LOMBOK BARAT - Ketepatan data sosial menjadi kunci dalam memastikan bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ketika pendataan belum sepenuhnya akurat, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh kelompok rentan, sekaligus memengaruhi upaya penguatan ekonomi kerakyatan hingga ke daerah.

Hal tersebut mencuat setelah kondisi Inak Reme, seorang lansia di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) viral di media sosial. Dia diketahui hidup dalam keterbatasan tanpa pernah menerima bantuan sosial. Di sisi lain, dia justru tercatat telah meninggal dalam sistem data pemerintah.

Situasi ini menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat dari Partai Perindo, Syamsuriansyah. Dia menilai perlu adanya penguatan dalam sistem pendataan serta peningkatan kehadiran layanan publik di lapangan.

"Motivasi pelayanan publik pejabat di Lombok Barat, saya anggap rendah. Kalau mereka tinggi, kita tidak akan menemukan masyarakat yang masih kurang, seperti Inak Reme dan Amak Mahnun," ujar Ketua DPD Partai Perindo Lombok Barat ini, Kamis (16/4/2026).

Dia menekankan pentingnya memastikan bahwa data yang dimiliki pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

"Ada kok yang tugasnya turun ke lapangan. Tapi apakah mereka turun? Sampaikah mereka di masalah masyarakat itu?" ujarnya.

Menurutnya, kehadiran langsung di lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran. "Itu harusnya dipahami dan dimiliki," imbuh Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Lombok Barat tersebut.

Dia mengungkapkan, Inak Reme belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), meski tergolong masyarakat rentan. "Beliau ini tidak masuk dalam DTSEN. Ternyata beliau ini dianggap sudah meninggal," kata dia.

Kondisi tersebut membuat bantuan sosial yang seharusnya menjadi penopang kehidupan masyarakat belum dapat dirasakan secara optimal.

Di lapangan, Inak Reme hidup sebatang kara di rumah sederhana berukuran sekitar 4x4 meter di Dusun Mapak Reong, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi. Rumah tersebut berdinding triplek dengan lantai tanah tanpa ventilasi, serta belum dilengkapi fasilitas dasar.

Dalam keseharian, dia mengandalkan bantuan dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Kepala Dusun Mapak Reong, Jumiri membenarkan kondisi tersebut dan menyebut keberadaan Inak Reme baru teridentifikasi saat pendataan menjelang Pemilu.

"Inak Reme ini adalah warga kami. Beliau ini teridentifikasi atau secara identitasnya kelihatan setelah ada pemilihan kemarin waktu pendataan penduduk lewat Panitia Pemungutan Suara (PPS)," tuturnya, Rabu (15/4/2026).

Syamsuriansyah menilai, kondisi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pendataan dan pelayanan sosial secara lebih menyeluruh.

Dengan pembaruan data yang lebih akurat dan peningkatan koordinasi di lapangan, diharapkan bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat dan berkelanjutan, sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan agar masyarakat rentan dapat hidup lebih layak.

Dia juga mendorong agar seluruh pihak terus bersinergi dalam memastikan tidak ada lagi warga yang luput dari perhatian.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menghadirkan perlindungan yang lebih merata bagi masyarakat.

JAKARTA - Pemerintah resmi mengintegrasikan berbagai programbantuan sosial dalam satu sistem terpadu yang dirangkum melalui “Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Sejahtera Tahun 2026”. Langkah ini menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Peluncuran buku ini merupakan langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan memastikan masyarakat memahami hak-hak serta cara mengakses berbagai program bantuan pemerintah secara terintegrasi.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa arah kebijakan sosial saat ini mengusung paradigma “Kesejahteraan Rakyat Sepanjang Hayat”. Artinya, dukungan negara diberikan secara berkelanjutan, mulai dari masa janin dalam kandungan hingga lanjut usia (lansia).

“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami,” ujar Qodari saat konferensi pers, Rabu (8/4/2026).

