Bisnis.com, JAKARTA - Pada 25 Februari 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa kesepakatan diplomatik dengan Amerika Serikat untuk mencegah konflik "sudah di depan mata".

Tiga hari kemudian, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran di tengah negosiasi yang masih berlangsung. International Atomic Energy Agency menyatakan tidak memiliki bukti adanya program senjata nuklir terstruktur pada saat serangan dilakukan. Sementara itu, mantan pejabat kontraterorisme AS Joe Kent mengundurkan diri dan menyatakan bahwa perang ini dimulai karena tekanan dari Israel dan lobi yang kuat di Amerika, bukan karena ancaman dari Iran.

Jika ancaman nuklir bukan alasan utamanya, lalu apa yang sebenarnya menggerakkan perang ini?

Sebuah Kerangka Berpikir Dari Manajemen Keuangan

Untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita meminjam lensa dari disiplin yang tampak tidak berhubungan: ilmu keuangan korporasi.

Pada 2009, tiga peneliti dari Yale University, University of North Carolina, dan Federal Reserve Bank of Chicago menerbitkan paper berjudul "Eat or Be Eaten" di Journal of Finance.

Mereka meneliti fenomena yang membingungkan: mengapa perusahaan melakukan akuisisi yang justru merugikan nilai perusahaan mereka sendiri? Temuan mereka: perusahaan mengakuisisi bukan selalu karena target-nya menguntungkan, melainkan karena jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka sendiri akan menjadi target di masa depan.

Model formal mereka menunjukkan bahwa yang menentukan siapa yang menjadi target akuisisi bukan perilaku perusahaan target, melainkan posisi relatifnya dalam hierarki ukuran industri. Target yang paling rentan adalah yang cukup besar untuk dianggap sebagai pesaing potensial, namun belum cukup besar untuk membuat akuisisi terlalu mahal. Perusahaan yang sudah terlalu besar dibiarkan. Yang terlalu kecil diabaikan.

Model ini juga menjelaskan mengapa akuisisi datang dalam gelombang: satu akuisisi mengubah distribusi ukuran dalam industri, membuat perusahaan lain yang tadinya aman menjadi rentan, sehingga memicu akuisisi berikutnya. Kerangka ini, ketika diterapkan pada geopolitik, menghasilkan penjelasan yang mengejutkan dalam koherensinya.

Empat Kasus, Satu Struktur

Jika kita melihat empat intervensi militer AS dalam dua dekade terakhir melalui lensa ini, polanya menjadi sulit untuk diabaikan.

Irak, 2003. AS menginvasi dengan klaim bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Menteri Luar Negeri Colin Powell mempresentasikan "bukti" di sidang PBB.

Setelah invasi, CIA mengonfirmasi pada 2004 bahwa Irak tidak memiliki stok senjata terlarang dan tidak memulai program apapun untuk memproduksinya. Yang kurang dibahas: Saddam pada tahun 2000 mengumumkan minyak Irak akan diperdagangkan dalam euro, bukan dolar AS. Irak juga merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Ancaman yang dideklarasikan tidak terbukti. Tapi kemampuan Irak untuk beroperasi di luar sistem dolar adalah fakta.

Libya, 2011. NATO melakukan intervensi dengan mandat melindungi warga sipil dari pemerintah Gaddafi. Namun misi tersebut berkembang menjadi pergantian rezim. Email Hillary Clinton yang kemudian dipublikasikan mengungkap bahwa pemerintah Gaddafi memiliki 143 ton emas yang dimaksudkan untuk mendirikan mata uang pan-Afrika berbasis emas, menggantikan franc CFA Prancis di negara-negara Francophone Afrika.

Libya adalah produsen minyak terbesar di Afrika. Ancaman humanitarian berkembang menjadi regime change. Tapi kemampuan Libya untuk menciptakan sistem keuangan alternatif di Afrika adalah fakta.

