JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) berkapasitas 100 GW sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian energi Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi ini, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal menjadi syarat mutlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) menegaskan penguatan kapasitas SDM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur energi terbarukan . Terutama untuk memastikan keberlanjutan operasional PLTS di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Edi Wibowo menegaskan, transisi energi bukan sekadar membangun infrastruktur. Tetapi juga memastikan kesiapan SDM untuk mengoperasikan dan memelihara sistem energi secara berkelanjutan.

”Dari pengalaman di lapangan, banyak infrastruktur energi yang sudah terbangun namun tidak berjalan optimal karena tidak bisa merawatnya. Ini yang harus kita pecahkan lebih dulu,” katanya dalam forum Bincang Energi bertajuk “Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Renewable Energy Skills Development Project (RESD) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal proyek dimulai, dilatih dan disertifikasi untuk mengoperasikan dan memelihara sistem, bukan baru dilatih setelah semuanya terpasang. ”Tantangan kita sekarang adalah memastikan ekosistem pelatihan dan sertifikasi bisa bergerak secepat laju pembangunannya,” tegasnya.

Pencapaian target 100 GW tidak hanya berkaitan dengan kapasitas terpasang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana listrik dapat menjangkau desa dan daerah terpencil serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selama ini, sejumlah proyek listrik desa beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan terbengkalai pasca-instalasi. Tantangan utamanya mencakup minimnya anggaran pemeliharaan jangka panjang, keterbatasan akses suku cadang, serta belum memadainya sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring).

Plt Ketua Umum METI, Norman Ginting mengatakan, pencapaian target 100 GW membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang kuat. METI percaya target 100 GW bisa dicapai jika seluruh ekosistem bergerak bersama.

Menurutnya, tantangan mencapai target 100 GW harus dapat kita atasi bersama. Mulai dari masalah ketersediaan lahan, keterbatasan teknis intermitensi, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, kepastian hukum, kebijakan dan peraturan, rantai pasok industri, serta yang tak kalah penting adalah persiapan sumber daya manusia. ”Kapasitas sumber daya manusia adalah syarat mutlak keberhasilan 100 GW, baik kuantitas maupun kualitas,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan SDM energi terbarukan, BPSDM ESDM bersama Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs SECO mengembangkan Renewable Energy Skills Development Project (RESD). Sejak dimulai pada 2020, program ini telah menghasilkan lebih dari 950 sarjana terapan dan teknisi energi terbarukan yang kompeten. Pada Fase 2 (2025–2028), cakupan kemitraan RESD diperluas menjadi 19 politeknik dan lembaga pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Team Leader RESD, Dian Elvira Rosa, menegaskan keberlanjutan pemanfaatan PLTS di daerah sangat bergantung pada kapasitas masyarakat setempat. Masyarakat setempat tidak cukup hanya menerima infrastruktur PLTS. Mereka harus mampu mengoperasikan dan merawatnya secara mandiri.

“Inilah tujuan kami melalui program spesialisasi energi terbarukan dan pelatihan teknisi PLTS di 19 politeknik dan balai pelatihan vokasi yang didukung oleh Pemerintah Swiss dan Indonesia melalui proyek RESD,” jelasnya.

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui implementasi program pemenuhan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Mulai 1 Juli 2026, implementasi campuran biodiesel meningkat menjadi 50 persen (B50) sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit Indonesia.

Program Mandatori B50 merupakan kelanjutan dari keberhasilan implementasi mandatori biodiesel yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini tidak hanya berkontribusi terhadap penghematan devisa negara melalui pengurangan impor solar dan pengurangan Gas Rumah Kaca CO2 melalui pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil konvensional.

Namun, juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas industri sawit nasional, peningkatan serapan minyak sawit domestik, serta kesejahteraan pekebun sawit di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program biodiesel selama 2015-2025 telah menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp722,9 triliun, menciptakan nilai tambah sebesar Rp114,7 triliun melalui pengolahan CPO menjadi biodiesel, mendukung penyerapan tenaga kerja hingga 10,9 juta orang di sektor sawit, serta berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 228,41 juta ton CO2.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa program biodiesel tidak hanya menjadi instrumen ketahanan energi nasional, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi, hilirisasi industri sawit, dan penciptaan lapangan kerja.

Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman mengatakan, implementasi B50 merupakan bukti nyata sinergi antara kebijakan energi nasional dengan pengembangan industri sawit yang produktif dan berkelanjutan.

"Program biodiesel telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan pasar domestik yang kuat bagi produk sawit Indonesia. Implementasi B50 menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Keberhasilan implementasi B50 tidak terlepas dari upaya penguatan sektor hulu yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, BPDP tidak hanya mendukung program biodiesel, tetapi juga menjalankan berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing industri sawit nasional.

Program-program tersebut meliputi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia, dukungan penelitian dan pengembangan (riset), serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Melalui program PSR, BPDP mendorong peningkatan produktivitas kebun rakyat dengan mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menggunakan bibit unggul yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sementara itu, dukungan terhadap riset dan pengembangan terus dilakukan untuk menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, serta keberlanjutan industri sawit Indonesia.

Berbagai hasil penelitian tersebut menjadi fondasi penting dalam menjawab tantangan industri, termasuk peningkatan produktivitas, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pengembangan produk hilir berbasis sawit.

Program B50 menjadi salah satu bukti nyata manfaat program penelitian dan pengembangan yang didukung BPDP pengembangan sumber daya manusia juga menjadi salah satu fokus utama BPDP melalui program pendidikan, pelatihan, dan beasiswa yang bertujuan mencetak SDM perkebunan yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

BPDP sebagai badan yang mendapat mandat mendukung program pemenuhan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit akan terus memastikan keberlangsungan implementasi program melalui pengelolaan dana yang akuntabel dan berkelanjutan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program biodiesel sekaligus memperkuat ekosistem industri sawit nasional.

