Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) akan segera memberlakukan tarif di Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) Seksi 4 Segmen Sinaksak–Simpang Panei sepanjang 12,55 kilometer.

Direktur Utama Hamawas Dindin Solakhuddin mengatakan pemberlakuan tarif tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6938/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif.

“Ruas tol ini memberikan dampak signifikan, terutama dalam memperlancar akses dari dan menuju kawasan wisata Danau Toba,” ujar Dindin dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Sebelum beroperasi secara komersial, ruas tol tersebut telah difungsikan untuk mendukung kelancaran arus kendaraan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 serta arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Selama periode Nataru, ruas tersebut dilalui sebanyak 599.514 kendaraan. Sementara pada masa Lebaran 2026, volume lalu lintas tercatat mencapai 77.098 kendaraan.

Hamawas memastikan ruas tol tersebut telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebelum diberlakukan tarif. Perseroan juga menyiapkan berbagai fasilitas operasional, antara lain 16 armada layanan, 32 personel, 30 kamera pengawas (CCTV), dan empat papan informasi digital atau Variable Message Sign (VMS).

Sebelumnya, ruas Sinaksak–Simpang Panei juga telah dinyatakan lulus Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) serta memperoleh Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) dengan predikat bintang lima untuk aspek pelayanan dan keselamatan.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keselamatan dan etika berkendara di jalan tol, pentingnya kecukupan saldo kartu Uang Elektronik, serta memberikan informasi mengenai manfaat jalan tol dan rencana pemberlakuan tarif Ruas Tol Sinaksak–Simpang Panei,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap progres penanganan pascabencana di Lembah Anai, tepatnya di sepanjang Jalur Padang - Bukittinggi - Pekanbaru telah mencapai 71% hingga periode 11 Mei 2026

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU melaporkan rekonstruksi jalur tersebut ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026.

“Hingga kini progres penanganan permanen di kawasan Lembah Anai telah mencapai 62% per 20 April 2026 dan saat ini telah mencapai 71%,” jelas Ditjen Bina Marga dikutip dari akun Instagram resmi Ditjen Bina Marga, dikutip Kamis (21/5/2026).

Adapun, pengerjaan dilaksanakan di 19 titik lokasi terdampak. Perinciannya mulai dari segmen KM 61+600 hingga KM 67+400.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan untuk perbaikan jalan di ruas Padang Panjang - Sicincin (Lembah Anai) ini mencapai Rp490 miliar.

Lewat perbaikan ini, jalan Lembah Anai diharapkan akan menjadi lebih aman dan tangguh, memperlancar distribusi logistik, hingga mampu memulihkan ekonomi secara lebih cepat.

“Dengan teknologi konstruksi modern, jalur strategis penghubung Padang - Bukittinggi - Pekanbaru diharapkan semakin aman, tangguh, dan mendukung aktivitas masyarakat untuk konektivitas yang lebih kuat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, ruas Padang Panjang - Sicincin (Lembah Anai) sempat terputus akibat bencana Sumatra pada Desember 2025. Terputusnya jalur Lembah Anai sebelumnya memaksa masyarakat menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan padat, sehingga waktu tempuh dan biaya perjalanan meningkat antara Padang dan kawasan Bukittinggi.

Sebagai penanganan jangka panjang, Kementerian PU sebelumnya mengonfirmasi rencana pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan kawasan Lembah Anai hingga Bukittinggi, Sumatra Barat. Proyek ini disiapkan sebagai jalur alternatif permanen guna mengatasi kerentanan jalur logistik eksisting yang kerap lumpuh akibat bencana alam.

Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan bahwa rencana pembangunan infrastruktur bebas hambatan ini akan memiliki terowongan (tunnel) guna menembus perbukitan di kawasan Lembah Anai.

Desain tersebut dipilih untuk menjamin konektivitas antara Padang dan Bukittinggi tidak lagi terputus saat terjadi banjir atau longsor.

