Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti besutan Agung Sedayu Group dan Salim Group PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) membidik target marketing sales senilai Rp4,3 triliun pada 2026.

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma menilai arah pengembangan PIK2 semakin memperlihatkan kekuatan fundamental kawasan sebagai kota mandiri modern berskala besar.

“Komposisi marketing sales yang kami tetapkan setelah mencermati perkembangan geopolitik yang terjadi sehingga unsur kehati-hatian dan target yang dapat dicapai menjadi prinsip utama kami, “ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

Emiten pengembang kawasan strategis Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 tersebut membidik kinerja marketing sales yang konservatif pada 2026 dengan pendekatan yang prudent di tengah dinamika pasar properti.

Strategi ini tercermin dari komposisi penjualan yang sebagian besar didominasi oleh segmen residensial kemudian diikuti oleh kaveling tanah komersial dan produk komersial, yang menegaskan fokus PANI dalam memperkuat penetrasi pada hunian yang liveable sekaligus mengoptimalkan monetisasi kawasan terintegrasi untuk terciptanya ekosistem yang saling menunjang dengan menelisik dinamika permintaan pasar properti dan kondisi makroekonomi.

PANI melihat bahwa segmen residensial akan tetap menjadi pendorong utama, didukung oleh meningkatnya daya tarik kawasan PIK2 sebagai lingkungan hunian yang liveable dengan ekosistem terintegrasi.

Sementara itu, permintaan terhadap kaveling tanah komersial tetap menunjukkan potensi dari pelaku usaha dan investor yang ingin mengamankan lokasi strategis di kawasan CBD PIK2, seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Produk komersial seperti ruko, rukan, dan SOHO juga diharapkan tetap menarik bagi pelaku bisnis yang berkembang di dalam ekosistem kawasan.

Meskipun menghadapi tantangan eksternal, PANI tetap optimistis terhadap prospek jangka panjang, didukung oleh land bank seluas 1.838 hektare, rekam jejak yang kuat dalam peluncuran dan penyerahan produk, serta pengembangan kawasan terpadu yang terus berjalan secara berkelanjutan.

PANI juga menjaga fleksibilitas operasional guna merespons dinamika pasar secara adaptif, sekaligus menangkap peluang pertumbuhan seiring dengan potensi pemulihan permintaan. Pengembangan kawasan PIK2 semakin diperkuat oleh penyelesaian berbagai infrastruktur dan fasilitas utama yang menjadi katalis pertumbuhan kawasan.

Selanjutnya Nusantara International Convention Exhibition (NICE) yang mulai beroperasi akan menjadi pusat kegiatan MICE berskala besar yang mendorong peningkatan traffic dan aktivitas ekonomi. Selain itu, peningkatan konektivitas kawasan melalui Tol Kataraja yang terhubung langsung ke Bandara Internasional Soekarno Hatta serta kawasan Jabodetabek semakin memperkuat aksesibilitas dan daya tarik kawasan secara keseluruhan.

“Kehadiran fasilitas strategis seperti NICE serta konektivitas langsung menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta dan toll dalam/luar kota melalui Tol KATARAJA akan menciptakan nilai tambah baru dan memperkuat daya tarik kawasan PIK2,”imbuh Sugianto.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 31 Desember 2025, PANI meraup laba bersih sebesar Rp1,14 triliun. Angka ini melesat 83,89% year on year (YoY) dibandingkan perolehan pada 2024 yang tercatat sebesar Rp623,91 miliar.

Pertumbuhan laba bersih yang signifikan tersebut ditopang oleh performa top line yang solid. PANI mengantongi pendapatan bersih Rp4,31 triliun, atau tumbuh 52,37% YoY dari posisi tahun sebelumnya senilai Rp2,83 triliun. Secara rinci, segmen real estat menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai Rp4,27 triliun pada 2025. Capaian tersebut meningkat jika dikomparasikan dengan tahun sebelumnya yakni Rp2,83 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penyusunan dan penetapan rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) kelautan untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang laut dan mendukung ekonomi biru berkelanjutan.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan pemerintah telah menetapkan sejumlah KSN melalui peraturan presiden hingga 2025.

“KSN merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh strategis secara nasional, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, sosial, maupun pertahanan dan keamanan,” kata Kartika dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2025 di Jakarta, Selasa.

Kartika menyebut KSN yang telah ditetapkan antara lain KSN Kedungsepur, KSN Ibu Kota Nusantara (IKN), KSN Gerbangkertasusila, KSN Raja Ampat, dan KSN Banjarbakula.

Selain itu, KKP mencatat sejumlah KSN masih dalam tahap integrasi, antara lain Jabodetabek-Punjur, Selat Sunda, Seram, serta kawasan perbatasan negara di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur.

Kartika mengatakan percepatan zonasi KSN ditujukan untuk memberi kejelasan arah pemanfaatan ruang laut lintas sektor, mengurangi potensi tumpang tindih, dan mendorong kepastian berusaha.

Kartika mengatakan proses percepatan zonasi KSN dilakukan bertahap sesuai mekanisme harmonisasi lintas kementerian dan lembaga hingga penetapan regulasi, tanpa menetapkan tenggat waktu tertentu.