Afghanistan, 2001. AS menginvasi setelah serangan 11 September dengan tujuan mengejar Al-Qaeda. Ini adalah satu-satunya kasus di mana serangan terhadap AS memang terjadi secara nyata. Namun laporan dari beberapa media internasional mengungkap bahwa rencana operasi militer di Afghanistan sudah ada sebelum September 2001.

Negosiasi antara pemerintahan Bush dan Taliban untuk proyek pipeline gas TAPI gagal pada Agustus 2001, dan perwakilan AS dilaporkan menyampaikan ancaman militer kepada Taliban sebelum 9/11.

Dalam enam bulan setelah Taliban dikalahkan, para pemimpin Turkmenistan, Afghanistan, dan Pakistan bertemu untuk memberikan lampu hijau bagi proyek pipeline tersebut. Ancaman terorisme nyata. Tapi kepentingan strategis atas jalur energi di Asia Tengah juga nyata, dan mendahului 9/11.

Iran, 2026. AS dan Israel melancarkan serangan dengan berbagai justifikasi yang menurut House of Commons Library mencakup pencegahan ancaman, penghancuran kapabilitas militer, hingga pergantian rezim. Menurut Washington Post, keputusan menyerang datang setelah pemerintah Saudi Arabia dan Israel berulang kali melobi Presiden Trump.

Iran memiliki cadangan minyak terbesar ke-3 di dunia dengan 208,6 miliar barel, cadangan gas alam terbesar ke-2 setelah Rusia, dan mengendalikan pantai utara Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar 34% perdagangan minyak mentah global. Ancaman nuklir tidak terbukti. Tapi kemampuan Iran untuk menolak tatanan yang diinginkan koalisi AS-Israel-Saudi didukung oleh fakta-fakta ini.

Apa yang Konstan

Di keempat kasus, justifikasi publik untuk intervensi militer selalu berbeda: senjata pemusnah massal, perlindungan sipil, terorisme, ancaman nuklir. Keempatnya berubah dari kasus ke kasus.

Tapi satu faktor tetap konstan: setiap negara target memiliki kapasitas untuk beroperasi secara independen dari tatanan yang diinginkan oleh pihak yang menyerang. Irak bisa menjual minyak di luar sistem dolar. Libya bisa membangun arsitektur keuangan alternatif di Afrika. Afghanistan bisa menolak syarat infrastruktur energi yang ditetapkan Washington. Iran bisa menutup jalur perdagangan energi terpenting di dunia.

Dalam kerangka Gorton, Kahl, dan Rosen, inilah yang disebut sebagai posisi "medium-sized firm," entitas yang cukup besar untuk dianggap sebagai penghalang bagi pihak dominan, namun belum cukup besar untuk membuat serangan terhadap mereka terlalu mahal. Model mereka memprediksi bahwa entitas di posisi inilah yang paling mungkin menjadi target, dan bahwa serangan akan terjadi justru di saat target sedang berada pada titik paling rentan.

Perhatikan timing serangan terhadap Iran: proxy Iran sudah diperlemah oleh aksi militer Israel sejak 2023, rezim menghadapi protes internal yang luas pada awal 2026, dan negosiasi diplomatik masih berlangsung. Ini bukan momen di mana Iran paling mengancam. Ini adalah momen di mana Iran paling rentan.

Michael Jensen dari Harvard, dalam papernya yang banyak disitasi tentang "free cash flow" di American Economic Review (1986), menambahkan dimensi lain. Jensen menunjukkan bahwa perusahaan dengan kelebihan kas yang dikelola secara independen dari keinginan pemegang saham menjadi target akuisisi. Dalam konteks geopolitik, pendapatan energi yang tidak mengalir ke sistem keuangan Barat berfungsi serupa. Iran mengalirkan lebih banyak ekspor minyaknya di luar Amerika.

