Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang pengumuman MSCI Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026, MSCI memberikan sejumlah catatan terhadap aksesibilitas pasar modal Indonesia.

Dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang diliris pada Jumat (19/6/2026), penyedia indeks global tersebut menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham, kualitas arus informasi, ketersediaan informasi berbahasa Inggris, serta indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai memengaruhi pembentukan harga yang wajar di pasar saham Indonesia.

Sorotan tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena aksesibilitas pasar merupakan salah satu komponen penting dalam proses klasifikasi MSCI.

Di tengah tekanan yang masih membayangi pasar saham domestik sepanjang tahun ini, sejumlah analis menilai tantangan utama Indonesia saat ini bukan semata terkait status klasifikasi pasar, melainkan bagaimana meningkatkan transparansi, kualitas informasi, serta kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik.

Laporan MSCI juga memicu diskusi lebih luas mengenai kualitas free float, integritas pembentukan harga saham, serta efektivitas reformasi pasar modal yang tengah dijalankan regulator dan Bursa Efek Indonesia.

Apa yang Menjadi Sorotan Utama MSCI?

MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-".

Menurut MSCI, kekhawatiran tersebut muncul akibat masih terbatasnya transparansi struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

Kondisi tersebut dinilai membatasi kemampuan investor institusi global untuk menilai jumlah saham beredar yang sebenarnya (true free float) serta menggunakan harga pasar sebagai acuan dalam penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Mengapa Transparansi Kepemilikan Saham Menjadi Penting?

Bagi investor institusi global, transparansi struktur kepemilikan merupakan bagian penting dalam menilai tingkat investabilitas suatu saham.

MSCI menilai ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dapat menyulitkan investor untuk mengidentifikasi free float yang sebenarnya. Akibatnya, investor menghadapi tantangan dalam menilai likuiditas riil suatu saham maupun kualitas pembentukan harga di pasar.

Sejumlah analis menilai isu tersebut telah menjadi perhatian investor global dalam beberapa bulan terakhir, terutama terkait pertanyaan mengenai pemegang saham pengendali akhir pada sejumlah emiten dan kualitas free float di pasar domestik.

Mengapa Information Flow Diturunkan?

Selain masalah kepemilikan saham, MSCI juga mencatat bahwa informasi mengenai perusahaan dan pasar modal Indonesia belum selalu tersedia secara memadai dalam bahasa Inggris.

Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan bagi investor internasional dalam memperoleh informasi secara setara dan tepat waktu.

Bagi investor global, kualitas pasar tidak hanya ditentukan oleh ukuran dan likuiditas, tetapi juga oleh kemudahan memperoleh informasi yang kredibel, transparan, dan sesuai standar internasional.

Apakah MSCI Hanya Menyoroti Transparansi?

Tidak.

MSCI juga memberikan sejumlah catatan lain terkait aksesibilitas pasar Indonesia.

Pada aspek pasar valuta asing, MSCI menilai Indonesia belum memiliki pasar valuta asing offshore yang efisien. Selain itu, masih terdapat sejumlah pembatasan di pasar domestik, termasuk kewajiban bahwa transaksi valuta asing harus berkaitan dengan transaksi efek.

MSCI juga mencatat bahwa:

• Fasilitas overdraft bagi investor asing dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi belum diperbolehkan.
• Transfer aset secara natura (in-kind transfer) hanya diperkenankan dalam kondisi tertentu.
• Aktivitas stock lending telah tersedia tetapi masih terbatas pada saham tertentu dan jangka waktu maksimal 90 hari.
• Praktik short selling telah diperbolehkan namun masih disertai sejumlah pembatasan.

Apa Dampaknya bagi Investor dan Pasar Saham Indonesia?

Sejumlah analis menilai risiko terbesar bukanlah perubahan klasifikasi pasar, melainkan kemungkinan bertahannya diskon valuasi Indonesia di mata investor global.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai laporan MSCI memperkuat kekhawatiran yang selama ini berkembang mengenai transparansi pasar, kualitas free float, serta integritas pembentukan harga saham.