Ke depan, BPDP akan terus mendukung berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat pengembangan energi baru terbarukan berbasis sawit, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing industri sawit Indonesia sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Tulus Abadi,

Pegiat Perlindungan Konsumen dan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)

BAK bahan pangan, energi listrik adalah infrastruktur vital bagi masyarakat, apalagi di era yang serba elektronik dan digitalisasi perekonomian. Oleh sebab itu, pasokan listrik yang andal adalah menjadi keniscayaan. Dan sebaliknya, gangguan pasokan listrik, akan melambatkan bahkan melumpuhkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Relevan dengan ini, beberapa hari terakhir di Pulau Jawa sistem listriknya sempat endut-endutan. Pemadaman bergilir dimana-mana, kisaran 4-5 jam. Memang masih jauh jika dibandingkan dengan black out di Sumatera bulan lalu.

Namun jika dicermati, persoalan listrik di Jawa tampaknya lebih cimplicated, mengingat pemadaman bergilir aliran listrik di Pulau Jawa, terbukti bukan hanya karena adanya gangguan teknis saja (kerusakan mesin pembangkit), tetapi justru dipicu oleh masalah yang lebih besar di sisi hulu, yakni gangguan pasokan batubara ke pembangkit batubara milik PT PLN. Saat ini kebutuhan pembangkit batubara mencapai 154 juta metrik ton, tetapi PLN baru berkontrak dengan pihak produsen batubara hanya 134 juta metrik ton.

Jadi masih minus sekitar 20 juta metrik ton. Selain itu ada keengganan produsen batubara untuk menjual batubara ke PLN via penugasan/DMO, karena harga DMO-nya diklaim terlalu rendah (70 US$ per metrik ton) daripada harga internasional. Belum lagi kebutuhan batubara kualitas medium calorie bagi pembangkit PLN, yang juga sulit diwujudkan.

Fenomena pemadaman bergilir di Pulau Jawa adalah sinyal negara belum mampu dalam mewujudkan kemandirian energi primer (security supply). Ironisnya fenomena itu justru dipicu oleh tekanan kuat oligarki batubara kepada negara. Ini jelas fenomena yang ironis, bahkan tragis; sebab Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar di dunia dan penghasil batu bara ketiga terbesar di dunia, tetapi untuk kebutuhan nasional justru termarginalisasikan. Hak asasi warga negara untuk mendapatkan energi listrik yang terus menerus dengan kualitas yang baik, akhirnya tercampakkan. Pemadaman bergilir di Pulau Jawa makin eskalatif, baik luasnya zona maupun lamanya jam pemadaman.

Di saat negara lain fokus pada pengamanan pasokan energi primer untuk kepentingan nasional, justru Indonesia mengarusutamakan energi primer untuk keperluan ekspor, dan potensi minus untuk kebutuhan nasional. Oleh sebab itu, demi mengusung kepentingan nasional dan masyarakat Indonesia, plus demi tegaknya implementasi Pasal 33 UUD 1945, maka negara tak boleh menyerah/kalah dengan oligarki batu bara tersebut.

Yakni, DMO batu bara untuk nasional-PLN tetap sebesar 25 persen jika perlu ditambah, dengan kualitas kalori yang baik/medium, dengan harga tetap 70 US$ per ton. Mungkin saat ini biaya operasional per ton batubara cukup tinggi (10-12 persen), tetapi toh untuk keperluan DMO produsen batubara masih tetap mendulang untung, belum lagi masih untung besar untuk kepentingan ekspor batubara.

Bahkan, merujuk pada dinamika geo politik global dan krisis iklim, seharusnya pada titik tertentu negara via Kementerian ESDM harus berani melakukan moratorium ekspor batu bara. Tata ulang kebijakan ekspor batu bara dan tingkatkan untuk kebutuhan nasional. Plus keseriusan negara untuk mengembangkan energi baru terbarukan (green energy), sebagai wujud konsistensi menuju net zero emission pada 2060.

Saat ini pemerintah mengklaim terjadi peningkatan bauran energi, yakni mencapai 17,89 persen. Tentu ini khabar yang menggembirakan, sebab target bauran energi sampai 2026 adalah 14 persen. Bauran energi ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil khususnya batu bara (coal). Sementara sumber energi baru terbarukan di Indonesia sangat melimpah, seperti energi angin, energi matahari, biomasa, geo termal, bahkan energi gelombang laut.

Energi listrik yang andal dan terus-menerus, adalah hak asasi warga negara, apalagi seiring era yang serba elektronik dan digitalisasi ekonomi, keberlangsungan dan keandalan energi listrik adalah keniscayaan. Negara bertanggungjawab untuk mewujudkan hal tersebut. Sebaliknya gangguan pasokan energi listrik, akan mendulang kerugian sosial ekonomi yang sangat masif, bahkan bisa mengancam keamanan nasional yang berujung pada krisis politik. Pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dan pulau lain di Indonesia, di tengah melimpahnya pasokan batu bara nasional adalah seperti idiom: listrik mati di lumbung batu bara.

Hal ini tidak terjadi. Negara tidak boleh kalah/menyerah dengan oligarki batu bara. Namun. di sisi lain pemerintah juga harus adil, terkait utang pada PLN sebesar Rp 111 triliun mustinya harus segera dilunasi. Dan kemudian PLN bisa membayar utangnya sebesar Rp 77 triliun kepada pengusaha batu bara. Setelah persoalan persoalan hulu tersebut terselesaikan, maka muaranya PLN harus mampu memasok energi listrik yang andal kepada masyarakat, tanpa fenomena endut-endutan voltasenya, tanpa byar pet, dan tanpa black out pula.

