Bisnis.com, CIREBON – Pemerintah daerah didesak segera menghadirkan solusi konkret atas persoalan limbah industri batik di Kabupaten Cirebon yang dinilai kian mendesak dan berpotensi mengganggu keberlanjutan ekonomi daerah.

Isu ini mencuat seiring meningkatnya aktivitas produksi batik di sejumlah sentra, namun belum diimbangi sistem pengolahan limbah yang memadai.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi menegaskan pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, industri batik merupakan salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang menyerap ribuan tenaga kerja, tetapi pengelolaan limbah cair hasil produksi masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Industri batik adalah kekuatan ekonomi masyarakat. Namun aspek lingkungan tidak boleh diabaikan. Kami sedang menyiapkan langkah-langkah konkret agar aktivitas produksi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan,” ujar Imron, Senin (23/2/2026).

Permasalahan utama terletak pada limbah cair dari proses pewarnaan kain yang mengandung bahan kimia sintetis. Sebagian pelaku usaha skala kecil dan menengah masih membuang limbah langsung ke saluran air tanpa melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sesuai standar.

Kondisi ini dikhawatirkan mencemari sungai dan sumber air warga, sekaligus memicu persoalan kesehatan dalam jangka panjang.

Secara ekonomi, persoalan limbah berpotensi menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang lebih besar dibandingkan nilai tambah industri itu sendiri. Jika pencemaran terjadi secara masif, beban pemulihan lingkungan dapat membengkak dan menggerus anggaran daerah.

Selain itu, citra batik Cirebon sebagai produk unggulan bisa terdampak apabila isu lingkungan tidak ditangani serius.

Imron menjelaskan, salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pembangunan IPAL komunal di sentra-sentra batik. Skema ini memungkinkan pelaku usaha kecil berbagi fasilitas pengolahan limbah sehingga biaya investasi tidak sepenuhnya ditanggung masing-masing pengrajin.

Pemerintah daerah juga membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta untuk pendanaan.

“Kami dorong pendekatan kolektif. Tidak mungkin seluruh pelaku UMKM membangun IPAL sendiri karena keterbatasan modal. Maka solusinya adalah IPAL terpadu di kawasan sentra produksi,” katanya.

Data pemerintah daerah menunjukkan industri batik di Cirebon didominasi usaha mikro dan kecil. Struktur usaha seperti ini membuat kapasitas permodalan terbatas, sehingga pengeluaran tambahan untuk pengolahan limbah kerap dianggap beban.

Padahal, dalam jangka panjang, penerapan standar lingkungan justru dapat meningkatkan daya saing produk, terutama untuk pasar ekspor yang semakin ketat terhadap isu keberlanjutan.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan program edukasi dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha. Pelatihan difokuskan pada penggunaan bahan pewarna ramah lingkungan serta teknik produksi yang lebih efisien air. Upaya ini diharapkan menekan volume limbah sekaligus menurunkan biaya produksi.

Imron menegaskan penanganan limbah bukan semata isu lingkungan, tetapi juga strategi menjaga keberlanjutan ekonomi daerah. Tanpa perbaikan sistem pengelolaan, industri batik berisiko menghadapi sanksi regulasi atau penolakan pasar.

“Ke depan, kami ingin industri batik Cirebon tumbuh dengan prinsip ekonomi hijau. Produktivitas naik, tenaga kerja terserap, tetapi kualitas lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menjelaskan dasar kebijakan pengalihan pengelolaan sejumlah kegiatan usaha yang izinnya dicabut ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara.

Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lapangan kerja, tanpa mengabaikan proses penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut usai rapat di Lobby Utara Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Prasetyo, pelanggaran yang dilakukan perusahaan tidak bisa digeneralisasi hanya sebagai pelanggaran lingkungan, karena bentuk dan tingkat pelanggarannya beragam.

“Pelanggarannya kan macam-macam, Pak. Tidak hanya spesifik melakukan pelanggaran lingkungan,” ujar Prasetyo.

Dia menegaskan, pemerintah juga harus mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan ekonomi yang telah berjalan, terutama yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja.

“Usaha-usaha ekonomi itu kan tentunya yang sekarang sudah berjalan merupakan kegiatan yang membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu pun juga harus kita pikirkan,” katanya.

Prasetyo menekankan bahwa penegakan hukum tetap diarahkan kepada perusahaan yang melanggar, namun negara juga memiliki kepentingan menjaga aktivitas ekonomi strategis.