Selama belum ada perbaikan yang nyata pada aspek-aspek tersebut, investor asing berpotensi tetap mempertahankan posisi underweight terhadap Indonesia.

Risiko yang muncul bukan hanya berkurangnya minat investasi baru, tetapi juga meningkatnya risk premium yang dibebankan investor terhadap pasar Indonesia.

Bagaimana Respons OJK?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan mayoritas penilaian MSCI terhadap aksesibilitas pasar Indonesia masih berada pada kategori tertinggi.

Menurut OJK, dari 18 kriteria yang dinilai MSCI:

• 10 kriteria memperoleh nilai double plus (++);
• 6 kriteria memperoleh nilai single plus (+);
• 2 kriteria memperoleh penilaian negatif (-), yakni Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level.

OJK menilai masukan MSCI sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang sedang dijalankan bersama Bursa Efek Indonesia, KSEI, KPEI, dan pelaku industri.

Dalam beberapa bulan terakhir, regulator telah melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk peningkatan kualitas data kepemilikan saham, penguatan keterbukaan informasi, pengembangan pelaporan beneficial ownership, serta penguatan pengawasan perdagangan.

Bagaimana Respons Bursa Efek Indonesia?

Bursa Efek Indonesia menyatakan akan melanjutkan reformasi pasar modal yang saat ini berjalan.

BEI menegaskan perbaikan akan dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari infrastruktur perdagangan, penyempurnaan regulasi, hingga penguatan pengawasan pasar.

Bursa berharap langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan transparansi, integritas, dan kredibilitas pasar modal Indonesia sehingga mampu memperkuat kepercayaan investor domestik maupun global.

Apa yang Perlu Dicermati Selanjutnya?

Perhatian pelaku pasar kini tertuju pada MSCI Annual Market Classification Review yang dijadwalkan diumumkan pada 23 Juni 2026.

Selain itu, beberapa isu yang masih menjadi fokus investor antara lain:

• Transparansi struktur kepemilikan saham;
• Kualitas free float emiten;
• Ketersediaan informasi berbahasa Inggris;
• Integritas pembentukan harga saham;
• Efektivitas reformasi pasar modal yang sedang dijalankan regulator dan BEI.

Fakta Penting

• MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow dari "+" menjadi "-".
• MSCI menyoroti transparansi kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi.
• Informasi perusahaan dan pasar yang belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris menjadi salah satu catatan utama.
• OJK menyebut 10 dari 18 kriteria penilaian MSCI masih berada pada kategori tertinggi.
• Regulator dan BEI menyatakan reformasi pasar modal akan terus dilanjutkan.
• Hasil MSCI Annual Market Classification Review dijadwalkan diumumkan pada 23 Juni 2026.

Baca Selengkapnya

1. MSCI Beri Catatan untuk Pasar Modal RI, dari Free Float hingga Informasi Berbahasa Inggris
2. MSCI Tetapkan Indonesia di Emerging Market, Soroti Problem Transparansi
3. MSCI Turunkan Penilaian Transparansi Pasar Modal RI
4. MSCI Sorot Isu Transparansi, IHSG Dibayangi Aksi Investor Asing
5. Analis: MSCI Masih Soroti Transparansi Pasar Modal RI
6. OJK Tanggapi Review MSCI, Janji Perkuat Transparansi Pasar Modal RI
7. OJK: Mayoritas Penilaian MSCI terhadap Pasar Modal RI Tetap di Level Tertinggi
8. Review MSCI Dinilai Jadi Momentum Benahi Kualitas Pasar Modal RI
9. BEI Umumkan Upaya Lanjutan Bersih-bersih Pasar Modal usai Review MSCI
10. Skenario Rebound IHSG jelang Tinjauan Klasifikasi Pasar MSCI 24 Juni 2026

Disclaimer: Tulisan ini merupakan hasil pengolahan dan peringkasan sejumlah artikel Bisnis.com yang membahas tema yang sama. Seluruh fakta, data, kutipan, dan informasi bersumber dari reportase Bisnis.com, sedangkan penyajian dibantu AI.

