Bisnis.com, CIREBON - Perekonomian Jawa Barat menunjukkan akselerasi dalam satu tahun terakhir.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) provinsi tersebut secara year on year mencapai 5,85%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,2% dan melampaui rata-rata nasional 5,39% pada kuartal IV/2025.

“Untuk LPE menembus 5,85%, Jabar bertumbuh dan tentu ini harus kita syukuri agar kita bekerja lebih rajin lagi,” ujar Herman beberapa waktu lalu di Cirebon.

Capaian tersebut mencerminkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa di Jawa Barat selama setahun terakhir. Secara makro, pertumbuhan ekonomi daerah dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dirilis otoritas statistik resmi, yakni Badan Pusat Statistik.

Herman menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Jabar ditopang sejumlah komponen utama, mulai dari belanja pemerintah, investasi, konsumsi rumah tangga, hingga kinerja perdagangan luar negeri. Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal sepanjang tahun terakhir mencapai Rp296,8 triliun. Angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi secara nasional.

Menurut dia, investasi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan porsi mendekati 30%. Besarnya arus modal yang masuk dinilai menjadi katalis bagi ekspansi sektor industri, manufaktur, dan kawasan ekonomi baru di sejumlah wilayah kabupaten/kota.

Selain investasi, sektor perdagangan luar negeri juga mencatatkan performa positif. Jawa Barat membukukan surplus perdagangan sebesar US$24 miliar. Nilai ekspor tercatat mencapai US$434, sedangkan impor berada di kisaran US$10 miliar.

Surplus tersebut menunjukkan neraca perdagangan Jabar berada dalam posisi kuat, di mana nilai ekspor jauh melampaui impor. Herman memperkirakan kontribusi ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 10%.

Dari sisi sosial ekonomi, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Angka kemiskinan di Jawa Barat turun dari 7,02% menjadi 6,78% dalam setahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Kami sampaikan bahwa angka kemiskinan turun satu tahun terakhir dari 7,02% ke 6,78%. Angka pengangguran turun dari 6,77% ke 6,66%,” kata Herman.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut menandakan adanya tambahan penyerapan tenaga kerja, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di berbagai sektor. Perbaikan dua indikator ini dinilai menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi turut berdampak pada kondisi sosial masyarakat.

Dari aspek fiskal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp32 triliun. Hampir seluruh anggaran tersebut, kata Herman, telah dibelanjakan secara optimal untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Belanja pemerintah provinsi diperkirakan menyumbang sekitar 10 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, optimalisasi belanja APBD kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp115 triliun turut memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

“Tidak ada anggaran yang tidak termanfaatkan. Fungsi APBD adalah mendorong perekonomian daerah dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Data Kementerian Investasi/BKPM RI mencatat realisasi investasi Jawa Barat sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp296,8 triliun, melampaui target tahunan sebesar Rp271 triliun atau mencapai 109,9%.

Capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional selama lima tahun berturut-turut, sekaligus menyerap tenaga kerja sebanyak 454.046 orang di 27 kabupaten/kota.

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk melakukan perubahan arah kebijakan investasi. Terlebih, pada 2026, target realisasi investasi yang dicanangkan Pusat maupun RPJMD Jabar dipastikan naik.

“Investasi Jawa Barat ke depan tidak cukup hanya dikejar dari sisi angka. Yang jauh lebih penting adalah kualitasnya, bagaimana investasi menciptakan lapangan kerja, menjaga lingkungan, mendorong pemerataan wilayah, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Dedi dalam Sarasehan Investasi Jawa Barat Tahun 2026 dengan mengusung tema “Transformasi Investasi Istimewa: Mewujudkan Masyarakat Unggul, Berwawasan Lingkungan, dan Berdaya Saing Global.” yang digelar di Aula DPMPTSP Jabar, Bandung, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, struktur investasi Jawa Barat tahun 2025 juga menunjukkan keseimbangan yang positif antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN tercatat sebesar Rp149,8 triliun atau 50,5%, sementara PMA mencapai Rp146,9 triliun atau 49,5 persen.

Dari sisi sektor, industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi mencapai Rp158 triliun, disusul sektor real estate sebesar Rp33,2 triliun serta informasi dan komunikasi sebesar Rp30,3 triliun.

Namun dari sisi kewilayahan, realisasi investasi terbesar masih terkonsentrasi di beberapa daerah utama. Lima kabupaten dengan capaian investasi tertinggi pada tahun 2025 adalah Kabupaten Bekasi sebesar Rp81,8 triliun, Kabupaten Karawang Rp70,7 triliun, Kabupaten Bogor Rp32,4 triliun, Kabupaten Subang Rp18,2 triliun, dan Kabupaten Purwakarta Rp12,4 triliun.

“Konsentrasi ini menunjukkan bahwa sekitar 70% investasi Jawa Barat masih terpusat di wilayah tertentu, yang menjadi salah satu dasar pembahasan utama,” ujarnya.

Strategi Investasi Jabar 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mulai menyusun strategi baru dalam menggaet investasi di 2026.

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan sarasehan ini menjadi ruang dialog strategis untuk mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha dalam menyamakan persepsi arah kebijakan investasi Jawa Barat ke depan.

Fokus utama diarahkan pada transformasi investasi agar tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh wilayah.

Pada 2026, promosi dan tawaran penanaman modal akan difokuskan pada penguatan arah kebijakan investasi berbasis kewilayahan dan tematik, guna mendorong pemerataan investasi sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

“Kami ingin mendorong investasi berbasis potensi wilayah. Setiap daerah di Jawa Barat punya keunggulan masing-masing, dan itu harus diterjemahkan menjadi proyek investasi yang konkret dan siap ditawarkan,” tambahnya.

Diskusi dalam Sarasehan Investasi Jawa Barat 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari kepastian tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup, kesiapan infrastruktur dasar, percepatan perizinan berusaha, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan.

Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi dalam sesi paparan mengungkapkan adanya potensi investasi yang cukup besar di sektor pangan berdasarkan kebutuhan penduduk Jabar dalam 5 tahun ke depan.

“Jabar itu krusial dan potensial untuk dijadikan pusat penanaman modal di Indonesia. Lima tahun yang akan datang pertumbuhan penduduknya luar biasa, ini salah satu potensi market bukan hanya sekedar industrinya saja yang dibangun tapi sekaligus juga pasar,” katanya.

Menurutnya dengan proyeksi jumlah penduduk Jabar pada 2030 mencapai 52,69 juta jiwa berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan pangan. Dedi mengambil proyeksi kebutuhan beras yang mencapai 4,28 juta ton/tahun, telur 428 ribu ton/tahun hingga daging ayam 578 ribu ton/tahun. “Kebutuhan ini dan sembako yang lain akan meningkat secara tajam,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Ai Sadiiyah mengatakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai pengggunaan ruang di Jabar memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan harmoni antara ekonomi dan lingkungan. “Ruang itu menjadi kunci yang utama di perizinan sebelum memasuki pintu yang lain,” katanya.

Saat ini, menurutnya, ,bencana yang terjadi di Jabar bukan hanya karena disebabkan alam tapi juga faktor aktifitas manusia.

“Ini menjadi PR kita bersama bagaimana kita mensinergikan dan menyeimbangkan antara investasi, ekonomi, ruang, dan lingkungan sehingga kita bisa menciptakan investasi yang nyaman,” tuturnya.