Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 10,23% warga KabupatenCirebon masih terjebak dalam kemiskinan. Pemerintah daerah dinilai belum melakukan upaya ekstra dan angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang berada di angka 7,08%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon per Oktober 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 229.640 jiwa.

Meski turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 245.921 atau 11%, penurunan tersebut belum dianggap signifikan mengingat kesenjangan ekonomi di tingkat akar rumput masih melebar.

Secara nominal, penurunan sekira 16.280 ribu jiwa memang mencerminkan adanya perbaikan pengeluaran rumah tangga. Namun, indikator lain menunjukkan sinyal bahaya.

Dalam catatan tersebut, garis kemiskinan di Kabupaten Cirebon naik dari Rp475.046 per kapita per bulan menjadi Rp491.604, meningkat 3,49%.

Artinya, kebutuhan minimum untuk hidup layak ikut naik, sementara daya beli masyarakat miskin belum pulih sepenuhnya.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, bahwa tren penurunan angka kemiskinan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan struktural.

"Ada paradoks di balik data itu. Jumlah penduduk miskin memang turun, tapi tingkat kerentanannya justru meningkat. Ini menunjukkan program pemerintah daerah masih bersifat jangka pendek," ucap Imron, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial masih tinggi, sementara sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif belum diperkuat secara optimal.

Imron menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan memperkuat sinergi antarinstansi dan memperluas akses pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kami mendorong program berbasis pemberdayaan, bukan sekadar bantuan. Tahun depan kami akan memperluas pelatihan wirausaha dan akses modal bagi kelompok rentan," ujar Imron.

Imron pun menyebutkan, berbagai kalangan menilai langkah tersebut masih perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih terukur dan berorientasi hasil.

Selama ini, efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat desa dinilai belum merata. Beberapa desa pesisir dan wilayah selatan masih mengalami tingkat kemiskinan yang jauh di atas rata-rata kabupaten.

"Kemiskinan di Cirebon cenderung bersifat multidimensi. Selain faktor ekonomi, persoalan pendidikan, sanitasi, dan lapangan kerja turut menjadi penyumbang utama. Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan lintas sektor," tutur Imron.