Bisnis.com, SURABAYA – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin angkat bicara terkait rencana layanan Kereta Kilat Pajajaran yang dikabarkan akan menghubungkan Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam.

Bobby mengungkapkan bahwa pihaknya hingga saat ini masih melakukan studi dan kajian lebih lanjut mengenai layanan baru hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan PT KAI (Persero) tersebut.

"Oh, itu [layanan kereta kilat rute Pajajaran Jakarta – Bandung] kan masih dalam kajian," beber Bobby kepada Bisnis pada sela-sela agenda Kereta Inspeksi (KAIS) Pengecekan Lintas dan Persiapan Angkutan Nataru 2025/2026 di Stasiun Surabaya Gubeng, Rabu (3/12/2025) siang.

Bobby juga membeberkan bahwa hasil kaji studi KAI terhadap terobosan percepatan mobilitas warga pada jalur kereta konvensional yang diprediksi akan memakan biaya mencapai Rp8 triliun itu, rencananya akan rampung pada awal tahun 2026 mendatang.

"Ya, nanti Januari [terbit hasil] kajiannya [kereta kilat Pajajaran] itu," tutupnya singkat.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memaparkan rencana kereta kilat rute Pajajaran yang akan menghubungkan Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam, bahkan dapat dipersingkat hingga 1 jam.

"Pengembangan kereta listrik dari Padalarang ke Cicalengka. Lalu, pembangunan jalur Nambo-Citayam. Kelima, Kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir–Bandung menjadi sekitar 1,5 jam," ungkapnya dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Barat, Rabu (3/12/2025).

Adapun, layanan kereta api kilat tersebut juga direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar 2 jam.

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat.

Dia berharap sinergi antara Pemda Jawa Barat, PT KAI, dan para mitra lainnya dapat terjalin dengan baik agar berbagai program strategis tersebut dapat segera diwujudkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat transportasi menilai rencana kehadiran Kereta Api Kilat Pajajaran dari Jakarta ke Bandung dengan waktu tempuh yang diperkirakan hanya 1,5 jam, tak efektif dan tidak mendesak.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno memandang, lebih baik anggaran untuk KA Kilat Pajajaran yang diprediksi mencapai Rp8 triliun tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan transportasi di Jawa Barat lainnya.

“Uang Rp8 triliun itu mungkin bangun kereta non-aktif, Cianjur—Padalarang kemudian Sukabumi, itu lebih bermanfaat kan,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Padahal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan memiliki Rencana Induk Perkeretaapian Nasional atau Ripnas pada 2030, termasuk reaktivasi jalur kereta, yang membutuhkan dana jumbo hingga Rp853 triliun.

Saat ini pun sudah sangat banyak pilihan transportasi dari Jakarta menuju Bandung. Mulai dari KA Parahyangan (Gambir—Bandung) yang memakan waktu sekitar tiga jam, Whoosh dengan waktu tempuh 45 menit.

Belum lagi para pelancong yang memanfaatkan KA lokal, bus, travel, dan fasilitas jalan tol ke Bandung pun sudah sangat mumpuni.

Waktu tempuh KA Kilat Pajajaran pun, Djoko nilai kurang masuk akal. Menggunakan jalur yang ada saat ini, sangat tak mungkin ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Apabila membangun jalur baru lagi, menurutnya anggaran Rp8 triliun pun tak cukup.

“Jakarta ke Cikampek saja satu jam. Masa Cikampek—Bandung setengah jam, kan enggak mungkin. Bangun terowongan, bangun jembatan, meluruskan trek, kapan rampungnya? Lebih baik untuk angkutan perkotaan,” tambahnya.

Berdasarkan hasil tinjauan Djoko, saat ini pun Jawa Barat minim angkutan pedesaan maupun perkotaan. Bahkan angkutan pelajar pun nihil. Dirinya menyayangkan padahal para pelajar dilarang untuk menggunakan motor pribadi, tetapi pemerintah justru tak menyediakan fasilitas pendukungnya.

Terpisah, Peneliti Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas mempertanyakan urgensi kereta tersebut. Padahal dahulu kala, usulan serupa dari Ignasius Jonan telah ditolak dan pemerintah akhirnya lebih memilih membangun Whoosh.

