Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Percepatan Reformasi PolriJimly Asshiddiqie menyatakan siap melaporkan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Jimly saat menghadiri agenda silaturahmi Presiden bersama para ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurut Jimly, kehadirannya dalam acara tersebut pada dasarnya merupakan undangan pribadi. Namun ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk berkomunikasi dengan Presiden terkait laporan hasil kerja komisi yang dipimpinnya.

“Ya, saya silaturahmi. Tadi pagi saya baru selesai rapat Komisi Percepatan Reformasi Polri. Saya ingin melapor kepada beliau bahwa kami sudah siap menyampaikan hasil kerja komisi,” kata Jimly kepada wartawan.

Jimly menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah meminta waktu untuk bertemu Presiden guna menyampaikan laporan tersebut. Namun hingga kini pertemuan belum terlaksana karena padatnya agenda kepala negara.

Dia mengatakan, rencana penyampaian laporan sempat dijadwalkan sebelum Presiden melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Namun agenda tersebut kembali tertunda akibat perkembangan situasi internasional.

“Sudah minta waktu, tapi karena kesibukan beliau. Tadinya sebelum beliau berangkat ke Amerika, tapi belum sempat. Setelah pulang juga belum karena situasi dunia sekarang ini sedang ada perang,” ujarnya.

Jimly menegaskan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri pada dasarnya telah menyelesaikan seluruh tugasnya. Saat ini, menurutnya, hanya tinggal menunggu arahan Presiden terkait sejumlah keputusan strategis yang tidak dapat diputuskan oleh komisi secara mandiri.

“Komisi Percepatan Reformasi sudah selesai menjalankan tugasnya. Tinggal ada beberapa keputusan yang memang tidak bisa kami putuskan sendiri,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Karena itu, dia menilai penting untuk segera melaporkan hasil kerja komisi kepada Presiden agar proses pengambilan keputusan dapat dilanjutkan.

Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu pun juga mengungkapkan bahwa dirinya berencana memanfaatkan momentum acara buka puasa bersama di Istana untuk mencoba mengatur waktu pertemuan dengan Presiden.

Dia berharap komunikasi informal tersebut dapat membuka jalan bagi agenda resmi pelaporan hasil kerja komisi dalam waktu dekat.

“Makanya saya manfaatkan kesempatan ini, acara buka puasa sore ini, untuk sedikit ‘kasak-kusuk’ supaya Presiden bisa menyediakan waktu,” ujarnya.

Menurut Jimly, penyampaian laporan tersebut penting agar pemerintah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi reformasi institusi kepolisian sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sektor keamanan di dalam negeri.

“Ini masalah dalam negeri yang perlu diselesaikan. Jadi kami berharap segera mendapat arahan dari Presiden,” kata Jimly.

Bisnis.com, JAKARTA— Kesepakatan yang mewajibkan Indonesia berkomunikasi dengan Amerika Serikat (AS) sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain berisiko menutup ruang gerak pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi.

Ketentuan tersebut tercantum dalam perjanjian dagang Agreement of Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS.

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi, mengatakan kewajiban konsultasi tersebut tidak secara otomatis membatasi pilihan teknologi nasional. Secara formal, Indonesia tetap memegang hak kedaulatan penuh dalam menentukan kebijakannya sendiri.

“Namun, secara praktis, mekanisme ini bisa menciptakan tekanan politik dan ekonomi yang memengaruhi keputusan strategis,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Heru menjelaskan apabila suatu teknologi dianggap sensitif secara geopolitik, risiko utama yang muncul adalah kehati-hatian berlebihan atau self-censorship dalam perumusan kebijakan, demi menghindari potensi friksi dagang.

Karena itu, meskipun ruang manuver Indonesia tetap ada, proses pengambilan keputusan berpotensi menjadi lebih kompleks dan sarat dengan pertimbangan eksternal.

Di sisi lain, mekanisme konsultasi juga bisa menjadi area yang rumit apabila AS tidak menyetujui rencana penggunaan teknologi tertentu di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, tidak tertutup kemungkinan produk teknologi dari negara yang dianggap berseberangan dengan AS berisiko terhambat atau diblokir.