Dan Richard Roll, dalam "Hubris Hypothesis" di Journal of Business (1986), membantu menjelaskan aspek lain: mengapa hasil intervensi selalu lebih buruk dari yang dijanjikan. Roll menunjukkan bahwa pengakuisisi yang terlalu percaya diri secara sistematis membayar biaya akuisisi yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh, sehingga nilai perusahaan pengakuisisi sendiri yang justru turun setelah akuisisi selesai. Irak pasca-2003 menjadi negara yang tidak stabil. Libya pasca-2011 belum pulih. Afghanistan setelah 20 tahun kembali ke Taliban. Dan konflik Iran 2026, pada hari ke-21, telah mendorong harga minyak mentah Brent di atas $112 per barel, memaksa AS untuk sementara mencabut sanksi terhadap minyak Iran sendiri demi meredam krisis energi, dan menyebar ke lebih dari selusin negara.

Mengapa Ini Penting untuk Indonesia

Penutupan Selat Hormuz bukan persoalan Timur Tengah semata. Gangguan di jalur ini menaikkan harga energi, pupuk, dan biaya transportasi global, yang berujung pada tekanan biaya hidup terutama di negara-negara berkembang. Harga gas di Eropa melonjak hampir dua kali lipat dalam minggu pertama konflik. Zimbabwe mencatat harga BBM yang melampaui $2 per liter untuk pertama kalinya.

Dampaknya terasa langsung di Indonesia. Sebagai negara yang mengimpor energi, Indonesia ikut menanggung biaya dari konflik yang tidak dipilihnya. Setiap kenaikan harga minyak dunia berdampak pada harga BBM, biaya logistik, dan inflasi domestik. Walaupun demikian, pemerintah berjanji menahan harga BBM di level sebelum perang melalui subsidi, setidaknya sampai setelah Idul Fitri. Namun, subsidi ini bukan tanpa biaya.

Kementerian Transportasi memperkirakan 143,9 juta perjalanan selama mudik, beban fiskal subsidi BBM menjadi sangat besar. Council on Foreign Relations mencatat bahwa subsidi ini kemungkinan mendorong defisit anggaran Indonesia melampaui batas legal 3% dari PDB, aturan fiskal yang selama ini menjadi penopang kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

Hal ini berarti harga BBM yang kita bayar di pom bensin, harga pupuk yang menentukan biaya pangan, stabilitas rupiah yang mempengaruhi daya beli, dan kelangsungan operasi industri petrokimia domestik, semuanya terhubung langsung ke konflik yang terjadi ribuan kilometer dari sini. Indonesia menanggung biaya dari perang yang tidak dipilihnya, dan beban itu ditanggung paling berat oleh mereka yang paling tidak mampu menyerapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia melanjutkan reli setelah mencatat kenaikan harian terbesar sejak Oktober. Kenaikan ditopang oleh laporan bahwa intervensi militer Amerika Serikat terhadap Iran bisa terjadi lebih cepat dari perkiraan.

Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (19/2/2026), harga minyak jenis Brent kontrak pengiriman April naik 0,2% menjadi US$70,50 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret menguat 0,3% ke level US$65,38 per barel.

Minyak Brent bertahan di atas US$70 per barel setelah melonjak 4,3% pada Rabu, sedangkan WTI diperdagangkan di atas US$65. Media asal AS, Axios, melaporkan setiap operasi militer AS kemungkinan berupa kampanye selama beberapa pekan, serta pemerintah Israel mendorong skenario yang menargetkan perubahan rezim di Republik Islam Iran.

Potensi konflik bersenjata berisiko mengganggu pasokan dari kawasan yang menyumbang sekitar sepertiga produksi minyak dunia. Namun, Presiden AS Donald Trump menghadapi risiko tekanan politik menjelang pemilu paruh waktu tahun ini jika lonjakan harga minyak mendorong kenaikan harga bensin di tingkat konsumen.

