Bisnis.com, PALEMBANG — Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Sumsel) menerima penitipan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp219 miliar dari terdakwa WS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit dari salah satu bank pemerintah kepada PT BSS dan PT SAL.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Ketut Sumedana mengatakan uang yang diserahkan pada Kamis (18/6/2026) tersebut merupakan pelunasan atas kewajiban pengembalian kerugian negara dalam perkara tersebut. Dengan tambahan setoran tersebut, total uang yang telah dikembalikan terdakwa WS mencapai sekitar Rp1,4 triliun.

“Jadi dari total kerugian negara kurang lebih Rp1,4 triliun ini sudah dilunasi oleh WS. Jadi total sudah tidak ada kerugian lagi, tinggal proses tuntutan di persidangan dan mungkin akan ditambahkan denda,” ujarnya dalam konferensi pers di Palembang.

Ketut menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Perkara tersebut tetap berlanjut hingga adanya putusan pengadilan.

“Bukan berarti dengan adanya proses pengembalian ini beberapa tersangka dibebaskan dari jeratan hukum, tetap akan prosesnya berjalan. Namun demikian, ini sebagai pertimbangan JPU untuk menentukan strafmat (pemusyawaratan menentukan berat ringannya pemidanaan),” jelasnya.

Sementara itu, aset lain yang telah disita oleh Tim Jaksa Pidana Khusus (Pidsus), masih berada dalam penguasaan negara. Aset tersebut baru dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Karena kerugian negara sudah dikembalikan 100%, maka terhadap aset yang masih dalam status penyitaan akan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Kejati Sumsel) menyita 17 bundel dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) saat melakukan penggeledahan terkait pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Kantor KUPP Kelas III Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Penggeledahan dilakukan pada Jumat (5/6/2026) di Jetty Sungai Baung dan Pos Wilayah Kerja Sungai Baung Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sungai Lumpur, Kabupaten OKI.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Iwan Setiadi mengatakan penggeledahan merupakan tindak lanjut dari OTT yang dilakukan sehari sebelumnya, Kamis (4/6/2026).

Kasus yang tengah diusut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi, maupun suap yang diduga terkait pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KUPP Kelas III Sungai Lumpur.

"Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, tim penyidik melakukan penyitaan barang bukti berupa 17 bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB)," kata Iwan dalam keterangan resmi, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, dugaan praktik korupsi tersebut terjadi dalam kurun waktu 2021 hingga 2026 dan berkaitan dengan pelayanan penerbitan SPB bagi kapal yang beroperasi melalui wilayah pelabuhan tersebut.

Kejati Sumsel hingga kini masih terus mendalami perkara tersebut guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan praktik gratifikasi atau suap dalam pelayanan pelayaran di KUPP Kelas III Sungai Lumpur.

Bisnis.com, PALEMBANG — PT Pusri Palembang menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Kejati Sumsel) yang digelar di Graha Pupuk Sriwidjaja, Rabu (11/2/2026).

Kesepakatan bersama ini ditandatangani langsung oleh Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana dan Direktur Utama Pusri Maryono didampingi jajaran direksi Pusri.

Kesepakatan bersama ini menjadi bentuk penguatan sinergi kedua institusi, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

Melalui kerja sama ini, Kejati Sumsel akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan.

Di luar lingkup perdata dan tata usaha negara, kerja sama ini juga mencakup ruang lingkup lain yang disepakati kedua belah pihak sebagai bentuk kolaborasi dalam memperkuat aspek hukum perusahaan.

Langkah ini diharapkan menjadi upaya preventif sekaligus strategis dalam menjaga keberlangsungan operasional Pusri secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Perusahaan Pusri, Indah Irmayani, yang mewakili manajemen Pusri, menyampaikan bahwa pendampingan di bidang perdata dan tata usaha negara menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Pendampingan di bidang perdata dan tata usaha negara sangat penting bagi kami untuk memastikan setiap kebijakan dan langkah operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sinergi ini menjadi bagian dari komitmen Pusri dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Indah dalam keterangan pers.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi sharing knowledge yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan Ketut Sumedana.

Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya komunikasi publik, pengelolaan media, serta strategi branding institusi di era digital.

Menurutnya, penguatan tata kelola dan kepatuhan hukum perlu berjalan beriringan dengan kemampuan institusi dalam membangun komunikasi yang efektif dan kredibel. Sesi tersebut diikuti oleh Insan Pusri dari berbagai unit kerja dan berlangsung interaktif.

Melalui kesepakatan bersama ini, Pusri berharap sinergi dengan Kejati Sumsel dapat memperkuat fondasi hukum perusahaan serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, sekaligus meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.