Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau para pemilik rumah kos dan kontrakan untuk lebih cermat dalam memeriksa identitas calon penghuni. Imbauan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya kasus penyekapan seorang perempuan berinisial YTR (29) di sebuah rumah kos di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Pernyataan itu disampaikan setelah aparat Polda Jawa Barat berhasil menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan, di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Selasa (23/6/2026) malam.

Menurut KDM, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya, termasuk keberadaan penghuni kos dan kontrakan di sekitar mereka.

Ia menilai pemilik kos tidak seharusnya menerima penyewa begitu saja tanpa melakukan pemeriksaan identitas maupun status hubungan para penghuni yang tinggal bersama.

"Kepada seluruh warga Jawa Barat, khususnya pemilik kos, setiap tamu atau penghuni yang datang sebaiknya diperiksa identitasnya. Jika datang berpasangan, lihat KTP-nya, cek alamatnya, dan apabila mengaku sebagai suami istri sebaiknya dapat menunjukkan surat nikah," ujar KDM, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan karena masih ditemukan tempat kos yang menerima penghuni tanpa verifikasi identitas maupun dokumen pendukung lainnya.

KDM juga meminta agar data penghuni kos dan kontrakan secara rutin dilaporkan kepada pengurus RT dan RW setempat. Pendataan tersebut dinilai penting untuk mempermudah pengawasan lingkungan sekaligus mencegah potensi tindak pelanggaran hukum.

"Nama-nama penghuni sebaiknya didaftarkan kepada RT dan RW agar keberadaan mereka diketahui lingkungan. Ini penting untuk mengantisipasi apabila di kemudian hari terjadi persoalan hukum atau gangguan keamanan," katanya.

Selain peran pemilik kos, KDM menekankan pentingnya keterlibatan aparat kewilayahan dalam melakukan pengawasan. Ia meminta kepala desa, lurah, ketua RT, dan RW lebih aktif memantau rumah kos maupun tempat tinggal sementara yang berada di wilayah masing-masing.

Menurutnya, pengawasan lingkungan yang baik dapat menjadi langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di Jawa Barat. KDM berharap terungkapnya kasus penyekapan di Cileunyi menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta bersama-sama menjaga keamanan keluarga dan warga di lingkungannya.

"Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli dan saling menjaga. Dengan begitu, kejadian serupa tidak terulang kembali," ujarnya.

JAKARTA - Siapa sangka dari gang padat di Gandaria Utara , lahir sistem keamanan lingkungan yang kini jadi sorotan. Bukan hanya soal teknologi, tapi juga sentuhan budaya yang bikin suasana makin hidup dan warga kian merasa aman.

Di bawah kepemimpinan Ketua RT 11 RW 7 Imam Basori, warga terus berinovasi membangun sistem keamanan berbasis teknologi sekaligus pendekatan humanis. Setelah sukses dengan e-Gate 11, distribusi GPS untuk setiap kepala keluarga, hingga pemasangan panic button alarm, kini muncul terobosan baru yang unik yakni suara malam dengan logat Betawi.

Setiap pukul 22.00 WIB, pengeras suara di sudut-sudut lingkungan mulai terdengar. Bukan sirine keras atau imbauan kaku melainkan suara khas Betawi yang hangat dan bersahabat mengingatkan warga untuk menjaga keamanan, beristirahat, sekaligus meningkatkan kewaspadaan.

“Ini bukan sekadar pengumuman, tapi pendekatan rasa. Biar warga merasa dijaga, bukan diawasi,” ujar Imam.

Menariknya, seluruh inovasi ini dibangun dari dana operasional RT sebesar Rp2,5 juta per bulan. Dana tersebut dikelola secara transparan dan difokuskan penuh untuk kepentingan warga mulai dari infrastruktur keamanan hingga sistem kontrol lingkungan yang terintegrasi.

