Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggencarkan dorongan kemitraan bagi petani kelapa sawit sebagai benteng kepastian harga Tandan Buah Segar (TBS).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Kaltim, Taufiq Kurrahman menyatakan harga TBS di Kaltim terbagi dalam 2 skema.

Pertama, harga pekebun mitra yang ditetapkan secara resmi oleh Tim Penetapan Harga Provinsi sebanyak 2 kali per bulan.

Kedua, harga non-mitra yang lahir dari kesepakatan langsung antara perusahaan dan petani tanpa jaminan pemerintah.

"Melalui harga ketetapan ini, kami mendorong seluruh pekebun dan petani untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan atau PKS," ujar Taufiq saat tampil sebagai pembicara dalam forum bertajuk Nasib TBS Sawit di Tengah Penguatan Dolar, belum lama ini.

Dia menambahkan, harga non-mitra merupakan hasil negosiasi langsung antara perusahaan dan masyarakat, sehingga pemerintah tidak memiliki ruang intervensi maupun instrumen untuk menjamin nilainya.

Sebaliknya, harga dalam skema kemitraan mengacu pada ketetapan resmi, sehingga memberikan perlindungan nyata bagi pekebun di tengah fluktuasi pasar global.

Sebagai ujung tombak fasilitasi, Dinas Perkebunan menargetkan pembentukan kemitraan baru setiap tahun.

Taufiq menjelaskan, pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi petani yang ingin menghubungkan diri dengan perusahaan perkebunan atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di sekitar wilayah mereka.

"Oleh karena itu, Dinas Perkebunan provinsi maupun kabupaten/kota terus mendorong seluruh petani pekebun di Kalimantan Timur agar bermitra dengan PKS. Jika di sekitar lokasi pekebun terdapat perusahaan atau PKS yang berpotensi menjadi mitra, silakan laporkan kepada kami. Kami siap memfasilitasi dan menghubungkan dengan perusahaan terkait sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Dia menjelaskan seluruh proses kemitraan yang difasilitasi pemerintah harus tunduk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang kemitraan usaha perkebunan.

Hal itu bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi hukum yang memastikan pekebun mendapatkan perlindungan substantif, bukan sekadar janji lisan.

Taufiq mengingatkan bahwa proses ini memerlukan tahapan, diawali dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat serta mekanisme skema tersebut.

Adapun syarat mutlak yang wajib dipenuhi pekebun untuk masuk dalam skema kemitraan adalah kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), terutama bagi mereka yang mengelola lahan di bawah 25 hektare.

Dokumen inilah yang menjadi kunci pembuka akses menuju harga TBS yang terjamin.

"Bagi petani yang sudah memiliki STDB, permohonan kemitraan ke perusahaan perkebunan atau PKS pada dasarnya akan lebih mudah diproses. Tugas pemerintah adalah mendorong seluruh lahan pekebun memiliki STDB. Masyarakat cukup melapor, maka proses penerbitannya akan kami bantu," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi menjalin kolaborasi dengan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) melalui penguatan kapasitas ekonomi lokal berbasis kemitraan petani kacang tanah.

Kerja sama ini memproyeksikan penyediaan lahan budidaya kacang tanah seluas 150 hektare yang tersebar di tiga wilayah, yakni Kecamatan Ujungjaya, Jatinunggal, dan Jatigede.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk mendongkrak pendapatan serta kesejahteraan petani dan masyarakat Sumedang secara berkelanjutan.

“Beberapa bulan ke belakang kita sudah melakukan pertemuan terkait penyediaan kacang tanah. Sekarang sudah uji coba 150 hektare yang bermitra dengan petani lokal di Ujungjaya, Jatinunggal, dan Jatigede,” ujarnya.

Dony menjelaskan bahwa program kemitraan ini bersifat komprehensif. Tidak hanya menjamin penyerapan hasil panen sebagai offtaker, Garudafood juga memberikan pendampingan teknis budidaya, penyediaan bibit unggul, hingga monitoring produksi dan penetapan harga pasar yang kompetitif.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta kelompok tani untuk mengoptimalkan peluang ini. Mengingat kebutuhan lahan Garudafood yang mencapai 1.000 hektare, Dony mengajak para pemilik lahan di Sumedang untuk bergabung dalam ekosistem kemitraan ini.