Bisnis.com, JAKARTA – Hasil tinjauan Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis MSCI Inc. pada 18 Juni 2026 menunjukkan indikator yang masing-masing bisa dibaca sebagai sinyal positif dan negatif.

Dalam tinjauannya, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Penurunan tersebut menjadikan Indonesia bersama Turki sebagai dua negara yang mengalami kemunduran aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

Equity Research Analyst Simpan Asset Management, Genandy Amiharja, menjelaskan bahwa secara umum hasil tinjauan MSCI tersebut menyoroti transparansi dan tata kelola (governance), di mana MSCI bergeser dari masalah teknis akses pasar ke isu kepercayaan. Ditambah lagi, adanya indikasi perdagangan terkoordinasi dinilai mengganggu pembentukan harga wajar.

"Secara positifnya, kami masih melihat scorecard Indonesia masih memiliki mayoritas indikator yang masih sangat baik (++ atau +), terutama jika dibandingkan dengan negara yang juga termasuk di dalam status Emerging Market (EM)," ujar Genandy kepada Bisnis, Jumat (19/6/2026).

Sementara untuk menakar bagaimana gerak aliran dana asing pasca tinjauan MSCI ini, Genandy menilai status freeze yang diberlakukan oleh MSCI kepada Indonesia tetap menjadi faktor utama yang membuat investor global akan cenderung mengambil posisi wait and see. Namun, menurutnya potensi outflow tambahan sudah relatif mengecil.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (18/6/2026), tercatat net sell asing sebesar Rp111,31 miliar, atau secara agregat year to date mencapai Rp65,05 triliun.

Genandy menilai saham yang paling rawan tertekan oleh outflow asing saat ini adalah saham yang masih memiliki konsentrasi kepemilikan yang tinggi atau High Shareholder Concentration (HSC). Namun, dia melihat beberapa emiten sudah mulai merapikan free float mereka.

Sementara jika melihat bagaimana pasar bereaksi atas hasil tinjauan MSCI hari ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada Jumat (19/6/2026) ditutup menguat 0,08% meski sempat melemah 0,73% dalam sesi I.

Ke depan, Genandy mengatakan peluang rebound IHSG akan dipengaruhi oleh hasil tinjauan Market Classification Review yang akan diumumkan MSCI pada 23 Juni 2026, atau 24 Juni 2026 waktu Indonesia.

"Terdapat potensi rebound bertahap jika hasil keputusan untuk Annual Market Classification Review-nya sesuai dengan base case, atau bahkan lebih baik," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan MSCI Inc. yang mempertahankan status Indonesia dalam kelompok Emerging Market pada tinjauan Global Market Accessibility Review 2026 dinilai menjadi sinyal positif bagi kredibilitas pasar modal nasional di mata investor global.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutyanto, mengatakan bahwa MSCI memang memberikan catatan terhadap aspek information flow atau arus informasi pasar Indonesia dengan menurunkan peringkat indikator tersebut, namun secara keseluruhan Indonesia tetap mampu mempertahankan statusnya sebagai pasar berkembang.

"Hasil ini bukan sinyal negatif terhadap pasar modal Indonesia, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pasar agar semakin kompetitif di mata investor global," ujar David, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, sejumlah indikator utama dalam penilaian MSCI masih menunjukkan fondasi pasar yang kuat. Beberapa aspek seperti persyaratan investor, batas kepemilikan asing, ruang kepemilikan asing, kebebasan arus modal, pembukaan rekening investor, regulasi pasar, sistem kustodian, perdagangan, hingga ketersediaan instrumen investasi masih memperoleh penilaian yang relatif positif.

Hal tersebut menurutnya menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur, keterbukaan, dan aksesibilitas pasar, Indonesia tetap berada dalam radar utama investor global sebagai salah satu pasar berkembang penting di kawasan Asia Pasifik.

Di sisi lain, David mengakui masih terdapat pekerjaan rumah pada aspek information flow. Namun, catatan tersebut tidak dapat diartikan sebagai kelemahan struktural yang sulit diperbaiki.

