Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total investasi dana pensiun (dapen) sebesar Rp1.617,44 triliun atau tumbuh 9,21% (year on year/YoY) pada April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar penempatan investasi industri masih didominasi oleh Surat Berharga Negara atau SBN sebesar Rp1.041 triliun atau 64,41% dari total investasi.

“Diikuti deposito dan tabungan sebesar Rp 225,71 triliun atau 13,95% dari total investasi,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei, Selasa (23/6/2026).

Menurut Ogi, komposisi itu menunjukkan preferensi industri terhadap instrumen yang relatif aman dan sesuai dengan karakteristik liabilitas jangka panjang dana pensiun.

“Ke depan, tantangan pengelolaan investasi antara lain berasal dari volatilitas pasar keuangan, dinamika suku bunga, tekanan geopolitik global, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara hasil investasi dan profil risiko,” bebernya.

Di sisi lain, dia turut menilai kenaikan BI Rate menjadi 5,75% dapat memengaruhi strategi investasi industri dana pensiun, khususnya dalam pengelolaan portofolio pendapatan tetap dan pasar uang.

Namun demikian, lanjutnya, SBN diperkirakan tetap menjadi instrumen utama pilihan industri. Hal ini karena SBN memberikan kombinasi antara keamanan, likuiditas, dan kesesuaian dengan kebutuhan investasi jangka panjang dana pensiun.

Sebagai informasi, OJK mencatat iuran dana pensiun gabungan pada April 2026 tercatat sebesar Rp53,24 triliun, meningkat 8,62% YoY. Sementara itu, pembayaran manfaat mencapai Rp41,43 triliun atau naik 18,01% YoY.

Pada periode ini pula, jumlah peserta dana pensiun mencapai 30,11 juta peserta, meningkat 3,80% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Perkembangan ini mencerminkan masih tumbuhnya kesadaran masyarakat dan pemberi kerja terhadap pentingnya program pensiun, meskipun tantangan perluasan kepesertaan masih perlu terus menjadi perhatian,” pungkas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menilai kinerja investasi dana pensiun (dapen) pada 2026 dapat terpengaruh akibat dinamika pasar keuangan global pada.

Humas ADPI Syarifudin Yunus berpendapat hal yang dapat terdampak adalah turunnya tingkat pengembalian investasi atau Return on Investment (ROI) atau volatilitas pasar.

Kendati demikian, imbuhnya, prinsip investasi dana pensiun lebih kepada kestabilan return jangka panjang, bukan sekadar keuntungan sesaat saja.

“Karenanya, perlu diversifikasi portofolio dan perkuat manajemen risiko. Fluktuasi global boleh ada dalam jangka pendek, tapi tata kelola harus baik dan strategi yang tepat, sehingga tetap memberikan kepastian dan ketenangan bagi peserta,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (23/3/2026).

Syarif menegaskan, kunci investasi di industri dapen tidak hanya terletak pada perubahan arah suku bunga saja, tetapi juga dalam mengelola durasi obligasi, menjaga diversifikasi, dan menyesuaikan alokasi aset secara disiplin.

“Karena tujuan dana pensiun bukan sekadar mengejarreturntinggi, melainkan menjaga kesinambungan manfaat bagi peserta dalam jangka panjang,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia mendorong supaya dapen menerapkan strategi investasi kepadareturnyang konsisten dan cukup untuk membayar kewajiban.

Dia menyebut, keseimbanganasset-liability matching(ALM) dan fokus kepadayieldjangka panjang perlu dilakukan. Adapun, instrumen yang dia nilai masih menarik bagi industri adalah Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi korporasi.

Di lain sisi, dia turut berpandangan bahwa penurunan imbal hasil investasi berpotensi memengaruhi manfaat pensiun peserta. Namun, besar kecil dampaknya tergantung pada jenis program pensiun, apakah iuran pasti atau manfaat pasti.

“Tapi yang paling penting, justru punya dana pensiun atau tidak? Karena manfaat pensiun tergantung berapa lama jadi peserta juga, bukan hanya investasi,” sebut Syarif.

Sementara itu, Staf Ahli ADPI Bambang Sri Mulyadi menilai penurunan imbal hasil investasi akan berpengaruh pada peserta yang mengikuti Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Adapun, Bambang menegaskan industri dana pensiun perlu tetap berpegang teguh pada prinsip hati-hati dalam mengelola investasinya.

“Jadi perlu hati-hati, misalnya berinvestasi di saham itu hanya pada saham yang fundamentalnya baik,” tuturnya.

Lebih jauh, dia turut menilai dampak dinamika pasar global terhadap kinerja investasi dana pensiun tidak terlalu signifikan. Hal ini karena portofolio investasi dapen 70%-nya tertanam pada instrumen fixed income, baik SBN maupun obligasi korporasi.

“Yang jatuh temponya tidak banyak di tahun 2026 bilamana ada penurunan hanya sekitar 0,50% karena banyak portofolio yang sifatnyaroll over, tentu imbal hasil sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan beberapa tantangan yang akan dihadapi industri dana pensiun pada 2026. Salah satunya adalah dinamika pasar keuangan global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menilai dinamika tersebut berpotensi memengaruhi kinerja investasi.

“Termasuk kemungkinan penurunan imbal hasil seiring perubahan arah suku bunga,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Kamis (19/3/2026).