“Apa masih perlu membangun kereta agak cepat lagi, sementara pembangunan jalan tolnya juga bertambah?” tuturnya.

Senada dengan Djoko, Darmaningtyas mendorong agar pemerintah pusat maupun Jawa Barat untuk memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di luar Jawa.

Terlebih, di jalur kereta di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, saat ini terhantam banjir sehingga mengalami kerusakan berat.

“Jadi lebih baik anggarannya dialihkan untuk memulihkan infrastruktur transportasi di sana,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memaparkan rencana kereta cepat rute Pajajaran yang akan menghubungkan Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam, bahkan dapat dipersingkat hingga 1 jam.

Adapun, layanan kereta api kilat tersebut juga direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar 2 jam.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara soal kemunculan layanan Kereta Api Kilat Pajajaran dan potensi dampaknya terhadap Kereta Cepat Whoosh.

Airlangga menuturkan, Kereta Cepat Whoosh akan tetap beroperasi meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengumumkan rencana layanan Kereta Api Kilat Pajajaran.

"Silakan saja, tidak apa-apa, Whoosh [tetap] jalan terus," ujar Airlangga singkat saat di acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2025 di Jakarta pada Sabtu (29/11/2025).

Adapun, Kereta Api Kilat Pajajaran merupakan layanan baru hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT KAI.

Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memaparkan rencana kereta cepat rute Pajajaran yang akan menghubungkan Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam, bahkan dapat dipersingkat hingga 1 jam.

"Pengembangan kereta listrik dari Padalarang ke Cicalengka. Lalu, pembangunan jalur Nambo-Citayam. Kelima, Kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir–Bandung menjadi sekitar 1,5 jam," ungkapnya dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Barat, Sabtu (29/11/2025).

Adapun, layanan kereta api kilat tersebut juga direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar 2 jam.

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat.

Dia berharap sinergi antara Pemda Jawa Barat, PT KAI, dan para mitra lainnya dapat terjalin dengan baik agar berbagai program strategis tersebut dapat segera diwujudkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh akan tetap berjalan dan beroperasi meski ada Kereta Api Kilat Pajajaran.

"Silakan saja. Tidak apa-apa, Whoosh (akan tetap) jalan terus," ujar Airlangga singkat saat ditemui di Kota Kasablanka Hall, Sabtu (29/11).

Hal itu disampaikan setelah rencana mengenai Kereta Api Kilat Pajajaran sudah disepakati oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM.

Perkiraannya, transportasi tersebut akan memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi 1,5 jam saja.

Kereta api 'Kilat Pajajaran' merupakan transportasi dengan rute Stasiun Gambir, Jakarta sampai Kota Bandung dengan nilai proyek investasi yang dibutuhkan sebesar Rp8 triliun.

Bahkan, KDM juga optimistis waktu tempuh dapat dipersingkat kembali menjadi satu jam, meski membutuhkan kajian lebih lanjut.

Direktur Utama PT KAI mengatakan kajian untuk proyek kereta api Kilat Pajajaran akan dimulai pada awal 2026.

KDM juga mengatakan Pemprov Jabar telah menyusun rencana pembiayaan yang akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar senilai Rp2 triliun per tahun, dimulai dari tahun 2027 sampai 2030.

Hal tersebut berarti waktu pengerjaan proyek ini diprediksi akan dilakukan selama 4 tahun.

Tak hanya sampai Bandung, kereta api Kilat Pajajaran rencananya juga menghubungkan sampai Kota Banjar melalui Garut dan Tasikmalaya yang ditargetkan membutuhkan waktu tempuh selama hanya tiga jam.

"Kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir-Bandung menjadi sekitar satu setengah jam," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu (26/11).

"Bahkan layanan ini direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar dua jam melalui Bandung," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu Kereta Api (KA) Kilat Pajajaran yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal menyaingi Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Airlangga mengomentari perbandingan waktu tempuh keduanya yang memiliki rute kembar. Menurutnya, selisih waktu KA Kilat Pajajaran dan Whoosh tidak terlalu dekat.

