JAKARTA - Pemerintah memutuskan menunda akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan baru ini sebagai langkah perlindungan anak dari berbagai risiko di ruang digital. Mulai dari anak kecanduan gawai hingga paparan konten berbahaya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta, dikutip Selasa (10/3/2026).

Menurut Meutya, pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak. Dia menjelaskan bahwa risiko tersebut mencakup kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menyasar pengguna usia muda.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” ungkapnya.

Meutya menambahkan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) juga memperbesar tantangan di ruang digital karena memungkinkan manipulasi konten yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli.

“Dengan perkembangan AI, konten digital akan makin sulit dibedakan antara yang asli dan yang dimanipulasi. Anak-anak tentu akan semakin kesulitan memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak,” jelasnya.

Melalui kebijakan Tunggu Anak Siap, pemerintah menekankan bahwa akses penuh ke media sosial sebaiknya diberikan secara bertahap sesuai kesiapan anak.

Sementara itu, pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najeela Shihab menilai kebijakan dalam PP Tunas merupakan langkah penting untuk memperkuat pelindungan anak di era digital. Menurutnya, regulasi tersebut lahir dari proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari peneliti, pemerhati pendidikan, hingga komunitas pelindungan anak.

“Yang diatur bukan penggunaan teknologi secara keseluruhan. Anak-anak tetap bisa menggunakan internet untuk belajar atau berkreasi. Yang dibatasi adalah platform dengan risiko tinggi seperti media sosial atau permainan daring tertentu,” ujar Najeela.

Berbagai penelitian, lanjutnya, menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak pada meningkatnya kecanduan gawai, kekerasan daring, hingga menurunnya konsentrasi belajar.

Sedangkan salah seorang siswa SMAN 3 Jakarta, Yasser Baihaqi Balny, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Menurutnya, banyak pelajar seusianya mulai terpapar konten yang tidak sesuai ketika menggunakan media sosial.

“Kadang muncul juga konten yang sebenarnya tidak pantas dilihat oleh anak di bawah 16 tahun. Karena itu menurut saya aturan ini memang perlu diterapkan,” ujarnya.

Yasser menilai kebijakan tersebut bukan untuk membatasi kebebasan anak, tetapi sebagai bentuk perlindungan agar generasi muda dapat menggunakan teknologi secara lebih sehat.

“Kalau melihat pengalaman sendiri dan teman-teman di sekitar, aturan ini sebenarnya sangat positif,” katanya.

Dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas, sekitar 500 pelajar tingkat SMP hingga SMA hadir untuk berdiskusi mengenai keamanan digital dan penggunaan teknologi secara sehat.

Menkomdigi juga mengajak para pelajar menjadi “Duta Tunas” di sekolah dan lingkungan keluarga guna menyebarkan pesan penggunaan teknologi yang lebih bijak. Turut hadir mendampingi Menkomdigi, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menyambut arus mudik, PT Pertamina Lubricants (PTPL) menyiapkan rangkaian program Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2026. Program ini mencakup layanan ganti oli di bengkel mitra hingga penyediaan titik istirahat bagi pemudik di sejumlah jalur strategis.

Tahun ini, perusahaan menambah jumlah titik layanan dibandingkan periode sebelumnya, terutama di jalur-jalur padat pemudik di Pulau Jawa dan Sumatera.

“Mudik adalah salah satu pergerakan masyarakat terbesar di Indonesia. Kami ingin hadir mendampingi, bukan hanya lewat produk, tetapi juga layanan langsung di lapangan,” kata Nugroho Setyo Utomo, VP Marketing PT Pertamina Lubricants di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Tingginya volume kendaraan berpotensi memperpanjang waktu tempuh perjalanan pemudik. Ditambah dengan kondisi lalu lintas yang padat, serta situasi stop-and-go, kendaraan akan bekerja lebih keras dari biasanya.

Oleh karena itu, persiapan kendaraan sebelum mudik menjadi hal penting, seperti pemeriksaan tekanan dan kondisi ban, sistem pengereman, air radiator, aki, lampu kendaraan, wiper, dan tentunya kondisi oli.

“Keselamatan dan kenyamanan pemudik adalah hal utama. Kami selalu mengingatkan masyarakat agar melakukan pengecekan kendaraan secara menyeluruh sebelum berangkat, termasuk kondisi oli. Oli berfungsi menjaga suhu mesin dan melindungi komponen dari keausan,” jelas Nugroho.

Melihat kebutuhan tersebut, PTPL menghadirkan berbagai program Ramadhan & Idulfitri (RAFI) 2026 dengan tema “Energi Berbagi, Menjaga Setiap Perjalanan”.

“Karena setiap perjalanan pulang bukan sekadar mobilitas, melainkan perjalanan menuju kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan keluarga. Dan dengan semangat melayani sepenuh hati, serta menjaga setiap perjalanan, Pertamina Lubricants siap menjadi bagian dari cerita mudik masyarakat Indonesia,” ujar Nugroho.

Berikut berbagai program RAFI PTPL yang telah disiapkan untuk menjangkau pemudik di sejumlah kota dan jalur mudik.