Perundingan antara kedua pihak sejauh ini belum menghasilkan terobosan. Teheran menyatakan telah mencapai “kesepakatan umum” dengan Washington terkait kerangka potensi kesepakatan nuklir. Seorang pejabat AS menyebut negosiator Iran akan kembali ke Jenewa dalam dua pekan dengan proposal baru.

Di sisi lain, AS juga mengumumkan pembatasan visa terhadap pejabat dan eksekutif Iran menyusul tindakan keras terhadap aksi protes baru-baru ini.

“Gagalnya penyelesaian isu-isu inti yang menjadi sumber perselisihan terus meningkatkan peluang terjadinya konfrontasi militer,” tulis analis RBC Capital Markets, termasuk Helima Croft, dalam catatannya.

Di luar Timur Tengah, pembicaraan untuk mengakhiri perang di Ukraina berakhir kurang dari 90 menit tanpa kejelasan hasil. Sementara itu, Rusia—anggota aliansi OPEC+—mengalami perlambatan pengeboran yang berpotensi menekan produksi minyak lebih lanjut.

Dari sisi pasokan AS, persediaan minyak mentah turun 609.000 barel pada pekan lalu, menurut data American Petroleum Institute. Data resmi pemerintah dijadwalkan dirilis pada Kamis waktu setempat.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia memberikan ancaman akan memulai Perang Dunia 3.

Dilansir dari Mirror, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Moskow akan menganggap pasukan Barat "di bawah bendera apa pun" sebagai sasaran militer yang sah jika mereka dikerahkan di Ukraina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian.

Kementerian tersebut juga telah menyatakan kemarahannya atas kunjungan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte ke Kyiv pekan ini.

Juru bicara Maria Zakharova menuduh Rutte membuat pernyataan agresif bahwa setelah kesepakatan perdamaian tercapai di Ukraina, pasukan, senjata, pesawat terbang, dan angkatan laut tertentu dari apa yang disebut Koalisi Sukarelawan akan segera muncul di sana.

Dalam laporan itu, pasukan-pasukan tersebut akan dipimpin oleh Inggris dan Prancis.

"Semua ini, tentu saja, adalah rencana yang terang-terangan untuk intervensi militer asing," katanya.

Zakharova mengatakan pengerahan semacam itu akan sama sekali tidak dapat diterima oleh Kremlin.

Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa pengerahan pasukan Barat di wilayah Ukraina di bawah bendera apa pun akan menimbulkan ancaman bagi keamanan mereka.

"Kami akan menganggap pasukan ini sebagai sasaran militer yang sah," ia mengatakan.

"Kami ingin mengingatkan Anda bahwa justru perluasan ruang geopolitik NATO yang tak terkendali hingga ke perbatasan kami, termasuk Ukraina, adalah salah satu akar penyebab konflik tersebut," lanjutnya.

Jika konflik ini terjadi, bukan tidak mungkin ini akan menjadi awal mula Perang Dunia 3.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia memberikan ancaman akan memulai Perang Dunia 3.

Dilansir dari Mirror, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Moskow akan menganggap pasukan Barat "di bawah bendera apa pun" sebagai sasaran militer yang sah jika mereka dikerahkan di Ukraina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian.

Kementerian tersebut juga telah menyatakan kemarahannya atas kunjungan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte ke Kyiv pekan ini.

Juru bicara Maria Zakharova menuduh Rutte membuat pernyataan agresif bahwa setelah kesepakatan perdamaian tercapai di Ukraina, pasukan, senjata, pesawat terbang, dan angkatan laut tertentu dari apa yang disebut Koalisi Sukarelawan akan segera muncul di sana.

Dalam laporan itu, pasukan-pasukan tersebut akan dipimpin oleh Inggris dan Prancis.

"Semua ini, tentu saja, adalah rencana yang terang-terangan untuk intervensi militer asing," katanya.

Zakharova mengatakan pengerahan semacam itu akan sama sekali tidak dapat diterima oleh Kremlin.

Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa pengerahan pasukan Barat di wilayah Ukraina di bawah bendera apa pun akan menimbulkan ancaman bagi keamanan mereka.

"Kami akan menganggap pasukan ini sebagai sasaran militer yang sah," ia mengatakan.

"Kami ingin mengingatkan Anda bahwa justru perluasan ruang geopolitik NATO yang tak terkendali hingga ke perbatasan kami, termasuk Ukraina, adalah salah satu akar penyebab konflik tersebut," lanjutnya.

Jika konflik ini terjadi, bukan tidak mungkin ini akan menjadi awal mula Perang Dunia 3.

Bisnis.com, JAKARTA - Donald Trump disebut menargetkan negara lain setelah Venezuela.

Sejak penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan AS pada akhir pekan lalu, Presiden AS Donald Trump dan anggota pemerintahannya telah mengeluarkan peringatan kepada beberapa negara dan wilayah lain.

Dilansir dari RNZ, beberapa negara yang dimaksud antara Kolombia, Kuba, Meksiko, Iran, dan Greenland, wilayah otonom Denmark.

"Kita berada dalam bisnis untuk memiliki negara-negara di sekitar kita yang layak dan sukses dan di mana minyak diizinkan untuk keluar dengan bebas," kata Trump seperti dilansir dari media tersebut.

"Dominasi Amerika di belahan bumi bagian barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi," lanjut Presiden AS tersebut.

Berikut hal-hal yang perlu diketahui tentang apa yang telah dikatakan Trump dalam dua hari terakhir, dan bagaimana beberapa pemerintah tersebut menanggapinya.

1. Greenland

Pada hari Minggu, Trump kembali menegaskan bahwa AS membutuhkan pulau Greenland yang besar di Atlantik Utara.

"Kita membutuhkan Greenland… Saat ini Greenland sangat strategis. Greenland dipenuhi kapal-kapal Rusia dan Tiongkok di mana-mana," kata Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One.

"Kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya," ia menambahkan.

Menanggapi komentar terbaru Trump, Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen mengatakan pada hari Senin bahwa "retorika yang berulang kali disampaikan oleh Amerika Serikat sama sekali tidak dapat diterima.

Ketika Presiden Amerika Serikat berbicara tentang 'membutuhkan Greenland' dan menghubungkan kami dengan Venezuela dan intervensi militer, itu bukan hanya salah. Itu tidak menghormati kami."

"Negara kita bukanlah objek dalam retorika kekuatan besar. Kita adalah sebuah bangsa. Sebuah negara. Sebuah demokrasi," tambah Nielsen.

2. Kolombia

Trump melontarkan kata-kata keras kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro pada hari Minggu, menggambarkannya sebagai "orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat, dan dia tidak akan bisa melakukannya lama-lama".

Ketika didesak oleh seorang reporter apakah komentar tersebut berarti akan ada "operasi" di Kolombia di masa depan, Trump menjawab, "kedengarannya bagus bagi saya".

Petro membela rekam jejak pemerintahannya dalam memerangi perdagangan narkoba dalam sebuah unggahan hampir 700 kata di X, termasuk apa yang ia sebut sebagai "penyitaan kokain terbesar dalam sejarah dunia".

Dia menambahkan: "Saya bukan anak haram, dan saya juga bukan pengedar narkoba, saya hanya memiliki rumah keluarga yang masih saya bayar dengan gaji saya sebagai aset."

Petro mengatakan bahwa ia telah memerintahkan pemboman yang ditargetkan terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang terkait dengan narkoba sambil tetap berpedoman pada hukum kemanusiaan.

Namun, menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, produksi kokain di Kolombia telah mencapai rekor tertinggi.

Petro, mantan anggota kelompok gerilya M19, kemudian mengatakan pada hari Senin bahwa ia sendiri akan berjuang untuk membela Kolombia.