"Enggak (KA Kilat Pajajaran menyaingi Whoosh), enggak tipis bedanya (waktu tempuh)," ujar Airlangga singkat saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/11).

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebelumnya meneken kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) soal layanan kereta api strategis 'Kilat Pajajaran'. KA itu akan memangkas waktu tempuh rute Stasiun Gambir-Stasiun Bandung menjadi hanya 1,5 jam.

KA Kilat Pajajaran bakal menjadi kereta tercepat kedua setelah Whoosh yang melayani rute Jakarta-Bandung. Sejauh ini, Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu memerlukan waktu sekitar 46 menit.

Sementara, waktu tempuh kereta api reguler Jakarta-Bandung saat ini bervariasi, mulai dari 2,5 jam hingga 3 jam. Perbedaan tersebut menyesuaikan dengan jenis kereta yang melayani.

"Kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir-Bandung menjadi sekitar 1,5 jam. Bahkan layanan ini direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar 2 jam melalui Bandung," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu (26/11).

Di lain sisi, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin diklaim menyambut baik inisiatif kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jabar. KAI juga berkomitmen menindaklanjuti dengan pembentukan Joint Working Group untuk menyusun kajian teknis dan rencana kerja bertahap, termasuk penataan kawasan Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi menyepakati pengoperasian Kereta (KA) Kilat Pajajaran, layanan baru yang menargetkan waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 1,5 jam.

KA Kilat Pajajaran akan menjadi moda transportasi tercepat kedua setelah Whoosh yang memakan wakitu sekitar 46 menit untuk rute yang sama.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan kesepakatan ini tertuang dalam kerja sama optimalisasi perkeretaapian.

"Kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir-Bandung menjadi sekitar satu setengah jam. Bahkan layanan ini direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar dua jam melalui Bandung," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu (26/11).

Layanan ini diharapkan menjadi solusi percepatan mobilitas warga di jalur konvensional dibandingkan kereta api reguler Jakarta-Bandung yang saat ini waktu tempuhnya 2,5 hingga 3 jam.

Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp8 triliun. KDM mengatakan Pemprov Jabar telah menyusun rencana pembiayaan yang akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar senilai Rp2 triliun per tahun, dimulai dari tahun 2027 sampai 2030.

Artinya, waktu pengerjaan proyek ini diprediksi akan dilakukan selama 4 tahun.

KDM menambahkan KA Kilat Pajajaran rencananya juga akan menghubungkan sampai Kota Banjar melalui Garut dan Tasikmalaya yang ditargetkan membutuhkan waktu tempuh selama hanya tiga jam.

Namun, kabupaten/kota yang ingin disinggahi oleh kereta Kilat Pajajaran harus mau ikut berinvestasi terhadap pembangunan kereta tersebut.

"Kabupaten yang tidak ikut investasi dalam pembangunan jalur kereta nyaman Kilat Pajajaran tidak berhenti di situ keretanya. Lewat. Sampai Bandung saja cukup," tegas KDM.

Lantas, perlukah KDM dan KAI meluncurkan Kereta Kereta Kilat Pajajaran yang butuh investasi jumbo Rp8 triliun?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan investasi Rp8 triliun untuk KA Kilat Pajajaran boleh jadi masuk akal jika dasar perencanaannya benar.

Artinya, ada kajian permintaan yang solid, estimasi biaya operasi dan pemeliharaan yang realistis, serta model tarif dan frekuensi layanan yang kompetitif dibanding moda lain.

"Tanpa data publik yang transparan, sulit memastikan bahwa angka sebesar itu dapat 'kembali' alias balik modal melalui pendapatan penumpang, sehingga tidak menjadi beban fiskal atau ditanggung subsidi secara permanen," katanya pada CNNIndonesia.com, Kamis (27/11).

Di sisi lain, Ronny mengkhawatirkan risiko "kanibalisme" dengan Whoosh, apalagi proyek kereta cepat tersebut tengah menghadapi tantangan finansial serius dengan beban utang besar dan tingkat utilisasi yang belum stabil.