“Supaya proses penegakan hukum kan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran. Tetapi kita juga harus memikirkan ketika kegiatan ekonominya itu memang diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ya why not untuk tetap kita lanjutkan,” ujarnya.

Terkait skema pengalihan, Prasetyo menyebut pengelolaan kegiatan usaha akan diserahkan kepada BUMN, dengan catatan dilakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

“Secara administratif kan pada siapa nanti mau diserahkan pengelolaannya. Nah memang kita mengambil keputusan akan diserahkan kepada BUMN-BUMN kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa BUMN yang mengelola nantinya wajib memperbaiki berbagai aspek pelanggaran yang ditemukan.

“Meskipun itu BUMN, pada saat menjalankan kegiatan ekonominya harus melakukan perbaikan tata kelola. Kalau ditemukan pelanggaran lingkungan, itu harus diperbaiki. Kalau pelanggarannya terkait kewajiban kepada negara seperti pajak, ya itu juga harus diperbaiki,” kata Prasetyo.

Prasetyo memastikan bahwa tanggung jawab atas pengelolaan dan risiko akan sepenuhnya berada pada BUMN pengelola.

“Iya dong. Perusahaan yang nanti akan mengelola,” ujarnya.

Mengenai status aset, Prasetyo menjelaskan bahwa skema pengalihan tidak bersifat tunggal dan akan disesuaikan dengan karakter masing-masing usaha.

“Macam-macam skemanya, karena masing-masing perusahaan kegiatan ekonominya berbeda-beda, jenis usahanya juga berbeda-beda,” katanya.

Dia menambahkan, tidak semua kegiatan usaha akan dilanjutkan, termasuk oleh negara.

“Ada beberapa yang memang kita merasa itu tidak perlu dilanjutkan lagi, bahkan oleh negara dalam hal ini oleh BUMN,” ujarnya.

Sebagai contoh, Prasetyo menyinggung pengusahaan hutan di Mentawai yang dinilai tidak layak diteruskan.

“Contoh misalnya pengusahaan hutan yang di Mentawai,” ucapnya.

Menurut Prasetyo, kebijakan pemerintah akan bersifat kontekstual dan tidak bisa disamaratakan.

“Makanya minta tolong jangan digeneralisir, karena masing-masing kondisinya itu berbeda-beda dan pensikapannya juga akan berbeda-beda,” katanya.

Dalam kasus Mentawai, pemerintah juga menyiapkan opsi pengalihan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

“Kalau kegiatan ekonomi pokoknya itu kita hentikan, maka kita harus memikirkan masyarakat yang selama ini bekerja di situ,” ujarnya.

Prasetyo menyebut pemerintah membuka peluang pengembangan sektor pariwisata sebagai alternatif.

“Kita semua tahu Mentawai sangat indah. Mungkin kita akan lebih fokus meminta kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan untuk mendorong ekosistem yang lebih mengutamakan kegiatan pariwisata,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyoroti masih terbatasnya perhatian global terhadap peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam agenda keuangan berkelanjutan, meski sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara berkembang.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menilai, UMKM yang mencakup lebih dari 90% total jumlah usaha di negara berkembang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok lokal, serta ketahanan ekonomi masyarakat. Namun, peran tersebut kerap belum menjadi bagian utama dalam pembahasan global mengenai keberlanjutan.

"Dalam konteks negara berkembang, keberlanjutan bukan lagi soal ambisi, melainkan soal eksekusi, yakni bagaimana memastikan pembiayaan berkelanjutan dapat disalurkan secara aman, efisien, dan dalam skala besar ke sektor-sektor yang paling membutuhkan," ujar Hery dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Dalam konteks itu, Hery menekankan pentingnya peran institusi keuangan lokal untuk menjembatani agenda global dengan kebutuhan di tingkat akar rumput.

"Tanpa dukungan institusi lokal yang kuat, pembiayaan berkelanjutan berisiko hanya berhenti pada tataran konsep, tanpa memberikan dampak nyata di lapangan,” ujar Hery Gunardi.

Selain itu, Hery juga menyoroti mengenai keuangan berkelanjutan yang tidak diposisikan sebagai program tambahan, melainkan dijalankan secara konsisten dalam pembiayaan jutaan pelaku usaha.

Dia juga memberi perhatian terhadap pentingnya kemitraan dengan pemerintah, lembaga pembiayaan pembangunan, dan lembaga multilateral, termasuk melalui skema pembiayaan campuran alias blended finance, untuk memperluas akses pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM.

