Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah memperkuat perlindungan hutan melalui moratorium penebangan dan pengangkutan kayu, serta pengaturan pemanfaatan kayu bagi masyarakat pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1/2026), Raja Juli menjelaskan bahwa pada 8 Desember 2025 Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) telah menerbitkan surat edaran terkait pemanfaatan kayu hanyut untuk pemulihan pascabencana banjir. Kayu tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan komersial.

“Kebijakan ini mengatur bahwa pemanfaatan kayu hanyutan digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana, serta bantuan material untuk masyarakat terdampak atas dasar keselamatan dan kemanusiaan, selama bukan untuk kegiatan komersial,” ujar Raja Juli, dikutip dari Antara.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025 pada 29 Desember 2025. SK ini menegaskan pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana banjir sebagai sumber daya material untuk rehabilitasi dan pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain pengaturan pemanfaatan kayu hanyut, Kemenhut juga memberlakukan moratorium penebangan dan pengangkutan kayu. Dengan kebijakan ini, tidak ada penerbitan dokumen legalitas hasil hutan selama masa moratorium.

“Kebijakan moratorium ini melalui penerbitan Surat Dirjen PHL pada 1 Desember 2025 mengenai Penutupan Hak Akses SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) untuk Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami pada PHAT (Pemegang Hak atas Tanah),” katanya.

“Selain itu, penerbitan Surat Dirjen PHL tanggal 8 Desember mengenai Moratorium penebangan dan pengangkutan kayu. Sehingga tidak ada penerbitan dokumen legalitas hasil hutan,” ujarnya menambahkan.

Raja Juli Antoni menyampaikan kebijakan tersebut merupakan respons atas bencana banjir yang mencerminkan menurunnya fungsi lindung hutan di sejumlah wilayah Sumatera. Di sisi lain, Kemenhut juga melakukan identifikasi dan pendataan kayu temuan dengan melibatkan Polri serta pemerintah daerah.

“Hal ini dibuat sebagai respon atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan akibat tekanan pemanfaatan dan aktivitas ilegal, mencegah terjadinya ‘pencucian kayu’ dan menjaga sensitivitas di tengah masyarakat terdampak bencana,” ujar Raja Juli.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya memperkuat perlindungan hutan melalui moratorium penebangan dan pengangkutan dan pengaturan pemanfaatan kayu untuk masyarakat pascabencana Sumatera.

Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pada tanggal 8 Desember 2025, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) telah menerbitkan surat edaran terkait pemanfaatan kayu hanyut untuk pemulihan pascabencana banjir yang dapat digunakan masyarakat dan bukan untuk kegiatan komersial.

“Kebijakan ini mengatur bahwa pemanfaatan kayu hanyutan digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana, serta bantuan material untuk masyarakat terdampak atas dasar keselamatan dan kemanusiaan, selama bukan untuk kegiatan komersial,” ujar Menhut.

Lebih lanjut, untuk memperkuat Surat Edaran tersebut, Raja Antoni telah menerbitkan SK Menteri Nomor 863 Tahun 2025 pada tanggal 29 Desember.

Ia mengatakan, SK ini menegaskan pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana banjir sebagai sumber daya material untuk rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, moratorium penebangan dan pengangkutan kayu juga dilakukan, sehingga tidak ada penerbitan dokumen legalitas hasil hutan.

“Kebijakan moratorium ini melalui penerbitan Surat Dirjen PHL pada 1 Desember 2025 mengenai Penutupan Hak Akses SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) untuk Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami pada PHAT (Pemegang Hak atas Tanah),” kata Menhut.

“Selain itu, penerbitan Surat Dirjen PHL tanggal 8 Desember mengenai Moratorium penebangan dan pengangkutan kayu. Sehingga tidak ada penerbitan dokumen legalitas hasil hutan,” ujarnya menambahkan.

Raja Antoni pun menyebut aturan ini dibuat sebagai respon atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan.

Selain itu, Kementerian Kehutanan juga melakukan identifikasi dan pendataan kayu temuan dengan bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah.

“Hal ini dibuat sebagai respon atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan akibat tekanan pemanfaatan dan aktivitas ilegal, mencegah terjadinya ‘pencucian kayu’ dan menjaga sensitivitas di tengah masyarakat terdampak bencana,” ujar Menhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Kayu hanyutan ini kami arahkan langsung untuk mendukung pembangunan hunian sementara dan kebutuhan pemulihan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong pemanfaatan kayu hanyutan pascabencana hidrometeorologi di Aceh Utara dan Sumatera Utara guna mendukung pemulihan lingkungan dan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.

“Kayu hanyutan ini kami arahkan langsung untuk mendukung pembangunan hunian sementara dan kebutuhan pemulihan masyarakat,” ujar Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Subhan dalam keterangan resmi Kemenhut di Jakarta, Jumat.

Subhan menyampaikan hingga 8 Januari 2026 tim BPHL bersama Dinas LHK Aceh telah mengukur 769 batang kayu hanyutan dengan total volume 1.260,49 meter kubik yang layak dimanfaatkan.