"Justru ini menjadi masukan yang sangat penting bagi regulator, bursa, emiten, analis, dan seluruh pelaku pasar untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, konsistensi komunikasi, serta akses data yang lebih setara bagi investor domestik maupun asing," katanya.

Bagi investor global, kata David, pasar yang menarik tidak hanya ditentukan oleh ukuran dan likuiditas, tetapi juga oleh kemudahan akses terhadap informasi yang kredibel, tepat waktu, dan sesuai standar internasional.

Karena itu, menurutnya agenda pembenahan arus informasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kelas pasar modal Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Adapun, momentum perbaikan dan penguatan kualitas pasar modal Tanah Air bertepatan dengan telah terpilihnya jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masa jabatan 2026-2030. Membawa pasar modal Indonesia menjadi lebih kompetitif dan berkelas dunia menjadi visi besar jajaran direksi yang baru.

Calon Direktur Utama BEI terpilih, Jeffrey Hendrik, memaparkan apa saja yang akan dilakukan BEI pascapenetapan jajaran direksi BEI masa jabatan 2026-2030.

"Kami direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030, yang pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan empat bulan terakhir ini," kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Jeffrey, yang saat ini statusnya menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs) Dirut BEI, juga mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas, serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia dan terus melakukan pendalaman pasar, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply.

"Sehingga ke depannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera," tegasnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai risiko utama pasar saham Indonesia saat ini bukan pada potensi kehilangan status sebagai emerging market, melainkan berlanjutnya diskon valuasi yang dapat bertahan lebih lama di tengah persepsi risiko investor global.

Karena itu, IHSG diprediksi masih menghadapi tantangan aksi jual investor asing setelah rilis laporan MSCI Global Market Accessibility Review – June 2026.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menyebut selama belum terjadi perbaikan yang signifikan pada aspek transparansi, kualitas free float, dan integritas pasar, investor asing berpotensi tetap mempertahankan posisi underweight terhadap Indonesia.

“Risiko utama bukanlah hilangnya status sebagai emerging market, melainkan kemungkinan bahwa diskon valuasi Indonesia akan bertahan lebih lama,” tulis Liza dalam publikasi risetnya, Jumat (19/6/2026).

Dalam laporan bertajuk MSCI Global Market Accessibility Review – June 2026,MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow dari “+” menjadi “-”. Penurunan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam review aksesibilitas pasar global tahun ini.

MSCI menyebut sejumlah faktor utama yang menjadi perhatian, antara lain terbatasnya transparansi struktur kepemilikan saham, informasi perusahaan yang belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris, serta kekhawatiran terhadap kualitas free float dan investabilitas sejumlah saham di Indonesia.

Selain itu, MSCI juga menyoroti adanya indikasi praktik perdagangan terkoordinasi, yang dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar.

Menurut Liza, poin tersebut menjadi perhatian penting karena menunjukkan bahwa MSCI tidak hanya menyoroti aspek keterbukaan informasi, tetapi juga mulai mempertanyakan integritas proses price discovery di pasar modal Indonesia.

Meski terdapat penurunan pada aspek Information Flow, Kiwoom menegaskan status Indonesia sebagai emerging market masih relatif aman.

Secara umum, Indonesia masih mencatat skor yang baik pada berbagai indikator aksesibilitas pasar, seperti keterbukaan terhadap investor asing, regulasi pasar, infrastruktur perdagangan, hingga ketersediaan instrumen investasi.

Dengan demikian, tantangan Indonesia saat ini dinilai lebih terfokus pada aspek tata kelola, transparansi, arus informasi, dan kualitas pembentukan harga, bukan pada ukuran pasar maupun likuiditas.

Kiwoom juga menilai peluang Indonesia untuk diturunkan menjadi frontier market masih rendah. Hal ini karena klasifikasi MSCI tidak hanya bergantung pada satu indikator, melainkan tiga pilar utama, yakni tingkat perkembangan ekonomi, ukuran dan likuiditas pasar, serta aksesibilitas pasar.

Dari sisi ukuran dan likuiditas, Indonesia dinilai masih jauh lebih besar dibandingkan pasar frontier, baik dari kapitalisasi pasar maupun volume perdagangan.