Selain itu, digitalisasi dinilai menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pembiayaan hingga ke tingkat desa sekaligus mendukung penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di segmen UMKM.

Adapun, hingga September 2025, BRI mencatat porsi kredit UMKM konsolidasian mencapai 80,02% dari total portofolio kredit atau setara Rp1.150 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 dinilai bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggenjot adopsi kecerdasan buatan (AI) dengan tetap mengutamakan keamanan siber.

Isu seperti kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, dan tata kelola teknologi digital akan dibahas bukan hanya dari sisi inovasi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan sistem ekonomi. Isu tersebut menjadi salah satu bahasan utama WEF Davos 2026

Hingga 2025, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat tingkat adopsi AI di Indonesia yang baru mencapai 27,34%, sementara Komdigi memperkirakan kebutuhan talenta digital mencapai 600.000 orang per tahun untuk memenuhi target 9 juta talenta digital pada 2030.

CEO & Co-Founder DANA Indonesia, Vince Iswara menyebut bahwa keterlibatan perusahaan di WEF Davos menjadi ruang penting untuk terus belajar dan berkontribusi.

“WEF Davos adalah forum strategis untuk memahami bagaimana dunia bergerak dan bagaimana Indonesia dapat mengambil peran yang lebih aktif,” kata Vince dalam siaran pers, Kamis (22/1/2026).

Dia menuturkan partisipasi DANA tersebut sejalan dengan komitmen untuk mendukung kebiasaan finansial yang sehat lewat layanan keuangan digital yang aman, inklusif, dan selaras dengan keberlanjutan bumi.

Selain pertumbuhan ekonomi dan teknologi, WEF Davos 2026 juga menempatkan keberlanjutan sebagai agenda penting melalui tema “How can we build prosperity within planetary boundaries?”. Forum ini mendorong pendekatan ekonomi yang regeneratif, sirkular, dan inklusif, memastikan agar pertumbuhan tidak mengorbankan lingkungan.

Perubahan preferensi konsumen membuat keberlanjutan semakin relevan bagi bisnis: studi OECD mencatat 65% konsumen global bersedia untuk mengubah gaya hidup mereka demi kebaikan lingkungan, sehingga perusahaan yang lebih berkelanjutan punya peluang lebih besar membangun preferensi dan loyalitas. Di Indonesia, peluangnya juga konkret.

Laporan AC Ventures–BCG memetakan potensi green growth hingga US$400 miliar dan peluang bisnis utama di jasa strategi/profesional, solusi pengurangan intensitas emisi, serta emission offsetting, yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan sekaligus mendukung target iklim.

WEF Davos 2026 yang berlangsung pada 19–23 Januari 2026, mengusung tema besar “A Spirit of Dialogue”. Tema ini diterjemahkan ke dalam lima pertanyaan kunci, mulai dari kerja sama global di tengah fragmentasi dunia, pencarian sumber pertumbuhan baru, investasi pada manusia, inovasi yang bertanggung jawab, hingga pembangunan kemakmuran yang berkelanjutan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat Indonesia masih gemar belanja di pasar tradisional di tengah perkembangan teknologi belanja digital yang masif. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia saat memberi sambutan dalam perayaan Hari Ritel Nasional pada Selasa (11/11/2025).

"Sebagaimana tergambar dalam laporan Worldpanel by Nominator FMCG, Monitor Q3 tahun 2025, dari data tersebut, kita melihat bahwa 82% aktivitas belanja masyarakat Indonesia masih dilakukan di pasar tradisional," ucap Solihin.

Ia pun menekankan pentingnya modernisasi pasar rakyat agar tetap menjadi bagian rantai ekonomi nasional.

Kendati warga RI masih gemar belanja langsung, perkembangan saluran belanja online juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Solihin mengatakan tren ini sebagai cerminan bahwa perilaku konsumen saat ini memiliki saluran belanja yang beragam.

"Pelaku konsumen kini semakin omni-channel, mereka membeli dari berbagai kanal dengan tujuan dan frekuensi yang berbeda. Artinya, konsumen Indonesia tidak lagi memilih satu jalur belanja tetapi menjalankan gaya hidup multi-kanal yang menggabungkan kenyamanan, harga, pengalaman, dan nilai tambah," ucapnya.

Solihin pun menegaskan bahwa tren yang terjadi jangan dijadikan sebagai ancaman, melainkan tantangan bagi para pengusaha ritel.

