JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan, perkara ini bermula saat terjadi kekosongan Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA) kemudian meminta syarat Toyota Land Cruiser 300 GR-S untuk posisi Sekda.

Zulkarnain (ZKN) yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) tertarik dengan posisi tersebut dan bersedia memenuhi syarat yang dimaksud. Zulkarnain kemudian membeli mobil yang dimaksud dengan skema cicilan sebesar Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.

"Untuk memenuhi permintaan tersebut ZKN kemudian membeli 1 unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S seharga Rp2,05 miliar di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/7/2026).

Namun, pengajuan kredit ini bukan menggunakan nama pribadi Zulkarnain lantaran terkendala pengecekan profil keuangan. Kemudian, Zulkarnain meminta bantuan Ardiles (ARD) selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant untuk pengajuan proses kreditnya.

Proses pinjam identitas ini bukan hanya digunakan untuk kredit Land Cruiser. Sebelumnya, Zulkarnain pernah mengajukan kredit Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta yang diduga untuk menyuap Suhardiman saat masih jabat Plt. Bupati Kuansing pada 2021.

Ardiles bersedia membantu Zulkarnain dengan maksud agar dirinya terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing.

"Di antaranya, ARD kemudian memenangkan 13 proyek di Dinas PUPR pada T.A 2022 dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang proyek di sejumlah dinas dan sekretariat daerah Kuansing pada 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp966 juta," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka sekaligus penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansi), Suhardiman Amby (SA) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Suhardiman ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, SA, ZKN, dan ARD," kata Taufik, Rabu (1/7/2026).

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ZKN dan Sdr. ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Sdr. SA sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999. jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka sekaligus penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby (SA) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Suhardiman ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyatakan, penetapan tersangka ini berawal operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing yang menangkap 10 orang pada Senin (29/6/2026).

Dari 10 orang itu, lima diantaranya diangkut ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut, mereka adalah Fahdiansyah (FHD) selaku Asisten I Pemkab Kuansing; Suci Nitia Edwar (SNE) selaku istri kedua Bupati Kuansing; Ardiles (ARD) selaku selaku Direktur Utama Mitra Ideal Consultant; Julhensa (JL) selaku pihak swasta; dan Suwito (SW) selaku pihak swasta.

Sementara itu, Bupati dan Sekda menyerahkan diri pada Selasa (30/6/2026) malam. Setelah proses pemeriksaan, KPK menetapkan tiga orang diantaranya sebagai tersangka.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, SA, ZKN, dan ARD," kata Taufik saat konferensi pers penahanan, Rabu (1/7/2026).

Ketiganya kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 1 sampai dengan 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ZKN dan Sdr. ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Sdr. SA sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999. jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar helaran perayaan penutupan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 dengan Tema Mapag Pajajaran Anyar di Cibinong, Minggu 28 Juni 2026.

Kegiatan tersebut diisi dengan permainan alat musik sunda karinding sebanyak 2000 peserta. Permainan Karinding itu juga sekaligus mendapatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Tak hanya itu, kegiatan itu juga sekaligus meresmikan alun-alun Tegar Beriman, Kereta Kencana, Gerbang Tritangtu Di Buana dan pemberian simbolis air dan tanah di 40 Kecamatan.

Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan terbuka untuk masyarakat. Ribuan masyarakat berkumpul di satu tempat untuk memeriahkan Helaran.

"Kegiatan helaran ini kita lihat bukan hanya di internal SKPD tapi kecamatan pun kolaborasi dari mulai mulai mengangkat seni budayanya sejarahnya dan ini cukup luar biasa," kata dia.

Ia berharap kegiatan serupa juga dilaksanakan di tahun selanjutnya dengan lebih meriah serta melibatkan banyak masyarakat.

"Kita harapkan di HJB tahun depan bisa lebih dimaksimalkan lagi dan insyaallah dengan semangat nya pak bupati kita tinggal mendukung semua dan akan lebih meriah lagi," jelas dia.

Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menaikkan dana setiap rukun tetangga (RT) dari sebelumnya RP50 juta menjadi Rp150 juta per tahun sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal.