“Dengan adanya penataan ruang laut, konflik atau tumpang tindih itu akan kita kurangi dan bahkan kita hilangkan,” ujar Kartika.

Pada 2025, lanjutnya, KKP menindaklanjuti proses zonasi di sejumlah kawasan strategis, antara lain Mamminasata (kawasan meliputi Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar), Batam Bintan Karimun, Taman Nasional Ujung Kulon, serta Teluk Bintuni.

Berdasarkan paparan data Kementerian, upaya tersebut ditopang capaian penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat yang pada 2025 mencapai 122,23 persen dari target, serta zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah yang terealisasi 100 persen.

Kartika menambahkan integrasi tata ruang darat dan laut menjadi landasan agar pengembangan kawasan strategis berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir serta laut.

Sementara itu, kinerja penataan ruang laut KKP sepanjang 2025 mencatat penerbitan 773 persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) atau 128,83 persen dari target, serta kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp775,6 miliar.

Hingga akhir 2025, KKP mencatat 25 provinsi telah memiliki peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang terintegrasi dengan ruang laut, sementara 11 provinsi masih dalam proses integrasi, dan satu provinsi tidak memiliki wilayah laut.

Ke depan, KKP akan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat penetapan dan implementasi zonasi KSN sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang tertib dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, CIREBON – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap percepatan pembangunan kawasan Rebana Metropolitan kembali ditegaskan melalui dukungan penuh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana), Helmy Yahya, menyampaikan keyakinannya atas keseriusan Gubernur dalam mendorong kawasan strategis ini masuk fase akselerasi baru, terutama dalam pemerataan investasi dan penguatan infrastruktur.

Helmy menyebutkan, koordinasi antara BP Rebana dan Pemprov Jabar berlangsung intens, seiring kebutuhan penyelarasan program strategis di tujuh wilayah yang tergabung dalam koridor ekonomi tersebut.

Menurutnya, Gubernur memberi ruang besar bagi perencanaan yang lebih progresif, termasuk percepatan perizinan, konektivitas, serta penyediaan lahan untuk investasi industri dan logistik.

“Gubernur itu full support. Kita melihat komitmen yang sangat jelas untuk mendorong Rebana ini melaju lebih cepat,” ujar Helmy, Jumat (28/11/2025).

Dia menambahkan, dukungan tersebut menjadi kunci agar pembangunan tidak timpang dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata. Selama ini, sejumlah wilayah di Rebana bergerak cepat menarik investasi, namun beberapa kawasan seperti Indramayu dan Cirebon masih memerlukan percepatan lebih agresif.

Helmy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan pertumbuhan di Jawa Barat. Menurutnya, Rebana Metropolitan dirancang sebagai mesin ekonomi baru di timur provinsi, sehingga eksekusi kebijakan perlu berjalan konsisten.

Upaya itu mencakup penyediaan kawasan industri yang siap huni, integrasi transportasi, hingga penguatan ekosistem investasi yang ramah bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri.

“Pemprov Jabar kepengen betul Rebana ini tidak hanya menjadi proyek besar di atas kertas. Kami ingin memastikan wilayah timur juga memberi kontribusi signifikan untuk perekonomian provinsi. Jawa Barat harus berimbang,” kata Helmy.

Dia menilai, peran Gubernur dalam mengawal agenda strategis ini sangat penting di tengah persaingan daerah menarik investasi. Patimban sudah bergerak dengan pelabuhan internasionalnya, Majalengka dengan aerocity di Kertajati, sementara beberapa zona lain masih membutuhkan sentuhan percepatan.

Dengan dukungan politik dan administratif dari Gubernur, Helmy optimistis percepatan pembangunan bisa berlangsung lebih terarah.

Helmy juga menegaskan prioritas BP Rebana untuk memperkuat daya saing regional. Fokus utamanya meliputi peningkatan layanan perizinan investasi, digitalisasi tata ruang, serta penyusunan roadmap pertumbuhan ekonomi berbasis sektor kunci seperti logistik, manufaktur, energi, hingga perikanan.

Keterlibatan Gubernur memberi kepastian bagi investor mengenai arah pembangunan jangka panjang di kawasan ini.

Selain itu, BP Rebana tengah mendorong kolaborasi lintas kabupaten/kota agar program strategis berjalan saling melengkapi. Helmy menyebut, komitmen Gubernur mempermudah koordinasi tersebut karena keputusan-keputusan penting dapat diambil lebih cepat, terutama yang berkaitan dengan integrasi antarwilayah.

“Dengan dukungan penuh dari Gubernur Dedi Mulyadi, kita punya momentum kuat. Ini saatnya memaksimalkan potensi Rebana sebagai koridor ekonomi terbesar di Jawa Barat,” tutur Helmy.

Dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan dukungan pemerintah provinsi demi mempercepat pembangunan kawasan. Menurutnya, momentum saat ini tidak boleh terbuang karena Rebana memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Jawa Barat maupun Indonesia.