“Kepada Kadis Pertanian agar terus melakukan monitoring, memastikan perkembangan di lapangan dan segera mengatasi kekurangan agar kerja sama ini sesuai harapan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Garudafood Fransiskus Johny Sugiarto mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat rantai pasok domestik sekaligus menekan ketergantungan pada impor kacang tanah.

“Ini salah satu upaya meningkatkan pendapatan petani. Kami melakukan kerja sama dari program benih, penyuluhan, hingga menjadi offtaker hasil pertanian, sehingga produktivitas dan penghasilan petani meningkat,” tuturnya.

Selain sektor pertanian, kemitraan ini direncanakan bakal merambah sektor lain, seperti produksi susu segar (fresh milk) serta sektor pariwisata melalui program Chocolatos X Quest. Program pariwisata tersebut dilaporkan telah menarik kunjungan hingga 300 orang dan memberdayakan pelaku UMKM lokal melalui penyediaan booth pameran produk.

“Semoga kerja sama ini berjalan baik dan lancar, serta memberikan manfaat bagi petani, UMKM, dan perekonomian Kabupaten Sumedang,” pungkas Fransiskus.

Bisnis.com, JAKARTA – Asian Agri dan Apical menyatakan manfaat yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit tidak muncul secara instan, melainkan merupakan hasil dari pengelolaan yang terintegrasi di sepanjang rantai nilai.

Director of Corporate Affairs RGE Palm Business Johan Kurniawan mengatakan di sektor hulu, Asian Agri memastikan pengelolaan perkebunan dimulai dari dasar yang tepat.

Hal ini mencakup penggunaan bibit unggul Topaz, penerapan praktik budidaya yang bertanggung jawab, serta program peremajaan atau replanting untuk menjaga produktivitas tanpa membuka lahan baru.

Menurutnya, kemitraan dengan petani juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit.

“Keberlanjutan tidak mungkin dibangun sendirian. Kemitraan yang kuat dengan petani menjadi kunci untuk menciptakan industri kelapa sawit yang tangguh dan bertanggung jawab,” ujarnya dalam Buka Puasa Asian Agri dan Apical bersama Media, Kamis (5/3/2026).

Di sisi lain, untuk sektor hilir, Apical mengolah minyak sawit menjadi berbagai produk bernilai tambah melalui rantai pasok yang terintegrasi.

Produk tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk minyak goreng, tetapi juga menjadi bahan baku bagi berbagai kebutuhan industri, mulai dari oleokimia hingga energi terbarukan seperti sustainable aviation fuel (SAF).

Johan menekankan ke depan Asian Agri dan Apical berupaya mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan yang tidak hanya ditentukan oleh inovasi dan produktivitas, tetapi juga oleh integritas, kemitraan, serta komitmen untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.

Bisnis.com, PEKANBARU - Upaya mempersempit kesenjangan produktivitas antara perkebunan sawit rakyat dan perusahaan terus dilakukan. Melalui program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo (PTPN IV PalmCo) merangkul petani dari berbagai daerah untuk memperkuat kapasitas dan literasi manajemen budidaya sawit berkelanjutan.

Selama dua hari, Kamis–Jumat (30-31/10/2025), puluhan pengurus koperasi petani sawit mitra PTPN IV PalmCo dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan, hingga Sulawesi mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petani Mitra Binaan di Mess Tandun, Kabupaten Kampar, Riau.

Para peserta memperoleh materi dari sejumlah pakar budidaya sawit, mulai dari penggunaan bibit unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, hingga teknik panen efisien. Pelatihan juga dilengkapi dengan kunjungan lapangan ke kebun PTPN IV Regional III serta koperasi mitra binaan, Karyawa Mukti dan Makarti Jaya, untuk melihat praktik terbaik pengelolaan sawit berkelanjutan.