"Saya bersumpah tidak akan menyentuh senjata lagi… tetapi demi tanah air, saya akan mengangkat senjata lagi," katanya.

Petro membuat marah pemerintahan Trump dan visa AS-nya dibatalkan pada bulan September setelah menyerukan tentara AS untuk tidak mematuhi perintah.

Lanjut Halaman 2...

Negara Lainnya

3. Kuba

Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa intervensi militer tidak diperlukan di Kuba, sekutu utama Venezuela, karena negara itu "siap untuk jatuh".

"Saya rasa kita tidak perlu tindakan apa pun," kata Trump.

"Saya tidak tahu apakah mereka akan bertahan, tetapi Kuba sekarang tidak memiliki pendapatan. Mereka mendapatkan semua pendapatan mereka dari Venezuela, dari minyak Venezuela," tambahnya.

Namun, menteri luar negerinya, Marco Rubio, menyebut pemerintah Kuba sebagai "masalah besar".

"Saya rasa mereka sedang dalam masalah besar," kata Rubio kepada program Meet the Press di NBC pada hari Minggu.

"Saya tidak akan berbicara kepada Anda tentang langkah-langkah masa depan dan kebijakan kami saat ini dalam hal ini, tetapi saya rasa bukan rahasia lagi bahwa kami bukanlah penggemar berat rezim Kuba."

"Jika saya tinggal di Havana dan bekerja di pemerintahan, saya akan khawatir," kata Rubio.

Pada rapat umum hari Sabtu di depan Kedutaan Besar AS di Havana, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel berjanji tidak akan membiarkan aliansi Kuba-Venezuela runtuh tanpa perlawanan.

"Untuk Venezuela, dan tentu saja untuk Kuba, kami bersedia memberikan bahkan nyawa kami sendiri, tetapi dengan harga yang sangat mahal," seru Díaz-Canel.

4. Meksiko

Trump sering menuduh Meksiko tidak berbuat cukup untuk menindak kartel narkoba.

Pada hari Minggu, dia mengatakan bahwa narkoba "membanjiri" Meksiko dan bahwa "kita harus melakukan sesuatu."

Trump menambahkan bahwa kartel-kartel di Meksiko "sangat kuat" dan "Meksiko harus memperbaiki keadaan mereka."

Dalam wawancara telepon dengan Fox News, Trump mengatakan bahwa dia telah bertanya kepada Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum apakah dia menginginkan bantuan militer AS dalam memberantas kartel narkoba.

Pada hari Senin, Sheinbaum kembali menolak intervensi AS di Venezuela dan pengambilalihan kekuasaan oleh Maduro.

"Meksiko menegaskan kembali prinsip yang bukan hal baru dan tidak menimbulkan ambiguitas: Kami secara tegas menolak campur tangan dalam urusan internal negara lain."

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Luar Negeri China menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di platform Truth Social yang menuduh pemerintah Nigeria gagal melindungi umat Kristen dari kekerasan kelompok Islamis. Trump bahkan mengancam akan memotong bantuan dan "mengirim pasukan bersenjata" jika situasi tidak membaik.

"Sebagai mitra strategis komprehensif Nigeria, China dengan tegas mendukung pemerintah Nigeria dalam memimpin rakyatnya di jalur pembangunan yang sesuai dengan realitas nasional Nigeria," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (4/11/2025), seperti dikutip Newsweek.

"Kami menentang campur tangan negara mana pun dalam urusan internal negara lain dengan dalih agama dan hak asasi manusia. Kami menentang ancaman sanksi dan penggunaan kekuatan yang sembrono".

Pernyataan keras China muncul di tengah hubungan yang kian hangat dengan Nigeria, yang kini menjadi salah satu mitra ekonomi utama Beijing di Afrika. Nigeria juga masih menjalin kemitraan pertahanan dengan AS, meski hubungan kedua negara menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Nigeria menolak tuduhan Trump bahwa umat Kristen menjadi sasaran khusus. Presiden Bola Ahmed Tinubu menegaskan, pemerintahnya berkomitmen memperkuat toleransi antarumat beragama.