Hebatnya, keberpihakan pada ekonomi wong cilik ini tidak membuat kinerja keuangan BNI memble

Jakarta (ANTARA) - Setiap pagi, urat nadi ekonomi Indonesia sebenarnya tidak berputar di gedung-gedung pencakar langit yang mewah.

Roda itu justru mulai bergerak di hamparan sawah sebelum matahari terbit, di tengah lautan tempat nelayan menebar jaring, serta di kios-kios pasar yang mulai membuka pintunya.

Di tempat-tempat sederhana itu, jutaan rakyat bekerja tanpa sorotan kamera. Aktivitas harian mereka justru menjadi fondasi terkuat yang menjaga ekonomi negara ini tetap berdiri tegak.

Sebab, negara yang kuat bukan cuma soal angka investasi yang besar, melainkan karena rakyatnya mampu menggerakkan ekonominya sendiri.

Pola pikir ini sangat selaras dengan arah pembangunan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan, hilirisasi, dan kemandirian ekonomi dijadikan pilar utama pembangunan nasional. Ketiganya sengaja dikunci untuk satu tujuan besar, yaitu menciptakan nilai tambah yang maksimal di dalam negeri.

Dalam ekosistem ini, bank tidak boleh lagi cuma berperan sebagai lembaga pembiayaan. Bank harus bisa menjadi jembatan hidup yang menghubungkan modal, inovasi, pasar, dan kepercayaan.

Peran vital ini yang diambil oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Mereka tidak sekadar menyalurkan kredit, tapi merajut rantai pemberdayaan dari hulu ke hilir. Petani, nelayan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga eksportir disatukan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Strategi BNI ini berangkat dari realitas nyata di lapangan. Banyak usaha kecil punya produk bagus, tapi sering tumbang di tengah jalan karena modal cekak, minim teknologi, dan buta akses pasar.

BNI masuk membawa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi taktis. BNI gencar menyalurkan modal ke sektor produktif daerah, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga industri dan jasa.

Sektor-sektor ini dipilih karena paling banyak menyerap tenaga kerja dan punya efek domino yang besar bagi lingkungan sekitar.

Bagi petani, modal ini berarti bisa membeli benih unggul, pupuk tepat waktu, dan alat pertanian yang lebih modern. Hasilnya, produktivitas melonjak dan panen pun memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Bagi nelayan, dana segar ini membantu memperbaiki kapal, membeli alat pendingin hasil tangkap, hingga mengembangkan budidaya laut. Sementara bagi UMKM, modal usaha adalah kunci utama untuk menaikkan kapasitas produksi agar bisa melayani permintaan pasar yang lebih luas.

Data internal BNI berbicara dengan sangat jelas mengenai dampak ini. Hingga akhir 2024, penyaluran KUR BNI khusus untuk sektor pangan berhasil menembus angka Rp14,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan hampir 43 persen dari total portofolio KUR BNI yang mencapai Rp33,2 triliun.

Kucuran modal ini telah menyentuh dan membantu lebih dari 128 ribu debitur di seluruh penjuru Indonesia.

Tren positif

Tren positif ini pun terus menggelinding hingga tahun 2025. Sampai pertengahan 2025, BNI kembali mengalirkan pembiayaan sebesar Rp4,6 triliun yang disebarkan kepada lebih dari 20 ribu pelaku UMKM di berbagai sektor produktif, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga jasa.

Di balik deretan angka tersebut, ada dampak nyata yang hidup di masyarakat, mulai dari usaha yang berkembang, lapangan kerja baru yang tercipta, hingga daya beli warga daerah yang perlahan ikut terangkat.

Namun, urusan tidak selesai hanya dengan bagi-bagi modal. Tantangan berikutnya adalah memperkuat kelembagaan usaha lewat koperasi.

Sebagai wadah kolektif, koperasi membuat posisi tawar petani dan nelayan jadi lebih kuat. BNI masuk lewat suntikan modal, digitalisasi layanan, dan kemudahan transaksi keuangan.

Dengan koperasi yang sehat, pelaku usaha kecil bisa lebih mudah membeli bahan baku murah dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Setelah wadah usahanya kuat, baru masuk ke tahap hilirisasi. Menjual barang mentah itu ruginya banyak karena untungnya tipis. Oleh karena itu, BNI mendorong nasabahnya untuk mulai mengolah komoditas mereka sendiri.

Biji kopi tidak lagi dijual karungan dalam bentuk mentah, melainkan diolah jadi bubuk kopi siap seduh. Ikan tangkapan nelayan tidak cuma dijual segar, tapi diolah jadi produk pangan matang yang nilai jualnya berlipat ganda. Hilirisasi ini yang memperpanjang perputaran uang dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

Ketika produk sudah naik kelas, saatnya memperluas pasar. Lewat platform BNI Xpora, pelaku UMKM lokal diajak berani melirik pasar internasional.

Di platform ini, BNI tidak cuma jadi penonton. Mereka memberikan pelatihan ekspor, pendampingan bisnis, informasi pasar luar negeri, mempertemukan dengan pembeli internasional melalui business matching, hingga menyiapkan solusi pembiayaan ekspor.

Produk yang dulunya cuma berputar di pasar kecamatan, kini punya peluang hadir di etalase global. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, dan BNI berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi dengan mendampingi pertumbuhan usaha mereka dari nol.