"Peningkatan anggaran untuk mendorong RT menjadi ujung tombak pembangunan, mulai dari penanganan persoalan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga pemberdayaan ekonomi warga RT," ujar Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Kukar, Kaltim, Sabtu.

Kenaikan anggaran dari program RT-Ku Terbaik ini antara lain untuk membuka ruang membangkitkan UMKM di tingkat RT, meski tidak bisa langsung diberikan sebagai pinjaman pribadi.

Caranya adalah dana dipakai untuk stimulan ekonomi, pelatihan, modal kelompok, pengadaan alat produksi, kemasan, hingga akses pasar, dengan syarat utama harus melalui musyawarah warga RT, berbentuk usaha kelompok atau usaha bersama, bukan untuk individu.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kukar Nomor 10/2026 tentang Program RT-Ku Terbaik, di antaranya untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas pemuda atau kelompok rentan.

Saat ini, jumlah RT di Kukar mencapai 3.134 RT, tersebar di 193 desa dan 44 kelurahan di 20 kecamatan, sehingga tahun ini anggaran yang digelontorkan dari program RT-Ku terbaik mencapai Rp470,1 miliar.

Sebelumnya, pada Selasa (23/6/2026) saat meluncurkan program ini, Bupati juga mengatakan bahwa peningkatan bantuan menjadi Rp150 juta per RT ini dimaksudkan agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan RT berjalan lebih optimal.

"Peningkatan anggaran ini harus diiringi dengan pengawasan melekat agar pemanfaatan dana benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Selain program RT-Ku Terbaik, saat itu Bupati juga meluncurkan dua program lain yakni aplikasi Siap Kerja melalui konsep Job Fair Every Day, kemudian aplikasi Aduan Masyarakat.

Aplikasi Siap Kerja menjadi wadah digital yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tanpa harus menunggu seremoni bursa kerja, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi lowongan kerja, mendaftar secara daring, hingga informasi pelatihan keterampilan hidup.

Sedangkan aplikasi Aduan Masyarakat, warga dapat menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan publik hingga memantau langsung perkembangan tindak lanjut oleh perangkat daerah.

"Sistem ini dirancang agar seluruh proses penanganan laporan dapat dipantau secara transparan, baik oleh pelapor maupun pemda sesuai standar operasional prosedur," kata Aulia.

Pewarta: M Ghofar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini lebih mudah dan efisien karena bisa dicicil melalui koperasi sehingga wajib pajak tidak perlu mengantre berjam-jam lagi di kantor Samsat wilayah setempat.

"Melalui inovasi program Samsat Koperasi Industri (Samkopi) dan Samsat Koperasi Desa Merah Putih (Samkopdes), pembayaran pajak dapat dilakukan di koperasi perusahaan maupun koperasi desa yang tersebar di Kabupaten Bekasi," kata Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha di Bekasi, Jumat.

Ia mengatakan inovasi layanan tersebut bertujuan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terlebih program ini memungkinkan wajib pajak membayar kewajiban secara dicicil sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran setiap bulan.

Menurut dia Samkopi merupakan inovasi yang tepat diterapkan di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar. Saat ini, sejumlah koperasi perusahaan besar telah bergabung dalam program tersebut.

Sementara Samkopdes sendiri saat ini telah hadir di sejumlah wilayah seperti Desa Sukasari, Kecamatan Serangbaru; Desa Sukaresmi dan Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan dan Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara.

Kemudian di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara; Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat serta Desa Ragemanunggal dan Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu.

Sementara Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Cabang Bekasi Eko Prasetyo menyatakan menyambut baik inovasi itu sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan pada waktunya.

"Ini bagian yang menurut saya paling manusiawi. Wajib pajak bisa membayar dengan cara diangsur. Tidak harus sekaligus. Tidak harus menunggu uang terkumpul utuh baru berani datang. Negara lebih baik menerima pajak yang dicicil dan lunas daripada menunggu pajak penuh yang tak kunjung dibayar," kata Eko.

Eko menilai loket di koperasi desa mampu menjawab persoalan jarak sekaligus kemampuan keuangan masyarakat melalui sistem cicilan. Titik layanan di koperasi perusahaan maupun desa juga disebut akan memberikan multiplier effect seperti meningkatkan kunjungan maupun transaksi di koperasi.

