JAKARTA, iNews.id - PT MNC Energy Investments Tbk (IDX: IATA) mencatatkan kinerja operasional yang positif sepanjang 2025. Capaian tersebut menempatkan perseroan pada posisi strategis untuk mengakselerasi peningkatan produksi batu bara secara signifikan pada 2026 melalui optimalisasi seluruh wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang dikelola.

Sepanjang 2025, IATA berhasil membukukan produksi sebesar 3,56 juta metric ton (MT) batu bara, dengan total penjualan mencapai 3,38 juta MT. Realisasi tersebut setara dengan sekitar 80 persen dari target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025. Kinerja ini ditopang oleh dimulainya produksi IUP-OP PT Arthaco Prima Energy sejak kuartal III 2025, yang semakin memperkuat basis operasional perseroan.

Di tahun 2025, IATA berhasil memproduksi 3,56 juta metric ton (MT) batubara dengan total penjualan mencapai 3,38 juta MT atau sekitar 80% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025. Capaian ini didukung oleh dimulainya produksi IUP-OP PT Arthaco Prima Energy sejak kuartal III 2025, yang terus memperkuat basis operasional IATA.

Memasuki 2026, IATA menargetkan total produksi batu bara mencapai 7,85 juta MT, atau melonjak sekitar 179 persen dibandingkan RKAB 2025. Target tersebut berasal dari kontribusi masing-masing IUP-OP, yakni PT Arthaco Prima Energy (APE) sebesar 3,00 juta MT, PT Indonesia Batu Prima Energi (IBPE) sebesar 1,10 juta MT, serta PT Putra Muba Coal (PMC) sebesar 3,75 juta MT.

Manajemen menyampaikan, target produksi 2026 tersebut bersifat indikatif sesuai dengan pengajuan RKAB kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dan masih menunggu persetujuan. Target ini ditopang oleh fundamental operasional IATA yang solid, mencakup cadangan batu bara yang signifikan, infrastruktur terintegrasi, serta kesiapan logistik dan fasilitas pendukung di seluruh area operasional.

Kinerja dan Infrastruktur Tiap IUP-OP

IUP-OP PT Arthaco Prima Energy (APE) saat ini memiliki cadangan batu bara sebesar 222 juta MT dengan nilai kalori GAR 3.100–3.300. APE didukung jalan hauling pit-to-port sepanjang sekitar 10 kilometer yang tidak bersinggungan dengan jalan umum, serta telah dilengkapi geotekstil dan perkerasan batu split secara menyeluruh. Saat ini tersedia dua jetty manual dengan kapasitas 10.000 MT per hari. Selain itu, perseroan akan segera memulai konstruksi Barge Loading Conveyor (BLC) empat feeder berkapasitas 40.000 MT per hari. Kapasitas pelabuhan eksisting mencapai 250.000 MT per bulan dan ditargetkan meningkat menjadi 1.200.000 MT per bulan. Operasional APE juga diperkuat oleh dukungan tongkang milik PT Karya Pacific Investama sebagai pemegang saham IATA, serta kerja sama dengan kontraktor PT Kalimantan Prima Persada (KPP Mining) dengan nilai kontrak mencapai Rp5 triliun. Kegiatan penambangan telah memasuki tahap penggalian pertama pada awal Januari 2026.

Sementara itu, IUP-OP PT Indonesia Batu Prima Energi (IBPE) memiliki cadangan batu bara sebesar 25 juta MT dengan nilai GAR 3.151–3.344. IBPE didukung jalan hauling pit-to-port sepanjang sekitar 3,5 kilometer yang tidak bersinggungan dengan jalan umum. Untuk fasilitas pemuatan, IBPE menggunakan pelabuhan yang sama dengan IUP-OP PMC.

Adapun IUP-OP PT Putra Muba Coal (PMC) tercatat memiliki cadangan batu bara sebesar 54,8 juta MT dengan nilai GAR 2.700–3.547. PMC didukung jalan hauling pit-to-port sepanjang sekitar 17 kilometer yang tidak bersinggungan dengan jalan umum dan seluruhnya berada dalam kondisi all weather roads. Fasilitas pemuatan terdiri atas satu jetty BLC berkapasitas 10.000 MT per hari serta tiga jetty manual dengan total kapasitas 15.000 MT per hari. PMC juga memiliki kapasitas stockpile hingga 350.000 MT dan diperkuat oleh dukungan armada tug boat dan tongkang dari grup sendiri, yakni PT Karya Pacific Shipping, yang merupakan bagian dari pemegang saham IATA.