"Inilah tantangan sekaligus peluang besar bagi seluruh pelaku retail nasional. Kita harus melihat tren ini bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peta jalan menuju transformasi retail Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global. Karena akhirnya, retail adalah cermin dari kehidupan ekonomi rakyat."

Pesan lain yang disampaikan oleh Solihin adalah peran ritel selaras dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, ritel juga memiliki peran dalam keberlanjutan dan keadilan ekonomi lewat kolaborasi dengan UMKM.

"Jika retailnya sehat, maka ekonominya kuat. Jika retailnya kolaboratif, maka UMKM-nya akan tumbuh bersama. Kita tengah memasuki babak baru industri ini retail yang tidak hanya berbicara tentang transaksi, tetapi tentang nilai keberlanjutan dan keadilan ekonomi," katanya.

Ketua APRINDO itu juga menekankan bahwa pada Perayaan Hari Retail Nasional ke-6 tahun 2025, sekaligus hari jadi Aprindo ke 31 bukan hanya sebuah perayaan tahunan, tetapi momentum refleksi dan kebangkitan bersama serta ritel Indonesia tumbuh, beradaptasi, dan bertransformasi menghadapi perubahan zaman.

Kemajuan ritel yang menjadi visi APRINDO Solihin tekankan harus berjalan beriringan dengan kemajuan UMKM di Indonesia.

"Tahun ini, APRINDO bersama para pemangku kepentingan kembali menegaskan komitmen besar bahwa kemajuan retail Indonesia harus berjalan seiring dengan kemajuan UMKM di Indonesia. Tema besar kita, kebangkitan retail bertubuh besar bersama UMKM bergerak ke pasar global," ungkapnya.

"Menjadi semangat yang tidak hanya menggema di forum, tetapi diwujudkan dalam kerja nyata sepanjang tahun 2025 ini. Inilah wajah kolaborasi nyata antara semangat lokal dan sistem modern antara produksi rakyat dan jaringan distribusi nasional," sambungnya.

Bisnis.com, GYEONGJU – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya pada sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2025 di Gyeongju menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan global di tengah meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengingatkan bahwa kawasan Asia-Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdir, melainkan harus bangkit di atas rasa curiga dan ketakutan.

Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil dan berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang eksklusif hanya akan melahirkan ketimpangan dan instabilitas yang mengancam perdamaian dan kemakmuran.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa inklusivitas dan keberlanjutan harus menjadi pedoman utama dalam pembangunan ekonomi global.

Dalam konteks APEC, Prabowo menilai bahwa organisasi ini harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi dirasakan secara merata, tanpa ada negara yang tertinggal. Dia mendorong kolaborasi publik-swasta yang berpusat pada manusia dan berorientasi pada pemberdayaan usaha kecil.

Prabowo juga menyoroti berbagai ancaman lintas negara seperti korupsi, penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika yang dapat merusak fondasi ekonomi dunia. Untuk itu, ia menyerukan kerja sama multilateral yang lebih erat antarnegara APEC guna mengatasinya.

Berikut Pidato Presiden Prabowo pada KTT APEC 2025 Sesi Pertama, Gyeongju, Jumat (31/10/2025):

Bahasa Inggris:

Tensions, rising distrust is endangering the stability of the global economy and deepening divisions amongst us. We appreciate the assessment given by the IMF of the global economy. It shows our resilience and our success, but it also shows the challenges and the dangers that we face.

This uncertainty may well be the new normal that we have to navigate. However, I believe that the Asia-Pacific must not accept division as its destiny. We must rise above suspicion, fear, and we must rebuild trust amongst ourselves and amongst the global economy.

APEC was founded on a shared belief in inclusive economic growth and cooperation. APEC's role and core mission is to facilitate free trade, investment, and multilateral cooperation amongst a sense of community across our region. This belief must endure.

We cannot allow fragmentation to undermine the stability that has long sustained our growth. It is time to renew our commitment to an open, fair, inclusive multilateral economic cooperation. Indonesia is committed to a rules-based multilateral trade system with the WTO as its core and to ensure that everyone competes on a level playing field.

Excellencies, growth that excludes is growth that divides. Division causes instability, and instability will not be conducive to peace and prosperity. Inclusivity should therefore guide us.

Sustainability must also always be our guiding compass for a safe future for the world. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone, so that no economy is left behind. Our public-private collaboration needs to be oriented towards the people-centered cooperation and economy.