Hebatnya, keberpihakan pada ekonomi wong cilik ini tidak membuat kinerja keuangan BNI memble. Justru sebaliknya, bisnis perusahaan tumbuh semakin sehat dan moncer.

Pada kuartal pertama 2026, total kredit BNI tercatat tumbuh impresif sebesar 20,1 persen secara tahunan, mencapai Rp919,3 triliun. Di saat yang sama, raihan dana murah atau current account saving account (CASA) juga melonjak hingga 26,6 persen, menjadi Rp731,6 triliun.

Pertumbuhan ini sukses mengantarkan BNI mencetak laba bersih sebesar Rp5,6 triliun, dengan kualitas aset yang tetap aman karena rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga ketat di level 1,9 persen.

Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata di lapangan bahwa misi sosial membantu masyarakat bawah dan menjaga keberlanjutan bisnis bukanlah dua hal yang saling bertolak belakang. Keduanya bisa berjalan beriringan dan saling mendukung lewat sistem ekonomi yang inklusif.

Sebab, suksesnya sebuah bank tidak melulu dihitung dari tebalnya laba di atas kertas laporan keuangan. Keberhasilan sejati adalah seberapa besar kontribusi bank tersebut dalam membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan taraf hidup masyarakat luas.

Lewat integrasi modal, penguatan koperasi, hilirisasi, dan akses ekspor, BNI membuktikan diri sebagai mitra strategis negara. Mereka hadir untuk memastikan kemandirian ekonomi nasional tumbuh kokoh dan berkelanjutan, langsung dari akar rumput.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menilai pengembangan gas biometana terkompresi (compressed biomethane gas/CBG) berbasis limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) akan memperkuat pelaksanaan transisi energi dan kemandirian energi nasional.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan CBG dapat menjadi salah satu solusi paling efektif untuk menekan emisi metana sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas alam cair (LNG).

"Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah limbah sawit menjadi sumber energi rendah karbon yang bernilai ekonomi," kata Hokkop​​​​​​​ dalam forum Climate Policy Initiative (CPI).

Pemanfaatan POME menjadi CBG mampu mendukung target dekarbonisasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kalau industri sawit ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan energi ekonomi, potensinya sangat besar. Sumbernya ada, teknologinya ada, pembiayaannya ada. Tinggal bagaimana kita membangun skema bisnis yang tepat sehingga bisa segera diimplementasikan," tambahnya.

Indonesia memiliki sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit dengan potensi limbah cair mencapai sekitar 130 juta meter kubik per tahun.

Namun, hingga kini sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi domestik.

Di sisi lain, tambah Hokkop, limbah POME menjadi salah satu penyumbang emisi metana yang signifikan.

PLN EPI memperkirakan emisi dari limbah sawit mencapai sekitar 20 juta ton CO2e per tahun.

Hokkop menjelaskan pengembangan CBG tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi, tetapi juga mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 44-48 persen pada 2030 serta pencapaian net zero emissions (NZE) pada 2060.

Untuk mempercepat pengembangan industri biometana, PLN EPI membangun ekosistem CBG terintegrasi mulai dari pengamanan pasokan bahan baku, pengembangan fasilitas produksi, hingga penciptaan pasar.

Dalam model tersebut, PLN EPI berperan sebagai agregator dan offtaker yang menghubungkan pabrik kelapa sawit, penyedia teknologi, lembaga pembiayaan, sektor industri, hingga pembangkit listrik.

"Produksi saja CBG-nya, nanti kami beli dan kami distribusikan ke pembangkit. Kami siap menjadi agregator sehingga investasi di sektor ini bisa berjalan lebih cepat," kata Hokkop.

Salah satu implementasi yang tengah dipersiapkan PLN EPI adalah proyek cofiring CBG di PLTGU Belawan, Medan, Sumut.

Untuk satu turbin gas berkapasitas 130 megawatt (MW) dengan tingkat cofiring 2,5 persen, dibutuhkan sekitar 450 MMBTUD bio-CBG, yang berasal dari pemanfaatan sekitar 330.000 meter kubik POME per tahun atau setara satu fasilitas CBG.

Sementara, untuk memenuhi kebutuhan empat turbin di PLTGU Belawan, diperlukan sekitar empat fasilitas CBG dengan total investasi sekitar 20 juta dolar AS.

"Implementasi tersebut diperkirakan mampu menghindari emisi hingga sekitar 500 ribu ton CO2e," sebutnya.

Hokkop juga menjelaskan proyek percontohan di PLTGU Belawan menjadi model awal integrasi biometana ke dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Selain menekan emisi, skema cofiring memungkinkan pemanfaatan infrastruktur pembangkit gas yang telah tersedia, sehingga dapat mempercepat peningkatan bauran energi terbarukan tanpa memerlukan pembangunan pembangkit baru dalam skala besar.

Selain manfaat lingkungan, menurut Hokkop, pengembangan CBG juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi yang signifikan.

Berdasarkan simulasi PLN EPI, satu proyek CBG dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp1,7 triliun dan mengurangi emisi sekitar 700 ribu ton CO2e.

Sementara, dalam roadmap perusahaan, kapasitas produksi CBG ditargetkan meningkat dari 1.000 MMBtu pada 2026 menjadi 2.957 BBTU pada 2030.

"Bioenergi menjadi jembatan antara transisi energi, ketahanan energi, dan ekonomi kerakyatan. Limbah yang selama ini menjadi sumber emisi dapat diubah menjadi sumber energi yang bernilai tambah sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional," kata Hokkop.

Pengembangan CBG menunjukkan bahwa solusi transisi energi tidak selalu berasal dari teknologi baru yang mahal.

