JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) guna mendorong riset obat nasional. Kolaborasi ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat inovasi dan kemandirian farmasi Indonesia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, kerja sama ini sejalan pembangunan nasional. BPOM, lanjut dia, ingin berkontribusi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan 8 persen melalui regulasi, pengawasan, dan riset.

“BPOM otoritas vital dalam mereformasi regulasi. Hal ini demi mencapai pertumbuhan ekonomi, keamanan, mutu, khasiat, serta melindungi masyarakat dari bahaya obat makanan," kata Taruna saat HUT ke-25 BPOM di Jakarta, dikutip Kamis (29/1/2026).

Taruna mencanangkan konsep Academia Business Government untuk mengawal riset sejak hulu. “BPOM mengawal riset penting dari awal hingga pemanfaatan,” katanya.

Peran BPOM diperluas melampaui sertifikasi keamanan obat dan makanan. Lembaga ini ingin menjadi mitra pengembangan sains kesehatan.

Sementara itu, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap, kolaborasi ini dapat menjadi lokomotif pembangunan industri obat-obatan di Indonesia.

“Kami dari Kemendiktisaintek bersama dengan BPOM siap untuk mengerahkan para peneliti, profesor-profesor, guru besar untuk melakukan riset. Anggaran riset pun kami siap untuk berikan,” kata Brian.

Kemendiktisaintek melihat kolaborasi mempercepat lahirnya produsen obat inovatif. Targetnya Indonesia beralih dari konsumen menjadi produsen.

“Kita akan melihat bagaimana bangsa kita bisa memiliki produk-produk unggulan. Menggantikan produk-produk impor,” ujarnya.

Menurutnya, BPOM telah memiliki peralatan pengujian yang canggih untuk mendukung pengembangan inovasi. Kondisi tersebut dinilai mampu meningkatkan keterlibatan kalangan akademisi dalam riset kesehatan dan farmasi.

Dia juga mengajak pelaku industri berperan aktif dalam pengembangan produk obat dalam negeri. Dari kolaborasi tersebut diharapkan lahir produk unggulan nasional yang mampu menggantikan produk impor.

JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Chistie mengungkapkan dana riset telah mengalami peningkatan hingga 218%. Peningkatan itu terjadi dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Pertama, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dana riset Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu meningkat 218 persen, 218 persen. Ini banyak sekali peningkatannya dalam satu tahun di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto," ungkap Stella dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Selain peningkatan anggaran, Stella mengatakan bahwa pemerintah juga berhasil memperjuangkan kebijakan baru yang dinilai krusial bagi para peneliti. Mulai tahun ini, dosen peneliti yang memenangkan hibah riset dari Kemdiktisaintek akan memperoleh insentif finansial yang diberikan langsung kepada penelitinya.

"Yang kedua, kami sudah memperjuangkan keras dan akhirnya berhasil bahwa sejak tahun ini, bagi para peneliti, dosen peneliti yang memenangkan hibah riset, itu akan mendapatkan insentif finansial langsung kepada penelitinya," katanya.

"Ini sudah tidak diperbolehkan beberapa tahun, tetapi akhirnya di bawah kementerian di bawah kami, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini berhasil," tambah Stella.

Stella menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan janji pribadi yang telah ia sampaikan sejak awal menjabat. Ia menyebutkan bahwa komitmen tersebut pertama kali disampaikan dalam paparan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 16 Desember 2024.

"Saya sendiri memperjuangkan ini, saya sudah berkata bahwa saya janji akan, janji akan memperjuangkan dana finansial ini tercatat waktu paparan saya di ITB, 16 Desember 2024," ujarnya.

Janji tersebut, lanjut Stella, akhirnya dapat direalisasikan pada Desember 2025. Mulai tahun 2026, insentif finansial akan secara resmi diberikan langsung kepada dosen peneliti yang memenangkan hibah riset dari Kemdiktisaintek.

"Jadi dua bulan setelah saya bekerja, saya berjanji saya akan memperjuangkan ini, dan janji ditepati. Desember 2025 janji ini ditepati, dan sejak 2026 akan mendapatkan insentif finansial langsung kepada dosen peneliti yang memenangkan dana hibah dari kementerian dana hibah riset dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi," pungkasnya.