Menurut Liza, dampak yang lebih relevan dari temuan MSCI bukanlah potensi perubahan klasifikasi, melainkan meningkatnya risk premium terhadap pasar Indonesia.

MSCI dinilai memperkuat narasi bahwa meskipun valuasi Indonesia terlihat menarik, isu transparansi dan kualitas pembentukan harga masih menjadi hambatan bagi investor global untuk meningkatkan eksposur.

Kondisi ini tercermin dari masih tingginya arus keluar investor asing secara year-to-date, serta meningkatnya perhatian terhadap struktur kepemilikan akhir sejumlah emiten, dan pergerakan harga saham yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan fundamental.

IHSG ditutup melemah 48,40 poin atau sebesar 0,78% ke level 6.172,34 pada Kamis (18/6/2026). IHSG telah menurun 28,62% secara year-to-date (YtD), dengan net sell asing Rp65,05 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global MSCI Inc. menurunkan penilaian Indonesia pada aspek transparansi informasi pasar akibat persoalan struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu mekanisme pembentukan harga yang wajar.

Dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) waktu setempat, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Penurunan tersebut menjadikan Indonesia bersama Turki sebagai dua negara yang mengalami kemunduran aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

Meski demikian, MSCI tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market.

MSCI menyebut penurunan penilaian tersebut dipicu oleh persoalan struktural berupa minimnya transparansi kepemilikan saham dan kekhawatiran terhadap praktik perdagangan terkoordinasi yang memengaruhi kualitas informasi pasar.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Menurut MSCI, kondisi tersebut secara material membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk kebutuhan penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Sorotan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap kualitas tata kelola dan transparansi pasar modal Indonesia. MSCI menilai persoalan keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi aksesibilitas investasi bagi investor asing.

Selain masalah kepemilikan saham, MSCI juga mencatat bahwa informasi rinci mengenai emiten dan pasar saham Indonesia belum selalu tersedia secara memadai dalam bahasa Inggris. Kondisi tersebut dinilai menciptakan hambatan bagi investor internasional dalam memperoleh informasi secara setara.

Pada aspek hak investor asing, MSCI juga masih menemukan keterbatasan akses informasi perusahaan. Sementara itu, dari sisi pasar valuta asing, Indonesia dinilai belum memiliki pasar offshore yang efisien serta masih menerapkan sejumlah pembatasan transaksi valuta asing domestik.

MSCI turut menyoroti tidak diperbolehkannya fasilitas overdraft bagi investor asing dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi. Selain itu, transfer aset secara natura atau in-kind transfer hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.

Di pasar efek, aktivitas peminjaman saham atau stock lending telah diperbolehkan, tetapi masih terbatas pada saham tertentu dengan jangka waktu kontrak maksimal 90 hari. Praktik short selling juga telah tersedia, namun masih disertai sejumlah pembatasan operasional.

MSCI menyebut secara keseluruhan terdapat lebih banyak peningkatan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok negara berkembang (emerging markets). Namun, penurunan yang terjadi dipicu oleh persoalan struktural berupa kurangnya transparansi kepemilikan saham dan kekhawatiran terhadap praktik perdagangan terkoordinasi yang memengaruhi kualitas informasi pasar.

MSCI menjelaskan bahwa Global Market Accessibility Review disusun untuk memantau perkembangan aksesibilitas masing-masing pasar sekaligus memberikan masukan kepada regulator mengenai area yang masih belum memenuhi standar internasional menurut investor institusi global.

Penilaian tersebut mencakup lima aspek utama, yakni keterbukaan terhadap kepemilikan asing, kemudahan arus masuk dan keluar modal, efisiensi kerangka operasional, ketersediaan instrumen investasi, serta stabilitas kerangka kelembagaan.

Kelima indikator tersebut menjadi bagian penting dalam penentuan klasifikasi pasar MSCI, bersama faktor ukuran pasar, likuiditas, dan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara.