“Lembah Anai ini padat dan sering tertimpa musibah. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus menyiapkan tambahan jalan. Agar ke depan manakala jalan ini bermasalah karena apapun itu, masih ada ruas alternatifnya,” kata Dody dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Sumatra Selatan, yang didukung degan jalan tol penghubung menuju fasilitas infrastruktur tersebut diyakini akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatra bagian selatan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan integrasi jalan tol dan pelabuhan tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas logistik sekaligus meningkatkan volume distribusi komoditas unggulan dari Sumatra Selatan dan wilayah sekitarnya.

Menurutnya, salah satu dampak paling nyata akan dirasakan oleh sektor batu bara yang selama ini masih menghadapi tantangan jalur distribusi.

“Salah satunya [yang terkait adalah] Bukit Asam [PTBA]. Selama beberapa tahun ini volumenya relatif tertahan karena alur keluarnya memang cukup menjadi tantangan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan keberadaan jalan tol dan pelabuhan baru nantinya diharapkan dapat meningkatkan volume distribusi berbagai komoditas unggulan seperti batu bara, kopi, karet, sawit, hingga komoditas lainnya dari Sumatra Selatan dan sederet daerah lain seperti Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan meningkatnya volume distribusi tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah juga diperkirakan ikut terdorong.

Menurutnya, pembangunan konektivitas logistik tersebut juga akan meningkatkan kualitas distribusi barang sekaligus menekan ongkos logistik yang selama ini menjadi hambatan daya saing komoditas dari Sumatra bagian selatan.

“Keberadaan tol ini akan memberikan kualitas kegiatan logistik dan itu berimpak terhadap cost,” katanya.

Todotua mengatakan integrasi jalan tol dan pelabuhan akan membuat jalur distribusi komoditas menjadi lebih efisien sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk unggulan daerah di pasar domestik maupun ekspor.

“Kita bisa menurunkan ongkos logistik dan menaikkan jumlah volume komoditas yang ada,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Penandatanganan dilakukan oleh BKPM bersama Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus BalikAngkutan Lebaran 2026.

Beleid yang salah satunya mengatur pembatasan operasional angkutan barang itu tertuang dalam SKB Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026; HK.201/1/21/DJPL/2026; Kep/43/II/2026; 20/KPTS/Db/2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan menjelaskan bahwa SKB itu diteken dalam rangka memastikan pelaksanaan angkutan Lebaran 2026 berjalan dengan lancar.

"Sama halnya seperti angkutan lebaran tahun lalu ataupun Nataru kemarin, diprediksi akan ada lonjakan pergerakan masyarakat. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan aspek keselamatan jalan perlu ada pengaturan pada kendaraan - kendaraan logistik," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

Adapun, pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan secara kontinu mulai 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat. Pengaturan tersebut berlaku baik di jalan tol maupun jalan non tol atau arteri.

Secara teknis, pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Meski demikian, terdapat pengecualian pembatasan bersyarat pada kendaraan yang mengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, serta barang pokok.

Setidaknya, terdapat 36 ruas tol yang akan dilakukan pembatasan angkutan barang pada periode yang telah ditetapkan.

Berikut daftar ruas tol yang memberlakukan pembatasan angkutan barang Lebaran 2026:

Riau:

- Pekanbaru - Kandis - Dumai

Jambi dan Sumatra Selatan:

- Betung (Simpang Sekayu) - Tempino - Jambi (segmen Bayung Lencir - Tempino - Simpang Ness)

Lampung dan Sumatera Selatan:

- Bakauheni - Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung - Palembang

DKI Jakarta - Banten:

- Jakarta - Tangerang - Merak

DKI Jakarta:

- Prof. DR. Ir. Soedijatmo

- Jakarta Outer Ring Road I (JORR I)

- Cawang - Tomang - Pluit

- Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit)

DKI Jakarta dan Jawa Barat:

- Jakarta - Bogor - Ciawi

- Ciawi - Cigombong - Cibadak;

