Bisnis.com, CIREBON - WargaDesa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon mendatangi Kantor Bupati Cirebon pada Senin (25/5/2026) pagi menuntut langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani banjir rob yang semakin parah.

Massa datang dengan membawa sejumlah poster berisi protes terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan mandeknya solusi pemerintah.

Mereka juga menyuarakan keberatan atas kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tetap berjalan meskipun lahan mereka sudah tidak dapat digunakan.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari audiensi warga dengan DPRD pada 24 Juli 2025, namun hingga kini persoalan banjir rob dan intrusi air laut disebut belum ditangani secara sistematis.

"Kami sudah lebih dari setahun menunggu tindak lanjut. Tetapi yang kami terima hanya janji dan survei berulang,” kata Sanuri, perwakilan warga Ambulu, dalam orasinya di depan kantor bupati.

Menurut catatan warga, sekitar 70% pemukiman di Desa Ambulu terendam rob dengan ketinggian air antara 20 hingga 50 sentimeter. Sebagian rumah mengalami kerusakan pada pondasi akibat terendam terus-menerus.

Kerusakan paling parah menimpa lahan tambak. Lebih dari 700 hektare atau sekitar 80% area tambak dilaporkan tenggelam dan tidak lagi bisa digarap. Lahan yang sebelumnya menjadi sumber nafkah utama warga kini berubah menjadi genangan air asin yang tidak produktif.

Situasi tidak berbeda pada areal persawahan. Intrusi air laut mengubah struktur tanah sehingga seluruh sawah di desa tersebut tidak dapat ditanami lagi. Para petani mengaku sudah tidak sanggup menanggung biaya produksi karena hasil panen tak lagi memungkinkan.

“Kami ini hidup dari tambak dan sawah. Kalau semuanya tenggelam, pemerintah mau kasih kami makan apa?” ujarnya.

Banjir rob bukan hanya memutus mata pencarian warga. Dalam aksi tersebut, warga juga menyoroti dampak kesehatan dan pendidikan yang memburuk.

Sejumlah keluarga melaporkan meningkatnya penyakit kulit, sesak napas, serta sanitasi yang memburuk karena air rob yang menggenang setiap hari. Selain itu, akses pendidikan terganggu karena sebagian jalan menuju sekolah tidak lagi bisa dilalui pada pagi hari.

"Anak-anak sering terlambat atau tidak masuk karena jalannya terendam. Bahkan ada yang harus digendong untuk bisa lewat,” kata Sanuri.

Dalam aksinya, warga juga menuntut penghentian sementara PBB bagi wilayah yang terdampak parah. Mereka menilai pungutan pajak tidak adil diterapkan ketika lahan yang menjadi objek pajak telah kehilangan fungsi akibat bencana ekologis.

“Kami tidak menolak pajak. Tetapi bagaimana mau bayar kalau lahannya sudah hilang? Negara jangan hanya menagih, tapi juga harus hadir,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pemerintah daerah akan segera memberikan solusi. Pasalnya, beberapa kebijakan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Intinya, kami pemerintah daerah hadir untuk masyarakat dan akan membawa aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Bagaimana pun, Ambulu adalah bagian dari Kabupaten Cirebon," katanya.