Empowering small businesses through digital and financial access is crucial to help integrate into a global value chain. In Indonesia, we are translating this principle to action through our national program which empowers small businesses and cooperatives to realize their potential, foster prosperity, and contribute to a more sustainable future. We have great challenges facing us, facing Indonesia.

The challenges of corruption, the challenges of smuggling, the challenges of fraud, and we need cooperation amongst the APEC communities, because smuggling amongst our countries will not benefit our economies. The narcotics danger, the drugs also, is a danger to stability and to our future. This is very serious because this is also transnational.

We must cooperate multilaterally. We cannot overcome these dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries.

Indonesia, we are empowering our Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME),we are building thousands of cooperatives, and we are allowing our communities to take greater ownership in the economy.

We are fighting corruption, fighting fraud, and fighting the greed economies that are holding back real growth. This experience positions Indonesia perhaps as a bridge builder, ready to connect advanced and developing economies for the challenges ahead.

Excellencies, let us work together to continue to build APEC and pursue cooperation through multilateralism in order to ensure that APEC continues to deliver real benefits. Let us work together towards this end. Thank you.

Bahasa Indonesia:

Ketegangan dan meningkatnya ketidakpercayaan membahayakan stabilitas ekonomi global dan memperdalam perpecahan di antara kita. Kami mengapresiasi penilaian yang diberikan IMF terhadap ekonomi global. Penilaian ini menunjukkan ketahanan dan keberhasilan kita, tetapi juga menunjukkan tantangan dan bahaya yang kita hadapi.

Ketidakpastian ini mungkin merupakan normal baru yang harus kita hadapi. Namun, saya percaya bahwa Asia-Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdirnya. Kita harus bangkit dari kecurigaan, ketakutan, dan kita harus membangun kembali kepercayaan di antara kita sendiri dan di antara ekonomi global.

APEC didirikan atas dasar keyakinan bersama akan pertumbuhan dan kerja sama ekonomi yang inklusif. Peran dan misi inti APEC adalah untuk memfasilitasi perdagangan bebas, investasi, dan kerja sama multilateral di antara rasa kebersamaan di seluruh kawasan kita. Keyakinan ini harus dipertahankan.

Kita tidak boleh membiarkan fragmentasi merusak stabilitas yang telah lama menopang pertumbuhan kita. Sudah saatnya memperbarui komitmen kita terhadap kerja sama ekonomi multilateral yang terbuka, adil, dan inklusif. Indonesia berkomitmen pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya dan untuk memastikan bahwa setiap orang bersaing secara setara.

Yang Mulia, pertumbuhan yang mengecualikan adalah pertumbuhan yang memecah belah. Perpecahan menyebabkan ketidakstabilan, dan ketidakstabilan tidak akan kondusif bagi perdamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, inklusivitas harus menjadi panduan kita.

Keberlanjutan juga harus selalu menjadi kompas penuntun kita untuk masa depan dunia yang aman. APEC harus memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua orang, sehingga tidak ada ekonomi yang tertinggal. Kolaborasi publik-swasta kita perlu berorientasi pada kerja sama dan ekonomi yang berpusat pada rakyat.

Memberdayakan usaha kecil melalui akses digital dan keuangan sangat penting untuk membantu integrasi ke dalam rantai nilai global. Di Indonesia, kami menerjemahkan prinsip ini ke dalam tindakan nyata melalui program nasional kami yang memberdayakan usaha kecil dan koperasi untuk mewujudkan potensi mereka, mendorong kesejahteraan, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan. Kita menghadapi tantangan besar, yang dihadapi Indonesia.

Tantangan korupsi, tantangan penyelundupan, tantangan penipuan, dan kita membutuhkan kerja sama antar-komunitas APEC, karena penyelundupan antar-negara kita tidak akan menguntungkan perekonomian kita. Bahaya narkotika, dan juga narkoba, merupakan bahaya bagi stabilitas dan masa depan kita. Ini sangat serius karena ini juga bersifat transnasional.

Kita harus bekerja sama secara multilateral. Kita tidak dapat mengatasi bahaya ini sendirian. Penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkoba merupakan bahaya nyata dan nyata bagi masa depan perekonomian negara-negara kita.

Indonesia, kita memberdayakan UMKM kami, kami membangun ribuan koperasi, dan kita memungkinkan komunitas kita untuk mengambil alih kepemilikan yang lebih besar dalam perekonomian.