Melalui pemanfaatan limbah sawit, tambah Hokkop, Indonesia memiliki peluang besar menekan emisi metana, mengurangi ketergantungan LNG, serta membangun ketahanan energi yang lebih berkelanjutan berbasis sumber daya domestik.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

diproyeksikan menghasilkan enam ton benih jagung

Manokwari (ANTARA) - Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Papua Barat mengembangkan penangkaran benih jagung di Kabupaten Manokwari yang diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar enam ton benih untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 200 hektare lahan.

Kepala BRMP Papua Barat Abdul Syukur Syarif saat meninjau lokasi penangkaran di Kampung Macuan, Manokwari, Sabtu, mengatakan pengembangan benih jagung secara mandiri menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

"Lahan percontohan seluas sekitar satu hektare ini diproyeksikan menghasilkan enam ton benih jagung yang dapat digunakan untuk pengembangan sekitar 200 hektare lahan," katanya.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana dan jajaran BRMP Papua Barat untuk melihat secara langsung perkembangan penangkaran benih dan lokasi pembangunan gudang pengering (dryer) jagung sebagai fasilitas pendukung pascapanen.

Menurut Abdul Syukur, keberadaan gudang pengering akan membantu menjaga kualitas benih jagung sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Fasilitas tersebut juga dapat mendukung penerapan sistem pembenihan yang lebih modern dan berkelanjutan.

"Mesin dryer sangat membantu menjaga kualitas benih," ujarnya.

Tim lapangan BRMP Papua Barat juga telah mengevaluasi kondisi tanaman yang terdampak serangan hama ulat grayak jagung (spodoptera frugiperda), meskipun perkembangan tanaman di lahan percontohan tersebut dinilai masih cukup baik serta menunjukkan pertumbuhan positif.

Dalam kesempatan itu, Kepala BRMP Papua Barat memperkenalkan metode tanam sisip (single replanting), yakni penanaman kembali sebelum masa panen berakhir guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan mempercepat siklus produksi.

"Nanti penanaman menggunakan metode tanam sisip," jelasnya.

Wakil Kepala Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana menekankan setiap perencanaan harus berbasis data yang mencakup luas lahan potensial, jumlah kelompok tani, serta kebutuhan benih untuk setiap distrik, sehingga program pengembangan komoditas jagung dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Kepolisian senantiasa mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas pertanian serta kemandirian benih di daerah, namun perlu adanya kolaborasi lintas lembaga teknis, dan kelompok tani setempat.

"Kami berharap segala upaya yang dilakukan, mampu menjadikan Manokwari sebagai salah satu pusat pengembangan benih dan produksi jagung di Papua Barat," ucap Sulastiana.

Dalam kunjungan itu, BRMP Papua Barat juga memberikan penjelasan kepada petani mengenai teknik pemupukan yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman jagung, termasuk penggunaan campuran pupuk urea dan phonska sesuai kebutuhan tanaman.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan pentingnya swasembada pangan karena menjadi agenda strategis untuk menjaga stabilitas nasional, sekaligus memperkuat kedaulatan, ketahanan bangsa, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Bangsa ini memiliki sumber daya, lahan, petani, teknologi, dan kemampuan untuk mewujudkan swasembada pangan," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap optimistis dan bersatu mengawal agenda besar swasembada pangan yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.

Menurutnya, berbagai tantangan seperti perubahan iklim, gejolak ekonomi global, hingga dinamika pangan dunia tidak boleh membuat bangsa Indonesia kehilangan kepercayaan diri terhadap kemampuan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Tantangan pasti ada, termasuk perubahan iklim dan El Nino, tetapi faktanya kita mampu menghadapinya dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah bersama petani di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, Indonesia harus terus memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri agar tidak bergantung pada negara lain.

Dia menekankan kemampuan memproduksi pangan sendiri menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global.

Ia menekankan pentingnya peran seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak terjebak berbagai narasi yang justru melemahkan semangat membangun kemandirian pangan nasional.

"Ketika bangsa ini sedang bergerak menuju swasembada, yang dibutuhkan adalah dukungan, pengawasan, dan kritik yang konstruktif, bukan pesimisme yang tidak berdasar,” katanya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Yohan menegaskan keberhasilan swasembada pangan hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral.

Oleh karena itu, katanya, narasi yang membangun semangat, persatuan, dan kepercayaan terhadap kemampuan bangsa perlu terus dikedepankan agar energi nasional tetap terfokus pada pencapaian tujuan bersama.

Narasi pesimisme, lanjutnya, juga kerap muncul akibat kesalahan dalam membaca kecenderungan iklim yang terjadi belakangan ini.

“Banyak yang memprediksi Indonesia akan mengalami Godzilla El Nino. Padahal menurut BMKG maupun BRIN, kemungkinan Indonesia mengalami Godzilla El Nino tergolong kecil. Jangan sampai muncul narasi-narasi yang bisa membuat masyarakat panik dan stabilitas negara terganggu,” katanya.

Ia mengatakan keberhasilan Indonesia mengurangi ketergantungan impor tentu tidak selalu disukai oleh semua pihak.

Menurutnya, semakin kuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan sendiri, semakin kuat pula posisi bangsa dalam menghadapi berbagai tekanan global sehingga meraih swasembada membentuk kemandirian bangsa.

"Ketika Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tentu ada pihak-pihak yang tidak nyaman karena selama ini memperoleh keuntungan dari ketergantungan impor," jelasnya.

Dia meminta semua pihak harus semakin solid dan tidak mudah diadu domba oleh berbagai isu yang dapat memecah belah bangsa.

