Bisnis.com, JAKARTA — Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) atau HK memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah memperluas basis pajak melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tarif jalan tol.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani menyatakan bahwa pada prinsipnya pihaknya akan menghormati arah kebijakan pemerintah tersebut.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa hingga saat ini kebijakan tersebut masih berada dalam ranah perencanaan dan pembahasan di tingkat pemerintah pusat, sehingga belum ada ketentuan final bagi operator.

"Sebagai Badan Usaha Jalan Tol, kami akan mengikuti ketentuan resmi yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah. Hingga saat ini, kami masih menunggu regulasi resmi terkait mekanisme implementasinya," kata Hamdani kepada Bisnis, dikutip Senin (27/4/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai seperti apa dampak wacana tersebut terhadap proyeksi volume lalu lintas (VLL), dia masih enggan merinci. Pasalnya, Hamdani menyebut parameter kebijakan terkait pungutan pajak itu belumlah ditetapkan.

Hanya saja, dia mengamini bahwa apabila rencana itu benar terealisasi, maka akan berdampak pada tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) pada sejumlah ruas proyeks tol, khususnya yang saat ini masih dalam tahap konstruksi.

“Pastinya perubahan kebijakan yang berkaitan dengan struktur tarif dan biaya pengguna tentu merupakan faktor yang perlu dicermati dalam perencanaan bisnis infrastruktur, termasuk dari sisi trafik dan kelayakan proyek,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak sedang menyusun rencana peraturan mengenai pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penggunaan jalan tol pada 2028.

Rancangan aturan tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Resntra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025—2029 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025 silam. Lebih spesifik, pungutan PPN jalan tol termasuk bagian dari Rencana Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil.

Dalam kerangka regulasi yang dibuat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Renstra DJP Tahun 2025—2029 itu, terdapat rencana mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol. Rencana itu akan diselesaikan pada 2028.

“Pemberian landasan hukum bagi mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol,” tulis DJP menjelaskan urgensi aturan tersebut dalam dokumen Renstra itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menilai kinerja investasi dana pensiun (dapen) pada 2026 dapat terpengaruh akibat dinamika pasar keuangan global pada.

Humas ADPI Syarifudin Yunus berpendapat hal yang dapat terdampak adalah turunnya tingkat pengembalian investasi atau Return on Investment (ROI) atau volatilitas pasar.

Kendati demikian, imbuhnya, prinsip investasi dana pensiun lebih kepada kestabilan return jangka panjang, bukan sekadar keuntungan sesaat saja.

“Karenanya, perlu diversifikasi portofolio dan perkuat manajemen risiko. Fluktuasi global boleh ada dalam jangka pendek, tapi tata kelola harus baik dan strategi yang tepat, sehingga tetap memberikan kepastian dan ketenangan bagi peserta,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (23/3/2026).

Syarif menegaskan, kunci investasi di industri dapen tidak hanya terletak pada perubahan arah suku bunga saja, tetapi juga dalam mengelola durasi obligasi, menjaga diversifikasi, dan menyesuaikan alokasi aset secara disiplin.

“Karena tujuan dana pensiun bukan sekadar mengejarreturntinggi, melainkan menjaga kesinambungan manfaat bagi peserta dalam jangka panjang,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia mendorong supaya dapen menerapkan strategi investasi kepadareturnyang konsisten dan cukup untuk membayar kewajiban.

Dia menyebut, keseimbanganasset-liability matching(ALM) dan fokus kepadayieldjangka panjang perlu dilakukan. Adapun, instrumen yang dia nilai masih menarik bagi industri adalah Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi korporasi.

Di lain sisi, dia turut berpandangan bahwa penurunan imbal hasil investasi berpotensi memengaruhi manfaat pensiun peserta. Namun, besar kecil dampaknya tergantung pada jenis program pensiun, apakah iuran pasti atau manfaat pasti.

“Tapi yang paling penting, justru punya dana pensiun atau tidak? Karena manfaat pensiun tergantung berapa lama jadi peserta juga, bukan hanya investasi,” sebut Syarif.

Sementara itu, Staf Ahli ADPI Bambang Sri Mulyadi menilai penurunan imbal hasil investasi akan berpengaruh pada peserta yang mengikuti Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Adapun, Bambang menegaskan industri dana pensiun perlu tetap berpegang teguh pada prinsip hati-hati dalam mengelola investasinya.

“Jadi perlu hati-hati, misalnya berinvestasi di saham itu hanya pada saham yang fundamentalnya baik,” tuturnya.

Lebih jauh, dia turut menilai dampak dinamika pasar global terhadap kinerja investasi dana pensiun tidak terlalu signifikan. Hal ini karena portofolio investasi dapen 70%-nya tertanam pada instrumen fixed income, baik SBN maupun obligasi korporasi.