Menutup Kesenjangan Produktivitas

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-angin mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat kemitraan dan mengakselerasi transformasi sektor sawit menuju praktik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

“Disparitas produktivitas antara kebun petani dan perusahaan masih cukup besar, padahal sekitar 60 persen dari total 17 juta hektare perkebunan sawit nasional dikelola oleh petani,” ujar Irwan.

Rata-rata produktivitas sawit rakyat saat ini masih berkisar 2-3 ton minyak sawit mentah (CPO) per hektare per tahun, sedangkan perkebunan besar negara dan swasta mampu mencapai 5-6 ton. “Kami ingin para petani mitra dapat naik kelas, dengan produktivitas yang sebanding dengan perusahaan,” kata Irwan.

Hingga Oktober 2025 ini, PTPN IV PalmCo tercatat telah bermitra dengan ribuan petani yang mengelola sekitar 20.000 hektare kebun sawit di berbagai wilayah Indonesia. Dari luasan tersebut, sekitar 5.000 hektare dikelola dengan pola single management, di mana seluruh proses budidaya dari peremajaan hingga panen dilakukan secara terpadu dengan standar perusahaan.

Kemitraan Transparan dan Terukur

Pola manajemen tunggal ini mendapat apresiasi dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Inti Rakyat (Aspekpir). Ketua Aspekpir Setiyono menilai model kemitraan PalmCo sebagai bentuk pemberdayaan petani yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

“PalmCo bukan hanya memberi pelatihan teknis, tetapi juga memastikan petani memahami prinsip budidaya berkelanjutan sesuai standar internasional seperti RSPO. Ini penting agar petani bisa bersaing di pasar global,” ujar Setiyono.

Irwan menegaskan, kemitraan dengan PTPN IV tidak semata fokus pada peningkatan kinerja perusahaan. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), PalmCo juga menyediakan akses permodalan lewat Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) dengan bunga lebih rendah daripada Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“PalmCo ingin tumbuh bersama petani. Kami ingin memastikan keberhasilan perusahaan juga berdampak langsung bagi kesejahteraan petani mitra,” katanya.

Pilar Ekonomi Riau dan Nasional

Plt Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengapresiasi langkah PalmCo yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani sawit.

“SDM petani merupakan kunci. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani menjadi sangat penting. Kami berterima kasih kepada PalmCo yang telah mengambil peran aktif dalam peningkatan kapasitas petani,” ujar Supriadi.

Ia menegaskan, sektor sawit masih menjadi tulang punggung ekonomi Riau, dengan kontribusi mencapai sekitar 24 persen terhadap PDRB sektor pertanian provinsi. Secara nasional, menurut data Kementerian Pertanian, ekspor produk kelapa sawit dan turunannya pada 2024 mencapai USD33 miliar, menjadikannya penyumbang devisa nonmigas terbesar Indonesia.

Riau sendiri merupakan produsen sawit terbesar di Tanah Air, dengan luas areal lebih dari *3,4 juta hektare, di mana sekitar 60 persen diantaranya merupakan kebun milik rakyat. “Dengan pengelolaan yang lebih baik, potensi ini bisa menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Supriadi.

Menuju Sawit Berkelanjutan

Upaya PTPN IV PalmCo ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong peremajaan dan sertifikasi sawit rakyat. Berdasarkan data BPDPKS, hingga pertengahan 2025 baru sekitar 25 persen kebun sawit rakyat yang telah tersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Kehadiran perusahaan seperti PalmCo, yang aktif melakukan pendampingan teknis dan manajerial, diharapkan dapat mempercepat peningkatan produktivitas sekaligus memastikan praktik budidaya yang berkelanjutan.

“Kemandirian petani adalah kunci keberlanjutan industri sawit Indonesia. Kami ingin memastikan mereka tidak hanya menjadi bagian dari rantai pasok, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Irwan menutup kegiatan pelatihan di Kampar.

Dengan sinergi antara korporasi, pemerintah, dan petani, industri sawit nasional berpeluang memperkuat daya saing globalnya. Bagi petani, dukungan peningkatan kapasitas seperti yang dilakukan PTPN IV PalmCo menjadi jalan menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.