Ia juga mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan sektor pangan dan memberantas mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan masyarakat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras medium, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog hingga akhir Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Selain beras, Indonesia juga telah mencapai swasembada gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Jagung pakan bahkan telah berhenti impor sejak 2025 karena produksi nasional dinilai mencukupi kebutuhan domestik.

Ia mengatakan tercapainya swasembada pangan bagi Indonesia tidak lepas dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada petani, meliputi deregulasi dan penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi agar akses petani semakin mudah.

Di era Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 145 regulasi terkait penyaluran pupuk dipangkas untuk mempercepat dan mempermudah tata kelola pupuk subsidi, kemudian menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton serta menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas.

Penguatan sektor pertanian juga didukung berbagai kebijakan lainnya seperti pembangunan dan rehabilitasi irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian hingga penguatan pengawasan distribusi pangan bersama Satgas Pangan guna mencegah praktik penyelewengan dan mafia pangan.

Berbagai langkah tersebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2026 mencapai 125,35 atau tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Dukungan berbagai pihak mulai penyuluh pertanian lapangan (PPL), TNI-Polri, dan lintas pemangku kepentingan lainnya juga andil dalam mengawal swasembada pangan yang dicapai Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

DEPOK - Komuntas seni Jakarta Art Movement (JAM) mengagas diskusi publik bertajuk Menuju Musyawarah Revitalisasi Pangan Lokal di Sancaya Art Space, Kompleks Belleveu Mall, Cinere, Depok pada Kamis 28 Mei 2026. Event ini mengundang sejumlah aktivis, jurnalis, akademisi, seniman, peneliti juga tokoh-tokoh nasional.

Koordinator JAM, Bambang Asrini menyampaikan pesan bahwa isu Revitalisasi Pangan Lokal sejatinya terkait erat dengan identitas, karakter dan cara manusia memahami alam dan lingkungannya.

“Seni dan aktifitas kebudayaan menjadi penting untuk dieksplorasi yang satu dan lainnya tak terpisahkan. Saat sama nilai-nilai kebudayaan sangat majemuk layak didekati oleh tafsir kearifan kultural lokal sekaligus ilmu pengetahuan modern yang memuat pengetahuan-pengetahuan yang luas,” kata Bambang.

Sementara, Direktur Kebudayaan Universitas Indonesia, Ngatawi Al Zastrouw memaparkan bahwa isu pangan bukan hanya soal ketahanan pangan, gizi, atau logistik. Tetapi juga persoalan kultural dan tradisi, yang mana memerlukan kajian dan gerakan tanpa henti untuk menghidupkan kembali asa tentang demokrasi politik dan ekonomi yang berciri keadaban.

"Tugas budayawan adalah mewadahi keberagaman, termasuk generasi milenial. Kita memerlukan gerakan kebudayaan yang melibatkan institusi seperti kampus, komunitas, seniman serta para ahli lainnya. Gerakan ini harus istiqomah (konsisten) dan berjangka panjang, karena kerja kebudayaan adalah kerja dekade, bukan hasil instan 1–4 tahun” jelas Zastrouw.

Diskusi dihadiri Ditjen PPDT Kemendes PDT Samsul Widodo, peneliti senior BRIN Prof Siti Zuhro pegiat AEPI dan KPP Khudori. Gerakan dengan pemicu diskusi publik ini diharapkan akan menjadi awal-awal pertemuan untuk pada akhirnya bermuara pada sebuah event, misalnya, yakni acara pemuliaan Hari Tani Sedunia yang jatuh pada Oktober 2026 dan diselenggarakan di Makara Arts centre, Universitas Indonesia.

“Namun hakikatnya, sebuah gerakan organik tak hanya berhenti pada satu acara, demi kelangsungan terus-menerus persebaran ide-ide, nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin sepanjang tahun untuk mensosialisasikan kegundahan bersama tentang keseragaman pangan yang bisa memicu krisis pangan,” imbuh Bambang.

Peneliti Senior BRIN, Prof Siti Zuhro berpandangan, revitalisasi pangan lokal bukan sekadar upaya meningkatkan produksi pangan, melainkan gerakan strategis untuk mengembalikan kedaulatan bangsa melalui penguatan sistem pangan lokal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis budaya.

Perempuan yang akrab dipanggil Mbak Wiwik ini melanjutkan, secara historis Nusantara memiliki kekayaan pangan yang sangat beragam. Sagu di Papua dan Maluku, sorgum di Nusa Tenggara, jagung di Madura, talas di Jawa Barat, hingga berbagai umbi dan rempah-rempah merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sejak lama memiliki sistem pangan yang adaptif terhadap kondisi ekologis masing-masing daerah.

Namun modernisasi pembangunan sering kali memusatkan pangan hanya pada beras. Akibatnya, terjadi penyempitan makna ketahanan pangan menjadi sekadar ketersediaan beras nasional, sementara keragaman pangan lokal semakin terpinggirkan.

"Revitalisasi pangan Nusantara bukan hanya agenda pertanian, tetapi agenda kebangsaan. Ia membutuhkan sinergi negara, akademisi, komunitas adat, perempuan, generasi muda, seniman dan pelaku usaha untuk membangun sistem pangan yang mandiri, adil, dan bermartabat. Pangan harus dipandang bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar rakyat dan fondasi kedaulatan Indonesia," tuntasnya.

Sementara itu, Samsul Widodo dalam pemaparannya mengarahkan sistem pangan lokal terintegrasi pedesaan sebagai strategi utama untuk mencapai kemandirian pangan, mengentaskan kemiskinan, dan mendukung ekonomi sirkular di daerah tertinggal.