"Buruh tidak kehilangan jam kerja, pengusaha pabrik senang karena produktivitas terjaga, pemerintah daerah senang karena penerimaan naik. Jasa Raharja menjalankan misi melindungi pengguna jalan, kepolisian memastikan registrasi dan identifikasi kendaraan dilaksanakan dengan baik dan yang paling penting masyarakat merasa dilayani bukan dipersulit," ujarnya.

Ia pun memastikan sistem terintegrasi melalui inovasi yang menguntungkan semua pihak ini akan membuat masyarakat lebih terlindungi sekaligus membantu mewujudkan tertib administrasi negara.

Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha mengatakan berdasarkan data hingga Mei 2026, total potensi penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor mencapai lebih dari 1,6 juta unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan yang taat membayar pajak baru mencapai 918.152 unit atau 56,01 persen.

Melalui skema opsen Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang berlaku sejak Januari 2025, setiap rupiah pajak yang dibayarkan kini mengalir lebih besar ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mempercepat proses perizinan rumah susun subsidi di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto berkaitan pemenuhan 3 juta unit rumah.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung kebijakan strategis nasional yang sedang dijalankan pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut melalui akselerasi proses perizinan agar pembangunan fisiknya segera terealisasi.

"Program penanganan backlog perumahan melalui rusun subsidi ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian nyaman dan strategis. Penerima manfaatnya juga warga Kabupaten Bekasi maka kami tentu harus mendukung," katanya di Cikarang, Jumat.

Ia mengatakan tahapan perizinan pembangunan rusun subsidi dimaksud saat ini sedang diproses di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, izin akan segera diterbitkan.

"Proses perizinan sudah masuk di Dinas Cipta Karya dan seluruh persyaratan sudah terpenuhi 100 persen. Secepatnya akan kami keluarkan surat perizinannya agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat," katanya.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro melanjutkan akselerasi proses perizinan merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

"Karena pelayanan publik menjadi salah satu prioritas selain pembangunan itu sendiri. Sehingga proses perizinan, dari rekomendasi kami, kami pastikan seluruhnya dalam proses. Untuk program pusat, tentu sesuai arahan pimpinan, ini menjadi bagian dari bentuk dukungan pemerintah daerah," katanya.

Dia menjelaskan sebagaimana kebijakan pemerintah pusat, program pembangunan rusun subsidi ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Rusun tersebut menjadi inovasi hunian vertikal terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta, sekaligus solusi atas backlog perumahan dan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan," katanya.

Proyek rusun subsidi ini diproyeksikan mampu menyediakan sedikitnya 141.000 unit hunian di tiga lokasi lahan yang telah disiapkan dimana masing-masing lokasi memiliki luas sekitar 10 hektare.

Program pembangunan rusun bersubsidi ini dibiayai oleh Danantara sedangkan lahannya diperoleh dari hibah pengembang kawasan industri di wilayah setempat. Nilai investasi pembangunan rusun tersebut ditaksir mencapai Rp39 triliun.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menutup ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif di Cilacap, Jawa Tengah diapresiasi sejumlah kalangan. Tindakan tersebut sebagai wujud dari pembenahan tata kelola MBG.

"Ratusan titik fiktif dapur tersebut memang harus ditutup sebagai bagian dari langkah-langkah pembenahan tata kelola MBG," ujar Pemrakarsa 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Selain dukungan terhadap penutupan dapur-dapur palsu tersebut, Wignyo juga mengusulkan agar BGN menginvestigasi semua daerah. Hal tersebut diusulkan karena ia mengkhawatirkan titik palsu itu mungkin saja banyak terdapat di daerah-daerah lain.

"Ditemukannya ratusan dapur fiktif di Cilacap mestinya jadi alarm buat BGN untuk lebih lanjut menurunkan tim investigasi ke daerah-daerah lain. Karena bukan tidak mungkin dapur-dapur manipulatif seperti itu ribuan jumlahnya," tegasnya.

Wignyo menambahkan lembaga penegak hukum juga harus cepat tanggap terhadap kasus ini. Semua pihak yang berhubungan dengan keberadaan titik-titik dapur palsu ini harus diperiksa

Lihat video: Aplikasi Pendaftaran SPPG Ditutup, BGN Tak Izinkan Pendirian Dapur MBG yang Baru!

