Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa lahan hibah yang diberikan Lippo Group bakal disiapkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Bendahara negara tersebut menjelaskan, injeksi modal itu diberikan dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, lahan hibah tersebut berada di Kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan total luas mencapai 30 hektare (Ha).

“Pemerintah menyambut baik inisiatif tersebut, aset ini direncanakan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara (PMN) untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN,” jelasnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menyambut hal itu, pemerintah memastikan bahwa penyelesaian administrasi hibah lahan tersebut akan dipercepat agar optimalisasi aset bisa dilaksanakan secepat mungkin.

Purbaya menyebut, pihaknya juga berencana memberikan insentif berupa pembebasan pengenaan pajak terhadap Lippo Group atas aset yang dihibahkan.

“Tadi saya ditanya, bisa enggak ngasih insentif kepada Lippo? Saya bingung insentif apa? Ternyata, pajak tanah yang diserahkan diharapkan untuk jangan dipajakin. Oh, itu mah gampang. Masa orang mau ngasih kita pajakin?” tambahnya.

Kendati demikian, Purbaya memastikan bahwa proses hibah tersebut akan tetap dijalankan secara penuh hati-hati dengan tata kelola yang baik.

“Ditegaskan bahwa seluruh proses hibah akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kehati-hatian atau prudent,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap nilai lahan di area tersebut diklaim berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi.

Mengacu pada asumsi tersebut, kontribusi yang digelontorkan Lippo Group untuk mendukung pengadaan lahan seluas 30 Ha yang bakal dibangun rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya Rp15 juta [per meter] kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun kalau dia Rp20 juta artinya adalah Rp6 triliun," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan penataan pos belanja pada APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga Rp60 miliar dan menghentikan seluruh pengadaan kendaraan dinas baru.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa efisiensi pada pos perjalanan dinas menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara teknis, perjalanan dinas dalam negeri dipangkas sebesar 50% dan perjalanan dinas luar negeri dipangkas hingga 70%.

“Anggaran perjalanan dinas kita hemat mencapai Rp50 miliar - Rp60 miliar. Kami batasi, tapi kinerja tidak boleh turun. Sekarang koordinasi bisa melalui virtual, lebih efektif,” ujar Munafri di Makassar, Rabu (22/4/2026).

Selain perjalanan dinas, dia juga menegaskan tidak ada alokasi untuk pengadaan kendaraan dinas (randis) baru tahun ini. Pemerintah kota memilih untuk mengoptimalkan aset yang ada, termasuk memakai kendaraan pengadaan tahun 2023 yang dinilai masih layak operasional.

Munafri menyebut, dana hasil efisiensi tersebut akan langsung dialihkan untuk mempertebal anggaran di sektor pelayanan dasar dan infrastruktur kerakyatan.

Beberapa pos yang menjadi prioritas realokasi antara lain peningkatan fasilitas dan mutu layanan sekolah, perbaikan jalan lingkungan dan drainase di lorong-lorong, serta pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengelolaan sampah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar M. Dakhlan menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri mengenai pengetatan belanja perjalanan dinas.

“Ini bukan sekadar imbauan, tapi perintah regulasi. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah melakukan penyesuaian untuk memastikan dana SPPD ini beralih mendukung kebutuhan krusial di Dinas Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum," tegas Dakhlan.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki struktur APBD Makassar agar lebih sehat. Dengan menekan pengeluaran rutin yang selama ini membebani kas daerah, Pemkot Makassar berupaya menciptakan pemerataan ekonomi melalui pembangunan fisik.

Meskipun angka efisiensi diproyeksikan mencapai Rp60 miliar, Pemerintah kota masih melakukan perhitungan final berdasarkan kebutuhan mendesak dari masing-masing OPD agar pelayanan publik tetap berjalan prima tanpa harus bergantung pada mobilitas fisik pejabat.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemda Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan dan pengamanan aset daerah.

Langkah strategis ini bertujuan agar seluruh aset daerah dapat berkontribusi maksimal pada peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Asisten Daerah Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Nanin Hayani, menuturkan penguatan pengamanan aset daerah dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek administrasi, fisik, dan hukum.

"Pengamanan ini mulai dari administrasi, fisik, dan hukum, termasuk juga harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah masing-masing," tegas Nanin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jabar yang mengusung tema "Pengamanan Aset Pemerintah Daerah" di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (9/12/2025).

Nanin mengakui bahwa upaya pengamanan dan pengelolaan aset daerah bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan dan permasalahan kerap dihadapi, terutama terkait proses sertifikasi aset, baik berupa tanah maupun bangunan.

Oleh karena itu, Nanin berharap Rakor yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Jabar, serta perwakilan pemda kabupaten/kota di Jawa Barat ini dapat menghasilkan solusi-solusi konkret untuk mengatasi hambatan tersebut.

"Rapat menghadirkan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan, khusus pengamanan aset daerah," ujarnya.

Ia menekankan kembali fungsi utama dari aset daerah. "Aset daerah itu untuk mendukung pelayanan (kepada masyarakat). Itu yang utama," imbuhnya.

Sebagai catatan positif, Nanin juga mengungkapkan bahwa Kantor Wilayah BPN di Jabar telah berhasil menyelesaikan 75 sertifikat untuk aset milik Pemda Provinsi Jabar sepanjang tahun 2025.

Pentingnya Sertifikasi Aset Daerah

Kasatgas Korsuv Pencegahan KPK Wilayah II Arief Nurcahyo menekankan pentingnya sertifikasi aset-aset daerah. Menurutnya, sertifikasi aset daerah menjadi salah satu langkah konkret untuk pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dalam aspek hukum.

"Pengamanan aset itu ada tiga hal. Pertama, pengamanan administrasi. Kedua, pengamanan fisik. Yang ketiga, pengamanan hukum. Nah, ketika pengamanan fisik dan pengamanan administrasi sudah dilakukan oleh teman-teman dari pemerintah daerah, ya, maka tidak akan kuat, tidak akan valid ketika tidak ada pengamanan secara hukum," ucap Arief.

Karenanya, kata Arief, rapat koordinasi kali ini fokus untuk mendorong pemerintah daerah di Jabar mengakselerasi pengamanan aset melalui sertifikasi. Jangan sampai, kepemilikan aset daerah diklaim oleh kelompok tertentu.

Kehadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar dalam rapat koordinasi dapat menjadi stimulus bagi pemda untuk dapat menyusun strategi akseleratif percepatan aset daerah.

"Harapannya, rapat koordinasi ini dapat menghadirkan semangat baru, mendorong lagi, upaya-upaya percepatan, terutama sertifikasi dari aset milik pemerintah daerah," ucap Arief.

"Dari aset-aset tadi, itu tidak hanya sebagai cost center pemeliharaan dan sebagainya, tetapi harapannya bisa memberikan nilai yang lebih. Salah satunya adalah bisa menghasilkan pendapatan dalam rangka juga untuk mendukung semuanya," katanya.