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komite Pemantau Legislasi (Kopel) Indonesia sudah memberikan peringatan terhadap Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas proyek pengadaan laptop chromebook . Namun, proyek ini tetap dijalankan Kemendikbudristek.

Peringatan ini disampaikan dalam naskah yang mereka susun dan diberi judul ‘Menyoal Pengadaan Perangkat TIK untuk Digitalisasi Pendidikan’. Merujuk pada penyusunan naskah yang dilakukan pada September 2021, berarti peringatan ini disampaikan sebelum proyek pengadaan laptop chromebook berjalan.

Mantan peneliti ICW Dewi Anggraeni membenarkan ICW memang pernah menyusun peringatan akan peluang korupsi pengadaan laptop chromebook. Selain disampaikan kepada para jurnalis, ICW juga menyampaikan langsung ke Kemendikbudristek. Namun, ternyata proyek tersebut tetap berjalan.

Mengenai isi dari peringatan tersebut, Dewi tidak bersedia menjelaskan secara rinci karena secara kelembagaan sudah bukan lagi bagian dari ICW. “Mungkin bisa kontak langsung ke ICW, ke Mbak Almas (Almas Sjafrina),” ucapnya.

ICW dan Kopel Indonesia menyebutkan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim (pada saat itu) pada 2021 pemerintah menganggarkan Rp 3,7 triliun untuk belanja perangkat TIK. Anggaran tersebut dialokasikan dari anggaran Kemendikbudristek sebesar Rp 1,3 triliun (35%) dan sisanya, yaitu Rp 2,4 triliun (65%) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan. Tak hanya itu, Rp 1,4 triliun anggaran pendidikan dalam pos Dana Insentif Daerah (DID)2 juga akan diperuntukan untuk digitalisasi pendidikan.

ICW dan Kopel Indonesia mengingatkan akan adanya polemik di publik terkait pemilihan operating system chrome OS dan keharusan pemenuhan ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Selain masalah itu, ICW dan Kopel Indonesia juga sudah mengingatkan akan persoalan kesiapan akses internet dan listrik di daerah-daerah tertentu di Indonesia, khususnya daerah Terdepan, Terpencil, dan Terpinggirkan (3T).

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Juni 2020 lalu, terdapat sedikitnya 12.548 desa yang belum tersentuh internet. “ICW dan Kopel Indonesia mengkaji secara singkat mengenai potensi masalah dalam pengadaan laptop dan perangkat TIK lain dalam rangka digitalisasi pendidikan,” begitu bunyi naskah yang disampaikan ICW dan Kopel Indonesia.

Dalam rekomendasi ICW dan Kopel Indonesia menyebutkan karena pengadaan perangkat TIK oleh Kemendikbudristek telah berjalan dan sudah akan dilakukan pendistribusian hingga November 2021, Kemendikbudristek perlu mengevaluasi pengadaan perangkat TIK sebelum melanjutkan pengadaan melalui DAK oleh pemerintah daerah dan mengalokasikan anggaran belanja perangkat TIK pada anggaran tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi yang dilakukan khususnya perihal pengadaan, pemanfaatan produk perangkat TIK di sekolah penerima, dan kembali menimbang atau mengkaji ulang urgensi pengadaan perangkat TIK di tengah tingginya kebutuhan anggaran untuk pembenahan problem mendasar pelayanan pendidikan.

ICW dan Kopel Indonesia juga meminta Kemendikbudristek melakukan uji coba pelaksanaan digitalisasi pendidikan sebelum mengadakan perangkat TIK besar-besaran dan mendistribusikannya secara luas (pilot project). Uji coba tak hanya dilakukan di daerah dengan akses yang memadai, tetapi juga di daerah 3T.

JAKARTA - Dirjen Paudasmen Kemendikbudristek Gogot Suharwoto mengungkap dasar pengadaan laptop Chromebook sempat dihentikan di tahun 2019. Hal itu karena Chromebook tak bisa digunakan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T lantaran minimnya jaringan internet.

Gogot menyampaikan itu saat bersaksi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026). Kesaksian Gogot untuk terdakwa Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Ibrahim Arief alias Ibam.

Dia mengatakan ada dua kali pengadaan Chromebook di tahun 2019. Pengadaan pertama sebanyak 4 laptop yang terdiri dari 2 Chromebook dan 2 Windows untuk 500 sekolah.

"Yang saya laporkan di BAP (berita acara pemeriksaan) 2019 dan kami melakukan dua kali pengadaan. Pengadaan pertama di bulan Maret 4 laptop, 2 Chromebook 2 Windows di Maret 2019," ujar Gogot.

Jaksa menanyakan jumlah pengadaan laptop tersebut. "Itu untuk 500 satuan pendidikan, sekolah. Jadi setiap sekolah mendapat 2 laptop Windows dan 2 laptop Chromebook," ucapnya.

Dia menuturkan pengadaan Chromebook yang kedua dilakukan pada Oktober 2019. Namun, pengadaan itu distop setelah dilakukan evaluasi.

"Kemudian di bulan Oktober ada penambahan anggaran ABT, harus menambah sasaran, ada 1.300 sasaran. Kami melakukan evaluasi dengan menghentikan Chromebook di pengadaan Oktober 2019," ujar Gogot.

Ada 4 alasan pengadaan Chromebook dihentikan. Pertama yakni laptop Chromebook tak bisa digunakan di Daerah 3T karena ketidakstabilan koneksi internet yang mengakibatkan Chromebook tak bisa berfungsi maksimal.

"Kenapa stop Chromebook pada saat itu? Alasannya kenapa distop?" tanya Jaksa.

"Kita melakukan survei, kita minta sekolah-sekolah yang menerima Chromebook sebelumnya untuk memberikan respons. Kita kirim dari 500 sekolah penerima, 90 yang merespons, ada 4 yang bisa kita simpulkan," ujarnya.

"Hanya karena Daerah 3T secara demografis banyak tantangan. Ada awan tebal saja itu internet sudah goyang karena pakai satelit, harus nembak ke atas, tidak ada kabel. Jadi intinya internetnya tidak stabil, padahal nyawanya Chrome itu harus koneksi internet meskipun ada storage yang kita siapkan tapi sangat kecil sekali, tidak akan optimal untuk pembelajaran. Jadi yang pertama internetnya tidak stabil sehingga fungsi Chromebook tidak maksimal," lanjutnya.

Kedua, guru di Daerah 3T tidak bisa mengoperasikan Chromebook. Lalu, alasan ketiga yakni Chromebook tak bisa digunakan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

"Waktu itu kita punya UNBK, ujian nasional. Nah, di tahun 2019 kita masih menjalankan ujian nasional di tahun 2020 kan berhenti, zaman Mas Nadiem. Pada saat itu Chromebook belum bisa digunakan untuk ujian nasional, ada aplikasi yang tidak bisa diinstal di situ," ucapnya.

Keempat, sejumlah aplikasi tambahan yang tidak diapproved oleh Google tak bisa dioperasikan dalam Chromebook. Gogot mengatakan, 4 alasan itu yang akhirnya mendasari penghentian pengadaan Chromebook di 2019.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen memperkuat layanan pendidikan inklusif bagi murid penyandang disabilitas di Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025. Melalui berbagai program dan kebijakan yang terus diperbarui, Kemendikdasmen memastikan setiap anak dapat memiliki kesempatan dan ruang untuk berkembang.

Peringatan HDI 2025 yang mengangkat tema “Partisipasi Semesta Menguatkan Layanan Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas” diselenggarakan Kemendikdasmen di Yogyakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Tema tersebut dimaknai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif harus dibangun melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan rasa bangganya melihat anak-anak berkebutuhan khusus menampilkan kemampuan dan talenta mereka.

“Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk memberikan perhatian, kesempatan, ruang, dan akomodasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minat masing-masing,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Abdul Mu’ti menegaskan sesuai amanat konstitusi, negara berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu bagi seluruh anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagai bagian dari langkah konkret memperkuat layanan pendidikan inklusif, Kemendikdasmen meluncurkan Tujuh Pilar Kebijakan Akomodasi Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

“Kebijakan ini hadir untuk memastikan setiap daerah dan satuan pendidikan mampu menyediakan dukungan yang dibutuhkan murid penyandang disabilitas agar dapat belajar secara optimal,” katanya.

Tujuh pilar tersebut meliputi identifikasi kebutuhan individual murid; pengembangan kapasitas Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan guru; adaptasi kurikulum dan pembelajaran; penyediaan sarana prasarana dan teknologi pendukung; penguatan pembiayaan; dukungan komunitas dan ekosistem masyarakat; dan pengawasan implementasi layanan akomodasi layak.

“Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah awal untuk kita memberikan layanan yang lebih baik lagi agar anak-anak kita dapat memperoleh hak-hak mereka. Mereka adalah bagian dari masyarakat kita yang memiliki kemampuan dan bakat, dan mereka kita dampingi bersama-sama untuk mencapai cita-cita mereka yang sangat mulia,” tegasnya.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyebut keberhasilan pendidikan yang bersifat inklusif hanya akan tercapai melalui kolaborasi yang menyeluruh lintas sektor. Hetifah berharap momentum HDI 2025 dapat mempercepat perluasan layanan pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu.

“Tema partisipasi semesta mengajak kita melibatkan seluruh lingkungan sosial pemerintah, DPR, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi penyandang disabilitas, komunitas, sekolah, hingga orang tua. Bagi anak-anakku peserta didik, tentu pendidikan bukan hanya tentang kemampuan akademik, tapi tentang menemukan ruang untuk mengembangkan bakat dan potensi diri kalian semua,” paparnya.

Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, melaporkan rangkaian kegiatan HDI 2025 diawali dengan Senam Anak Indonesia Hebat bersama murid SLB, peresmian revitalisasi SLB, serta gelar wicara dengan narasumber-narasumber hebat yang membagi praktik baik dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas.

Seluruh rangkaian dirancang untuk meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan partisipasi semesta dalam memberikan akomodasi yang layak, serta memperkuat komitmen kolaborasi multipihak.

“Melalui rangkaian kegiatan ini, kami berharap kolaborasi multipihak semakin kuat dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif dan menghargai keragaman bagi seluruh penyandang disabilitas di tanah air,” ucapnya.

Dengan peluncuran Tujuh Pilar Akomodasi Layak pada HDI 2025, Kemendikdasmen berharap upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas semakin komprehensif dan berkelanjutan. Pendidikan inklusif hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa kecuali, dapat belajar, berkembang, dan meraih masa depan terbaiknya.

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Ledia Hanifa Amaliah mendesak pemerintah mempercepat integrasi sistem pendataan pendidikan nasional untuk memastikan pencairan Dana BOS dan honor guru berjalan tepat waktu. Ketidakterpaduan data antara berbagai kementerian dan pemerintah daerah membuat banyak guru mengalami keterlambatan honor, bahkan hingga menimbulkan tunggakan negara.

"Di tahun 2013-2015, Kementerian Agama dan pemerintah pernah menanggung utang tunjangan guru agama hingga Rp3,5 triliun. Masalah serupa kembali terjadi pada periode 2019-2024. Akar persoalannya selalu sama, data yang tidak akurat dan tidak sinkron," kata Ledia dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (22/11/2025).

Ketika pendataan guru dan lembaga pendidikan tidak menyatu dalam satu sistem, kata dia, Dana BOS sering tidak dapat diajukan atau dicairkan tepat waktu. Dengan begitu, ia menilai, hal ini berimbas langsung pada honor guru, terutama yang mengandalkan komponen honor dari BOS.

"Kalau pencatatan guru tidak valid, maka BOS tidak bisa diajukan secara benar ke Kementerian Keuangan. Akibatnya honor guru juga tertahan. Ini bukan soal politis, tetapi soal sistem data yang tidak beres,” tegasnya.

Ledia menilai, ketidaksinkronan antara Dapodik (Kemendikbud) dan Emis (Kemenag) membuat banyak guru berpindah antarjenjang tanpa tercatat secara konsisten, sehingga muncul kasus multi-entry dan multi-exit. Kondisi ini menyebabkan data jumlah guru, status ASN atau P3K, hingga persebaran guru tidak jelas dan menyulitkan penganggaran.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah mempercepat penyatuan dan integrasi sistem pendataan pendidikan, sebagaimana amanat Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah menyediakan satu sistem pendidikan nasional.