"Ini jahat, miliaran rupiah uang negara masuk ke kantong mereka. Oleh karenanya lembaga penegak hukum harus cepat tanggap memeriksa semua oknum-oknum manipulatif ini, dari mulai mereka yang dengan sengaja mengajukan dapur-dapur palsu, oknum-oknum tim verifikasinya, hingga oknum yang memberikan approval terhadap dapur-dapur manipulatif tersebut," katanya.

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta setiap perusahaan daerah air minum (PDAM) meningkatkan layanan air siap minum agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada air minum dalam kemasan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan hal itu saat kunjungan Panitia Kerja (Panja) tentang Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ke PT Akasha Wira International Tbk di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Chusnunia, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga negara harus hadir dalam penyediaan layanan air minum yang layak dan siap dikonsumsi.

"Air itu kebutuhan mandatori semua manusia karena ini kebutuhan mandatori, atensinya harus lebih besar," kata Chusnunia.

Ia menilai hingga saat ini PDAM belum mampu menyediakan air yang dapat langsung diminum oleh masyarakat. Kondisi tersebut membuat masyarakat bergantung pada produk air minum dalam kemasan.

"PDAM itu kan air minum, tetapi sampai detik ini jadinya hanya mampu di level air mandi. Padahal PDAM sendiri juga air," ujarnya.

Menurut dia, air yang dikelola PDAM pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh industri untuk diproduksi menjadi air minum dalam kemasan. Sementara masyarakat masih belum memperoleh layanan air siap minum dari perusahaan daerah.

Chusnunia mengatakan persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pengelola PDAM di berbagai daerah.

"Mungkin produk-produk lain bisa ditangani swasta, tetapi air itu mandatori kehidupan. Negara harus hadir untuk menangani persoalan air," kata Chusnunia.

Selain menyoroti layanan PDAM, Komisi VII DPR RI juga menyerap berbagai persoalan industri AMDK dalam kunjungan tersebut, mulai dari konservasi sumber daya air, pengelolaan sampah plastik, perlindungan konsumen hingga potensi bahaya mikroplastik.

Ia menegaskan perhatian pemerintah terhadap sektor air minum harus ditingkatkan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan air minum terus meningkat.

Komisi VII DPR RI berencana menindaklanjuti berbagai temuan dan masukan tersebut dalam pembahasan Panja AMDK bersama kementerian dan lembaga terkait.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menyerap berbagai persoalan industri air minum dalam kemasan saat kunjungan Panitia Kerja (Panja) tentang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ke PT Akasha Wira International di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi industri AMDK sebagai bahan pembahasan Panja AMDK.

"Hari ini kita datang ke PT Akasha Wira International terkait dengan kita sedang mengerjakan Panja AMDK. Hari ini kita belanja masalah ya, apa-apa saja yang terkait dengan AMDK," kata Chusnunia.

Ia menjelaskan persoalan yang menjadi perhatian Panja AMDK mencakup aspek pemanfaatan sumber daya air, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah plastik, perlindungan konsumen hingga potensi bahaya mikroplastik.

Menurut dia, perusahaan AMDK yang menggunakan sumber air dalam jumlah besar harus memiliki tanggung jawab yang sebanding dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan air.

"Kita berharap rasio air yang digunakan untuk diproduksi setara juga dengan upaya konservasinya agar tidak merugikan pihak-pihak lain," ujar Chusnunia

Ia mengatakan pengambilan air tanah secara berlebihan berpotensi merugikan masyarakat, termasuk petani yang bergantung pada sumber air. Selain itu, penggunaan air tanah yang tidak terkendali dapat memicu penurunan muka tanah.

Chusnunia mengapresiasi sejumlah langkah konservasi yang dilakukan perusahaan, seperti pembangunan sumur resapan dan tampungan air hujan. Namun, menurut dia, implementasi di lapangan tetap perlu diawasi.

Selain konservasi air, Panja AMDK juga menyoroti pengelolaan sampah plastik sebagai konsekuensi penggunaan kemasan plastik dalam industri air minum.