Jika Kilat Pajajaran melayani ikoridor atau segmen yang sama, sambungnya, sebagian penumpang Whoosh dapat berpindah ke layanan yang lebih murah atau lebih fleksibel. Kondisi itu akan memperburuk tekanan keuangan Whoosh.

Ronny mengatakan untuk menghindari kasus itu, maka harus ada segmentasi layanan yang jelas dan koordinasi tarif maupun jadwal antara KA Kilat Pajajaran dan Whoosh.

"Tanpa regulasi terpadu, kompetisi internal justru bisa menggerus margin dan memperbesar risiko kegagalan komersial kedua pihak," kata Ronny.

Ia menambahkan KA Kilat Pajajaran sebenarnya bisa memperkuat konektivitas, menyediakan alternatif transportasi massal yang cepat dan nyaman, serta membantu menurunkan beban lalu lintas dan kemacetan di tol. Namun, berisiko duplikasi dan fragmentasi pasar di tengah banyaknya moda transportasi ke Bandung.

Artinya, jika moda terlalu banyak dan saling menggerus, ujungnya tidak ada yang mencapai skala ekonomi (economics of scale).

"Walhasil semuanya justru kelabakan secara finansial. Jika permintaan nyata tidak sebesar ekspektasi, investasi besar bisa tidak optimal dan manfaat sosial-ekonominya akhirnya menjadi terbatas," katanya.

Menurut Ronny, moda transportasi ini bisa revolusioner bila dirancang dengan kolaborasi pembiayaan yang cerdas melalui kemitraan publik-swasta-daerah, sehingga ada pembagian risiko yang adil.

Namun, jika daerah harus mengeluarkan dana APBD dengan nilai signifikan, tanpa jaminan manfaat ekonomi yang terukur, justru bisa menjadi beban fiskal dan mengorbankan prioritas publik lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

"Karena itu, jika memang harus menggunakan APBD, transparansi struktur pendanaan dan analisis risiko fiskal wajib dipublikasikan sebelum meminta komitmen APBD," kata Ronny.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai KA Kilat Pajajaran akan sulit dioperasikan dengan waktu 1,5 jam jika tidak dibangun terowongan baru.

"Jakarta- Cikampek sudah satu jam. Apakah mungkin Cikampek - Bandung sejam padahal jalannya jalur kelok-kelok. Kemudian ada jembatan, ada terowongan. Terowongannya satu lagi. Kecuali buat terowongan baru, kemudian jalannya kalau diluruskan," kata Djoko.

Djoko mengatakan Kilat Pajajaran bisa saja dioperasikan tetapi perlu membangun terowongan baru yang membutuhkan anggaran besar. Ia mengatakan tidak masalah jika pemprov Jabar berani menggunakan APBD untuk KA Kilat Pajajaran.

[Gambas:Photo CNN]

Namun, ia menilai anggaran untuk KA Kilat Pajajaran lebih baik digunakan untuk hal lain, seperti perbaikan jalan-jalan rusak. Apalagi moda transportasi Jakarta-Bandung sudah banyak.

"Jawa Barat Selatan itu perlu infrastrukturnya, untuk bangun jalan-jalan ke desa. Angkutan pedesaan itu lebih diutamakan manfaatnya karena Jakarta-Bandung kan sudah ada kendaraan lainnya, bisa naik bus, bisa jalan tol, bisa naik Whoosh," katanya.

Karenanya, ia menilai KA Kilat Pajajaran tidak perlu dibangun, apalagi untuk bersaing dengan Whoosh. Dana APBD lebih mendesak untuk reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat.

"Yang jelas itu enggak mungkin dalam kondisi sekarang dicapai. Percuma duitnya, duitnya untuk yang lainnya saja, untuk bangun reaktivasi di Jawa Barat. Itu lebih baik daripada hanya untuk bersaing sama Whoosh, ngapain bersaing sama Whoosh," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Perkeretaapian di Jawa Barat, Selasa (25/11/2025)

Penandatanganan dilakukan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin disaksikan oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama sebelumnya, khususnya terkait penguatan layanan, pengembangan infrastruktur, penataan kawasan stasiun, serta penyusunan kajian strategis perkeretaapian di Jawa Barat.

