Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan penggunaan anggaran Kementerian PU juga digunakan untuk rehabilitasi dampak dari aksi demonstrasi yang terjadi pada Agustus lalu, di mana banyak gedung-gedung DPRD terbakar karena aksi amuk massa.

Dody mengatakan pihaknya menyiapkan anggaran penanganan dampak aksi demonstrasi sebesar Rp 140 miliar, di mana pihaknya akan kembali membangun ulang beberapa gedung DPRD yang terbakar akibat aksi amuk masa. Adapun anggaran ini hanya digunakan untuk revitalisasi gedung DPRD.

"Kami juga menyiapkan anggaran untuk penanganan dampak dari aksi demonstrasi Agustus lalu sebesar Rp 140 miliar, di seluruh Indonesia, di mana anggaran ini rata-rata untuk membangun kembali beberapa gedung DPRD yang pada saat itu dibakar oleh massa," kata Dody dalam paparannya di rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11/2025).

Sebelumnya, Kementerian PU menyiapkan anggaran sebesar Rp 900 miliar untuk memperbaiki beberapa fasilitas umum yang rusak oleh orang tidak dikenal pada aksi demonstrasi Agustus lalu. Anggaran ini digunakan untuk rehabilitasi beberapa gerbang tol di Tol Dalam Kota Jakarta yang rusak, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan beberapa Halte Transajakarta, serta beberapa gedung DPRD yang terbakar.

Kementerian PU telah menetapkan target proyek perbaikan untuk setiap fasilitas terdampak. Dody menyampaikan lama waktu pengerjaan menyesuaikan tingkat kerusakan tiap fasilitas. Saat ini, beberapa fasilitas umum yang sudah selesai direhabilitasi yakni Halte Transjakarta yang terdampak aksi demonstrasi dan beberapa gerbang tol di Tol Dalam Kota Jakarta. Sedangkan untuk rehabilitasi beberapa gedung DPRD masih berlangsung, karena kondisinya sudah memprihatinkan dan harus dibangun ulang.

Adapun gedung DPRD yang terdampak yakni di Makassar, Kota Solo, Sumatera Selatan, Kota Kediri, Kabupaten Jepara, serta bangunan aset milik Majelis Permusyawaratan Rakyat di DPRD Jawa Barat.

Namun tidak keseluruhan dari gedung tersebut berkategori rusak berat. Ada pula yang hanya perlu mengganti bagian kacanya karena pecah dilempar massa aksi.

Dody mencontohkan, kategori rusak berat itu seperti Gedung DPRD Makassar dan bangunan aset MPR di DPRD Jawa Barat yang ludes terbakar. Sedangkan yang rusak ringan semisal tembok bangunan terkena semprotan cat ataupun lemparan batu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan segera meresmikan 165 Sekolah Rakyat Rintisan sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Melansir keterangan resmi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan Presiden Prabowo akan meresmikan Sekolah Rakyat rintisan dan meletakkan batu pertama Sekolah Rakyat di gedung permanen tahun ini.

"Sebentar lagi akan di-launching oleh beliau. Jadi nanti pada waktu peletakan batu pertama pembangunan sekolah permanen, kita meminta beliau meletakkan batu pertama. Jadi ada dua peresmian, satu sekolah permanen dan sekolah yang sudah dibuka, nanti akan diresmikan presiden," kata Agus dikutip Kamis (16/10/2025).

Agus menjelaskan peresmian tersebut ditargetkan dapat diselenggarakan November 2025 di Jakarta. Adapun 165 Sekolah Rakyat Rintisan tersebut memanfaatkan gedung-gedung yang telah direvitalisasi.

"Di tahun ini sementara menggunakan gedung-gedung yang sudah existing, kita revitalisasi," ujarnya.

Sementara pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Rintisan akan dimulai Oktober ini di sekitar 108 titik lokasi. Targetnya, seluruh siswa dari sekolah rintisan sudah bisa menempati bangunan baru pada Juli 2026.

"Pembangunan gedung permanen tahap berikutnya akan menyesuaikan dengan usulan dari pemerintah daerah (pemda). Sebab, pemda yang mengusulkan lahan. Sehingga, 165 sekolah rintisan dapat memiliki sekolah baru yang permanen," ujarnya.

Terkait anggaran, Agus mengungkapkan pembangunan setiap sekolah rakyat permanen menelan anggaran sekitar Rp 200 miliar per sekolah.

"Terkait anggaran Sekolah Rakyat rintisan, ia mengatakan masing-masing bidang dikerjakan tiap kementerian lainnya. Misalnya, revitalisasi gedung dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum, kurikulum dan guru ditangani Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan ada peran Kementerian Agama," ujarnya.