"Pengolahan sampah plastiknya juga kita tuntut untuk bisa menjadi solusi dari penggunaan kemasan plastik ini," katanya.

Komisi VII juga memberikan perhatian terhadap potensi pelepasan mikroplastik akibat distribusi produk yang tidak sesuai standar, seperti paparan sinar matahari saat penyimpanan dan pengangkutan.

Menurut Chusnunia, hingga kini belum terdapat ketentuan nasional maupun internasional mengenai ambang batas kandungan mikroplastik dalam makanan dan minuman.

"Kita dorong BPOM untuk melahirkan standar itu meskipun regulasi internasional belum ada," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Panja AMDK juga menerima masukan dari pelaku industri terkait regulasi, distribusi produk, dan perlindungan konsumen.

Ia menilai air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga negara perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor penyediaan air, termasuk mendorong peningkatan layanan air minum oleh PDAM.

"Air itu kebutuhan mandatori semua manusia. Karena itu, negara harus hadir untuk menangani persoalan air dan atensinya harus lebih besar," kata Chusnunia.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Ketua Komisi I DPRK Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan menegaskan advokasi perlindungan warga sipil Papua harus bergerak lebih maju. Advokasi tidak boleh hanya berhenti pada seruan moral, ekspresi keprihatinan, atau tekanan sesaat, tetapi harus diperkuat melalui data, riset, jejaring aktor lokal, komunikasi publik, dan dorongan kebijakan yang konkret.

Pernyataan itu disampaikan Alfian dalam kegiatan Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).

Dalam paparannya bertajuk “Advokasi dan Penguatan Demokrasi di Mimika” Alfian mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Alfian menilai kegiatan ini memiliki pijakan yang kuat karena sejalan dengan mandat konstitusi, terutama kewajiban negara untuk melindungi warga, menghormati hak masyarakat adat, menjamin rasa aman, serta membuka ruang partisipasi warga dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

“Saya mengapresiasi kegiatan workshop ini. Advokasi warga sipil tidak boleh berhenti sebagai keluhan. Ia harus naik kelas menjadi data, argumen, jejaring, dan keputusan kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat,” tegas Alfian.

Alfian menekankan, advokasi yang efektif harus dibangun secara sistematis. Prosesnya dimulai dari pemetaan masalah, pengumpulan data lapangan, identifikasi aktor dan sasaran kebijakan, penyusunan pesan advokasi, pembentukan koalisi, strategi komunikasi publik, hingga pengawalan aspirasi ke ruang pengambilan keputusan.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Menurut Alfian, tanpa data dan riset, advokasi mudah dipatahkan. Sebaliknya, dengan basis data yang kuat, aspirasi masyarakat akan lebih mudah diterima sebagai agenda kebijakan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Advokasi yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling jelas datanya, paling tepat sasarannya, dan paling konsisten mengawal perubahan kebijakan,” ujarnya.

Alfian juga menilai perlindungan warga sipil Papua membutuhkan kerja kolaboratif antara masyarakat adat, pemuda, mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan DPRK. Kolaborasi tersebut penting agar setiap persoalan warga tidak berhenti di ruang keluhan publik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah kelembagaan yang konkret.

“DPRK Mimika memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan komunikasi politik, DPRK harus memastikan suara warga dapat masuk ke dalam proses kebijakan secara bermartabat”, jelasnya.

Dalam konteks Mimika Papua, Alfian mencontohkan pentingnya advokasi dalam penyelesaian persoalan lokal, termasuk isu tapal batas Mimika dan Dogiyai. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat harus dikelola melalui kanal advokasi yang tepat, mulai dari komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRK, hingga kementerian terkait.

“Papua tidak kekurangan suara. Yang harus diperkuat adalah kemampuan mengolah suara itu menjadi data, argumentasi, jejaring, dan kebijakan. Di situlah advokasi menemukan kekuatannya,” kata Alfian.

Alfian berharap workshop yang diselenggarakan MPSI dapat memperkuat kapasitas aktor lokal Papua dalam melakukan advokasi berbasis riset. Ia menilai perlindungan warga sipil hanya akan berjalan efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan membaca masalah, menyusun bukti, membangun koalisi, dan mendorong solusi melalui jalur kebijakan.