Dengan fondasi operasional yang semakin matang, infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi strategis bersama kontraktor terkemuka, PT MNC Energy Investments Tbk optimistis dapat merealisasikan target produksi 2026 sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemain pertambangan batu bara nasional yang tumbuh secara berkelanjutan.

Editor: Maria Christina

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memberikan teguran keras terhadap distributorpupuk subsidi yang mempersulit petani. Dia meminta agar seluruh pihak mematuhi kebijakan dan tidak mempersulit petani.

“Sudah lama aku beritahu, petani jangan dipersulit. Jangan biarkan rakyat berteriak-teriak,” kata Amran dalam keterangannya dikutip, Kamis (18/12/2025).

Tidak hanya itu, Amran juga mengancam akan menindak tegas para distributor pupuk subsidi yang terbukti mempersulit petani. Tak tanggung-tanggung, pencabutan izin usaha akan dilayangkan.

Hal ini diketahui saat dirinya berdialog bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), di mana ditemukan laporan dari HKTI Yogyakarta terkait distributor pupuk subsidi di Kabupaten Sleman yang menolak melayani petani tanpa kartu tani.

“Cepat, segera cabut izinya Pak Dirjen hari ini. Telepon managernya sekarang. Kalau tidak dicabut izinya, lebih parah kalau Pak Dirjen yang saya cabut jabatanya,” tuturnya.

Baca Juga

Prabowo Janji Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir di Aceh

Amran menjelaskan, saat ini pemerintah telah melakukan penyederhanaan regulasi dalam penyaluran pupuk subsidi agar tidak lagi menyusahkan petani.

Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, sistem pupuk bersubsidi yang sebelumnya diatur oleh lebih dari 145 regulasi lintas instansi baik pemerintah pusat maupun daerah. Regulasi itu kini disederhanakan menjadi satu kebijakan nasional yang terpadu.

“Dulu ada 145 regulasi. Sekarang, dari produsen langsung ke petani. Saya minta HKTI kawal ini semua,” katanya.

Editor: Aditya Pratama

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) sejak awal tahun hingga Oktober 2025 telah mencabut izin usaha enam bank di Indonesia. Keenam bank yang dicabut itu merupakan bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Pada Oktober 2025 OJK mencabut izin PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang berlokasi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pencabutan izin atas permintaan pemegang saham (Self Liquidation). “Dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat,” demikian tertulis dalam siaran pers OJK yang dikutip Minggu, 2 November 2025.

Pada bulan sebelumnya atau 9 September 2025 OJK juga mengumumkan pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Perseroda di Aceh. Berikut daftar 6 bank yang izinnya dicabut OJK sepanjang 2025.

1. BPRS Gebu PrimaOJK mengumumkan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima di Kota Medan, Sumatera Utara pada 17 April 2025 . Setelah izin dicabut, BPRS Gebu Prima ditutup untuk umum dan bank diminta menghentikan segala kegiatan usahanya.

2. BPR Dwicahya NusaperkasaOJK resmi mencabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur, karena tidak memenuhi rasio kecukupan modal wajib. Pencabutan izin berdasarakan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-47/D.03/2025 tanggal 24 Juli 2025.

3. BPR Disky Surya JayaBank yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ini tak memenuhi rasio kecukupan modal wajib. Pencabutan izin berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-58/D.03/2025 tanggal 19 Agustus 2025.

4. BPRS Gayo PerserodaOJK mencabut izin BPRS Gayo Perseroda yang berlokasi di Takengon, Aceh Tengah, terhitung sejak September 2025. Pencabutan izin berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-62/D.03/2025 tanggal 9 September 2025.

5. BPR Nagajayaraya SentrasentosaIzin usaha BPR Nagajayaraya Sentrasentosa yang berlokasi Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ini dicabut oleh OJK Kediri, Jawa Timur. Penyerahan Surat Keputusan pencabutan izin dilakukan oleh pemegang saham pengendali dan Direksi bank pada 15 Oktober 2025 di Kantor OJK Kediri.

6. BPR Artha KramatPencabutan izin berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Penyerahan surat keputusan pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan pemegang saham pengendali dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada 17 Oktober 2025 di kantor OJK Tegal.