"Kalau sistem ini tidak dibenahi, keterlambatan BOS dan honor guru akan terus berulang. Integrasi pendataan adalah langkah paling mendesak agar tidak ada lagi guru yang menunggu haknya berbulan-bulan," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat memastikan perbaikan fasilitas sekolah SMAN 72 Jakarta di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang terdampak ledakan segera dilakukan. Hal ini agar kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa dilangsungkan kembali.

"Menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini. Semoga ini tidak terjadi kembali dan saya tadi sudah menengok siswa di rumah sakit ini, alhamdulillah sudah mendapat penanganan yang cukup dan memadai. Insyaallah segera sembuh dan kami akan melakukan rehabilitasi fasilitas di sekolah yang terdampak agar kegiatan belajar mengajar dapat terselenggara sesegera mungkin," ucap Atip di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Menanggapi soal isu bullying atau perundungan terkait kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025), dia masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian.

"Kita sedang menunggu penyelidikan dari yang berwenang. Kita menunggu dari yang berwenang," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan terduga pelaku bagian dari lingkungan tersebut. "Informasi sementara masih lingkungan sekolah tersebut," kata Jenderal Sigit di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Kapolri mengatakan saat ini tim dari kepolisian tengah melakukan pendalaman terhadap terduga pelaku, termasuk latar belakang dan lingkungan rumahnya.

"Anggota sedang melakukan pendalaman terkait identitas pelaku, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain. Saat ini sedang kita dalami dan akan diinformasikan lebih lanjut," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah kementerian mengalami kenaikan tunjangan kinerja atau tukin pada tahun ini. Terbaru, Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tukin nya akan naik 100%.

Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku bendahara negara mengaku tidak tahu menahu soal kabar kenaikan tukin 100% di Kementerian ESDM. Namun, ia memastikan, bila telah resmi disetujui Presiden tentu pencairan kenaikan tukinnya akan segera dilakukan.

"Saya nggak tahu, saya belum tahu. Kalau ada surat dari Perintah bapak Presiden, ya kita ikut, cuma saya belum tahu," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, awal pekan ini, seperti dikutip Jumat (31/10/2025).

Purbaya pun menuturkan anggaran untuk seluruh kementerian dan lembaga untuk tahun 2026 sebenarnya sudah ada. Tetapi, dia mengaku belum menerima rincian mengenai kebijakan kenaikan tukin untuk Kementerian ESDM. Dia pun berjanji jika sudah mendapatkan rinciannya akan menjelaskan kebijakan ini.

"Anggarannya sudah ada semua, cuma saya belum tahu untuk ESDM seperti apa. Jadi belum sampai, nanti kalau sampai saya akan jelaskan," katanya.

Di luar rencana kenaikan tukin Kementerian ESDM, sebetulnya sejumlah kementerian lain sudah mendapatkan ketentuan resmi kenaikan tukin pada tahun ini oleh Presiden Prabowo Subianto.

Setidaknya ada tiga kementerian yang tukin para pegawainya naik, yaitu Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) No. 20 Tahun 2025 , PP 19 Tahun 2025, dan PP No. 18 Tahun 2025.

Adapun, Pasal 5 Peraturan Presiden (PP) No. 20 Tahun 2025 menegaskan Menteri Kebudayaan yang memimpin dan mengepalai Kementerian Kebudayaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi kementerian tersebut. Sementara itu, Wakil Menteri Kebudayaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% dari tunjangan kinerja Menteri Kebudayaan.

Lebih lanjut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memimpin dan mengepalai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dan Wakil Menterinya mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 90% dari tunjangan kinerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 PP No. 18 Tahun 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang memimpin dan mengepalai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% dari tunjangan kinerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Adapun, kenaikan tukin ini diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1-17 di 3 kementerian ini, di mana nilai setiap kelas jabatan paling kecil Rp 2.531.250 hingga paling tinggi Rp 33.240.000.