Tak hanya itu, sistem keamanan di RT 11 juga sudah masuk level yang jarang ditemui di lingkungan lain yaitu:

- Akses keluar-masuk menggunakan kartu e-Gate dengan nomor seri unik

- CCTV terhubung langsung ke ponsel warga

- Panic button di titik strategis

- Buku mutasi tamu 24 jam

- Pengawasan ketat terhadap pendatang dan warga asing

Keunggulan ini mendapat perhatian langsung dari Binmas Polda Metro Jaya Kompol Susanto yang datang meninjau lokasi. “Awalnya kami kira ini hanya viral. Tapi, ternyata ini sistem nyata yang berjalan efektif. Ini bisa jadi role model bagi RT lain,” ucapnya.

Menurut dia, konsep keamanan di RT 11 sudah sejalan dengan program Jaga Jakarta Plus, di mana keamanan bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab bersama yang dimulai dari lingkungan terkecil.

Yang membuat RT ini semakin berbeda, bukan hanya teknologinya, tapi kekuatan sosial warganya. Kepercayaan, keterbukaan, dan rasa memiliki menjadi fondasi utama keberhasilan sistem ini.

Kini, RT 11 Gandaria Utara bukan sekadar viral di media sosial, melainkan telah menjelma menjadi contoh nyata bagaimana keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk menciptakan lingkungan yang aman, modern, dan humanis.

Dan di antara deretan inovasi canggih itu, justru suara malam berlogat Betawi yang sederhana menjadi simbol paling kuat bahwa keamanan terbaik selalu dimulai dari kedekatan antarwarga.

JAKARTA - Ciptakan lingkungan aman dan modern, warga RT11/07, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melakukaninovasi. Salah satunya dengan menerapkan sistem keamanan berbasis teknologi. Inovasi tersebut meliputi penggunaan e-Gate 11 berbasis kartu RFID, pemasangan CCTV, serta penyediaan GPS kendaraan dan panic button sebagai sistem tanggap darurat.

Panic button yang tersedia memungkinkan warga melaporkan kondisi darurat secara instan. Saat ditekan, alat ini akan membunyikan sirine, sehingga mempercepat respons terhadap kejadian seperti pencurian, kebakaran, atau kondisi medis darurat.

Apresiasi atas inovasi ini disampaikan langsung oleh jajaran kepolisian saat melakukan kunjungan pemantauan kegiatan Satkamling di wilayah tersebut.

Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Doddy Ginanjar, mengaku bangga dengan terobosan yang dilakukan oleh Ketua RT11. Doddy menilai sistem e-Gate yang mengharuskan penggunaan kartu akses berhasil meningkatkan keamanan lingkungan secara signifikan.

“Saya merasa bangga dan senang melihat inovasi yang dilakukan. Dengan adanya e-Gate ini, angka curanmor yang sebelumnya tinggi kini menjadi nol. Ini patut dicontoh oleh RT lain di Jakarta Selatan,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Selain aspek keamanan, Doddy juga menyoroti keberhasilan warga dalam merapikan lingkungan serta menyatukan hubungan sosial antara penduduk asli dan warga pendatang. “Menyatukan warga itu butuh effort besar. Di sini terlihat kekompakan dan keharmonisan yang luar biasa,” ucapnya.

Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Nugrahadi Kusuma menilai integrasi antara teknologi dan sistem sosial di lingkungan RT tersebut sebagai langkah progresif.

“Membangun ekosistem antara lingkungan dan teknologi seperti ini merupakan hal luar biasa. Dengan CCTV, alarm darurat, dan sistem pemanggilan warga saat situasi genting, ini sangat membantu tugas kepolisian dan patut menjadi contoh bagi wilayah lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua RT 11/07, Iptu Imam Basori, menjelaskan bahwa sistem keamanan di wilayahnya kini telah terintegrasi secara modern melalui kombinasi teknologi dan partisipasi aktif warga.

Imam memaparkan kegiatan Satkamling tidak hanya sebatas ronda, tetapi telah berkembang menjadi sistem terpadu, mulai dari patroli rutin, kontrol akses tamu, monitoring kendaraan.

Beberapa inovasi unggulan yang diterapkan antara lain: e-Gate 11 dengan akses terbatas bagi warga terdaftar, Pemantauan CCTV real-time di pos kamling dan beberapa smartphone warga, Penggunaan GPS untuk kendaraan warga. Serta Respons cepat melalui panic button.