“Perlindungan warga sipil Papua bukan hanya agenda kemanusiaan, tetapi juga agenda demokrasi dan konstitusi. Karena itu, advokasi harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan berorientasi pada kebijakan yang melindungi masyarakat,” pungkasnya.

SUKABUMI - Kreativitas siswa SDN Tegalega, Kabupaten Sukabumi, yang berlatih drumben menggunakan peralatan sederhana dari barang-barang bekas mendapat perhatian dan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bentuk dukungan pemerintah sekaligus apresiasi atas semangat dan kreativitas para siswa, Presiden memberikan bantuan seperangkat alat drumben kepada sekolah tersebut.

Kepala Sekolah SDN Tegalega, Usep Suwardi menuturkan bahwa kegiatan drumben para siswa berawal dari ide sederhana untuk memeriahkan acara kenaikan kelas. Dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang tersedia, para siswa berlatih dan menampilkan pertunjukan drumben yang kemudian menarik perhatian publik setelah videonya ramai di media sosial.

“Pada awalnya di dalam acara kenaikan kelas kita iseng-iseng lah. Awalnya iseng-iseng kita mengadakan marching band dari bahan-bahan bekas," ungkap Usep saat menerima bantuan dari Presiden, dikutip Kamis (25/6/2026).



Menurutnya, bantuan alat drumben tersebut sangat dibutuhkan sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, Usep menyampaikan bahwa perhatian dan bantuan yang diberikan Kepala Negara tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk terus mengembangkan kreativitas dan semangat belajar para siswa.

“Terima kasih untuk Bapak Presiden maupun unsur instansi terkait, di mana sekolah kami memang sangat membutuhkan sarana prasarana demi kelancaran dan suksesnya program pendidikan,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut akan dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi para siswa. “Semoga apa yang saya terima hari ini bermanfaat, bisa dipelihara,” pungkasnya.

Rasa syukur juga turut disampaikan oleh para siswa. Salah satunya Mita, siswa kelas 4 SDN Tegalega yang turut menjadi peserta drumben, mengaku senang sekaligus terharu atas bantuan yang diberikan Presiden. “Terima kasih Bapak Presiden, moga-moga Pak Presiden sehat selalu banyak rezekinya,” ucap Mita.

Sebelumnya, video siswa SDN Tegalega yang berlatih drumben menggunakan instrumen dari bahan-bahan bekas ramai beredar di media sosial. Dalam video tersebut, para siswa tampak berbaris dan memainkan lagu daerah menggunakan alat musik yang dibuat dari kaleng hingga wadah plastik bekas.

Bantuan alat drumben dari Presiden Prabowo menjadi bukti bahwa kreativitas dan semangat belajar anak-anak Indonesia, meskipun lahir dari keterbatasan, tidak luput dari perhatian negara. Dukungan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga memberi ruang bagi pengembangan bakat, karakter, dan kreativitas generasi muda Indonesia.

Berau (ANTARA) - Di balik lembah yang terhampar luas dan deretan bukit karst yang menjulang bak istana alam, tersembunyi sebuah ruang di antara rimbun dedaunan dan jutaan pagar pohon kokoh. Ruang itu menyimpan kisah peradaban sejak ribuan tahun lalu.

Di sinilah Goa Beloyot berdiri megah, menyimpan goresan tangan dan gambar purba yang menjadi saksi bisu bagaimana manusia purba hidup, berkarya, dan memiliki keyakinan jauh sebelum catatan sejarah tertulis.

Kini, tempat yang selama ini hanya menjadi rahasia alam itu perlahan membuka diri, bukan hanya untuk dikagumi, melainkan menjadi jalan baru bagi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menuju transformasi ekonomi lebih berkelanjutan.

Perjalanan menuju Goa Beloyot, paling dekat dimulai dari Kampung Merabu, permukiman yang dikelilingi hutan tropis lebat dan aliran sungai kecil yang jernih. Jaraknya sekitar 5 kilometer, dan hampir separuh jalur itu harus ditempuh dengan menyusuri dasar lembah yang sering tergenang air dangkal.