Berikut ini daftar tukin di 3 kementerian yang telah ditetapkan naik oleh Presiden Prabowo:

- Kelas jabatan 17 Rp 33.240.000

- Kelas jabatan 16 Rp 27.577.500

- Kelas jabatan 15 Rp 19.280.000

- Kelas jabatan 14 Rp 17.064.000

- Kelas jabatan 13 Rp 10.936.000

- Kelas jabatan 12 Rp 9.896.000

- Kelas jabatan 11 Rp 8.757.600

- Kelas jabatan 10 Rp 5.979.200

- Kelas jabatan 9 Rp 5.079.200

- Kelas jabatan 8 Rp 4.595.150

- Kelas jabatan 7 Rp 3.915.950

- Kelas jabatan 6 Rp 3.510.400

- Kelas jabatan 5 Rp 3.134.250

- Kelas jabatan 4 Rp 2.985.000

- Kelas jabatan 3 Rp 2.898.000

- Kelas jabatan 2 Rp 2.708.250

- Kelas jabatan 1 Rp 2.531.250.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memperingatkan bahwa bahaya kekurangan air mengintai Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki tenaga peneliti dan program penelitian khusus di bidang air.

Saat ini, menurutnya, Indonesia beruntung karena memiliki ketersediaan air yang cukup padahal banyak negara di seluruh dunia kini mengalami kekeringan.

Namun, Presiden mengingatkan bahwa permasalahan air berpotensi muncul di Indonesia pada masa depan.

"Kita bersyukur [karena cukup air], di banyak bagian dunia ketersediaan air sangat sulit, tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup," katanya dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Senin (20/10/2025). "Jadi ini, catatan, PR kita ke depan kita harus mendalami masalah air."

Prabowo meminta agar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjadikan penelitian soal air salah satu fokus di universitas-universitas di Indonesia.

"Bagaimana mencari air, bagaimana mengelola air, distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana," katanya.

Dia menyorot permasalahan banjir yang terus terjadi di beberapa daerah setiap musim hujan. Permasalahan tersebut kini makin pelik karena perubahan kondisi akibat perubahan iklim.

"Saya kira sudah ratusan, ribuan tahun, kita pasti tahu daerah-daerah kerendahan, pasti banjir kalau musim hujan, apalagi hujan tiba-tiba begitu padat, karena kondisi perubahan iklim. Karena itu harus kita antisipasi," kata Prabowo.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan segera meresmikan 165 Sekolah Rakyat Rintisan sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Melansir keterangan resmi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan Presiden Prabowo akan meresmikan Sekolah Rakyat rintisan dan meletakkan batu pertama Sekolah Rakyat di gedung permanen tahun ini.

"Sebentar lagi akan di-launching oleh beliau. Jadi nanti pada waktu peletakan batu pertama pembangunan sekolah permanen, kita meminta beliau meletakkan batu pertama. Jadi ada dua peresmian, satu sekolah permanen dan sekolah yang sudah dibuka, nanti akan diresmikan presiden," kata Agus dikutip Kamis (16/10/2025).

Agus menjelaskan peresmian tersebut ditargetkan dapat diselenggarakan November 2025 di Jakarta. Adapun 165 Sekolah Rakyat Rintisan tersebut memanfaatkan gedung-gedung yang telah direvitalisasi.

"Di tahun ini sementara menggunakan gedung-gedung yang sudah existing, kita revitalisasi," ujarnya.

Sementara pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Rintisan akan dimulai Oktober ini di sekitar 108 titik lokasi. Targetnya, seluruh siswa dari sekolah rintisan sudah bisa menempati bangunan baru pada Juli 2026.

"Pembangunan gedung permanen tahap berikutnya akan menyesuaikan dengan usulan dari pemerintah daerah (pemda). Sebab, pemda yang mengusulkan lahan. Sehingga, 165 sekolah rintisan dapat memiliki sekolah baru yang permanen," ujarnya.

Terkait anggaran, Agus mengungkapkan pembangunan setiap sekolah rakyat permanen menelan anggaran sekitar Rp 200 miliar per sekolah.

"Terkait anggaran Sekolah Rakyat rintisan, ia mengatakan masing-masing bidang dikerjakan tiap kementerian lainnya. Misalnya, revitalisasi gedung dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum, kurikulum dan guru ditangani Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan ada peran Kementerian Agama," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]