- Bekasi - Cawang - Kampung Melayu

- Jakarta - Cikampek

Jawa Barat:

- Cikampek - Purwakarta - Padalarang - Cileunyi

- Cikampek - Palimanan - Kanci

- Jakarta - Cikampek II Selatan segmen Sadang - Setu (Fungsional)

- Cileunyi - Sumedang - Dawuan

- Bogor Ring Road (BORR)

Jawa Barat - Jawa Tengah:

- Kanci - Pejagan

Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta:

- Pejagan - Pemalang - Batang - Semarang

- Krapyak - Jatingaleh, (Semarang)

- Jatingaleh - Srondol, (Semarang)

- Jatingaleh - Muktiharjo, (Semarang)

- Semarang - Solo - Ngawi

- Semarang - Demak (seksi Sayung - Demak)

- Yogyakarta - Solo - NYIA Kulon Progo (segmen Kartasura - Klaten - Prambanan)

- Yogyakarta - Solo - NYIA Kulon Progo (segmen Prambanan - Purwomartani) (Fungsional)

- Yogyakarta - Bawen (Seksi Ambarawa - Bawen (Fungsional)

Jawa Timur:

- Ngawi - Kertosono

- Kertosono - Mojokerto

- Mojokerto - Surabaya

- Surabaya - Gempol

- Gempol - Pandaan - Malang

- Surabaya - Gresik

- Gempol - Pasuruan - Probolinggo

- Probolinggo - Banyuwangi (Seksi Gending - Kraksaan - SS Paiton - Besuki) (Fungsional)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap konektivitas utama di Provinsi Sumatra Utara berangsur pulih pascabencana banjir besar yang terjadi di wilayah Sumatra beberapa waktu lalu.

Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut ruas strategis Lintas Timur di Sumatra Utara yang menghubungkan Medan–Binjai–Pangkalan Brandan–Tanjung Pura hingga perbatasan Aceh telah kembali dapat dilalui, seiring percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan.

“Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” kata Dody dalam keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

Berdasarkan pendataan sementara, bencana berdampak pada 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional, serta 21 ruas jalan daerah dan 4 jembatan daerah di berbagai kabupaten/kota. Penanganan darurat terus dilakukan secara bertahap untuk memastikan jalur vital tetap berfungsi.

Di jaringan jalan tol, seluruh ruas terdampak di Sumatra Utara telah kembali beroperasi normal. Namun, pada Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi masih diberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow sejak 4 Desember 2025. Kementerian PU menargetkan ruas tersebut dapat kembali beroperasi normal sepenuhnya sebelum 16 Desember 2025.

Sejalan dengan hal itu, untuk mendukung percepatan penanganan, Kementerian PU bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah menurunkan 96 unit alat berat, 6 unit alat pendukung, serta 1.957 unit bahan dan material penanganan bencana yang difokuskan pada pembukaan akses, perbaikan darurat, dan pembersihan material banjir.

Selain pemulihan konektivitas, penanganan bencana di Sumatra Utara juga difokuskan pada pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di sektor Sumber Daya Air, tercatat sebanyak 51 sungai, 7 bendung, dan 9 sistem air baku terdampak bencana di Sumatra Utara.

Pada sektor permukiman, Kementerian PU telah mengidentifikasi kerusakan infrastruktur SPAM dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebanyak 34 unit.

"Untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, dukungan darurat disalurkan berupa 66 hidran umum, 8 mobil tangki air, 21 unit toilet portable, 4 unit biority, 3 mobil toilet, serta 1 unit pipa mobile," tambah Dody.

Selain itu, bencana juga berdampak pada prasarana strategis sosial, meliputi 231 unit sekolah, 121 unit madrasah, 39 unit pondok pesantren, 18 unit pasar, 9 fasilitas kesehatan, serta 36 rumah ibadah. Data ini menjadi dasar penyiapan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.