memfasilitasi pertemuan antara lender dengan DSI, pada tanggal 28 Oktober, 18 November, 29 November, 3 Desember, dan terakhir 30 Desember, untuk mempertemukan para pihak terkait pengaduan konsumen,” kata Agusman.

Agusman menambahkan, dari hasil pemeriksaan pengawasan, OJK sudah memberikan 20 surat pembinaan kepada DSI mulai meminta perbaikan tata kelola hingga pertanggungjawaban DSI untuk mengembalikan dana lender.

“Kami mendorong perbaikan tata kelola yang lebih baik, dan yang paling penting adalah pengembalian dana lender. Ini yang kami minta secara tegas. Kami juga berharap adanya langkah pencekalan, belajar dari kasus-kasus sebelumnya, tentu dengan dukungan penegak hukum,” kata Agusman.

Ke depan, OJK juga akan melakukan fit and proper test ulang serta pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik yang digunakan DSI, karena laporan sebelumnya menunjukkan kondisi yang seolah-olah baik-baik saja.

“Apabila seluruh komitmen tidak dipenuhi dan upaya pidana tidak berjalan atau tidak tuntas, maka langkah terakhir (last resort) adalah gugatan perdata dari sisi OJK,” kata Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) soal kasus dugaan ijazah palsu.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Hellyana nampak hadir bersama bersama tim kuasa hukumnya sekitar 10.00 WIB. Dia tiba dengan mengenakan baju dan kerudung berwarna biru.

Hellyana mengemukakan, dirinya tidak pernah memiliki niat jahat dalam kasus ini. Dia menyatakan bahwa persoalan ijazah yang tengah diusut Bareskrim ini hanya persoalan administrasi.

"Jadi terkait ini, dan perlu kami sampaikan juga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Jadi untuk hal-hal tersebut ya ini hanya masalah administrasi," ujar Hellyana di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).

Dia juga menjelaskan bahwa dirinya sempat ingin melakukan legalisir ijazah di Universitas Azzahra pada 2024. Namun, saat itu kampus tersebut telah tutup.

Dia juga berdalih tidak sempat melakukan legalisir karena dirinya disibukkan saat menjabat sebagai pimpinan DPRD.

"Jadi dikarenakan itu kami tidak sempat pada waktu itu karena kesibukan, karena saya juga pimpinan DPRD, sehingga tidak sempat untuk ke Kemendikti untuk ngurus legalisirnya," imbuhnya.

Adapun, Hellyana mengaku telah mendatangi Dekan dan Dosen Pendampingnya saat berkuliah di Universitas Azzahra untuk meminta pernyataan pernah berkuliah.

"Lalu kami waktu itu sempat ke tempat Ibu Dekan dan Dosen Pendamping. Kami mendapatkan juga surat eh pernyataan langsung tulis tangan bahwa menyatakan bahwa saya betul mahasiswa beliau, dan betul pernah eh berkuliah di Azzahra," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini dilaporkan oleh masyarakat Ahmad Sidik pada Senin (21/7/2025). Laporan ini pun teregister dalam nomor LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM.

Adapun, pelapor mengendus perkara dugaan ijazah palsu ini dari pemberitaan pada 16 Mei 2025 yang berisi informasi soal kelulusan sarjana Hellyana dari Universitas Azzahra Jakarta pada 2012.

Namun, berdasarkan penelusuran pelapor, Hellyana memang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Azzahra pada 2013. Hanya saja, status mahasiswa Hellyana tidak aktif sejak 2014.

Oleh sebab itu, temuan inilah yang membuat pelapor melaporkan peristiwa dugaan pemalsuan ijazah ini ke Bareskrim Polri.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terkini soal kasus dugaan akses ilegal terhadap akun nasabah dalamplatformtradingsaham Mirae Asset. Kasus ini ditaksir membuat kerugian hingga puluhan miliar kepada korban.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menerangkan bahwa saat ini, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut.

“Itu masih dalam proses pemeriksaan, nanti akan disampaikan,” katanya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Senin (8/12/2025).

Saat ini, Friderica menegaskan bahwa OJK tengah berfokus untuk melakukan pemeriksaan mendalam terkait kasus tersebut. Friderica juga menyebut bahwa keputusan baru bisa diambil setelah menunggu hasil pemeriksaan.

Senada, Mirae Asset Sekuritas juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan OJK, SRO, hingga PPATK untuk memastikan proses pengungkapan kasus dapat dijalankan sesuai ketentuan.

"Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut," tulis Mirae Asset Sekuritas dalam keterangannya pada Senin (1/12/2025).

Adapun, temuan awal itu masih dalam proses pendalaman. Di sisi lain, Mirae Asset menyatakan tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum apabila investigasi membuktikan adanya penyalahgunaan, laporan palsu, atau tindakan yang merugikan reputasi perusahaan.

Sebelumnya, salah satu nasabah Mirae Asset Sekuritas, Irman, telah mengajukan laporan kepada Bareskrim Polri pada Jumat (28/11/2025) dengan nomor LP/B/583/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri. Laporan tersebut ditujukan kepada sejumlah petinggi Mirae Asset Sekuritas.

Kuasa hukum Irman, Krisna Murti, menjelaskan bahwa indikasi transaksi mencurigakan pertama muncul pada 6 Oktober 2025 ketika kliennya menerima konfirmasi perdagangan atas transaksi jual beli saham yang tidak pernah dilakukan.

Dia menyampaikan bahwa portofolio saham berkapitalisasi besar milik kliennya mendadak hilang dan berubah menjadi saham-saham tidak likuid, seperti FILM dan NAYZ. Kerugian Irman ditaksir mencapai Rp71 miliar.

“Klien kami mempunyai saham itu di BBCA, BBRI, TLKM, BMRI, CDIA, BIPI. Kemudian itu hilang, dibelikan aset yang sama sekali klien kami enggak pernah mengetahui tentang saham-saham itu,” ujar Krisna, Jumat (28/11/2025).

Irman kemudian melaporkan kejadian itu kepada layanan pelanggan perusahaan dan bertemu jajaran direksi Mirae Asset pada 7 Oktober 2025. Menurut Krisna, perusahaan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan internal tidak menemukan indikasi peretasan server maupun pelanggaran akses sistem.

"Jadi Pak Irman klien kami tidak pernah melakukan hal tersebut, dan itu sudah diakui oleh PT Mirae. Lalu hasil pemeriksaan sementara tidak menunjukkan adanya peretasan server dan akses akun nasabah, sehingga indikasi adalah adanya akses ilegal terhadap akun nasabah,” ujarnya.

Selain Irman, Krisna menyampaikan bahwa laporan serupa telah dilayangkan korban lain sejak 2024. Dia mencontohkan seorang nasabah bernama Leni yang baru mendapat tanggapan setelah menunggu beberapa bulan.

Total kerugian yang dihimpun dari para korban disebut mendekati Rp90 miliar, dengan pola transaksi ratusan kali dalam rentang waktu singkat.

“Jadi sekali lagi bahwa klien kami telah kehilangan uangnya dengan teman-teman yang lain. Ini lebih dari hampir sekitar Rp90 miliaran, hampir sekitar Rp90 miliaran. Kurang lebih sekitar itu,” kata Krisna.