“Contohnya, masyarakat Regional Kepulauan Papua, sedang menghadapi isu besar yang disebut dengan Gastro-Kolonialisme. Yakni perubahan pola makan dan nutrisi di masyarakat akibat masuknya bahan makanan luar yang rendah gizi dan bahan makanan lokal yang tinggi gizi mulai ditinggalkan," katanya.

Makanan pokok lokal, seperti sagu dan ubi jalar, mulai ditinggalkan oleh masyarakat Kepulauan Papua, digantikan dengan beras dan mi instan. Gastro-Kolonialisme sering kali menyebabkan masalah gizi buruk yang sedang diterapkan Pemerintah diversifikasi pangan Lokal dengan gerakan promosi pangan alternatif seperti ubi, sorgum, atau jagung serta pelatihan pengolahan produk berbasis pangan lokal untuk meningkatkan nilai ekonomis.

Karena itu, sesuai dengan Prof. Siti Zuhro, dalam perspektif ekonomi-politik, revitalisasi pangan Nusantara harus dibaca sebagai kritik terhadap model pembangunan yang terlalu sentralistik dan kapitalistik.

“Petani sering ditempatkan hanya sebagai objek produksi, bukan subjek utama kebijakan. Distribusi lahan yang timpang, rantai pasok yang dikuasai tengkulak dan korporasi besar, serta lemahnya perlindungan harga hasil pertanian membuat kesejahteraan petani tetap rendah,” imbuhnya.

"Karena itu, revitalisasi pangan harus mencakup reformasi kelembagaan agraria, penguatan koperasi pangan, akses teknologi tepat guna, serta keberpihakan anggaran negara kepada petani kecil dan masyarakat adat," tandasnya.

Situasi geopolitik saat ini yang semakin rumit akibat perang Iran, Israel dan Amerika Serikat, memengaruhi pemenuhan kebutuhan energi kita

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mengejar kemandirian energi nasional, salah satunya dengan instrumen energi terbarukan untuk merespons situasi geopolitik global yang tidak menentu.S

"Situasi geopolitik saat ini yang semakin rumit akibat perang Iran, Israel dan Amerika Serikat, memengaruhi pemenuhan kebutuhan energi kita," ungkap Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin.

Menurut dia, penutupan Selat Hormuz menyebabkan seluruh dunia merasakan dampak negatif secara langsung. Indonesia turut menghadapi ancaman serius berupa kekurangan pasokan bahan bakar minyak mentah beserta produk turunannya.

Meskipun demikian, kata Hashim, Presiden Prabowo Subianto telah berhasil mengamankan komitmen pasokan dari Rusia. Presiden Vladimir Putin menyetujui pengiriman 150 juta barel minyak untuk Indonesia pada tahun ini.

"Kesepakatan strategis tersebut sangat penting guna menjamin keamanan pasokan energi di dalam negeri. Perihal ini memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak nasional tetap terjaga dengan baik," ungkap dia.

Pemerintah juga menjamin stabilitas harga ini dapat dicapai tanpa penghapusan subsidi bagi masyarakat bawah. Walaupun pasokan sementara aman, negara harus tetap mengantisipasi berbagai potensi krisis geopolitik di masa depan.

"Ancaman perluasan perang di kawasan Timur Tengah berpotensi terulang kembali kapan saja. Potensi penutupan kembali Selat Hormuz dapat mengancam jalur distribusi minyak bumi secara mendadak," ucap Hashim.

Oleh karena itu, ujar dia, transisi cepat menuju kemandirian energi mutlak diperlukan agar RI tidak bergantung kepada negara asing.

Hashim menyatakan proyek pengembangan energi terbarukan kini menjadi semakin krusial untuk segera direalisasikan oleh pemerintah. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan memaksimalkan potensi proyek pembangkit listrik tenaga air di Batoq Kelo berkapasitas 300 Megawatt.

"Pemanfaatan sumber daya alam sendiri menjadi solusi utama dalam memenuhi tingginya kebutuhan energi rakyat Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, upaya ini sejalan dengan visi Indonesia mencapai target emisi nol bersih. Hashim meneruskan, Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menyampaikan komitmen pencapaian target tersebut pada Sidang Umum PBB.

"Kami targetkan emisi nol bersih terealisasi pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat dari itu," tegasnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali (Denny JA) mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI pada 20 Mei 2026 akan menjadi arah kemandirian ekonomi bangsa.

Menurut Denny, inti pidato Prabowo sangat jelas yakni Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.

"Ini paradoks terbesar Indonesia, negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil. Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa," ujar Denny di Jakarta, Jumat.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Negara, menurutnya, ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis, bukan untuk membunuh pasar, melainkan memastikan pasar bekerja bagi kepentingan nasional.

"Ini bukan sosialisme klasik, melainkan jalan tengah. Pasar tetap hidup, tetapi negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor," paparnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar dolar AS, tetapi sekitar 343 miliar kembali mengalir ke luar negeri.

"Maka rata-rata, kebocoran itu mencapai sekitar 15,6 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp265 triliun per tahun," ucapnya

Data kebocoran tersebut, sambung Denny, merujuk pada pernyataan Presiden yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selama dua dekade terakhir.

“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional," ucap Denny.

Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, melainkan karena negara hadir secara aktif memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.

"Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang," paparnya.

Keberhasilan model Asia Timur, menurutnya, lahir karena birokrasi mereka relatif meritokratik, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, dan seleksi direksi yang profesional.

"Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap," katanya.

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo akan dikenang jika benar-benar berubah menjadi disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik.