Kami memerangi korupsi, memerangi penipuan, dan memerangi ekonomi kerakusan yang menghambat pertumbuhan riil. Pengalaman ini mungkin menempatkan Indonesia sebagai jembatan penghubung, siap menghubungkan negara-negara maju dan berkembang untuk menghadapi tantangan ke depan.

Yang Mulia, mari kita bekerja sama untuk terus membangun APEC dan mengupayakan kerja sama melalui multilateralisme guna memastikan bahwa APEC terus memberikan manfaat nyata. Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Terima kasih.

Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras tentang bahaya ekonomi yang berlandaskan keserakahan, atau yang disebut sebagai “Serakahnomics” dalam Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC (APEC Economic Leaders’ Meeting/AELM) di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025) waktu setempat.

Di hadapan para pemimpin dan kepala pemerintahan dari 21 ekonomi anggota APEC, Prabowo menegaskan bahwa dunia kini tengah menghadapi ancaman bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga moral dan sosial.

Menurutnya, keserakahan telah mewujud dalam berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang merusak fondasi pertumbuhan global.

“Kami di Indonesia sedang berjuang melawan korupsi, melawan penipuan, dan melawan greed economies atau ekonomi keserakahan [serakahnomics], yang menahan pertumbuhan sejati,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya ketegangan global dan menurunnya rasa saling percaya antarnegara, yang dinilainya membahayakan stabilitas ekonomi dunia.

“Asia-Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdirnya. Kita harus bangkit di atas rasa curiga dan ketakutan, dan kita harus membangun kembali kepercayaan di antara kita dan dalam perekonomian global,” tegasnya.

Prabowo menekankan bahwa sejak awal berdirinya, APEC dibangun atas keyakinan bersama terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kerja sama lintas batas yang adil. Prinsip dasar itu, katanya, tidak boleh pudar meskipun dunia sedang dilanda ketidakpastian.

“APEC memiliki misi inti untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan investasi melalui kerja sama multilateral yang berpihak pada rasa kebersamaan di seluruh kawasan. Keyakinan ini harus terus kita pertahankan. Kita tidak boleh membiarkan fragmentasi merusak stabilitas yang telah lama menopang pertumbuhan kita,” ujarnya.

Dalam konteks itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pilar utamanya.

“Indonesia berkomitmen pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan WTO sebagai pusatnya, agar semua pihak dapat bersaing di atas gelanggang yang setara,” kata Prabowo.

Dia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati harus mencerminkan keadilan sosial dan keberlanjutan.

“Pertumbuhan yang menyingkirkan adalah pertumbuhan yang memecah belah. Perpecahan menciptakan ketidakstabilan, dan ketidakstabilan tidak akan kondusif bagi perdamaian dan kemakmuran,” ujarnya

Prabowo menyerukan agar inklusivitas dan keberlanjutan menjadi pedoman dalam arah pembangunan ekonomi global.

“Inklusivitas harus menjadi pedoman kita. Keberlanjutan juga harus selalu menjadi kompas bagi masa depan dunia yang aman,” katanya.

Kepala negara menambahkan, manfaat perdagangan dan investasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“APEC harus memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua pihak, agar tidak ada satu pun ekonomi yang tertinggal,” ucapnya.

Dalam konteks ekonomi rakyat, Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama yang berpusat pada manusia (people-centered economy) melalui pemberdayaan usaha kecil dan koperasi.

“Memberdayakan usaha kecil melalui akses digital dan finansial sangat penting untuk membantu mereka terintegrasi dalam rantai nilai global,” lanjutnya.

“Kami memberdayakan UMKM, membangun ribuan koperasi, dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam ekonomi,” jelasnya.

Selain persoalan ekonomi, Prabowo menyoroti ancaman lintas batas seperti korupsi, penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika, yang disebutnya sebagai bahaya serius bagi stabilitas global.

“Kita menghadapi tantangan besar: korupsi, penyelundupan, penipuan, dan kita membutuhkan kerja sama di antara komunitas APEC karena penyelundupan antarnegara tidak akan menguntungkan ekonomi kita,” katanya.

“Bahaya narkotika adalah ancaman bagi stabilitas dan masa depan kita. Ini sangat serius karena bersifat transnasional. Kita tidak dapat menghadapinya sendirian,” tegas Prabowo.

Dia menutup pidatonya dengan menyerukan solidaritas global dan kerja sama multilateral untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

“Kita harus bekerja sama secara multilateral. Kita tidak bisa mengatasi bahaya ini sendirian,” pungkas Prabowo.