Bisnis.com, JAKARTA - Dalam melakukan perjalanan, entah untuk berlibur atau berbisnis, orang-orang mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah aspek keamanan dan tingkat kejahatan.

Oleh karena itu, memahami tren kejahatan global dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan yang tepat. Tahun ini, platform statistik Numbeo membuat Indeks Kejahatan, dengan melakukan pengamatan terhadap beberapa indikator, yakni Pasar Kriminal, Pelaku Kriminal, dan Ketahanan.

Adapun, skor indeks ditentukan dengan rentang 0 hingga 100, di mana skor Indeks Kejahatan yang lebih rendah dan skor Indeks Keamanan yang lebih tinggi lebih disukai.

Selain itu, sebelum memberi label angka pada suatu negara, penting untuk memahami bahwa tingkat kejahatan di seluruh dunia juga terbentuk oleh banyak faktor, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakstabilan politik, dan efisiensi penegakan hukum.

Dalam daftar ini, negara-negara seperti Venezuela, Papua Nugini, dan Afrika Selatan menunjukkan tingkat kejahatan yang tinggi karena berbagai alasan seperti korupsi, tekanan ekonomi, dan tantangan sosial yang mendalam.

Sementara itu, negara-negara seperti Swiss dan Jepang mempertahankan tingkat kejahatan yang sangat rendah berkat kepolisian yang kuat, kohesi sosial, dan, dalam beberapa kasus, undang-undang senjata yang ketat.

Berikut ini, daftar 10 negara dengan tingkat kejahatan tertinggi pada tahun 2025, berdasarkan data Indeks Kejahatan dari Numbeo:

1. Haiti - 81,0

Diperkirakan 150–200 geng menguasai 60–100% wilayah Port-au-Prince akibat kerusuhan politik. Haiti mencatat 2.490 penculikan dan 4.789 pembunuhan pada tahun 2023, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Negara ini telah menjadi pusat utama perdagangan kokain dan ganja karena keamanan perbatasan yang lemah dan penegakan hukum yang lemah.

2. Papua Nugini - 80,7

Dengan Indeks Kejahatan sebesar 80,7, Papua Nugini mencatat tingkat kejahatan ringan dan kekerasan yang tinggi. Pergeseran sosial dan ekonomi yang cepat telah meningkatkan aktivitas geng, terutama di kalangan kelompok muda yang menghadapi pilihan pekerjaan terbatas. Korupsi yang merajalela, ditambah dengan posisi geografis negara yang strategis, semakin mendorong pertumbuhan jaringan narkoba dan perdagangan manusia.

3. Venezuela - 80,5

Dengan Indeks Kejahatan 80,5, Venezuela berada di puncak daftar. Wisatawan diperingatkan untuk tidak memasuki negara tersebut berdasarkan peringatan Level 4 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS. Korupsi negara, lemahnya sistem peradilan, dan memburuknya supremasi hukum, semuanya berkaitan dengan tingginya angka kejahatan. Perampokan bersenjata, penculikan, dan kejahatan dengan kekerasan masih sering terjadi.

4. Afghanistan - 75,2

Afghanistan telah menghadapi tantangan yang terus-menerus seperti korupsi, pembunuhan, perdagangan narkoba, penculikan, dan pencucian uang. Berdasarkan catatan, negara ini memasok 85% opium ilegal dunia pada tahun 2020.

Meskipun Taliban berjanji untuk mengekang industri ini, industri ini tetap terkait erat dengan ekonomi Afghanistan yang rapuh. Tingginya pengangguran juga menjadi salah satu faktor pendorong kejahatan seperti perampokan dan penyerangan.

5. Afrika Selatan - 74,6

Dengan tingkat penyerangan, pembunuhan, dan kekerasan seksual yang tinggi, Afrika Selatan berada di peringkat kelima dunia. Angka-angka ini merupakan akibat dari ketimpangan yang meluas, pengangguran, dan normalisasi kekerasan

6. Honduras - 71,9

Honduras, dengan Indeks Kejahatan 71,9, telah lama berjuang melawan kekerasan geng dari berbagai kelompok. Negara ini juga berfungsi sebagai rute transit utama narkoba, sementara sistem penegakan hukum yang lemah telah mendorong dikeluarkannya imbauan perjalanan dari Departemen Luar Negeri AS.