Satu terobosan utama yang ditekankan dalam buku saku ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan data kependudukan (NIK), data aset dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat,” jelas Qodari.

“Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan otomatis terpetakan untuk berbagai program subsidi pemerintah, sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan 4 penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,” paparnya.

Lihat video: Pemerintah Targetkan Data Tunggal Rampung Pada Februari Demi Bansos Tepat Sasaran



Qodari juga memaparkan perkembangan positif kesejahteraan di Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 74,3% pada 1984 menjadi hanya 0,85% pada Maret 2025.

Meski demikian, kata Qodari, pemerintah tetap waspada terhadap 67,9 juta penduduk yang masuk kategori rentan miskin. “Tantangan kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi menjaga agar kelompok rentan ini tidak kembali jatuh ke bawah akibat guncangan ekonomi atau kesehatan,” tambahnya.

“Buku saku ini adalah panduan praktis menuju kesejahteraan. Kami ingin setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke pintu rumah mereka,” pungkas Qodari.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Angga Raka Prabowo, mengatakan buku ini menjadi panduan utama dalam menunjukkan kehadiran negara sepanjang hayat setiap rakyat.

“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan bersama-sama peluncuran Buku Saku 0% Manfaat dan Penerimaan Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026. Kami dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik atas peluncuran buku ini,” ujar Angga.

Setiap kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan harus tersampaikan secara utuh kepada penerima manfaat di lapangan. Angga Raka menekankan tugas instansinya dalam mengawal arus informasi agar publik memahami asal-usul manfaat yang mereka terima. Hal ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas setiap langkah kebijakan yang diambil demi rakyat.

“Kami harus memastikan setiap informasi, setiap kebijakan, setiap langkah-langkah pemerintah yang diambil khususnya untuk kesejahteraan masyarakat ini sampai kepada penerima masyarakat, sampai kepada penerima manfaat,” paparnya.

JAKARTA - Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026 telah dibuka. Calon mahasiswa yang ingin mendaftar perlu memastikan status ekonomi keluarganya, salah satunya dengan mengecek kategori desil pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pendaftaran akun siswa KIP Kuliah 2026 berlangsung mulai 3 Februari hingga 31 Oktober 2026. Sementara itu, pendaftaran KIP Kuliah untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dibuka pada 10 Februari hingga 18 Februari 2026.

KIP Kuliah ditujukan bagi lulusan SMA/sederajat tahun berjalan atau maksimal dua tahun sebelumnya yang memiliki potensi akademik baik dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Salah satu syaratnya adalah terdata dalam DTSEN pada desil 1 sampai desil 4, atau memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Cara Cek Desil di DTKS untuk Daftar KIP Kuliah

Untuk mengetahui apakah terdaftar dalam DTKS dan termasuk desil yang memenuhi syarat, calon pendaftar dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:

1. Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.

2. Lengkapi formulir yang tersedia, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama penerima manfaat.

3. Masukkan kode huruf (captcha) yang muncul di layar.

4. Klik tombol “Cari Data”.

Jika data terdaftar, informasi penerima akan ditampilkan. Namun, jika muncul keterangan “Data Tidak Ditemukan”, pengguna dapat mencoba memasukkan nama anggota keluarga lain untuk memastikan apakah ada yang terdaftar.

Catatan Penting Pendaftar KIP Kuliah Jalur SNBP 2026

Calon pendaftar KIP Kuliah melalui jalur SNBP perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

- Pastikan seluruh data yang diinput saat pendaftaran valid dan sesuai.

- Gunakan email yang aktif, tidak penuh, dan ditulis dengan benar.

- Nilai desil DTSEN akan diperoleh secara otomatis saat siswa mendaftar KIP Kuliah.

- Pastikan memilih jalur SNBP pada menu seleksi.

- Gunakan NISN yang sama dengan yang dipakai saat mendaftar SNBP di portal SNPMB.

- Jika sinkronisasi dengan SNPMB berhasil, jangan dibatalkan karena tidak dapat diulang.

- KIP Kuliah hanya berlaku untuk perguruan tinggi di bawah Kemendiktisaintek; sinkronisasi akan gagal jika memilih PTKIN.

- Saat mendaftar melalui SNBP, status pendaftar masih sebagai calon penerima dan belum ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah.

Dengan memahami cara cek desil DTKS dan memperhatikan ketentuan pendaftaran, calon mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan proses pendaftaran KIP Kuliah 2026 dengan lebih matang.

JAKARTA - Ramainya pemberitaan mengenai KIP Kuliah 2026 membuat banyak calon mahasiswa dan orang tua mulai berburu informasi penting, khususnya soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) . Pasalnya, DTKS menjadi salah satu syarat krusial untuk menentukan kelayakan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyalurkan KIP Kuliah kepada 1,2 juta mahasiswa pada 2026. Program ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin dan rentan miskin.

Apa Itu KIP Kuliah?

KIP Kuliah merupakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu berupa:

Jaminan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi

Bantuan biaya hidup yang diberikan setiap bulan

Bantuan ini berlaku bagi mahasiswa yang lulus SNBP, SNBT, maupun seleksi mandiri di PTN dan PTS.

Skema Bantuan KIP Kuliah 2026

Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa

- Rp800.000 per bulan

- Rp950.000 per bulan

- Rp1.100.000 per bulan

- Rp1.250.000 per bulan

- Rp1.400.000 per bulan

Besaran bantuan disesuaikan dengan klaster domisili penerima berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS).

Bantuan Biaya Pendidikan per Semester

1. Prodi akreditasi Unggul/A/Internasional

- Maksimal Rp8.000.000

- Khusus Prodi Kedokteran maksimal Rp12.000.000

2. Prodi akreditasi Baik Sekali/B

- Maksimal Rp4.000.000

3. Prodi akreditasi Baik/C

- Maksimal Rp2.400.000

Dana biaya pendidikan dibayarkan langsung ke perguruan tinggi sesuai usulan dan akreditasi program studi.

Persyaratan Ekonomi Penerima KIP Kuliah

1. Pemegang KIP Pendidikan Menengah yang lulus SNBP, SNBT, atau seleksi mandiri PTN/PTS

2. Terdaftar dalam DTKS atau penerima program bantuan sosial pemerintah

3. Masuk Desil 3 Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

4. Mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan

5. Orang tua memiliki penghasilan maksimal Rp4 juta per bulan

6. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Cara Mengurus DTKS untuk KIP Kuliah 2026

Mengacu pada informasi Direktorat RSPD Kementerian Sosial (Kemensos), DTKS dapat diurus secara offline maupun online.

Cara Mengurus DTKS Secara Offline

1. Mendaftar ke desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK

2. Data dibahas dalam musyawarah desa/kelurahan untuk menilai kelayakan masuk DTKS

3. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kepala desa/lurah

4. Dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi melalui kunjungan rumah tangga

5. Data diinput ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS)

6. Data disahkan bupati/wali kota dan diteruskan ke gubernur hingga menteri

Cara Mengurus DTKS Secara Online

1. Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store

2. Registrasi akun

3. Isi data diri lengkap

4. Lakukan verifikasi akun

5. Login kembali dan pilih menu "Daftar Usulan"

6. Lengkapi data sesuai petunjuk

7. Pilih jenis bantuan sosial

8. Data akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kemensos

Cara Cek Status Penerima DTKS

1. Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/

2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan

3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP

4. Ketik kode verifikasi

5. Klik tombol "Cari Data"

6. Sistem akan menampilkan status penerima DTKS.

Demikian cara mengurus DTKS offline dan online untuk pendaftaran KIP Kuliah 2026. Semoga bermanfaat.