"Kami bekerja sama dengan semua mitra, termasuk AS, untuk melindungi warga tanpa memandang agama," ujarnya dalam pernyataan di media sosial.

Menanggapi ancaman Trump, penasihat khusus Presiden Tinubu, Daniel Bwala, menyebut tuduhan "genosida Kristen" tidak berdasar. "Yang kami hadapi adalah serangan kriminal yang mempengaruhi semua orang, apapun agamanya," tulisnya di platform X.

Sementara itu, Trump berkeras pada posisinya. Dalam unggahan lanjutan, ia menulis: "Jika kita menyerang, serangan itu akan cepat, ganas, dan manis, seperti para teroris preman menyerang umat Kristen kita yang kita sayangi! PERINGATAN: Pemerintah Nigeria sebaiknya bergerak cepat!"

CNN melaporkan, kemarahan Trump dipicu oleh segmen Fox News tentang penganiayaan terhadap umat Kristen di Nigeria. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai ancaman militer tersebut lebih sebagai strategi tekanan ala "Art of the Deal" ketimbang rencana nyata intervensi.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa Trump "memantau isu itu dengan saksama", namun tidak ada indikasi bahwa Pentagon benar-benar menyiapkan operasi militer.

Sementara itu, perwakilan AS dari Virginia Barat, Riley Moore, menanggapi kritik Beijing dengan tajam. "China tidak akan mendikte kebijakan luar negeri kami, dan kami tidak akan diceramahi oleh otokrasi Komunis," tulisnya di X.

Jakarta, CNBC Indonesia - Umat Kristen dan Muslim di Nigeria kompak menolak ancaman intervensi militer Amerika Serikat (AS) yang disampaikan mantan Presiden Donald Trump. Ancaman itu muncul setelah Trump menuding terjadinya pembunuhan massal terhadap umat Kristen di negara terpadat di Afrika tersebut.

Nigeria selama ini dikenal sebagai negara yang terbagi hampir seimbang antara wilayah selatan yang mayoritas Kristen dan utara yang mayoritas Muslim. Namun, para pemimpin lokal menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi di berbagai daerah bukan soal agama semata.

"Umat Kristen dibunuh, kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa umat Muslim juga dibunuh," ujar Danjuma Dickson Auta, pemimpin komunitas Kristen di negara bagian Plateau, kepada AFP, dikutip Selasa (4/11/2025).

Trump sebelumnya menyatakan melalui media sosial bahwa ia telah meminta Pentagon menyiapkan rencana serangan sebagai respons atas dugaan "penganiayaan" terhadap umat Kristen di Nigeria.

Saat ditanya apakah akan menggunakan serangan udara atau pasukan darat, Trump menjawab, "Bisa jadi. Mereka membunuh orang Kristen dalam jumlah sangat besar, dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi."

Menanggapi hal tersebut, Presiden Nigeria Bola Tinubu menegaskan bahwa toleransi beragama adalah "prinsip inti identitas kolektif bangsa." Ia menyerukan agar semua pihak menghindari provokasi yang bisa memperkeruh situasi.

Kekerasan di Nigeria, terutama di wilayah "Sabuk Tengah" seperti Plateau, sering kali dipicu perebutan lahan antara petani yang sebagian besar Kristen dan penggembala Muslim Fulani. Konflik ini telah menelan banyak korban jiwa dari kedua pihak.

Para analis menilai akar masalahnya lebih pada perebutan sumber daya dan lemahnya penegakan hukum di daerah pedesaan, bukan perbedaan agama.

"Bahkan mereka yang menyebarkan narasi genosida Kristen tahu bahwa itu tidak benar," kata Abubakar Gamandi, pemimpin serikat nelayan di negara bagian Borno yang mayoritas Muslim.