“Yang jatuh temponya tidak banyak di tahun 2026 bilamana ada penurunan hanya sekitar 0,50% karena banyak portofolio yang sifatnyaroll over, tentu imbal hasil sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan beberapa tantangan yang akan dihadapi industri dana pensiun pada 2026. Salah satunya adalah dinamika pasar keuangan global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menilai dinamika tersebut berpotensi memengaruhi kinerja investasi.

“Termasuk kemungkinan penurunan imbal hasil seiring perubahan arah suku bunga,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Kamis (19/3/2026).

Selain itu, Ogi menyebut tantangan lain terkait dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko, keterbatasan kapasitas pendanaan dari pemberi kerja pada sebagian program pensiun, serta masih terbatasnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih berada dalam batas yang dapat diterima investor. Menurutnya, fluktuasi rupiah telah diperhitungkan oleh investor asing saat menanamkan modal di Indonesia.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis, rupiah dalam beberapa waktu terakhir berada dalam tren melemah dan pada Kamis (15/1/2026) ditutup di level Rp16.895,5 per dolar AS. Rosan mengatakan pergerakan tersebut masih bersifat fluktuatif dan belum mengganggu persepsi investor terhadap Indonesia.

"Saya melihat ini masih dalam range yang sangat-sangat acceptable oleh investor luar juga gitu. Jadi mereka sudah memperkirakan pergerakan dari mata uang kita, pada saat mereka berinvestasi ke Indonesia," terangnya kepada wartawan usai konferensi pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan IV 2025 di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Di tengah dinamika nilai tukar dan ketidakpastian global, realisasi investasi sepanjang 2025 justru melampaui target. Total penanaman modal tercatat sebesar Rp1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target Rp1.905,6 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp1.030,3 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp900,9 triliun.

Rosan mengatakan capaian tersebut diraih di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi global. Kondisi tersebut berdampak pada perlambatan pertumbuhan PMA yang hanya tumbuh 0,1 persen secara tahunan pada 2025, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 21 persen pada tahun sebelumnya.

Menurut Rosan, sejumlah ketegangan geopolitik global berada di luar kendali pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah tetap berupaya menjaga iklim investasi domestik melalui perbaikan regulasi dan kebijakan.

"Yang mereka [investor asing] tidak suka apabila uncertainty, ketidakpastiannya itu tinggi. Itu susah diukur oleh mereka dari segi mitigasi risikonya. Saya melihatnya optimis investasi kita ini akan terus berjalan baik," kata Rosan.

BI Stabilkan Rupiah

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah setelah pelemahan yang sempat mencapai Rp16.860 per dolar AS pada Selasa (13/1/2026). Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin G. Hutapea mengatakan stabilisasi nilai tukar menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan.

Menurut Erwin, tekanan terhadap nilai tukar global pada awal 2026 dipengaruhi oleh eskalasi tensi geopolitik, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter bank sentral AS di tengah meningkatnya kebutuhan valuta asing domestik.

"Tekanan tersebut bersumber dari eskalasi tensi geopolitik, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed ke depan, di tengah kebutuhan valuta asing domestik yang meningkat pada awal tahun," terang Erwin melalui keterangan tertulis, Rabu (14/1/2026).

Meski demikian, BI menilai pelemahan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional lain yang juga terdampak sentimen global, seperti won Korea Selatan yang melemah 2,46 persen dan peso Filipina sebesar 1,04 persen.

BI menyatakan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga berkat konsistensi kebijakan stabilisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, termasuk intervensi non-delivery forward (NDF) di pasar luar negeri serta intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF), dan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

Selain itu, aliran masuk modal asing masih berlanjut, terutama ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar saham, dengan nilai neto mencapai Rp11,11 triliun pada Januari 2026. BI menilai arus modal tersebut mencerminkan persepsi positif investor global terhadap Indonesia, sejalan dengan premi risiko CDS Indonesia tenor lima tahun yang berada di kisaran 72 basis poin.

Ketahanan eksternal Indonesia juga tercermin dari posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar US$156,5 miliar atau setara dengan 6,4 bulan impor. Cadangan devisa tersebut dinilai memadai sebagai bantalan dalam menghadapi tekanan pasar keuangan global.

"Bank Indonesia akan terus berada di pasar untuk memastikan nilai tukar Rupiah bergerak sesuai dengan nilai fundamental dan mekanisme pasar yang sehat," ujar Erwin.

BI menegaskan akan terus mengoptimalkan instrumen operasi moneter yang pro-pasar guna menjaga kecukupan likuiditas, memperkuat transmisi kebijakan moneter, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan sasaran inflasi.