Di kanan kiri jalan setapak, banyak terlihat jamur putih yang bisa dikonsumsi. Langkah demi langkah, suara gemericik air berpadu dengan kicau burung dan suara angin yang berembus di celah pepohonan.

Saat sampai dekat mulut goa, suasana berubah hening. Cahaya matahari hanya bisa menembus sebagian rimbun daun diiringi embusan angin tipis, menciptakan bayangan seolah tari erotis di dinding batu.

Begitu masuk goa dengan penuh perjuangan di lorong sempit, volume tak beraturan, tanjakan terjal, ke luar pintu goa pertama, masuk mulut goa berikutnya dengan posisi terus menanjak, akhirnya sampai juga ke bagian penting istana alam.

Di tengah sengal nafas, setelah naik tangga menuju goa utama, keajaiban terlihat. Di dinding dan langit-langit goa terlukis telapak tangan, sosok, serta simbol-simbol kuno yang diperkirakan berusia antara 10.000 hingga 40.000 tahun. Tampak 26 jenis gambar di ruang itu yang didominasi telapak tangan manusia.

Goresan tersebut bukan sekadar bekas. Ia adalah bukti bahwa ribuan tahun silam, manusia purba yang mendiami wilayah itu sudah mengenal seni, mengembangkan budaya, dan memiliki pandangan hidup serta kepercayaan spiritual.

Bagi mereka, gua ini mungkin menjadi tempat tinggal, tempat berkumpul, hingga tempat memohon perlindungan kepada kekuatan alam yang mereka anggap sebagai Pencipta.

Kini, jejak-jejak itulah yang menjadi harta tak ternilai, sekaligus modal dasar bagi Berau untuk melangkah ke arah pembangunan yang berbeda dari sebelumnya.

Transformasi ekonomi

Selama puluhan tahun, perekonomian Berau sangat bergantung pada sektor pertambangan. Kekayaan yang diambil dari dalam perut bumi memang memberikan kemajuan, namun membawa risiko, sumber daya dari tambang, suatu hari akan habis.

Menyadari hal itu, pemerintah daerah bertekad melakukan perubahan besar, melakukan transformasi ekonomi secara bertahap, dari yang mengandalkan apa yang dikeluarkan dari bumi, menuju apa yang bisa dijaga dan dimanfaatkan secara terus-menerus, yakni kekayaan alam dan warisan budaya.

Langkah strategis itu terwujud dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengelolaan Geopark Kabupaten Berau untuk periode 2026–2032.

Kegiatan pengumpulan data dan presentasi laporan pendahuluan dilaksanakan pada Jumat, 19 Juni 2026, di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Pemkab Berau.

Acara itu menjadi tonggak awal, dihadiri oleh perangkat daerah, tim pengelola Geopark Sangkulirang-Mangkalihat, serta tim akademisi dari Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kepala Bapelitbang Pemkab Berau Endah Ernani Triariani, menegaskan bahwa kajian ini merupakan bagian dari visi jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pemkba Berau ingin mengubah arah pembangunan. Tidak lagi hanya bergantung pada hasil tambang, tapi mulai mengandalkan potensi pariwisata dan jasa lingkungan yang bisa dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.

Kerja sama dengan UGM diharapkan dapat menghasilkan konsep pengelolaan yang matang, sehingga kawasan itu tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga penggerak utama kesejahteraan masyarakat.

Untuk kunjungan wisatawan ke Geopark Sangkulirang-Mangkalihat lewat Kampung Merabu, pada 2024 tercatat 8.240 orang, pada 2025 menjadi 11.750 orang atau naik 42,6 persen.

Sementara pada Januari – Mei 2026 tercatat ada 6.890 orang, dengan proyeksi akhir 2026 sebanyak 14.000–15.000 orang, setelah akses dengan kapal di Danau Nyadeng beroperasi penuh.

Sementara itu, untuk keseluruhan pengunjung ke Geopark Sangkulirang-Mangkalihat yang masuk dari berbagai pintu, bukan hanya dari Kampung Merabu, pada 2024 sebanyak 19.300 orang.

Pada 2025 menjadi 26.400 orang atau naik 36,8 persen. Posisi pengunjung periode Januari – Mei 2026 sebanyak 15.200 orang, dengan proyeksi akhir 2026 antara 32.000 hingga 35.000 orang.