Adapun hasil MSCI 2026 Annual Market Classification Review yang menentukan status pasar Indonesia akan diumumkan pada 23 Juni 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah kondisi ketidakpastian global yang diwarnai peperangan di Timur Tengah, kebijakan tarif dagang Amerika Serikat (AS), serta berbagai gejolak lainnya, minat untuk terjun ke dunia pasar modal bagi investor pemula menjadi pertanyaan, apakah ini waktu yang tepat?

Economist Analyst Bursa Efek Indonesia, Anita Kesia Zonebia, menjawab pertanyaan tersebut. Ia menyebutkan jurus yang perlu dimiliki investor pemula saat masuk ke pasar saham di tengah kondisi global yang tidak menentu, yakni “paham, punya, pantau”.

“Tips yang bisa dibagikan untuk para investor pemula, sebenarnya kita berkali-kali menyampaikan ‘paham, punya, pantau’ sebagai jargon,” ujar Anita, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan investor pemula harus memahami berbagai aspek, tidak hanya jenis produk saham, tetapi juga profil risiko diri sendiri. “Contohnya, profil risiko kita seperti apa. Apakah kita tipe yang menyukai risiko, netral, atau justru tidak menyukai risiko,” ujarnya.

Selanjutnya, investor harus memiliki rasa kepemilikan terhadap saham yang dimiliki. Artinya, setiap keputusan investasi harus benar-benar dipahami dan dikendalikan sendiri. “Jangan sekadar punya, tetapi benar-benar memiliki (owning). Misalnya, jangan sampai akun investasi dikelola orang lain tanpa kita tahu apa yang dibeli dan dilakukan,” jelasnya.

Pada aspek “pantau”, Anita menekankan pentingnya terus mengikuti perkembangan informasi dan peristiwa global. Kondisi seperti konflik di Timur Tengah, perang dagang AS, hingga arah kebijakan suku bunga Federal Reserve menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti segenap pimpinan daerah maupun pemangku kepentingan terkait untuk senantiasa memantau ketersediaan pasokan dan harga bahan pangan yang dapat berpotensi menyumbang angka inflasi. Khususnya, komoditas cabai rawit mulai mengalami kenaikan banderol di pasaran saat Ramadan.

Khofifah membeberkan harga bahan-bahan pokok di pasar-pasar tradisional mulai bergejolak sejak minggu kedua Februari 2026. Tren kenaikan harga tersebut, lanjut Khofifah, masih disebutnya berlangsung hingga minggu ketiga bulan ini.

"Kalau kita lihat detail pergerakan harga, minggu pertama Februari relatif stabil, lalu masuk minggu kedua, dan ketiga mulai ada peningkatan. Di minggu ketiga, dinamika harga makin terasa, seiring pemenuhan kebutuhan masing-masing keluarga menjelang Hari Besar Keagamaan Islam," beber Khofifah di sela-sela High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (26/2/2026).

Khofifah membeberkan 'pedasnya' harga cabai saat ini yang dikhawatirkannya dapat berpengaruh pada angka inflasi Jawa Timur. Apalagi, ia menyoroti fenomena menahun bahwa terdapat disparitas banderol cabai rawit per kilogram di sejumlah pasar tradisional, bahkan yang terletak di satu wilayah administratif yang sama.

"Contohnya di Surabaya, di mana di satu pasar [harga cabai rawit] sempat menyentuh Rp82.000 bahkan Rp90.000 per kilogram, padahal di pasar lainnya ada yang Rp55.000. Setiap tahun saya temukan hal seperti ini. Item yang sering menekan inflasi antara lain cabai rawit," paparnya.

Untuk itu, dirinya pun berharap para pimpinan daerah maupun pemangku kepentingan terkait di masing-masing kabupaten/kota dapat menjalin koordinasi secara intensif dengan masing-masing kepala pasar guna mengontrol pasokan dan harga cabai rawit di lapangan.

Selain mendorong koordinasi, mantan Menteri Sosial RI itu bahkan berandai-andai bila masing-masing pemda di Jawa Timur dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi dewasa ini guna mengantisipasi hal serupa terjadi. Ia mengusulkan pemasangan layar digital berisi harga kebutuhan pokok di tiap-tiap pasar agar koordinasi antarpihak dapat dilakukan dengan mudah.