Lebih jauh, berdasarkan laporan Kemenhut, sebanyak 87 personel Kemenhut dikerahkan dengan dukungan 38 unit alat berat, terdiri atas 30 unit milik Kemenhut (14 ekskavator capit, 11 ekskavator bucket, dan 5 dozer), 7 unit TNI (1 buldoser, 1 ekskavator bucket, dan 5 ekskavator capit), serta 1 ekskavator dan 1 dump truck PUPR di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.

“Kegiatan difokuskan pada pemilahan kayu di halaman rumah warga agar dapat dimanfaatkan,” kata Subhan.

Sementara itu, pemanfaatan kayu di Aceh Utara telah digunakan oleh lembaga Rumah Zakat untuk pembangunan sembilan unit huntara, dengan rincian delapan unit masih dalam proses pembangunan dan satu unit telah selesai.

Selain itu, 54 personel Kemenhut dan Saka Wanabakti juga melakukan pembersihan fasilitas pendidikan, termasuk lima ruangan SDN 14 Langkahan.

Di sisi lain, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara Novita Kusuma Wardani menjelaskan penanganan kayu hanyutan di Desa Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol dilakukan secara bertahap dan terukur.

“Pemilahan kayu hanyutan hampir rampung dan diarahkan sepenuhnya untuk bahan pembangunan hunian sementara,” kata Novita.

Pada 8 Januari 2026, pemilahan kayu di wilayah Garoga telah mencapai 100 persen di Garoga I, Garoga II, dan Garoga III, serta 80 persen pada jalur Desa Garoga-Huta Godang-Aek Ngadol.

Hasil pengolahan kayu hari itu mencapai 228 keping dengan volume 3,1560 meter kubik, sehingga total akumulasi menjadi 793 keping dengan volume 12,0035 meter kubik, yang diperuntukkan bagi pembangunan huntara di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru.

Selain pemanfaatan kayu, kegiatan juga mencakup penataan lingkungan dan land clearing untuk rencana huntara dan hunian tetap di areal PTPN IV Desa Aek Pining seluas rencana 15 hektare, dengan realisasi pembukaan lahan hingga saat ini sekitar 1,028 hektare.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Volume kayu hanyutan bencana banjir Sumatra yang terdata dan dapat dimanfaatkan di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara mencapai 469,26 meter kubik yang setara dengan 300 batang per hari ke-16 pembersihan pada Senin (5/1/2025).

“Kami memprioritaskan pembersihan kayu yang menghalangi akses jalan, permukiman, dan fasilitas umum. Kayu yang masih bernilai guna kami pilah dan data agar bisa dimanfaatkan secara tertib untuk kebutuhan darurat warga,” ujar Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Subhan, dikutip dari siaran pers, Selasa (6/1/2025).

Subhan mengemukakan pemanfaatan kayu oleh masyarakat dan lembaga kemanusiaan telah mendukung pembangunan hunian sementara (huntara). Hingga saat ini, dua unit huntara dalam proses pembangunan dan satu unit telah selesai.

Sementara itu di Sumatra Utara, penanganan pascabencana dipusatkan di Desa Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tim gabungan mengerahkan 20 unit alat berat dan 10 unit dump truck untuk pemilahan kayu, normalisasi Sungai Garoga, pembersihan rumah warga, serta penataan lingkungan. Sejumlah segmen pemilahan kayu bahkan telah mencapai 100 persen sesuai peta kerja.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Novita Kusuma Wardani menyampaikan bahwa penanganan dilakukan seiring dengan penyiapan hunian bagi warga terdampak.

“Selain pembersihan dan pemilahan kayu, kami juga mendukung penyiapan lahan untuk huntara dan huntap. Kayu yang terdata akan dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat masyarakat sesuai ketentuan,” jelas Novita.

Hasil pengukuran sementara di wilayah Garoga mencatat 426 batang kayu bulat dengan volume 253,85 meter kubik serta kayu gergajian sebanyak 154 keping dengan volume 4,236 meter kubik.

Adapun di Sumatra Barat, Kemenhut melalui UPT setempat bersama KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi melakukan identifikasi dan pendataan kayu hanyutan di Pantai Padang serta di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji dan Sungai Air Dingin.

Kepala BKSDA Sumatra Barat, Hartono menjelaskan bahwa proses pendataan masih berlangsung secara menyeluruh.

“Saat ini kami masih melakukan penghitungan jumlah dan jenis kayu hanyutan di beberapa lokasi. Data ini akan menjadi dasar pemanfaatan kayu sisa bencana setelah tim pemanfaatan ditetapkan melalui SK Gubernur,” ujar Hartono.

Kementerian Kehutanan memastikan kegiatan penanganan pascabencana akan terus dilanjutkan dengan pembaruan data secara berkala, guna memastikan pemanfaatan kayu sisa bencana berjalan tertib, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak.