Bisnis.com, JAKARTA - Muncul wacana untuk dilakukan penarikan denda apabila masyarakat menghilangkan kartu tanda penduduk (KTP).

Hal ini disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana wacana masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Wacana penerapan denda terhadap KTP yang hilang ini diberlakukan karena menilai kelalaian masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

“Banyak sekali warga itu kurang lebih tidak terlalu bertanggung jawab terhadap penggunaan atau merawat KTP dan identitas kependudukan lain, jadi gampang hilang dan lain-lain. Kalau mau buat lagi itu gratis,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (20/4), dikutip dari Antaranews.

Untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mendorong tertib administrasi, Kemendagri memandang perlu diatur pengenaan biaya terhadap pencetakan ulang dokumen kependudukan.

Namun denda akan dikecualikan pada kondisi tertentu seperti bencana alam, perubahan elemen data, atau kerusakan akibat faktor di luar kendali penduduk.

“Perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar, dikenakan segenap biaya, dendalah, kira-kira begitu. Setiap hari itu ada puluhan ribu (dokumen kependudukan hilang) karena kan gratis, jadi ini cost center juga di sini,” kata Bima Arya.

Wacana ini merupakan salah satu dari total 13 poin usulan substansi revisi UU Adminduk yang dipaparkan Kemendagri dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

Cara Mengurus KTP yang Hilang

Pemerintah meminta masyarakat untuk aktif dan segera dalam mengurus kehilangan KTP.

Mengurus KTP yang hilang ternyata bisa dilakukan dengan mudah. Terlebih karena semua data masyarakat sudah tercatat dalam KTP elektronik atau e-KTP.

Berikut cara mengurus KTP yang hilang:

• Meminta surat kehilangan e-KTP dari kantor kepolisian
• Meminta surat pengantar dari kelurahan sesuai domisili
• Mengajukan formulir permohonan e-KTP baru dari kelurahan
• Jangan lupa siapkan fotokopi Kartu Keluarga untuk mengurus pembuatan e-KTP baru
• Siapkan pas foto 4x6

Setelah itu, bawa semua dokumen yang diperlukan ke Kecamatan terdekat. Petugas di kantor kecamatan akan memeriksa dan memverifikasi semua dokumen yang diajukan.

Kemudian proses selanjutnya yakni proses pembuatan KTP baru yang membutuhkan waktu sekitar 7 hari kerja.

Adapun untuk kasus KTP rusak, tidak perlu surat keterangan kehilangan dari kepolisian, cukup bawa bukti KTP yang rusak saja.

Cara Mengurus KTP yang Hilang secara Online

Melansir dari Kominfo, mengurus KTP yang hilang bisa dilakukan secara online agar tak menyita waktu.

Langkah yang harus ditempuh untuk mengurus KTP yang hilang secara online antara lain:

• Mengunjungi situs resmi Dinas Dukcapil sesuai dengan domisili saat ini
• Melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah disediakan
• Mengunggah dokumen-dokumen yang diminta sebagai persyaratan
• Menunggu proses pengajuan KTP baru
• KTP baru akan dicetak dan pemberitahuan akan diterima oleh pemohon dari Dukcapil untuk pengambilan

Terkait persyaratan yang diperlukan untuk mengurus KTP yang hilang secara online, terdiri atas dokumen-dokumen berikut:

• Foto atau scan Kartu Keluarga (KK)
• Surat kehilangan asli yang dikeluarkan oleh kepolisian.
• Surat keterangan dari kelurahan
• Pas foto 4x6

Penting untuk dicatat bahwa persyaratan ini harus dipersiapkan sebelum memulai proses pengajuan kembali KTP yang hilang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap masih terdapat laporan terkait distributor serta pengecer pupuk bersubsidi nakal hingga dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima laporan terdapat 136 pengecer atau distributor yang masih mewajibkan penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk, sehingga mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk. Padahal, Amran menegaskan petani hanya perlu menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menebus pupuk.

Alhasil, Amran telah menegur sejumlah distributor maupun pengecer bermasalah. Namun, sambung dia, jika mereka masih melakukan kesalahan yang sama, pemerintah juga akan mencabut izin usaha.

“Masih ada yang melaporkan 136 wajib masih menggunakan kartu tani. Ini kami wajibkan KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” kata Amran, Minggu (23/11/2025).

Laporan lainnya, Amran menyampaikan terdapat masalah terkait pungutan alsintan, yakni sebanyak 31 dari sebelumnya sempat mencapai ribuan laporan.

Laporan tersebut memuat adanya pungutan liar (pungli). Padahal, Amran menegaskan pemerintah telah memberikan bantuan alsintan kepada para petani secara gratis.

“Ini yang 31 [alsintan bermasalah] kami langsung kirim ke penegak hukum setempat agar ditindaklanjuti diproses. Kalau ada pidana, dipidanakan,” terangnya.

Dia juga meminta agar masyarakat melakukan pengaduan jika masih menemukan pelanggaran lain di sektor pertanian melalui WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823-1110-9690.

“Sejak 2015 kami buka [kanal] pengaduan, sampai sekarang kami lakukan. Hanya saja sekarang gencar karena kebijakan pemerintah, khususnya pupuk itu turun 20%. Ini harus diawasi betul. Kemudian jumlah bantuan alat mesin pertanian itu triliunan ke lapangan. Jadi kita harus kontrol,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan terdapat 115 distributor pupuk subsidi yang masih menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) sepanjang 14–20 November 2025.

Atas laporan itu, pemerintah telah meminta PT Pupuk Indonesia mencabut izin seluruh distributor yang melanggar. Kementan juga telah menyerahkan daftar 115 distributor bermasalah kepada Pupuk Indonesia untuk ditindaklanjuti.

“Kami perintahkan dicabut [115 distributor pupuk bermasalah], tetapi nanti mengecek juga di bawah. Biasanya kalau sudah kami beri bukti itu langsung dicabut,” kata Amran.

Namun, Amran menyebut jumlah distributor pupuk bermasalah terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 2.039 laporan.

“Ini sudah menurun tinggal 5% dari total laporan, yang dulunya 2.000 sekarang tinggal 115, berarti 5%,” imbuhnya.

Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang mempersulit petani dalam memperoleh pupuk, terutama pada musim tanam. Apalagi, sambung dia, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen per 22 Oktober 2025

Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Perinciannya, penurunan HET pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram.

Lalu, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

Selain itu, juga ada ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati untuk mengecek kabar warga Baduy Repan ditolak berobat di rumah sakit karena tidak memiliki KTP. Repan merupakan korban begal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Setelah memerintahkan Kepala Dinkes mengecek, Pramono memastikan tidak ada penolakan dari rumah sakit terhadap Repan. Menurutnya, ada kendala bahasa saat proses komunikasi.

"Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, eh, mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).

"Tetapi, yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan, Kepala Dinas Kesehatan Bu Ani sendiri, akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu enggak benar, ya," tambahnya.

Pramono menegaskan semua layanan kesehatan baik milik Pemprov DKI maupun tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). "Ya, mau maupun milik pemprov atau enggak, saya sudah minta sama Bu Ani, udah, semuanya tanggung jawab pemda," ucapnya.

Sebelumnya, seorang warga Baduy Dalam bernama Repan menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Korban mengalami kehilangan uang Rp3 juta dan 10 botol madu dagangannya.

Adapun peristiwa yang menimpa Repan itu terjadi di kawasan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu (26/10) dan sempat viral di media sosial.

Ironisnya, Repan yang menjadi korban justru diduga tak mendapatkan pelayanan oleh salah satu rumah sakit di kawasan tersebut karena tidak memiliki KTP.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan akan menelusuri kasus warga Baduy Dalam bernama Repan (16) yang menjadi korban begal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.Repan sempat ditolak rumah sakit karena tidak memiliki KTP.

“Ya Allah, kami lacak ya,” kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Terkait tidak adanya KTP, Pratikno memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai hal itu. “Oke kami bicarakan dengan ke Kemendagri ya, di Adminduk (Administrasi Kependudukan) kan itu ya,” jelas dia.

Sebelumnya, seorang warga Baduy Dalam bernama Repan menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Korban mengalami kehilangan uang Rp3 juta dan 10 botol madu dagangannya.

Adapun peristiwa yang menimpa Repan itu terjadi di kawasan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu (26/10/2025). Ironisnya, Repan yang menjadi korban justru tak mendapatkan pelayanan oleh salah satu rumah sakit di kawasan tersebut lantaran tidak memiliki KTP.