Jumlah pengunjung sebanyak itu didominasi oleh wisatawan lokal atau Nusantara sebesar 92 persen, sisanya yang 8 persen merupakan pengunjung mancanegara, terutama dari Prancis, Belanda, Jerman, Australia, dan Jepang.

Puncak kunjungan per tahun rata-rata terjadi pada Juli - Agustus dan Desember – Januari. Faktor pendorong kenaikan kunjungan tiap tahun karena seringnya publikasi terkait Goa Beloyot dan persiapan penetapan status Geopark Nasional.

Peneliti dari Pusat Studi Pariwisata UGM Destha Titi Raharjana mengatakan bahwa pengembangan geopark ini memiliki makna yang jauh lebih luas.

Bagi dia, konsepnya sederhana, namun mendalam. Masa depan Berau tidak harus diambil dari dalam bumi, melainkan dijaga dari permukaannya. Melalui pelestarian alam dan warisan budaya, kita dapat membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Karena itu, semua pihak harus mendukung upaya agar kawasan tersebut segera diakui sebagai Taman Bumi Nasional, hingga akhirnya meraih pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark.

Dukungan provinsi

Dukungan juga datang dari tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi, menyatakan bahwa pengembangan ekowisata di Kampung Merabu sudah masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Di antaranya adalah dukungan pembangunan infrastruktur dan bantuan dua kapal untuk wisata di Danau Nyadeng di Kampung Merabu yang akan diserahkan pada Juli tahun 2026 ini.

Sementara jalan ke arah Goa Beloyot, di beberapa titik yang sulit dilintasi oleh pengunjung karena melewati sungai kecil atau dikhawatirkan merusak keanekaragaman hayati, direncanakan dibuat jalan semacam jembatan, dengan anggaran diusulkan dari Deputi Destinasi Kemenpar 2027.

Goa Beloyot sudah dikenal hingga ke mancanegara karena jejak sejarahnya yang luar biasa. Jika aksesnya lebih baik, semakin banyak wisatawan yang bisa datang melihat langsung bukti peradaban itu.

Kunjungan wisatawan yang meningkat akan membuka peluang ekonomi yang luas bagi warga sekitar. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan menjadi pelaku utama, mulai dari menjadi pemandu wisata, mengelola penginapan atau homestay, menyediakan makanan khas, hingga membuat kerajinan tangan dan oleh-oleh.

Saat ini, potensi itu sudah mulai terasa. Tiga paket wisata unggulan telah berjalan dan semakin diminati, seperti Paket Merabu menuju Danau Nyadeng yang menawarkan keindahan danau air tawar yang jernih.

Kemudian Paket Merabu ke Puncak Ketepu yang menyuguhkan panorama hamparan karst yang memukau, serta Paket Merabu menuju Goa Beloyot yang membawa pengunjung menyusuri jejak sejarah ribuan tahun silam.

Semua paket ini dirancang agar wisatawan bisa merasakan keindahan alam, sekaligus memahami nilai geologi dan budaya yang terkandung di dalamnya.

Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata ini memiliki cabang yang sangat luas. Masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang stabil, tanpa harus merusak alam. Itulah yang diharapkan dari ekowisata ini.

Bagi warga Kampung Merabu dan sekitarnya, perubahan ini membawa harapan baru. Selama ini, kesejahteraan sering kali bergantung pada naik turunnya harga komoditas tambang.

Kini, dengan semakin matangnya pengelolaan kawasan geopark, mereka melihat masa depan yang lebih pasti. Setiap langkah yang menjaga hutan, setiap usaha yang melindungi gua, dan setiap cerita yang disampaikan kepada pengunjung menjadi aset berharga yang bisa terus dinikmati dari generasi ke generasi.

Dari goresan tangan di dinding dan langit-langit Goa Beloyot yang menyimpan kisah masa lampau, hingga rencana pembangunan yang matang untuk masa depan, semua itu menyatu dalam satu tujuan besar, menjadikan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat sebagai wajah baru menuju daerah makmur, terjaga alamnya, dan dihormati dunia karena kekayaan warisannya.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026