Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyoroti masih terbatasnya perhatian global terhadap peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam agenda keuangan berkelanjutan, meski sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara berkembang.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menilai, UMKM yang mencakup lebih dari 90% total jumlah usaha di negara berkembang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok lokal, serta ketahanan ekonomi masyarakat. Namun, peran tersebut kerap belum menjadi bagian utama dalam pembahasan global mengenai keberlanjutan.

"Dalam konteks negara berkembang, keberlanjutan bukan lagi soal ambisi, melainkan soal eksekusi, yakni bagaimana memastikan pembiayaan berkelanjutan dapat disalurkan secara aman, efisien, dan dalam skala besar ke sektor-sektor yang paling membutuhkan," ujar Hery dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Dalam konteks itu, Hery menekankan pentingnya peran institusi keuangan lokal untuk menjembatani agenda global dengan kebutuhan di tingkat akar rumput.

"Tanpa dukungan institusi lokal yang kuat, pembiayaan berkelanjutan berisiko hanya berhenti pada tataran konsep, tanpa memberikan dampak nyata di lapangan,” ujar Hery Gunardi.

Selain itu, Hery juga menyoroti mengenai keuangan berkelanjutan yang tidak diposisikan sebagai program tambahan, melainkan dijalankan secara konsisten dalam pembiayaan jutaan pelaku usaha.

Dia juga memberi perhatian terhadap pentingnya kemitraan dengan pemerintah, lembaga pembiayaan pembangunan, dan lembaga multilateral, termasuk melalui skema pembiayaan campuran alias blended finance, untuk memperluas akses pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM.

Selain itu, digitalisasi dinilai menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pembiayaan hingga ke tingkat desa sekaligus mendukung penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di segmen UMKM.

Adapun, hingga September 2025, BRI mencatat porsi kredit UMKM konsolidasian mencapai 80,02% dari total portofolio kredit atau setara Rp1.150 triliun.