Dalam PKS tersebut, Pemdaprov Jabar dan PT KAI sepakat memperkuat identitas layanan kereta api melalui penamaan dan pengembangan Kereta Api Wisata "Jaka Lalana" serta Kereta Api Kilat "Pajajaran".

"Hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, disaksikan oleh Pak Wamenhub, berkomitmen dengan Direktur PT KAI untuk mengembangkan perkeretaapian di Jawa Barat," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi dikutip dari Humas Jabar, Rabu (26/11/2025).

Usai penandatanganan, Gubernur KDM menyampaikan bahwa PKS ini memberi ruang besar untuk percepatan berbagai program strategis transportasi rel di Jawa Barat.

Ia menjelaskan rencana pengembangan kereta pariwisata Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur yang akan diberi nama "Jaka Lalana" sebagai bagian dari penguatan pariwisata berbasis jalur rel.

"Kereta pariwisata Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur, namanya Jakalalana," ungkap KDM

Selain itu, Pemdaprov Jabar bersama PT KAI akan memperkuat layanan angkutan hasil pertanian dan perdagangan dari wilayah Jabar menuju Jakarta, Cirebon, dan Banjar melalui pengembangan lokomotif dan gerbong khusus dengan nama "Kereta Api Tani Mukti"

"Penyediaan lokomotif dan gerbong untuk mengangkut hasil pertanian dan perdagangan pada rute Jakarta-Cirebon serta Jakarta-Banjar," kata KDM

Gubernur KDM juga menegaskan dukungan terhadap pengembangan kereta listrik Padalarang–Cicalengka sebagai bagian untuk mendukung mobilitas harian masyarakat, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas.

Serta pengembangan rute Nambo–Citayam untuk peningkatan headway Stasiun Nambo menjadi bagian kajian strategis yang disepakati untuk memperkuat jaringan rel di wilayah utara Jabar.

Dalam kesempatan yang sama, ia memaparkan rencana kereta cepat rute Pajajaran yang akan menghubungkan Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh sekitar satu setengah jam, bahkan dapat dipersingkat hingga satu jam.

"Pengembangan kereta listrik dari Padalarang ke Cicalengka. Lalu, pembangunan jalur Nambo-Citayam. Kelima, kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir–Bandung menjadi sekitar satu setengah jam," ungkapnya

Layanan ini direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar dua jam.

"Kemudian dari Kota Bandung menuju Garut, Tasikmalaya hingga Banjar dapat ditempuh dalam waktu sekitar dua jam." tambahnya

KDM menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat. Ia berharap sinergi antara Pemda Provinsi Jawa Barat, PT KAI, dan para mitra lainnya dapat terjalin dengan baik agar berbagai program strategis tersebut dapat segera diwujudkan.

"Mantap tidak? Untuk itu doakan agar kami bisa mendapat dukungan pembiayaan dalam memenuhi seluruh cita-cita besar ini. Semoga Pemdaprov Jawa Barat berjodoh dengan PT KAI," ujar Gubernur KDM.

Ia juga menambahkan bahwa Pemdaprov Jabar dan PT KAI akan memperluas jaringan transportasi publik di Bandung serta mendorong integrasi layanan hingga Karawang.

Gubernur KDM mengatakan dengan ada kerjasama ini diharapkan mobilitas masyarakat Jawa Barat semakin lancar. "Semoga perjalanan dari Jawa Barat menuju Jakarta lancar," pungkasnya.

Kedua pihak juga berkomitmen melakukan penataan kawasan Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong sebagai fase awal, serta melanjutkan penataan pada stasiun-stasiun lain sesuai kesepakatan bersama.

Selain itu, PKS mencakup penyusunan kajian yang meliputi pengembangan kereta api untuk pedagang, petani, dan peternak dengan nama KA Tani Mukti, peningkatan infrastruktur perkeretaapian, penyusunan roadmap perlintasan sebidang, dan optimalisasi aset serta layanan antarmoda.

Guna memastikan kelancaran pelaksanaan kerja sama, dibentuk pula Joint Working Group yang bertugas melakukan koordinasi teknis dan penyusunan rencana kerja secara bertahap.