Selain itu, Ogi menyebut tantangan lain terkait dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko, keterbatasan kapasitas pendanaan dari pemberi kerja pada sebagian program pensiun, serta masih terbatasnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan regulasi yang tersedia selama ini sebenarnya sudah memberi ruang maksimal bagi investasi dana pensiun dan asuransi yang memungkinkan penempatan saham hingga batas kumulatif tinggi.

"Sebenarnya, ruangnya di regulasi itu sudah terbuka," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam acara PTIJK 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026) malam.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa dari segi regulasi, baik peraturan pemerintah (PP), peraturan OJK (POJK), maupun peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang mengatur dana pensiun dan asuransi sejauh ini cukup longgar. Artinya, masing-masing lembaga diberikan kewenangan untuk menempatkan investasi saham dengan ruang yang memadai.

Ia mencatat saat ini penempatan saham per emiten rata-rata masih berada di kisaran 8 persen dari total investasi, sehingga masih tersedia ruang untuk dorongan lebih lanjut.

Selain memberikan proteksi dan perlindungan terhadap risiko peserta, Ogi mengingatkan dana pensiun dan asuransi juga berperan sebagai investor institusional, sehingga kapasitas mereka untuk berpartisipasi aktif di pasar modal perlu didorong.

OJK pun akan berkoordinasi untuk mendorong dana pensiun dan asuransi agar dapat melakukan investasi lebih agresif.

Dengan perbaikan tata kelola dan ekosistem, peran lembaga-lembaga ini sebagai investor institusional diperkirakan akan semakin besar.

"Seperti yang dicontohkan oleh Pak Menko Airlangga atau Menteri Keuangan, di LQ45 dulu dan tidak di saham-saham yang berisiko tinggi. Kemudian di produk pasar modal selain saham, apakah itu di reksadana atau SBN dan sebagainya, itu ruangnya masih besar," kata dia.

Ogi mengatakan bahwa kemungkinan tidak akan mengubah peraturan apapun, mengingat sejumlah regulasi terkait yang mengatur batasan investasi sudah cukup memadai.

"Cuma bagaimana, kok, kurang investasi (di pasar modal)? Itu yang mesti harus dicarikan solusinya agar itu lebih menarik. Tentunya, yang risiko lebih termonitor dengan baik, misalkan saham-saham LQ45, itu kan lebih baik. Nah, itu kita arahkan investasi yang lebih risikonya terkendali," kata dia.

Sebagai informasi, beberapa regulasi telah mengatur batas investasi pada instrumen saham bagi industri dana pensiun dan asuransi.

Salah satunya, POJK Nomor 26 Tahun 2025 mengatur batas maksimal investasi perusahaan asuransi dan reasuransi pada saham tercatat di bursa efek, yaitu paling tinggi 10 persen per emiten dan 40 persen secara keseluruhan dari total investasi.

Selain itu, ada PMK Nomor 118 Tahun 2025 yang membatasi investasi program tabungan hari tua (THT) berupa saham dari emiten, dengan ketentuan serupa yakni paling tinggi 10 persen per emiten dan 40 persen secara keseluruhan dari total investasi.

OJK telah menetapkan kebijakan prioritas untuk tahun ini, salah satunya pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.

Di dalamnya, prioritas ini mencakup peningkatan peran perbankan, asuransi dan dana pensiun terutama yang dimiliki pemerintah, sebagai investor institusional.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan arah kebijakan peningkatan batas atau limit investasi saham bagi industri dana pensiun dan asuransi menjadi 20 persen, dengan tahap pertama rencananya difokuskan pada saham-saham LQ45.

Hal ini pertama kali diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menambah limit investasi dari dana pensiun hingga asuransi di pasar modal imbas tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa hari belakangan.

Itu menjadi salah satu dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembenahan bursa saham usai pengumuman Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) memicu IHSG anjlok dan trading halt.

Purbaya menyebut kemungkinan nantinya porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45.

"Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasin di LQ45," terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Purbaya, langkah menambah 'bahan bakar' ke pasar modal itu akan membantu kondisi pasar saham semakin membaik. Sejalan dengan hal tersebut, dia mengatakan otoritas bakal mendorong pembenahan saham-saham gorengan.

"Yang jelas bahan bakar ke capital market jadi ada lebih besar dibanding sebelumnya. Nanti itu akan diperhatikan juga integritas pasar dalam pengertian dengan kebijakan tadi ya," tuturnya.

Di sisi lain, pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu juga mendorong agar praktik saham gorengan bisa segera diatasi. Dia ingin memastikan penambahan porsi investasi dana pensiun maupun asuransi ke pasar saham tidak masuk ke saham-saham gorengan.

"Kami harapkan manipulasi pasar yang berlebihan atau goreng-gorengan bisa dikurangi semaksimal mungkin. Jadi saya nggak mau melepaskan asuransi ke pasar yang manipulasi. Itu akan diperbaiki semuanya," kata Purbaya.

Dari sisi regulasinya, dia mengeklaim aturannya akan segera disiapkan dalam rentang waktu satu pekan. Penaikan porsi investasi dana pensiun dan asuransi dari 8% ke 20% itu akan dilakukan secara langsung namun selektif ke saham-saham tertentu saja.

"Kalau masuk mereka ikut goreng saham-saham goreng-gorengan, dimanipulasi itu. Kejahatan di masa lalu itu. Mereka ikut goreng-gorengan dengan oknum di luar, tetapi sahamnya yang digoreng kan saham yang kecil-kecil, yang nggak jelas," pungkasnya.