Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank DBS Indonesia memperkirakan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate akan naik kembali hingga akhir 2026. Berdasarkan kajian yang dilakukan, pada kuartal IV/2026 BI Rate bisa berada pada level 6,00%.

Berdasarkan data yang dipaparkan Head of Investment & Insurance Product DBS Indonesia Djoko Soelistyo, DBS Indonesia memproyeksikan pada kuartal II/2026, BI Rate akan naik ke level 5,75% dan pada kuartal III/2026 hingga akhir 2026 menyentuh 6,00%.

Djoko menekankan bahwa proyeksi tersebut dilakukan berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang menjadi perhatian Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Namun, dia tidak menampik bahwa naiknya BI Rate akan berpengaruh terhadap interest rate.

“Yang namanya interest rate kalau naik terlalu tinggi itu pasti akan membebani. Bukan hanya masyarakat secara umum, tapi juga membebani perusahaan. Namun, saat ini salah satu strategi yang ingin ditekankan oleh pemerintah adalah bagaimana mempertahankan nilai tukar rupiah supaya tidak turun terlalu banyak,” katanya dalam media gathering DBS Indonesia, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menanggapi proyeksi itu, Consumer Banking Director DBS Indonesia Melfrida Gultom memastikan untuk memberikan pinjaman (lending), pihaknya selalu melakukan prinsip kehati-hatian, bahkan konsisten melakukan stress test untuk mengukur potensi bisnis dan risikonya.

“Kita balik lagi lihat risk appetite kita, sehingga kita align risk appetite kita dengan segmen yang kita mau tapping,” katanya kepada wartawan seusai acara.

Dia turut menegaskan Bank DBS siap menjaga non-performing loan (NPL) tetap di level yang stabil. Salah satu caranya dengan memperkuat proses underwriting kredit. Adapun, lini bisnis utama DBS Indonesia saat ini adalah wealth management.

“Wealth adalah strategi utama kita saat ini, tapi kita juga akan tetap memberikan kredit kepada nasabah-nasabah yang memang sudah memenuhi kriteria kita," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Investment Management (Persero) menerbitkan instrumen surat utang jangka menengah atau biasa disebut Medium Term Notes (MTN) dengan total nilai nominal mencapai Rp7 triliun.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikutip Minggu (15/3/2026), penerbitan tersebut terbagi ke dalam dua seri, yakni Seri A dan Seri B yang masing-masing memiliki nilai nominal sebesar Rp3,5 triliun.

Manajemen KSEI dalam pengumumannya telah menerbitkan kode ISIN (International Securities Identification Number) untuk kedua instrumen tersebut. Efek ini akan didistribusikan secara elektronik pada 17 Maret 2026.

Secara terperinci, MTN Seri A dengan kode efek DNTR02A1JP memiliki nilai nominal Rp3,5 triliun dengan tanggal jatuh tempo pada 18 Maret 2031 atau bertenor 5 tahun. Jenis bunga yang ditetapkan adalah fixed dengan frekuensi pembayaran tahunan Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 17 Maret 2027.

Sementara itu, MTN Seri B dengan kode efek DNTR02B1JP juga memiliki nilai nominal Rp3,5 triliun, tetapi dengan tenor yang lebih panjang yakni 7 tahun atau jatuh tempo pada 17 Maret 2033. Sama seperti Seri A, seri tersebut mengusung bunga tetap dengan pembayaran bunga pertama pada Maret 2027.

Melansir Investopedia, MTN adalah surat berharga pendapatan tetap yang biasanya memiliki waktu jatuh tempo antara 5 hingga 10 tahun. Instrumen tersebut hadir untuk mengisi celah antara surat utang jangka pendek (tenor di bawah 5 tahun) dan obligasi jangka panjang (tenor 10 hingga 30 tahun).

MTN juga dinilai memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menyesuaikan penerbitan utang guna memenuhi kebutuhan pendanaan yang spesifik.

“MTN menyediakan arus kas yang konsisten bagi perusahaan dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan utang yang disesuaikan,” tulis laporan Investopedia.

Sementara itu, bagi investor, MTN menawarkan opsi investasi di antara instrumen jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini ideal bagi investor yang memiliki target investasi melampaui surat utang jangka pendek, namun belum siap memberikan komitmen pada instrumen jangka panjang.

Selain itu, kupon atau bunga MTN umumnya lebih tinggi dibandingkan surat utang jangka pendek, meskipun biasanya lebih rendah daripada obligasi jangka panjang. Investor juga memiliki keleluasaan untuk memilih tanggal jatuh tempo serta nilai nominal investasi yang sesuai dengan rencana keuangan mereka.

Pada Oktober 2025, Danantara Investment juga mencatat penerbitan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) Tahun 2025 Tahap I dengan nilai Rp50 triliun.

Berdasarkan pengumuman resmi KSEI Nomor KSEI-6183/DIR/1025 pada 16 Oktober 2025, penerbitan SUJP atau Patriot Bond itu dilakukan tanpa melalui penawaran umum serta terdiri atas dua seri, yakni Seri A dan Seri B.

Seri A tercatat memiliki tenor 5 tahun 1 hari kalender dengan bunga tetap 2% per tahun, sementara Seri B berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga yang sama. Distribusi surat utang dilakukan secara elektronik pada 21 Oktober 2025, dengan pembayaran bunga pertama pada 21 Oktober 2026.

Adapun nilai pokok masing-masing seri mencapai Rp25 triliun, dengan satuan perdagangan dan pemindahbukuan senilai Rp25 miliar per unit.

PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penata laksana penerbitan, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai agen pemantau.

KSEI menyebutkan penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) ini tunduk pada ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

“Oleh karenanya penerbit efek serta pihak terkait dalam penerbitan EBUS tersebut bertanggung jawab atas kesesuaian penerbitan EBUS dengan peraturan perundang-undangan,” tulis pengumuman KSEI pada Oktober tahun lalu.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang, serta memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan nasional.

“Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional,” ujar Pandu.

Melalui instrumen ini, negara meraih sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil. Adapun pelaku usaha akan memiliki akses terhadap instrumen investasi yang aman sekaligus bermanfaat bagi perekonomian.

Pandu menjelaskan bahwa prinsip dasar obligasi patriot adalah partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. Skema ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi dalam agenda pembangunan lintas generasi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkuat insentif kebijakan makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan sejalan dengan arah kebijakan moneter. Insentif ini mulai berlaku efektif 1 Desember 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Irman Robinson menjelaskan penguatan insentif KLM akan terbagi dalam dua skema. Pertama, jalur kredit atau pembiayaan (lending channel). Irman menjelaskan bahwa skema lending channel dirancang agar perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih besar dalam menyalurkan kredit sesuai komitmen pertumbuhannya.

Adapun, BI melaporkan pertumbuhan kredit mencapai 7,7% secara tahunan pada September 2025. Bank sentral, ujar Irman, belum puas dengan realisasi pertumbuhan kredit itu sehingga perlu didorong lagi.

“Sekarang kita berpikir bagaimana mendorong pertumbuhan kredit yang lebih kuat. Tentunya bank-bank sudah punya komitmen pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis mereka setiap kuartalnya. Nah kita kasih insentifnya berdasarkan komitmen itu,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Dia menjelaskan, insentif diberikan secara upfront atau di awal berdasarkan laporan komitmen penyaluran kredit yang disampaikan oleh bank. Skema ini merupakan forward looking assessment, karena BI memberikan dukungan likuiditas terlebih dahulu untuk membantu pencapaian target pertumbuhan kredit yang sudah direncanakan.

Kendati demikian, jika ternyata realisasi penyaluran kredit tidak sesuai dengan komitmen awal maka BI akan melakukan penyesuaian pada kuartal berikutnya.

Irman menambahkan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk menopang ekspansi kredit, terutama bagi bank yang masih memiliki ruang risiko dan kapasitas menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Adapun insentif ini ditujukan untuk penyaluran kredit ke empat sektor prioritas, dengan total maksimal KLM mencapai 5% dari dana pihak ketiga (DPK). Perinciannya yaitu:

1. Penyaluran kredit ke sektor Pertanian, Industri & Hilirisasi mendapatkan KLM 1,5%.
2. Penyaluran kredit ke sektor Jasa (termasuk ekonomi kreatif) mendapatkan KLM 0,6%.
3. Penyaluran kredit ke sektor Perumahan mendapatkan KLM 1,4%.
4. Penyaluran kredit ke sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan mendapatkan KLM 1,5%

Kedua, selain melalui jalur lending channel, BI juga memberikan insentif tambahan melalui jalur transmisi suku bunga (interest rate channel). Dia menjelaskan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan alias BI Rate ke suku bunga perbankan masih lambat.

Di satu sisi, bank sentral telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75% dalam setahun terakhir. Di sisi lain, suku bunga kredit perbankan hanya turun 15 bps sejak awal 2025 menjadi 9,05% pada September.

"Tentunya kita ingin dorong supaya transmisinya bisa lebih cepat sehingga kita akan apresiasi, kita akan memberikan insentif yang lebih besar ke bank-bank yang lebih cepat menyesuaikan suku bunga kreditnya sejalan dengan arah kebijakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ungkap Irman.

Skema tersebut dihitung berdasarkan elastisitas suku bunga kredit terhadap BI Rate. Adapun perhitungan elastisitas itu dihitung dengan formula: Elastisitas = (% Perubahan Lending Rate) / (% Perubahan BI Rate).

Bank dengan nilai elastisitas <0,3 tidak akan mendapatkan insentif, 0,3–0,6 akan mendapat tambahan insentif 0,4% dari DPK, sedangkan ≥0,6 memperoleh 0,5% dari DPK.

Artinya dari dua jalur itu, total potensi insentif yang bisa diterima perbankan mencapai 5,5% dari DPK (total potensi 5% dari skema lending channel ditambah total potensi 0,5% dari skema interest rate channel).

Misalnya, Bank A mendapatkan total insentif KLM sebanyak 5,5%. Jika DPK yang ada di Bank A itu sebanyak Rp100 triliun maka BI akan mengembalikan Rp5,5 triliun (5,5% dari DPK) yang berasal dari giro wajib minimum (dana yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia) Bank A itu. "Tentunya ini sangat-sangat membantu likuiditas dari perbankan untuk bisa menyerahkan kredit ke depan,” tutup Irman.

Bisnis.com, JAKARTA — Sovereign wealth fund Danantara Indonesia is pushing to lower interest rates and extend the tenor of state cash placements in state-owned banks to better stimulate the economy, while the banks are asking more funds for the government’s ongoing credit injection program.

One month ago, the Finance Ministry moved IDR 200 trillion from Bank Indonesia (BI) into third-party funds (TPF) at state-owned banks to disbursed as loans. Bank Mandiri, BRI, and BNI each received IDR 55 trillion, while BTN received IDR 25 trillion and BSI was injected IDR 10 trillion.