Heru menambahkan bahwa meskipun tensi perang dagang AS–Tiongkok saat ini relatif mereda, ketika ketegangan kembali meningkat, vendor non-AS terutama dari Tiongkok berpotensi terdampak secara tidak langsung jika produk atau kemitraannya dinilai bertentangan dengan kepentingan strategis AS.

“Namun, konsultasi tidak sama dengan larangan otomatis,” kata Heru.

Dia menekankan segala bentuk pembatasan tetap harus melalui mekanisme hukum nasional Indonesia. Risiko yang mungkin muncul, menurutnya, adalah penambahan persyaratan keamanan atau evaluasi ulang terhadap proyek-proyek tertentu, khususnya di sektor infrastruktur kritis.

“Dan Indonesia harus juga berani berdiri tegak di hadapan AS, agar tidak frase ‘konsultasi’ jadi ‘penentu larangan’, yang ujungnya membuat seolah negara ini tak berdaulat atau bahkan lemah,” ungkapnya.

Heru menilai apabila pembatasan signifikan benar-benar terjadi, dampaknya terhadap infrastruktur telekomunikasi nasional bisa cukup besar. Pasalnya, banyak base transceiver station (BTS) dan jaringan inti masih bergantung pada perangkat Tiongkok atau vendor non-AS lainnya.

Menurutnya, pergantian vendor membutuhkan biaya besar, waktu yang panjang, serta berisiko menimbulkan gangguan layanan. Hal serupa juga berpotensi terjadi pada pengembangan jaringan 5G dan 6G, di mana pembatasan teknologi dapat mempersempit pilihan dan meningkatkan kebutuhan investasi.

Meski demikian, Heru menilai kondisi tersebut juga dapat menjadi momentum untuk mendorong diversifikasi vendor serta penguatan industri dalam negeri, apabila dikelola dengan strategi transisi yang matang.

Lebih lanjut, Heru menyebut ketentuan ART juga berpotensi memengaruhi arah interoperabilitas dan standar digital, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), terutama jika berkaitan dengan klausul arus data, keamanan siber, dan standar teknologi. Meski begitu, kebijakan AI nasional tetap harus berada di bawah kewenangan pemerintah Indonesia.

Menurutnya, hal yang perlu digarisbawahi adalah Indonesia harus tetap berdiri sebagai negara berdaulat. Tantangan utamanya terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap ekosistem global dan kebutuhan membangun kapasitas domestik, agar tidak terkunci pada satu ekosistem teknologi tertentu.

Untuk menjaga kedaulatan teknologi, Heru menekankan perlunya tiga pilar utama, yakni regulasi nasional yang jelas, diversifikasi mitra teknologi, serta investasi serius dalam riset dan pengembangan industri domestik.

Pemerintah juga perlu memastikan setiap komitmen internasional dilengkapi dengan klausul perlindungan kepentingan nasional. Selain itu, transparansi, evaluasi berbasis risiko, serta penguatan kapasitas keamanan siber menjadi kunci agar keterlibatan Indonesia dalam perdagangan digital global tetap sejalan dengan kepentingan strategis nasional.

“Bermitra memang harus, tapi jangan sampai kita dietkan atau bahkan diobok-obok sehingga kita kehilangan kedaulatan sebagai negara yang diimpikan Presiden Prabowo sebagai Macan Asia,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - iCIO Community merilis hasil riset bertajuk “Balancing Innovation and Control: Inside the Boardroom of Digital Decision-Making”, yang menggambarkan bagaimana keputusan strategis terkait investasi digital diambil di level direksi perusahaan Indonesia. Riset ini melibatkan IT Leaders dan CEO dari 12 industri, termasuk Financial Services, Banking, Manufacturing, hingga Healthcare.

Hasil riset menunjukkan bahwa 41% keputusan investasi dan anggaran IT masih dipimpin oleh CIO atau Technology Leaders, namun keterlibatan CEO dan Board semakin meningkat.

Dari perspektif CEO, 56% menyatakan bahwa digital sudah sepenuhnya terintegrasi dalam strategi bisnis, sementara 33% masih melihat digital sebagai fungsi pendukung dengan tingkat penyelarasan yang belum optimal, sementara 11% lainnya menilai bahwa alignment sudah terbentuk tetapi masih menyisakan gap dalam implementasi.

Temuan ini menegaskan bahwa meskipun agenda digital telah berada di level direksi, penguatan keselarasan lintas kepemimpinan masih menjadi pekerjaan bersama agar strategi digital dapat dijalankan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Menurut David Wirawan, Koordinator Divisi Riset dari iCIO Community, temuan ini mencerminkan fase transisi yang sedang dialami banyak organisasi. “Banyak perusahaan sudah menyadari bahwa keputusan digital adalah keputusan bisnis strategis.

Namun riset ini menunjukkan bahwa kesenjangan masih terjadi pada level penyelarasan bukan pada niat, tetapi pada bagaimana CIO, dan C-Level lainnya menyepakati prioritas, risiko, dan ukuran keberhasilan yang sama,” ujarnya.

Dalam memandang belanja IT, 55% CEO mengategorikannya sebagai investasi strategis untuk mendorong pertumbuhan bisnis, namun sebagian lainnya masih memperlakukannya sebagai biaya operasional yang harus dikontrol secara ketat.

Di tengah dinamika tersebut, CIO dan Technology Leaders berada pada posisi yang menantang dituntut untuk terus menghadirkan inovasi, sekaligus mampu menunjukkan dampak bisnis yang terukur, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya tekanan efisiensi.

Dalam upaya menjaga pertumbuhan dan ketahanan bisnis, organisasi tetap melanjutkan investasi digital dengan pendekatan yang lebih selektif. Sebanyak 63% organisasi menyatakan anggaran digital tumbuh secara terfokus, dengan prioritas pada AI, cloud, dan cybersecurity. Teknologi seperti AI/GenAI, platform digital customer experience, real-time data analytics, dan cloud-native architecture dinilai sebagai investasi yang paling menjanjikan hingga 2026.

Edwin Sugianto, Koordinator Divisi Riset iCIO Community bersama dengan David Wirawan, menilai bahwa pola ini menunjukkan perubahan cara pandang terhadap inovasi.

“Inovasi tetap berjalan, tetapi tidak lagi bersifat eksperimental. Perusahaan kini lebih disiplin, memastikan setiap investasi teknologi benar-benar terhubung dengan kebutuhan bisnis, baik untuk efisiensi, pertumbuhan, maupun ketahanan jangka panjang,” jelasnya.

Meski demikian, pengukuran keberhasilan transformasi digital masih didominasi oleh pendekatan finansial. Sebanyak 53% organisasi masih mengandalkan ROI sebagai indikator utama, sementara 33% mulai mengombinasikannya dengan Return on Value (RoV) seperti pengalaman pelanggan dan kesiapan organisasi.

Adapun sisanya telah beralih untuk memprioritaskan RoV sebagai ukuran utama dalam menilai dampak transformasi digital. Perbedaan perspektif antar pimpinan dan tekanan hasil jangka pendek menjadi hambatan utama dalam memperluas pendekatan pengukuran nilai ini.

Melihat tahun 2026, mayoritas organisasi menilai diri mereka cukup adaptif, namun masih bersifat reaktif terhadap perubahan ekonomi, regulasi, dan persaingan. Riset ini menyimpulkan bahwa kesenjangan utama perusahaan Indonesia saat ini bukan terletak pada kemauan bertransformasi, melainkan pada kemampuan menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi secara konsisten di level direksi.

Untuk melangkah dari sekadar bertahan menuju memenangkan disrupsi, organisasi perlu membangun kepemimpinan kolektif, akuntabilitas bersama, dan kejelasan nilai dalam setiap keputusan digital yang diambil.

Bisnis.com, BOGOR — Retret Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin Selasa (6/1/2026), menghasilkan sejumlah keputusan strategis dan penegasan arah kebijakan pemerintah pada awal 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pertemuan yang berlangsung sekitar delapan jam itu difokuskan pada evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan serta percepatan program prioritas nasional.

“Kurang lebih selama delapan jam, retreat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dalam rangka memberikan pembekalan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah selesai dilaksanakan,” ujarnya dalam konferensi pers.

