Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menambahkan sejumlah jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5%. Salah satunya adalah pembuat/pencipta konten pada media daring seperti influencer (pemengaruh) maupun selebgram.

Untuk diketahui, otoritas fiskal telah menerbitkan aturan baru insentif PPh final UMKM sebesar 0,5% pada Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Insentif pajak final setengah persen kini hanya bisa dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP), maupun WP badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi. Namun, persyaratan omzetnya masih sama yakni penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

"Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan: a. Wajib Pajak orang pribadi; dan b. Wajib Pajak badan berbentuk perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang dan koperasi," bunyi pasal 57 ayat (1) PP No.20/2026, Selasa (2/6/2026).

PP baru ini juga menambah sejumlah jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pekerjaan bebas. Hal ini diatur lebih lanjut pada pasal sebelumnya yakni pasal 56 ayat (4).

Pada butir pasal tersebut, Purbaya menambahkan jasa pekerjaan bebas seperti pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, bloger, vloger, dan sejenis lainnya) dan seniman lainnya, pada pasal 56 ayat (4) huruf b.

Sebelumnya, pada PP No.55/2022, pasal 56 ayat (4) huruf b hanya mengatur pengecualian insentif PPh UMKM ini kepada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari.

Tidak hanya itu, kata 'tenaga ahli sejenis lainnya' juga ditambahkan pada pasal 56 ayat (4) huruf a. untuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris.

Kemudian, ada penambahan 'profesi sejenis lainnya' pada huruf d. yang sebelumnya hanya mencakup penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, serta huruf e. yang sebelumnya hanya mencakup pengarang, peneliti, dan penerjemah.

Adapun pada huruf h., Purbaya menambahkan orang yang menemukan pelanggan yang setara dengan jasa perantara turut dikecualikan dari insentif PPh 0,5%.

Peraturan ini ditetapkan pada 22 April 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada tanggal yang sama.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi PP tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan agar pemilik UMKM yang merupakan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang (PT OP) mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5% secara permanen.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menghapus jangka waktu tertentu untuk pemberian insentif dimaksud bagi WP OP dan PT OP, sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022.

Bimo menyebut penyiapan regulasi tersebut sudah selesai dibahas dan diusahakan terbit secepatnya. "Rencananya untuk WP OP. [Aturannya] secepatnya lah ya, karena sudah selesai pembahasan," ujarnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Sebelumnya saat menghadiri rapat bersama Komisi Keuangan DPR, Bimo memaparkan bahwa ada permintaan dari dunia usaha terkait dengan perpanjangan waktu pemberian PPh final 0,5% untuk WP OP yang sudah berakhir 2024. Sebagai salah satu stimulus ekonomi tahun ini, pemerintah memperpanjang pemberiannya sampai dengan 2029.

Kemudian, pemerintah juga ingin memberikan kesempatan bagi WP OP yang memenuhi kriteria menerima insentif PPh itu namun tidak dapat menggunakannya karena telah melewati jangka waktu tertentu.

Oleh sebab itu, Bimo mengusulkan perubahan pasal 59 pada PP No.55/2022 untuk menghapus aturan jangka waktu tertentu bagi WP OP dan PT OP.

Dirjen Pajak Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut revisi PP tersebut sudah melalui rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum pada Oktober 2025 lalu. Kini, rancangan beleid itu sudah berada di Sekjen Kemenkeu untuk nantinya diajukan permohonan penandatanganan oleh Presiden.