"Apa tidak bisa dipasang layar digital harga di pasar-pasar, sehingga terkoneksi antarpasar dalam satu kabupaten/kota? Dengan begitu [harga] bisa dimonitor, kenapa cabai di satu pasar Rp82.000, sementara di pasar lain Rp55.000. Digital ecosystem harus kita maksimalkan sebagai alat kontrol harga dan memudahkan koordinasi antarkepala pasar," tegasnya.

Khofifah bahkan mengungkapkan bahwa ketika dirinya duduk sebagai Menteri Sosial, Presiden RI ke-7 Joko Widodo acapkali berseloroh bahwa persoalan harga cabai rawit itu hanya dibahas dalam rapat kabinet di Indonesia saja.

"Item yang sering menekan inflasi antara lain cabai rawit. Bahkan dulu di kabinet, Pak Jokowi sering menyampaikan bahwa mungkin hanya di Indonesia cabai rawit dibahas dalam rapat kabinet karena dampaknya terhadap inflasi," ucapnya.

Lebih lanjut, Khofifah juga mendorong setiap warga Jawa Timur untuk dapat membudidayakan setidaknya satu pohon cabai di pekarangan masing-masing guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia mengeklaim hal tersebut dapat membantu menekan angka inflasi daerah.

"Dulu saat menjadi Menteri Sosial, saya banyak membibitkan cabai dan membagikannya, termasuk di rumah dinas menteri, agar setiap rumah punya tanaman cabai. Ini sederhana, tetapi bisa membantu menekan inflasi," bebernya.

Oleh sebab itu, saat bulan Ramadan dan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, Khofifah pun menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan cabai tercukupi, harganya tetap terjangkau, distribusi berjalan lancar, serta komunikasi yang efektif.

"Secara umum, roadmap pengendalian inflasi masih pada strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI menilai wacana peningkatan transparansi kepemilikan saham melalui pengungkapan data pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) hingga 1% dapat menimbulkan noise of information di pasar walaupun tidak menjadi persoalan prinsipil bagi emiten.

Direktur Eksekutif AEI Gilman Pradana menilai kebijakan pengungkapan data penerima manfaat akhir tersebut perlu diimbangi dengan sistem pelaporan dan klasifikasi informasi yang matang agar tidak memicu distorsi persepsi di pasar.

“Secara prinsip, emiten tidak menolak transparansi dan pada prinsipnya tidak menjadi concern utama bagi emiten,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Gilman menekankan peningkatan frekuensi pelaporan berpotensi menimbulkan information overload jika tidak didukung oleh sistem yang stabil dan terintegrasi antara emiten, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Lebih jauh Gilman menilai penerapan UBO hingga 1% akan mampu meningkatkan transparansi struktur kepemilikan saham. Namun di sisi lain, tanpa mekanisme penyaringan dan klasifikasi informasi yang memadai berpotensi menimbulkan noise information dan perubahan perilaku investor institusi.

Dalam praktik pengelolaan portofolio, sambungnya, manajer investasi secara normal dan legal kerap menyentuh level kepemilikan 1% saat melakukan akumulasi portofolio. Aktivitas tersebut, yang sambungnya, berpotensi disalahartikan oleh pasar sebagai sinyal insider movement atau sinyal aksi korporasi

“Sehingga ini memicu reaksi berlebihan terhadap aktivitas yang sejatinya bersifat rutin,” jelasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)menyatakan kesiapannya untuk membuka data UBO pemilik saham yang sebelumnya berkisar di atas 5% menjadi 1% mulai Februari 2026 ini.

Pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan telah merespons seluruh poin utama yang sebelumnya disoroti oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI terkait transparansi melalui proposal resmi.

Salah satu langkah konkret yang segera diterapkan adalah peningkatan transparansi kepemilikan saham. Jika sebelumnya kewajiban keterbukaan informasi hanya berlaku bagi pemegang saham di atas 5%, OJK kini memperluasnya hingga kepemilikan minimal 1%. Data UBO hingga 1% ini pun akan dipublikasikan melalui halaman resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI.