Selain itu, warga juga aktif menjaga solidaritas melalui koordinasi antar petugas, pengecekan rumah kosong, hingga penanganan cepat gangguan kamtibmas.

“Keamanan bukan hanya tugas petugas, tapi tanggung jawab bersama. Dengan teknologi dan kebersamaan warga, kami ingin menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis,” ujar Imam Basori.

Dengan berbagai inovasi tersebut, RT 11 RW 07 kini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan teknologi mampu menciptakan sistem keamanan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Polisi pun berharap model ini dapat direplikasi di wilayah lain sebagai bagian dari penguatan keamanan berbasis masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung memperkuat sinergi penataan kawasan di sekitar Gedung Sate dan Monumen Perjuangan (Monju).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan upaya ini merupakan tindaklanjut dari arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk menghadirkan ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman bagi masyarakat.

Herman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan mengingat kawasan tersebut berada di wilayah administratif Kota Bandung, namun memiliki nilai strategis bagi provinsi.

"Karena ini masuk wilayah Kota Bandung, maka kami harus berkoordinasi, kulo nuwun. Ke depan, penataan kawasan Gedung Sate dan Monju akan dilakukan bersama, mulai dari kebersihan, taman, jalan hingga aspek keamanan," katanya, Rabu (22/4/2026).

Dia menambahkan, penataan juga mencakup penertiban kawasan, seperti spanduk dan baliho, pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta penguatan aspek keamanan lingkungan.

"Kita ingin kawasan ini menjadi contoh. Sebuah ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau untuk beraktivitas dan bercengkrama," katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen menegaskan komitmen yang sama. Menurutnya kolaborasi akan mencakup berbagai sektor, mulai dari pengelolaan sampah, penataan infrastruktur, hingga pengaturan lalu lintas dan keamanan kota.

"Termasuk penanganan parkir liar, rekayasa lalu lintas, penataan PKL, serta ketertiban kawasan. Ujungnya tentu pada peningkatan pariwisata. Kalau kota sudah bersih, indah, nyaman, dan aman, maka kunjungan wisata akan meningkat dan berdampak pada pendapatan daerah," katanya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kota diharapkan mampu menjadikan kawasan Gedung Sate sebagai role model penataan kawasan perkotaan di Jawa Barat.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Penataan kawasan Gedung Sate ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat membangun wajah kota Bandung sebagai pusat pemerintahan yang lebih tertib, bersih, dan memiliki kualitas ruang publik yang layak. "Ini ibu kota, ibu kota jangan lebih jelek dari ibu tiri,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 494 karton udang re-impor milik PT Bahari Makmur Sejati yang terbukti terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) dimusnahkan pada Rabu (26/11/2025) di fasilitas pengolahan limbah B3 milik PT Prasadha Pamunah Limbah Industri yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Produk tersebut telah diperiksa oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan dinyatakan tidak layak diedarkan berdasarkan parameter laju dosis radiasi menurut standar badan keamanan pangan dan obat-obatan Amerika Serikat, US Food and Drug Administration (FDA).

Meski hasil pengujian basah menunjukkan kandungan Cs-137 di bawah 100 Bq/kg yang merupakan batas clearance yang dapat dilepas ke lingkungan, pemerintah tetap menetapkan produk tersebut sebagai limbah B3 nonradioaktif agar penanganan dilakukan secara maksimal dan menghilangkan seluruh potensi risiko.

"Prioritas utama kami adalah melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin keamanan lingkungan dari potensi bahaya radiasi," kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faishol Nurofiq yang turut hadir dalam pemusnahan tersebut, dikutip dari siaran pers.

Proses pemusnahan dilaksanakan dengan metode insinerasi (pembakaran) di fasilitas pengolahan limbah B3 yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan menggunakan insinerator tipe Vertical Stoker pada suhu 800–900 derajat Celsius (°C).