"Indonesia memang kaya, tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan, negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya," tutur Denny JA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto dipastikan mampu menghadapi gejolak ekonomi. Apalagi selama setahun tujuh bulan, pemerintahan ini telah berikhtiar memanifestasikan atau mewujudkan program ekonomi, program sosial politik, dengan tata kelola kehidupan demokrasi di Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seperti diketahui, perjuangan mahasiswa pada 1998 telah melahirkan era Reformasi. Setelah berhasil menghadapi krisis ekonomi, moneter, anjloknya rupiah dan krisis politik telah mengubah jalan baru demokrasi di Indonesia. Pada 21 Mei 1998, telah menandai era reformasi di Indonesia.

Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 Akhmad Gojali Harahap mengatakan, Indonesia sebaiknya merenungkan kembali alur sejarah saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan moneter, problematika sosial, politik dan demokasi di Indonesia.

"Sebelum Presiden Soeharto dilengserkan, kondisi ekonomi nasional menghadapi krisis ekonomi dan moneter. Nilai rupiah terhadap Dolar, anjlok. Selain itu, kehidupan demokrasi, sosial politik di Tanah Air mengalami kemunduran total. Kita sebagai anak bangsa sebaiknya merenungi dan berupaya bagaimana saat ini Indonesia mampu menghadapi situasi dan kondisi perekonomian nasional yang sedang menghadapi ujian berat," katanya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Gojali, Indonesia adalah negara dengan peradaban modern. Indonesia adalah negara dan bangsa yang harus berdiri di atas kaki sendiri, baik secara ekonomi, sosial, politik dan kehidupan demokrasi.

"Ingat juga, suatu negara demokrasi yang berdaulat akan sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi dasar dan pilar utama suatu negara demokrasi. Presiden Prabowo Subianto sudah sejak awal bersiap diri, termasuk agar Indonesia bertahan di tengah-tengah krisis geopolitik, dinamika kawasan dan problematika domestik," kata Gojali.

Dalam berbagai kesempatan, kata Gojali, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya Indonesia mengedepankan kedaulatan, ketahanan dan kemandirian pangan dan energi secara komprehensif dan strategis.

Di sisi lain, Gojali mengingatkan Indonesia harus mampu menjaga hubungan kerja sama ekonomi internasional yang saling menguntungkan. Indonesia tidak harus selalu bergantung dengan negara-negara lainnya dalam kerjasama ekonomi dan bidang-bidang lainnya.

“Indonesia, harus mampu menata kehidupan ekonomi nasional secara eksklusif, sehingga dapat bertahan dalam geliat geopolitik yang sedang terjadi dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi nasional,” katanya.

Gojali menegaskan Presiden Prabowo dan para pemangku kebijakan negara, harus berpikir dan bekerja keras untuk bertahan menghadapi gejolak nilai tukar rupiah, ancaman krisis energi dan ketersediaan pangan nasional dan berbagai kebutuhan masyarakat.

"Indonesia harus belajar bagaimana, setelah kriris ekonomi, politik, dan demokrasi sebelum Reformasi dan setelah reformasi berjalan sampai hari ini. Saya yakin, Presiden Prabowo Subianto akan mampu mengatasi berbagai problematika nasional, seperti menghadapi gejolak nilai rupiah dan berbagai persoalan ekonomi lain yang menyertainya," tandas Gojali.

JAKARTA - Posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dinilai membuat Indonesia menjadi sasaran berbagai kepentingan asing, termasuk praktik spionase yang berkembang semakin kompleks melalui ruang digital dan aktivitas siber. Untuk mengantisipasi hal itu, masyarakat perlu memahami praktik spionase merupakan ancaman nyata yang telah berlangsung sejak lama dalam relasi antarnegara.

Dosen Senior Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia Edy Prasetyono mengatakan, Indonesia perlu memperkuat regulasi dan sistem perlindungan informasi strategis agar mampu menghadapi ancaman pencurian data lintas negara.

“Dalam praktiknya, tidak semua kasus spionase diungkap atau dicatat. Kalau isunya sensitif atau terkait negara sahabat, kadang tidak diungkap,” ujarnya, Selasa (19/5/2025).

Menurut Edy, hampir seluruh negara memiliki instrumen keamanan nasional untuk melindungi informasi strategis dari ancaman pencurian data dan operasi intelijen asing.

Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP UI ini menyebut spionase dapat dilakukan baik oleh negara mitra maupun pihak yang berlawanan kepentingan. Dampaknya pun dinilai serius karena dapat mengurangi kemampuan pertahanan suatu negara hingga mengganggu infrastruktur strategis.

Lihat video: Panglima TNI Bakal Rekrut Warga Sipil Jadi Tentara Siber



“Kalau suatu negara sedang mengembangkan teknologi baru, misalnya soal energi, rugi atau tidak kalau dicuri lewat spionase? Negara sasaran spionase selalu dirugikan. Spionase pasti mengancam negara,” ujarnya.

Kepala Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP UI Ali Abdullah Wibisono mengatakan praktik spionase asing merupakan aktivitas lama yang terus berkembang mengikuti perubahan teknologi. “Kegiatan ini empirik, ada dalam keseharian,” katanya.

Ali mencontohkan kasus pendakwaan Harry Lu Jianwang di Amerika Serikat pada Mei 2026 serta pengungkapan Badan Keamanan Dalam Negeri Polandia terkait perekrutan warga biasa sebagai “agen sekali pakai” untuk kepentingan asing.

Ali juga mengingatkan ancaman spionase modern kini banyak berlangsung melalui dunia siber. Pada 2025, tercatat sekitar 39 juta ancaman Advanced Persistent Threat (APT) menyasar jaringan digital Indonesia.

“Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan digital karena praktik spionase modern sering berlangsung melalui platform yang digunakan sehari-hari,” katanya.