“Yang tadinya keterbukaan informasi pemegang saham kan di atas 5%. Yang sekarang mau 1%, kami buka. Itu bahkan Februari sudah bisa," ujarnya, Senin (2/2/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) dan PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN) karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Suspensi tersebut dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai pada tanggal 28 Oktober 2025 mulai perdagangan sesi I.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor, terutama pemegang saham kedua emiten tersebut.

Tujuannya, untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya.

Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Sebagai informasi, saham HOMI naik 17,9% selama lima hari terakhir ke level Rp 460 per saham dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 724,5 miliar. Sementara saham SKRN meroket 61,6% ke level Rp 1.010 per saham dengan kapitalisasi pasara mencapai Ro 7,5 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (Suspensi) saham PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE), PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI), dan PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) karena mengalami peningkatan harga saham secara kumulatif yang signifikan.

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, terutama bagi pemegang saham ketiga emiten tersebut.

Suspensi dilakukan pada pada tanggal 14 Oktober 2025 mulai sesi I perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai.

"Dilakukan dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya," tulis manajemen BEI melalui keterbukaan informasi BEI, Selasa (14/10).

Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Sebagai informasi, saham TRUE meroket 117% selama sebulan terakhir, saham PGLI naik 32% selama sebulan, dan saham AYLS meroket 118% selama sebulan terakhir.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham karena peningkatan harga kumulatif yang signifikan kepada 5 perusahaan tercatat.

Lima emiten tersebut antara lain, PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) dan Waran Seri II PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN-W2), PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK), PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI), PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) dan Waran Terstruktur PT Rukun Raharja Tbk (RAJADRCG6A, RAJAHDCK6A, dan RAJAZPCK6A), dan PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI).

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka perlindungan bagi Investor, khususnya bagi pemegang saham lima emiten tersebut. Suspensi tersebut dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi I tanggal 13 Oktober 2025.

"Tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham," tulis manajemen BEI, Senin (13/10).

Sebagai informasi saham TRIN naik 125% dalam sepekan dan melesat 171% dalam sebulan, saham NTBK melejit 142% dalam sepekan, saham FUJI terapresiasi 56% dalam sepekan dan meroket 117% dalam sebulan, saham lompat 100% dalam sebulan dan saham ESTI meroket 132% dalam sebulan.

Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau ketat perdagangan saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA) dan PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS) pada Senin, (13/10/2025). Emiten ini dipantau karena terjadi adanya pola pergerakan tidak wajar (Unusual Market Activity/UMA) hingga mengalami kenaikan harga saham yang signifikan.

Mengutip keterbukaan informasi BEI, saham tersebut bergerak di luar kebiasaan (Unusual Market Activity). Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi investor, khususnya pemegang saham keempat emiten tersebut.

"Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal," tulis manajemen BEI, dikutip dari laman resminya.

Informasi terakhir mengenai MORA yang merupakan emiten telekomunikasi ini adalah informasi tanggal 10 Oktober 2025 yang

dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesial perihal penjelasan atas volatilitas transaksi.

"Sehubungan dengan terjadinya UMA atas saham MORA tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini," tulisnya.

Mengutip data pasar, saham MORA bergerak naik 24,66% di harga Rp910 per saham pada perdagangan Jumat, (10/10/2025). Di sisi lain, saham MORA telah naik 106.82% selama satu bulan. Sementara dalam year to date naik 111.63%.

Dengan pengumuman ini, para investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban emiten atas permintaan konfirmasi Bursa, mencermati kinerja emiten dan keterbukaan informasinya, mengkaji kembali rencana corporate action emiten apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Sama halnya dengan MORA, BEI juga memberi perhatian khusus bagi saham AYLS karena adanya volatilitas transaksi yang dianggap tak wajar. Adapun keterangan terakhir soal AYLS tertuang pada keterbukaan informasi tanggal 7 Oktober 2025 tentang laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Selama perdagangan Jumat lalu, saham emiten geosintetik ini melesat 34,97% di level Rp220. Adapun saham AYLS telah melesat 98.20% selama sebulan, dan naik 52.78% selama year to date (YTD).