Pemusnahan turut dilengkapi Peralatan Pengendalian Emisi Udara dan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) guna memastikan tidak ada dampak pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Abu hasil insinerasi ditangani melalui makro enkapsulasi dengan solidifikasi/concrete dalam kotak High-Density Polyethylen (HDPE), kemudian ditempatkan di landfill kelas 1 yang dioperasikan PT PPLI. Proses ini dilakukan sesuai protokol keamanan radiasi dan lingkungan.

Pemusnahan ini merupakan hasil koordinasi intensif Satgas Satgas Cs-137 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Nomor: 64/M.PANGAN/KEP/10/2025.

Langkah ini juga didukung penuh oleh Badan Karantina Indonesia, yang melalui surat Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor B-2087/KI.02.04/A/11/2025, merekomendasikan tindakan pemusnahan setelah Rapat Koordinasi antar K/L Satgas pada 6 November 2025. Serta dukungan dari PT Bahari Makmur Sejati yang bersikap kooperatif dengan mengajukan permohonan pemusnahan produk yang terkontaminasi.

Bisnis.com, JAKARTA—Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan meresmikan Pos Pengaduan Keimigrasian di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/11/2025).

Inisiatif ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap mobilitas warga negara asing (WNA) di kawasan hunian padat penduduk, sekaligus membuka kanal partisipatif bagi warga.

Peresmian dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DKI Jakarta Pamuji Raharja, bersama Kepala Kantor Imigrasi Jaksel Bugie Kurniawan, disaksikan oleh aparat wilayah, Ketua Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Musdalifah Pangka dan General Manager Kalibata City Martiza Melati.

“Pos ini adalah inovasi pelayanan publik dan pengawasan partisipatif. Warga bisa melapor langsung, cepat, dan humanis,” ujar Bugie dalam siaran pers.

Bugie menekankan bahwa keberhasilan pengawasan orang asing bergantung pada kerja sama antara masyarakat, aparat hukum, dan pengelola kawasan.

Program ini digagas oleh Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Prihatno Juniardi, sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, yang mendorong pengawasan berbasis teknologi dan pendekatan humanis. Menurut Prihatno, pos ini akan dijaga oleh petugas piket setiap hari kerja, pukul 10.00–13.00 WIB.

“Petugas kami akan standby dan siap menerima laporan langsung dari warga Kalibata City,” ujar Prihatno di sela-sela acara peresmian.

Prihatno menjelaskan bahwa selain menerima pengaduan, pos ini juga melayani konsultasi paspor dan akan melakukan pendataan jumlah WNA yang tinggal di Kalibata City.

“Kami ingin tahu berapa banyak orang asing yang tinggal di sini. Harapannya, posko ini bisa mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman,” katanya.

Untuk memudahkan pelaporan, pihak Imigrasi akan menyebarkan pamflet dan stiker berisi tautan pelaporan di titik-titik strategis apartemen. Warga cukup mengisi formulir digital yang akan langsung terhubung dengan admin Imigrasi.

“Pelapor bisa memantau progres laporan secara online maupun offline. Petugas kami selalu siap merespons,” tambah Prihatno.

Prihatno menyampaikan apresiasi kepada badan pengelola dan PPPSRS Kalibata City yang telah memfasilitasi tempat dan mendukung penuh operasional pos ini. Saat ini pos pengaduan keimigrasian di apartemen baru di Kalibata City saja.

“Di tempat lain pun belum ada. Mudah-mudahan ke depannya bisa dicontoh,” tuturnya.

Ketua PPPSRS Kalibata City, Musdalifah Pangka, menyebut bahwa pos ini adalah wujud nyata komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian. Dengan populasi sekitar 40.000 jiwa, Kalibata City menjadi lokasi strategis untuk uji coba pengawasan berbasis komunitas.

Sementara itu, General Manager Kalibata City, Martiza Melati, menyambut baik kehadiran pos ini sebagai wadah aspirasi warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Menurut Martiza, kehadiran pos ini diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi warga untuk menyampaikan laporan, keluhan, maupun konsultasi terkait aktivitas warga negara asing (WNA) dan isu keimigrasian lainnya.

“Kami berharap Pos Pengaduan Keimigrasian ini bisa menjadi sarana komunikasi yang efektif antara warga dan pihak imigrasi, demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” imbuhnya.