Dia mengungkap sejumlah menteri memaparkan capaian program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan perkembangan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 166 lokasi. Pembangunan Sekolah Rakyat baru juga tengah berjalan di 104 titik dan ditargetkan berlanjut pada 2026.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan strategi penguatan ketahanan pangan, termasuk percepatan swasembada dan pemenuhan kebutuhan protein.

Prasetyo menyebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan capaian lifting minyak 2025 sesuai target APBN, yakni 600.000 barel per hari. Untuk 2026, pemerintah menyiapkan peningkatan produksi melalui eksplorasi dan penemuan sekitar 75 blok minyak baru yang diharapkan mulai dilelang bulan depan.

Untuk Kementerian ESDM, dia menyebut Presiden menyoroti masih adanya sekitar 5.700 desa yang belum terlistriki. Sepanjang 2025, pemerintah mengaliri sekitar 1.400 desa, dan diminta percepatan agar seluruh desa segera mendapatkan akses listrik.

Selanjutnya Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan perkembangan situasi di Gaza dan langkah diplomasi Indonesia, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian. Sementara itu, Kapolri melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif stabil sepanjang 2025, serta langkah antisipasi pada 2026.

Akselerasi hilirisasi

Pada penutupan retret, Presiden menekankan percepatan pelaksanaan program strategis, terutama hilirisasi. Dari enam proyek yang siap groundbreaking pada Januari 2026, Presiden meminta percepatan agar total 18 proyek hilirisasi dapat mulai dikerjakan paling lambat Februari atau Maret mendatang.

Kepada jajaran kementerian dan lembaga, Presiden menekankan pentingnya kerja lintas sektor dan meninggalkan ego sektoral. “Seluruh jajaran diminta bekerja cepat, cerdas, tidak normatif, dan mampu berpikir out of the box untuk menemukan terobosan,” kata Prasetyo.

Keputusan retret lain ialah pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua satgas ditunjuk Tito Karnavian Hendris, didampingi Wakil Ketua Hicak Tamboh Golon, dengan Dewan Pengarah dipimpin Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Satgas difokuskan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, berbeda dengan BNPB yang menangani masa tanggap darurat. Prioritas meliputi pembangunan hunian sementara serta perbaikan jalan dan jembatan. “Untuk target kerja Satgas tidak ditetapkan batas waktu tertentu, namun diminta secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo.

Hampir seluruh kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian dan Kementerian PUPR, dilibatkan dalam pendataan kerusakan serta pembangunan hunian bagi warga terdampak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Social listening menjadi instrumen strategis yang semakin krusial menjelang 2026. Hal itu terjadi ketika dunia usaha dan para pengambil kebijakan dihadapkan pada lingkungan yang kian kompleks dan dinamis.

Ketidakpastian ekonomi global, dinamika politik, serta perubahan ekspektasi publik yang bergerak cepat di ruang digital membuat proses pengambilan keputusan tidak lagi dapat bergantung pada laporan historis dan intuisi manajerial semata. Social listening berperan penting memahami arah pasar, percakapan publik, serta sentimen masyarakat.

Percakapan publik di media sosial kini menjadi refleksi awal dari perubahan perilaku konsumen, preferensi investor, hingga penerimaan masyarakat terhadap kebijakan atau inovasi baru. Melalui social listening, organisasi dapat menangkap dan menganalisis jutaan percakapan tersebut secara real time.

Direktur PT Social Cerdas Indonesia (Social Quotient), Manbir Chyle, menyampaikan, di level pengambilan keputusan strategis, social listening berperan sebagai alat pembacaan risiko dan peluang. "Di era yang tidak menentu, keputusan yang baik adalah keputusan yang berbasis pemahaman terhadap realitas publik," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (15/12/2025).

"Social listening membantu para eksekutif melihat sinyal-sinyal awal perubahan sentimen pasar dan masyarakat, sehingga strategi bisnis, investasi, maupun kebijakan dapat disusun secara lebih presisi," ujar Manbir melanjutkan.

Dalam konteks bisnis dan investasi, sambung dia, data percakapan publik sering kali menjadi indikator awal. Hal itu duiakukan sebelum perubahan tersebut tercermin dalam laporan keuangan atau data makro.