7. Trinidad dan Tobago - 71,0

Negara Karibia ini melaporkan Indeks Kejahatan sebesar 71,0. Pengaruh geng, perdagangan narkoba, hambatan birokrasi, dan tekanan ekonomi menjadi tantangan bagi upaya pengurangan kejahatan. Pengunjung umumnya menghadapi risiko seperti pencopetan, penyerangan, dan penipuan. Negara ini juga memiliki imbauan perjalanan Level 3.

8. Suriah - 68,4

Perang saudara yang berkepanjangan di Suriah telah meningkatkan kejahatan terorganisir, terutama produksi dan perdagangan Captagon, amfetamin yang menguntungkan. Perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pemerasan, dan barang palsu mengalir melintasi perbatasannya yang rentan. Wilayah-wilayah yang dikuasai milisi mengoperasikan jaringan kriminal yang kompleks.

9. Jamaika - 67,4

Jamaika berada di peringkat kesepuluh pada tahun 2020 di antara negara-negara dengan tingkat kejahatan tertinggi. Negara ini terus berjuang melawan korupsi pemerintah, kekerasan geng, dan meningkatnya tingkat kejahatan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Menurut Dewan Penasihat Keamanan Luar Negeri AS, kepolisian Jamaika kekurangan staf dan sumber daya. Wisatawan sangat disarankan untuk menghindari Spanish Town dan beberapa area di Kingston dan Montego Bay.

10. Peru - 66,7

Peru merupakan salah satu produsen kokain terbesar di dunia. Kejahatan terorganisir merajalela di wilayah penghasil koka seperti VRAEM, tempat kelompok-kelompok penyelundup narkoba beroperasi secara intensif. Wilayah perkotaan, termasuk Lima, yang mencatat lebih dari 700 kasus pembunuhan pada tahun 2022, juga menghadapi kekerasan yang terkait dengan berbagai geng.

Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras tentang bahaya ekonomi yang berlandaskan keserakahan, atau yang disebut sebagai “Serakahnomics” dalam Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC (APEC Economic Leaders’ Meeting/AELM) di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025) waktu setempat.

Di hadapan para pemimpin dan kepala pemerintahan dari 21 ekonomi anggota APEC, Prabowo menegaskan bahwa dunia kini tengah menghadapi ancaman bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga moral dan sosial.

Menurutnya, keserakahan telah mewujud dalam berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang merusak fondasi pertumbuhan global.

“Kami di Indonesia sedang berjuang melawan korupsi, melawan penipuan, dan melawan greed economies atau ekonomi keserakahan [serakahnomics], yang menahan pertumbuhan sejati,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya ketegangan global dan menurunnya rasa saling percaya antarnegara, yang dinilainya membahayakan stabilitas ekonomi dunia.

“Asia-Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdirnya. Kita harus bangkit di atas rasa curiga dan ketakutan, dan kita harus membangun kembali kepercayaan di antara kita dan dalam perekonomian global,” tegasnya.

Prabowo menekankan bahwa sejak awal berdirinya, APEC dibangun atas keyakinan bersama terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kerja sama lintas batas yang adil. Prinsip dasar itu, katanya, tidak boleh pudar meskipun dunia sedang dilanda ketidakpastian.

“APEC memiliki misi inti untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan investasi melalui kerja sama multilateral yang berpihak pada rasa kebersamaan di seluruh kawasan. Keyakinan ini harus terus kita pertahankan. Kita tidak boleh membiarkan fragmentasi merusak stabilitas yang telah lama menopang pertumbuhan kita,” ujarnya.

Dalam konteks itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pilar utamanya.

“Indonesia berkomitmen pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan WTO sebagai pusatnya, agar semua pihak dapat bersaing di atas gelanggang yang setara,” kata Prabowo.

Dia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati harus mencerminkan keadilan sosial dan keberlanjutan.

“Pertumbuhan yang menyingkirkan adalah pertumbuhan yang memecah belah. Perpecahan menciptakan ketidakstabilan, dan ketidakstabilan tidak akan kondusif bagi perdamaian dan kemakmuran,” ujarnya

Prabowo menyerukan agar inklusivitas dan keberlanjutan menjadi pedoman dalam arah pembangunan ekonomi global.

“Inklusivitas harus menjadi pedoman kita. Keberlanjutan juga harus selalu menjadi kompas bagi masa depan dunia yang aman,” katanya.

Kepala negara menambahkan, manfaat perdagangan dan investasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“APEC harus memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua pihak, agar tidak ada satu pun ekonomi yang tertinggal,” ucapnya.

Dalam konteks ekonomi rakyat, Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama yang berpusat pada manusia (people-centered economy) melalui pemberdayaan usaha kecil dan koperasi.

“Memberdayakan usaha kecil melalui akses digital dan finansial sangat penting untuk membantu mereka terintegrasi dalam rantai nilai global,” lanjutnya.

“Kami memberdayakan UMKM, membangun ribuan koperasi, dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam ekonomi,” jelasnya.

Selain persoalan ekonomi, Prabowo menyoroti ancaman lintas batas seperti korupsi, penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika, yang disebutnya sebagai bahaya serius bagi stabilitas global.

“Kita menghadapi tantangan besar: korupsi, penyelundupan, penipuan, dan kita membutuhkan kerja sama di antara komunitas APEC karena penyelundupan antarnegara tidak akan menguntungkan ekonomi kita,” katanya.

“Bahaya narkotika adalah ancaman bagi stabilitas dan masa depan kita. Ini sangat serius karena bersifat transnasional. Kita tidak dapat menghadapinya sendirian,” tegas Prabowo.

Dia menutup pidatonya dengan menyerukan solidaritas global dan kerja sama multilateral untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

“Kita harus bekerja sama secara multilateral. Kita tidak bisa mengatasi bahaya ini sendirian,” pungkas Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2024 mengungkap bahwa korupsi masih menjadi masalah laten di seluruh dunia. Meski begitu, ada perbaikan di sejumlah aspek.

CPI sendiri merupakan indeks yang memeringkat 180 negara dan wilayah di dunia berdasarkan persepsi tingkat korupsi di sektor publik. CPI memberi skor dengan skala penilaian 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih).

Urutan teratas negara yang paling bersih dari korupsi adalah Denmark. Menempati urutan teratas, negara yang terletak di Eropa tersebut mendapat skor 90.

Selain Denmark, negara lain yang paling bersih dari korupsi adalah Finlandia (88) dan negara tetangga RI, Singapura (84).

"Korupsi merupakan ancaman global yang terus berkembang yang tidak hanya merusak pembangunan, tapi juga menjadi penyebab utama menurunnya demokrasi, ketidakstabilan, dan pelanggaran hak asasi manusia," ujar François Valerian, Chair of Transparency International.

Laporan itu juga menyebut bahwa korupsi sangat terkait erat dengan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia saat ini: perubahan iklim.

"Banyak orang di seluruh dunia menderita akibat pemanasan global yang parah, karena dana yang ditujukan untuk membantu negara-negara mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi populasi yang rentan, dicuri atau disalahgunakan," tambah Valerian.

Berikut adalah 10 negara yang paling korup di dunia menurut Corruption Perception Index (CPI) 2024:

1. Sudan Selatan (skor 8)

2. Somalia (skor 9)

3. Venezuela (skor 10)

4. Suriah (skor 12)

5. Yaman (skor 13)

6. Libya (skor 13)

7. Eritrea (skor 13)

8. Equatorial Guinea (skor 13)

9. Nikaragua (skor 14)

10. Sudan (skor 15)

Lalu bagaimana ranking Indonesia?

Indonesia menempati urutan 37 dalam CPI 2024. Ini berarti Indonesia masih berjuang keras melawan banyaknya kasus korupsi. Meski demikian, ranking Indonesia ini mengalami perbaikan dibanding setahun sebelumnya di mana RI hanya menempati ranking 34.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, posisi Indonesia masih jauh tertinggal. Bandingkan saja dengan Singapura (84) dan berada di posisi tiga besar negara paling bersih di dunia. Adapun Malaysia berada di peringkat 50 dan Vietnam 40.