Analis politik Oxford Economics, Jervin Naidoo, menilai retorika Trump juga bisa terkait dengan ketegangan diplomatik. Nigeria diketahui menolak tuntutan AS untuk menerima kembali warga yang dideportasi dalam kebijakan imigrasi Trump.

"Sebagai balasan, AS memperketat aturan visa bagi warga Nigeria," ujarnya.

Sementara itu, pendeta Joseph Hayab, Ketua Asosiasi Kristen Nigeria untuk wilayah utara, meminta agar pernyataan Trump tidak dipelintir.

"Orang-orang memutarbalikkan cerita seolah-olah Trump datang untuk melawan Nigeria. Tidak, dia datang untuk menghadapi teroris," katanya.

Juru bicara Presiden Tinubu, Daniel Bwala, menilai gaya komunikasi Trump memang sering provokatif, namun hal itu bisa dimanfaatkan untuk membuka dialog strategis.

"Unggahan Trump bisa jadi cara untuk memaksa pertemuan antara kedua pemimpin agar mereka dapat menyelesaikan isu keamanan bersama," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2025, Maria Corina Machado, memicu kontroversi setelah menyerukan intervensi militer Amerika Serikat (AS) terhadap negaranya sendiri, Venezuela.

Machado, tokoh oposisi garis keras terhadap Presiden Nicolas Maduro, menilai langkah tersebut perlu demi menggulingkan rezim yang ia sebut "ilegal dan korup."

"Saya yakin eskalasi yang terjadi adalah satu-satunya cara untuk memaksa Maduro memahami bahwa sudah waktunya untuk mundur," ujar Machado dalam wawancara dengan Bloomberg, sebagaimana dikutip dari RT, Senin (3/11/2025).

Machado mengeklaim Maduro merebut kekuasaan secara tidak sah dalam pemilu tahun lalu, di mana ia dilarang ikut serta. Ia juga menuding bahwa kandidat oposisi, Edmundo Gonzalez Urrutia, sebenarnya memenangkan pemilu tersebut.

"Ini bukan perubahan rezim, ini penegakan kehendak rakyat Venezuela," tegasnya, menyebut Maduro bukan presiden sah melainkan "kepala struktur narkoterorisme."

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kehadiran militer AS di perairan Karibia. Washington menuduh Maduro memiliki hubungan dengan kartel narkoba dan menyebutnya sebagai "narcoterrorist".

Sejak awal tahun, pemerintahan Donald Trump telah mengerahkan armada angkatan laut ke lepas pantai Venezuela untuk operasi kontra-narkotika, namun analis memperkirakan misi tersebut dapat meluas menjadi upaya perubahan rezim.

Meski Trump membantah rencana serangan langsung, laporan media menyebut Gedung Putih telah meninjau daftar target potensial di Venezuela.

Menanggapi hal itu, Maduro menuduh Machado menyalurkan dana AS kepada kelompok anti-pemerintah "fasis," menyebutnya sebagai dalih bagi campur tangan Washington. Caracas juga mengecam operasi AS sebagai pelanggaran kedaulatan dan upaya kudeta.

"Trump sedang mengada-adakan perang baru," ujar Maduro, sembari menegaskan bahwa Venezuela akan mencari dukungan dari Rusia, China, dan Iran untuk memperkuat pertahanannya.

Sementara itu, Machado menilai ancaman militer AS saja sudah cukup menekan rezim Caracas. "Sangat penting untuk memiliki ancaman yang kredibel," katanya.

Ia menambahkan bahwa oposisi siap mengambil alih pemerintahan dengan dukungan militer dan polisi, mengklaim "lebih dari 80% dari mereka bergabung dan siap mendukung transisi tertib segera setelah dimulai."

Rusia, yang baru saja meratifikasi perjanjian kemitraan strategis dengan Venezuela, mengecam langkah Washington dan menyebut kampanye militer AS sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan.