JAKARTA, iNews.id - Kedatangan Teras BRI Kapal Bahtera Seva I selalu dinantikan warga Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Kapal bank terapung milik BRI itu menjadi penghubung layanan perbankan bagi masyarakat yang tinggal di pulau dan jauh dari perkotaan.

Salah satu nasabah BRI di Pulau Panggang, Mastunih (45) menganggap kehadiran kapal tersebut bukan sekadar layanan perbankan biasa. Sebagai warga Pulau Panggang yang sehari-hari berjualan jelly keliling, dia mengaku sangat terbantu karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan waktu untuk menyeberang ke perkotaan demi bertransaksi keuangan.

“Alhamdulillah terbantu, bagus,” ujar Mastunih saat ditemui di Teras BRI Kapal Bahtera Seva I, dikutip Minggu (21/6/2026).

Hari itu Mastunih datang untuk mengecek bantuan sosial yang diterimanya. Selain itu, dia juga sesekali menabung melalui layanan BRI yang hadir langsung di pulau tempat tinggalnya.

“Tadi cek bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan bansos itu,” katanya.

Mastunih telah menjadi nasabah BRI sejak 2020. Menurut dia, alasan utama memilih BRI karena layanan perbankan bisa dijangkau lebih mudah melalui kapal yang rutin datang ke Pulau Panggang.

“Saya jadi nasabah dari tahun 2020, sudah lama juga sih. Sekarang lebih dekat ya, karena (Teras BRI Kapal) datang langsung, gak perlu menyeberang-menyeberang,” ujarnya.

Sebagai pedagang kecil dengan penghasilan yang tidak menentu, kemudahan akses tersebut menjadi sangat penting. Dalam sebulan, penghasilannya dari berjualan jelly keliling rata-rata sekitar Rp500.000, meski terkadang bisa lebih kecil tergantung kondisi penjualan.

Karena itu, dia berharap layanan Teras BRI Kapal Bahtera Seva I terus beroperasi untuk melayani masyarakat Kepulauan Seribu.

“Harus dilanjutkan sih,” ucapnya.

Cerita serupa datang dari Mustarini (49), warga Pulau Panggang yang akrab disapa Bu Neng. Selain mengelola usaha warung yang menjual soto ayam, sop iga dan minuman, dia juga memiliki usaha keramba ikan.

Menurut Bu Neng, layanan perbankan yang dibawa Kapal Bahtera Seva I telah membantu dirinya memperoleh akses pembiayaan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI.

“Waktu saya pinjam untuk katering pada waktu itu, Rp30 juta, KUR,” kata dia.

Pinjaman tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha katering yang dijalaninya. Pengajuan kredit dilakukan melalui layanan yang hadir di kapal BRI.

“Iya, bermanfaat sekalilah. Membantu juga sih buat masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya memanfaatkan fasilitas pinjaman, Bu Neng juga rutin menabung dari hasil usahanya. Setiap hari, dia menyisihkan sekitar Rp200.000 untuk ditabung dan disetorkan kepada BRI melalui fasilitas bank terapung seminggu sekali.

“Biasanya tabung Rp200.000 setiap hari,” katanya.

Menurut dia, keberadaan kapal BRI membuat aktivitas menabung menjadi lebih mudah karena petugas bank datang langsung ke pulau.

“Kalau kapal belum ada saya taruh dulu. Nanti kalau orang kapal telepon, langsung saya setor,” ujarnya.

Kepala Teras BRI Kapal Bahtera Seva I, Algi Meza, mengatakan layanan bank terapung tersebut memang dirancang untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau berpenduduk di Kepulauan Seribu.

Dalam sepekan, kata dia, kapal memiliki jadwal pelayanan yang berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Senin melayani Pulau Pramuka, Selasa Pulau Panggang, Rabu Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, Kamis Pulau Tidung, serta Jumat Pulau Untung Jawa.

Menurut Algi, layanan yang diberikan hampir sama dengan kantor bank di darat, mulai dari setor tunai, tarik tunai, penggantian kartu ATM, penggantian buku tabungan, pembukaan rekening hingga pengajuan pinjaman.

“Pelayanannya hampir sama dengan perbankan di darat, cuma bedanya kita bank terapung. Kita perbankan yang jemput bola,” ujarnya.

Setiap kali bersandar di Pulau Panggang, kapal rata-rata melayani lebih dari 20 nasabah per hari. Bahkan sebelum kapal merapat ke dermaga, warga sering kali sudah menunggu untuk mendapatkan pelayanan.

“Dari masyarakat mereka antusias banget. Sebelum kapal menyandar, mereka pasti sudah mengantre biasanya untuk pelayanan,” kata Algi.

Selain melayani masyarakat umum, kapal juga menjadi tempat transaksi bagi jaringan AgenBRILink yang tersebar di pulau-pulau. Para agen biasanya menyetorkan kembali uang hasil transaksi kepada petugas kapal untuk mengisi saldo layanan mereka.

Untuk menunjang operasional tersebut, Kapal Bahtera Seva I membawa kas dalam jumlah besar setiap pekannya. “Rata-rata dari Senin sampai Jumat kas kita paling besar Rp2 miliar,” ujarnya.

Meski menghadapi tantangan cuaca dan kondisi laut yang berubah-ubah, Algi menegaskan pihaknya tetap berupaya menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat pulau.

“Kalau nasabah sudah telanjur mengantre, kita tetap melayani sampai antreannya habis,” katanya.

Diketahui, Teras BRI Kapal pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 melalui Bahtera Seva I. Bank terapung itu melayani nasabah yang tersebar di sejumlah pulau Kepulauan Seribu.

Sejak diluncurkan, BRI menjadi pelopor perbankan yang menjangkau wilayah kepulauan melalui moda transportasi laut. 

Layanan ini memberikan kemudahan akses transaksi dan konsultasi keuangan yang sebelumnya hanya tersedia di wilayah daratan. Melalui layanan tersebut, BRI memperkuat jangkauan interaksi langsung dengan masyarakat serta membangun literasi keuangan di daerah pesisir.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan Teras BRI Kapal merupakan bentuk konkret komitmen bank pelat merah itu dalam memperluas inklusi keuangan secara sistemik dan berkelanjutan.

“Teras BRI Kapal menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam menghadirkan layanan keuangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kepulauan dan daerah pesisir. Bagi kami, inklusi keuangan merupakan tanggung jawab sosial yang melekat pada identitas BRI sebagai bank rakyat. Melalui inisiatif ini, BRI memperluas akses keuangan sekaligus memperkuat peluang ekonomi dan ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir,” ujar Dhanny.

Editor: Rizky Agustian

Jakarta: Kesempatan untuk berkembang dan berkarya seharusnya bisa diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Dengan semangat tersebut, Pertamina Patra Niaga terus menghadirkan berbagai program pemberdayaan yang membuka ruang lebih luas bagi kalangan difabel untuk meningkatkan kapasitas diri, memperoleh penghasilan, hingga hidup lebih mandiri.

Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai program Community Involvement & Development (CID) yang dijalankan di sejumlah wilayah operasional perusahaan. Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga berkomitmen menciptakan ruang yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

"Pertamina Patra Niaga hadir untuk semua kalangan. Melalui program CID, kami membuka peluang bagi teman-teman difabel untuk berkarya, meningkatkan kapasitas diri, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat," ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Juni 2026.

Kedai Kopi yang Dikelola Teman Tuli

Salah satu program unggulan adalah PERINTIS (Pemberdayaan Inklusi Teman Istimewa) yang dijalankan Pertamina Patra Niaga Kilang Balongan melalui Kedai Kopi Teman Istimewa di Kabupaten Indramayu.

Sejak berdiri pada 2023, kedai yang dikelola langsung oleh teman-teman tuli tersebut telah memberikan manfaat kepada 155 penyandang tuli dan berhasil mencatatkan omzet hingga Rp300 juta sepanjang tahun 2025. Lebih dari sekadar tempat usaha, kedai ini menjadi simbol kemandirian dan bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya.

Inovasi kaki palsu dari limbah daur ulang

Komitmen dalam mendorong kemandirian penyandang disabilitas juga diwujudkan melalui Program Setara (Sinergi Kawan Inklusi) yang digagas oleh perusahaan afiliasi, PT Polytama Propindo sejak 2023. Program ini mengembangkan inovasi kaki palsu Polystep berbahan limbah polipropilena daur ulang sebagai solusi akses alat bantu yang lebih terjangkau sekaligus mendukung ekonomi sirkular.

Hingga saat ini, Program Setara telah memberikan manfaat kepada 114 penerima manfaat di Indramayu dan menghasilkan pendapatan hampir Rp190 juta sepanjang 2025.

Suprayitno, Ketua Kelompok Difabel Indramayu, mengaku merasakan perubahan besar sejak hadirnya Program Setara. Menurutnya, program ini tidak hanya membantu menyediakan alat bantu yang lebih terjangkau, tetapi juga membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dan mandiri secara ekonomi.

"Dulu kami sering terkendala karena alat bantu sangat mahal dan sulit didapat. Sekarang kami bisa membuat sendiri, belajar, bahkan menjual hasil produksi kami. Ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk pengakuan bahwa kami setara," ujar Suprayitno.

Pelatihan kerja hingga penyaluran ke industri

Sementara itu, di Kabupaten Boyolali, Fuel Terminal Boyolali menjalankan Program Difabelpreneur Kresna Patra yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Melalui pelatihan menjahit, pengembangan lembaga penyalur kerja inklusif, serta pendirian Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Inklusi Dwija Praja Amarta, program ini berhasil membangun ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.

Program ini juga menghadirkan inovasi mesin jahit ramah disabilitas Jr-Difa yang memanfaatkan scrap besi perusahaan dan telah memperoleh hak paten. Selain itu, pemanfaatan limbah minyak jelantah dan botol plastik turut mendukung pembiayaan pendidikan peserta PKBM inklusi.

Dampaknya sangat signifikan. Inkubasi tenaga kerja disabilitas Kresna Patra telah berhasil menyalurkan 170 penyandang disabilitas ke berbagai industri garmen lokal di Boyolali, sehingga membuka akses kerja dan peluang ekonomi yang lebih luas.

"Pertamina Patra Niaga tidak hanya mendistribusikan energi, tetapi juga membuka peluang dan menumbuhkan kemandirian bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Kami percaya keberhasilan bisnis harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan," tutur Roberth.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta (ANTARA) - Bank syariah digital PT Bank Aladin Syariah Tbk membukukan laba sebesar Rp150,7 miliar sepanjang 2025 atau meningkat 304,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah Koko Rachmadi mengatakan pertumbuhan kinerja tersebut ditopang pengembangan produk dan layanan serta penguatan sistem digital untuk mendukung akses perbankan syariah bagi nasabah.

“Bank Aladin Syariah mencatatkan kinerja yang positif di tahun 2025. Hal ini sejalan dengan pengembangan produk dan layanan, serta penguatan sistem digital yang mendukung kemudahan akses perbankan bagi para nasabah,” kata Koko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), perseroan melaporkan total aset hingga akhir 2025 mencapai Rp14,4 triliun atau tumbuh 53,89 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp10,4 triliun atau meningkat 92,18 persen yoy.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan mencapai Rp5,2 triliun atau tumbuh 9,58 persen yoy dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) terjaga di level 49,3 persen.

Hingga akhir 2025, jumlah nasabah Bank Aladin Syariah mencapai 3,7 juta pengguna atau tumbuh 12,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Koko, perseroan akan terus memperkuat posisi sebagai bank syariah digital melalui inovasi layanan dan perluasan kolaborasi ekosistem strategis.

“Kami percaya bahwa perluasan akses layanan keuangan syariah melalui inovasi digital dan kolaborasi ekosistem dapat menjadi bagian penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan strategi offline-to-online melalui kerja sama dengan berbagai mitra strategis.

Salah satu kolaborasi dilakukan bersama Alfa Group yang memiliki lebih dari 23 ribu jaringan minimarket di seluruh Indonesia guna memperluas akses layanan perbankan syariah digital.

Selain itu, perseroan juga memperluas kerja sama dengan sejumlah mitra strategis seperti Flip, Mekari, Persis Solo, Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bank Aladin Syariah juga ditunjuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) pada 2025.

Memasuki 2026, perseroan menargetkan penguatan kerja sama dengan mitra bisnis potensial, ekspansi produk dan layanan melalui aplikasi digital, jaringan offline mitra strategis, dan jaringan ATM BCA untuk layanan tarik tunai tanpa kartu.

Perseroan juga membidik pertumbuhan current account saving account (CASA) melalui akuisisi pendanaan secara organik, integrasi dengan ekosistem mitra strategis, serta optimalisasi kategori nasabah Aladin Premier yang menyasar segmen ritel menengah atas.

Pada kuartal I 2026, Bank Aladin Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp23,3 miliar.

Perseroan juga menyatakan akan terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi, tata kelola perusahaan, serta kualitas sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

MERAUKE, iNews.id - Di kawasan perbatasan RI–Papua Nugini, tepatnya di Sota, salah satu distrik di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, akses keuangan memiliki makna besar dalam mendukung aktivitas masyarakat. Di wilayah yang menjadi salah satu garis terdepan NKRI ini, BRI melalui BRILink Agen hadir sebagai perpanjangan tangan layanan perbankan, mendekatkan akses keuangan sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi lokal.

Kehadiran BRILink Agen menjadi semakin relevan karena akses masyarakat Sota menuju pusat Kota Merauke tidak selalu mudah. Dengan jarak sekitar 100 kilometer dari pusat kota dan biaya perjalanan yang cukup besar, masyarakat membutuhkan layanan keuangan yang mudah dijangkau.

Sebagai bagian dari masyarakat perbatasan yang juga merupakan nasabah pinjaman BRI, John Al Bugis merasakan besarnya kebutuhan masyarakat Sota terhadap akses layanan keuangan yang lebih mudah dan dekat. Berangkat dari hal tersebut, pada 2021 John memutuskan menjadi Agen BRILink guna membantu menghadirkan layanan perbankan yang lebih praktis bagi warga sekitar.

"Saya membuka BRILink karena tinggal di wilayah perbatasan. Masyarakat di sini sangat membutuhkan layanan keuangan, karena jarak ke Kota Merauke sekitar 100 kilometer," cerita John.

Baca Juga

BRI Operasikan Money Changer di Lokasi Strategis, Perluas Akses Transaksi Valas

Ia menyampaikan, selama lima tahun menjalankan usaha sebagai Agen BRILink, dirinya secara langsung melihat bagaimana layanan yang dihadirkannya mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Melalui Agen BRILink yang dimilikinya, warga kini dapat melakukan berbagai transaksi dasar seperti setor tunai, tarik tunai, transfer, hingga pembayaran kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah.

"Kemudahan ini menjadi sangat berarti karena membantu aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota. Bagi saya, momen yang sangat berkesan adalah ketika manfaat ini dirasakan oleh banyak masyarakat, mulai dari warga sekitar, pelaku usaha lokal, pekerja sektor layanan, hingga petugas yang bertugas di wilayah perbatasan," ujarnya.

Baca Juga

BRI Hadirkan Promo Spesial KKB The Elite, Nasabah Bisa Bawa Pulang Kendaraan Impian dengan Banyak Keuntungan

Seiring berjalannya waktu, berbagai pendampingan dan edukasi dari petugas BRILink turut membantu John dalam mengembangkan usahanya sebagai Agen BRILink.

Manfaat dari usaha tersebut pun dirasakan langsung oleh John, tidak hanya dalam meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga memberinya kesempatan untuk berkontribusi lebih luas bagi masyarakat sekitar. Dari Sota, ia turut menggerakkan perekonomian masyarakat melalui layanan perbankan yang hadir hingga garis terdepan Indonesia.

Baca Juga

QRIS BRI Jadi Andalan Warung Asep Layani Pembeli, Tak Perlu Cari Uang Kembalian

Dalam menjalankan usaha Agen BRILink, John juga terus berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Di tengah hadirnya berbagai pilihan layanan keagenan, ia memastikan transaksi berjalan lancar serta menjaga biaya layanan tetap terjangkau bagi warga.

Baca Juga

Kinerja Keuangan Kokoh, BRI Jaga Likuiditas dan Permodalan Tetap Kuat hingga Triwulan I 2026

"Cara saya agar masyarakat bisa mengandalkan BRILink Agen adalah dengan meyakinkan mereka bahwa BRI telah dipercaya masyarakat selama ini. Selain itu, saya juga menjaga biaya layanan agar tetap bersaing," jelasnya.

Keberadaan Agen BRILink di wilayah perbatasan menjadi bagian dari komitmen BRI dalam memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok negeri. Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, mengatakan bahwa kehadiran Agen BRILink tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari, tetapi juga membantu menjaga aktivitas ekonomi lokal tetap berjalan dengan baik.

"BRI terus berkomitmen memperluas akses layanan keuangan hingga ke wilayah terdepan dan perbatasan Indonesia, termasuk kawasan perbatasan seperti Sota. BRI akan terus memperkuat ekosistem Agen BRILink melalui pendampingan dan edukasi agar para agen dapat terus memberikan layanan yang optimal sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing," jelasnya.

Sebagai informasi, per akhir Maret 2026, jumlah Agen BRILink telah mencapai lebih dari 1,18 juta agen yang tersebar di 66.450 desa atau lebih dari 80 persen total desa di Indonesia. Jangkauan tersebut memperkuat peran Agen BRILink sebagai jaringan layanan keuangan berbasis kemitraan di tingkat desa.

Sepanjang Triwulan I 2026, Agen BRILink mencatatkan volume transaksi mencapai Rp420 triliun. Aktivitas tersebut menegaskan peran Agen BRILink sebagai salah satu kanal utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan, sekaligus turut berkontribusi terhadap fee based income (FBI) BRI yang mencapai Rp459 miliar.

Editor: Maria Christina

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali mengatakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial perlu menjadi perspektif pembangunan yang terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan.

"Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial tidak diposisikan sebagai agenda sektoral, tetapi sebagai perspektif pembangunan yang harus diintegrasikan dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi," katanya dalam kegiatan Diseminasi Hasil Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

Bappenas terus memperkuat agenda pengarusutamaan gender dan inklusi sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan kelompok rentan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara, sejalan dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Komitmen itu diperkuat melalui kegiatan diseminasi yang didukung Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia, serta diimplementasikan oleh The SMERU Research Institute.

Menurut Pungkas, organisasi masyarakat sipil (OMS) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas kebijakan publik dan efektivitas pembangunan.

Melalui pengalaman lapangan, jejaring komunitas, serta kedekatannya dengan kelompok rentan dan marjinal, OMS dinilai mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan proses perumusan kebijakan sekaligus memastikan pembangunan lebih tepat sasaran.

Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas Qurrota A'yun turut mengungkapkan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial harus menjadi bagian integral dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Hal ini mencakup keterlibatan aktif OMS, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

"Studi ini memvalidasi berbagai upaya yang sedang disiapkan pemerintah melalui regulasi dan strategi pelibatan pemangku kepentingan, termasuk OMS," ujar dia.

Saat ini, lanjut Qurrota, salah satu proses yang tengah didorong adalah penyusunan rencana intervensi pembangunan yang dapat membantu menerjemahkan usulan masyarakat, yang seringkali disampaikan melalui OMS, ke dalam bahasa perencanaan pembangunan yang lebih operasional dan mudah diimplementasikan oleh perangkat daerah. Dengan begitu, upaya pengarusutamaan gender dan inklusi sosial diharapkan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Peneliti senior SMERU sekaligus tim studi baseline Palmira Permata Bachtiar menyampaikan bahwa studi menemukan masih terbatasnya partisipasi OMS dalam proses perencanaan pembangunan daerah, di antaranya partisipasi OMS dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat provinsi masih terbatas dan kelompok disabilitas belum mendapat akses dan akomodasi dalam proses perencanaan formal.

Kendati demikian, terdapat perkembangan positif melalui terbitnya Surat Edaran Partisipasi Masyarakat (SE Parmas) pada Januari 2026 sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017. Bappenas menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola partisipatif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain itu, dokumen tersebut memuat panduan teknis pelaksanaan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan, metode praktis untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hingga instrumen pemantauan dan evaluasi.

"Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan OMS menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan yang inklusif dapat berjalan secara efektif hingga ke tingkat daerah dan desa," ungkap Palmira.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya terkait layanan asuransi, melalui partisipasi dalam kegiatan Jogja Financial Festival 2026, Yogyakarta.

"Askrindo ingin terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan risiko finansial," kata Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Askrindo menghadirkan edukasi asuransi yang dikemas secara interaktif, relevan, dan mudah dipahami, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat umum.

Edukasi utamanya menyasar pemahaman mengenai pentingnya kesiapan menghadapi risiko finansial dalam kehidupan sehari-hari.

Perusahaan juga mengenalkan berbagai produk perlindungan risiko oleh asuransi, misalnya asuransi mikro yang berperan strategis dalam memperluas akses perlindungan keuangan karena menawarkan manfaat proteksi yang praktis dan terjangkau.

Perlindungan yang dimaksud mencakup kecelakaan diri, risiko usaha mikro, hingga perlindungan rumah tinggal.

"Kami berharap masyarakat semakin memahami bahwa proteksi merupakan bagian penting dalam perencanaan keuangan sejak dini," tambah Fankar.

Melalui partisipasi dalam Jogja Financial Festival 2026, Askrindo berharap dapat terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi sekaligus mendukung penguatan inklusi keuangan nasional.

Fankar juga menegaskan bahwa edukasi dan komunikasi yang adaptif menjadi kunci dalam membangun kedekatan industri asuransi dengan masyarakat.

"Generasi muda memiliki peran besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar risiko dan lebih siap secara finansial. Karena itu, Askrindo ingin hadir tidak hanya sebagai perusahaan asuransi, tetapi juga sebagai partner edukasi yang mampu memberikan pemahaman proteksi secara lebih mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari," tutur Fankar.

Askrindo mencatatkan premi sebesar Rp1,16 triliun atau tumbuh sekitar 10 persen (year-on-year/yoy) per 31 Maret 2026.

Pertumbuhan premi utamanya didorong oleh peningkatan signifikan pada lini asuransi umum. Segmen ini mencatatkan pertumbuhan hingga 44 persen.

Sejalan dengan itu, Askrindo menyatakan laba perusahaan meningkat sebesar 77 persen (yoy), meski belum merinci nilai laba yang dibukukan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Perhubungan terus berupaya memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang inklusif, ramah, dan responsif bagi kelompok rentan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat layanan transportasi inklusif bagi kelompok rentan hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas pelayanan, serta kapasitas sumber daya manusia.

"Kementerian Perhubungan terus berupaya memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang inklusif, ramah, dan responsif bagi kelompok rentan," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Praktik Baik Pelayanan Transportasi Ramah, Responsif, dan Sensitif Kelompok Rentan Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kemenhub secara daring dan luring di Jakarta.

Dia mengatakan, pembangunan transportasi tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan yang setara, termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, hingga masyarakat di wilayah 3T.

Arif menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi penyelenggara transportasi untuk melakukan transformasi layanan agar semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir sektor transportasi nasional telah mencatat berbagai kemajuan signifikan, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, maupun kualitas layanan kepada masyarakat.

Meski demikian, manfaat pembangunan transportasi yang berkeadilan dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Menurutnya pula kelompok rentan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan transportasi, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun sensitivitas pelayanan. Karena itu, pelayanan transportasi yang inklusif menjadi kebutuhan krusial sekaligus bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

“Kelompok rentan seringkali menghadapi hambatan ganda yaitu keterbatasan akses fisik dan kurangnya kepekaan layanan. Oleh karena itu, tema workshop hari ini ‘Praktik Baik Pelayanan Transportasi Ramah, Responsif, dan Sensitif’ bukan sekadar slogan," katanya.

"Ini adalah sebuah kebutuhan mendesak, bahkan sebuah keharusan moral dan hukum dalam mewujudkan hak asasi manusia dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” tambahnya.

Dia menegaskan, terdapat tiga fokus utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan transportasi inklusif, yakni akselerasi kebijakan yang ramah kelompok rentan, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor transportasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Transportasi yang responsif tidak lahir dari infrastruktur saja, tetapi juga dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Petugas di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan harus dibekali pelatihan mengenai pelayanan terhadap kelompok berkebutuhan khusus,” katanya.

Workshop pelayanan transportasi ramah kelompok rentan pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019. Saat itu, sebanyak 19 operator transportasi menandatangani komitmen bersama untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang ramah disabilitas.

Tahun ini menjadi pelaksanaan workshop kedelapan yang diselenggarakan PPTB bersama Tim Inklusi Disabilitas Kementerian Perhubungan dan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN).

Pada tahun ini pula, workshop diikuti sebanyak 252 peserta yang terdiri dari perwakilan unit kerja Kementerian Perhubungan, operator transportasi, BUMN dan BUMS sektor transportasi, kementerian/lembaga, serta komunitas disabilitas.

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan para penyedia layanan transportasi dalam memberikan pelayanan yang lebih ramah, responsif, dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Secara tren, jumlah rekening pelajar juga terus menunjukkan peningkatan, yakni tumbuh sebesar 1,25 persen secara tahunan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat simpanan tabungan pelajar mencapai Rp29,13 triliun pada kuartal I 2026 dengan 59,03 juta rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Dicky Kartikoyono mengatakan pencapaian tabungan pelajar hingga kuartal I 2026 menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang mencapai 88,36 persen.

"Secara tren, jumlah rekening pelajar juga terus menunjukkan peningkatan, yakni tumbuh sebesar 1,25 persen secara tahunan atau year on year (yoy)," kata Dicky dalam jawaban tertulis dari OJK di Jakarta, Minggu.

Peningkatan jumlah tabungan pelajar, kata Dicky, mengindikasikan semakin luasnya akses dan partisipasi pelajar dalam sistem keuangan formal. Dari sisi nominal simpanan, OJK mengakui memang terdapat fluktuasi dalam jangka pendek, namun secara umum masih menunjukkan tren yang positif dan sejalan dengan karakteristik tabungan pelajar yang dinamis.

Tanpa merinci spesifik, Dicky menyebut kontribusi simpanan pelajar terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan masih relatif terbatas. Namun, dia menekankan bahwa tabungan pelajar memiliki nilai strategis dalam memperluas basis nasabah perbankan di masa depan sekaligus membangun budaya menabung sejak dini.

"OJK optimistis tren positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026, didukung oleh penguatan Program Kejar, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan," kata dia.

Dengan program Kejar, kata Dicky, diharapkan kebiasaan menabung dapat semakin tertanam di kalangan pelajar sejak usia dini. Ke depan, Dicky menjelaskan, fokus penguatan akan diarahkan pada perluasan akses, peningkatan pemanfaatan rekening yang lebih aktif, serta penguatan edukasi keuangan bagi pelajar, sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan baik dari sisi jumlah rekening maupun nominal simpanan.

Program Kejar merupakan inisiatif OJK yang diluncurkan pada 2020 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Indonesia Menabung untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Program ini bertujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan yang dapat digunakan untuk menabung dan belajar mengelola keuangan sejak dini.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Industri kreatif Indonesia perlahan mengalami pergeseran. Jika dulu identik dengan pendekatan formal dan korporatif, kini muncul generasi baru pemimpin muda yang lebih kolaboratif, humanis, dan memiliki kepedulian sosial tinggi.

Salah satu nama yang mulai mencuri perhatian adalah Cahaya Manthovani.

Managing Director PT Navaswara Bhuwana Kencana itu, sukses memimpin berbagai event nasional yang tak hanya besar secara skala.

Dia bercerita awal mulanya terjun ke dunia ini hanya karena mengikuti alur hidup. Sebagai lulusan architectural design di korea, yaitu negara yang sangat mendorong kreativitas, dia belajar banyak dari mereka.

"Dunia industri kreatif adalah awal mula saya menjejaki karier,” ujar Cahaya Manthovani.

Dari awal industri kreatif sudah ada di dalam jiwanya, namun bisnis event adalah sesuatu yang mengikuti alur hidup.

Dia memulai perjalanannya dari Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara 2025 yang mengangkat kembali budaya tutur Nusantara, ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026 yang mendorong apresiasi terhadap pembangunan desa, hingga Inklusiland 2025 yang membawa isu inklusivitas ke ruang publik dengan pendekatan kreatif.

Cahaya dinilai berhasil menghadirkan formula baru dalam dunia event, yakni menggabungkan experience, storytelling, dan social impact dalam satu ekosistem.

Pendekatan tersebut membuat berbagai event garapan Navaswara terasa lebih relevan dengan audiens muda dan mudah membangun engagement publik.

“Ketika ingin membuat sebuah event, kita sendiri harus tahu betul tujuan utamanya itu apa. Efeknya apa? Apakah hanya berguna untuk sendiri atau bisa menginspirasi orang banyak?” kata Cahaya yang juga pernah menjabat sebagai CDM Asean Youth Paragames 2025 Dubai.

Kiprah Cahaya Manthovani tidak berhenti di industri kreatif. Melalui Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, ia aktif menjalankan berbagai program sosial untuk anak-anak disabilitas dan komunitas inklusi.

Program Makanan Bergizi Gratis-Swasta di Provinsi Banten menjadi salah satu langkah nyata yang mendapat perhatian luas. Program ini melibatkan 12 UMKM lokal dan menjangkau lebih dari 2.200 penerima manfaat dari sekolah-sekolah khusus/disabilitas.

Perempuan lulusan Kyungsung University, Korea Selatan tersebut juga pernah bertugas sebagai CDM Asean Youth Paragames 2025 Dubai. Pada ajang olahraga multi event tersebut, kontingen Indonesia sukses mendulang 59 medali, dengan perincian 23 medali emas, 23 medali perak, dan 13 medali perunggu.

Bagi Cahaya, pemberdayaan sosial harus dibangun melalui kolaborasi.

Di balik kesuksesannya memimpin berbagai event nasional, Cahaya juga mengakui ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama soal pandangan orang terhadap dirinya yang dianggap terlalu muda.

"Tantangan terbesar adalah first impression orang-orang terhadap saya. Sebagai perempuan dengan wajah yangg terlihat sangat lebih muda dari umur saya, semua orang selalu mengira saya bocah SMP, SMA, atau masih kuliah. Tidak pernah ada yang mengira saya berusia 26 tahun,” ungkap Cahaya.

Kepemimpinan dan konsistensinya membuat Cahaya menerima sejumlah penghargaan prestisius, termasuk The Inspiring Woman dari Robb Report Indonesia.

Semoga dengan diberikankannya literasi dan inklusi keuangan asuransi oleh BRI Insurance ini, semua ibu-ibu (nasabah PNM) yang hadir dapat merasakan manfaatnya untuk jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - BRI Insurance memperkuat literasi dan inklusi keuangan asuransi pelaku usaha mikro dan ultramikro di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melalui edukasi perlindungan finansial untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat menghadapi berbagai risiko usaha.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan pihaknya terus aktif melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan asuransi dengan merangkul masyarakat salah satunya pelaku usaha di Makassar.

"BRI Insurance berupaya memberikan dukungan melalui cara yang inovatif seperti edukasi pentingnya proteksi sehingga dapat menjalankan berbagai kegiatan yang positif yang aman dari berbagai risiko," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu (2/5).

Menurutnya risiko bisa terjadi kapan dan di mana saja sehingga pihaknya berkomitmen untuk selalu menggencarkan literasi dan inklusi keuangan asuransi demi masa depan masyarakat.

Adapun kegiatan literasi dan inklusi keuangan asuransi dilaksanakan berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pengetahuan mengenai asuransi di kalangan masyarakat secara luas.

Wakil Pemimpin Cabang PNM Makassar Sugiarto mengapresiasi sinergi bersama BRI Insurance yang telah memberikan literasi dan inklusi keuangan asuransi untuk masyarakat terutama kepada nasabah PNM di wilayah tersebut.

“Semoga dengan diberikankannya literasi dan inklusi keuangan asuransi oleh BRI Insurance ini, semua ibu-ibu (nasabah PNM) yang hadir dapat merasakan manfaatnya untuk jangka panjang," kata Sugiarto.

Dia juga berharap kegiatan itu dapat meningkatkan rasa yakin masyarakat dalam memilih produk layanan jasa keuangan khususnya dalam perlindungan yang ditawarkan sebagai upaya ketahanan ekonomi masyarakat atas risiko dan meningkatkan perkembangan industri asuransi.

Sementara itu, Pimpinan Cabang BRI Insurance Makassar Asniar Asnawi mengatakan kepemilikan asuransi dapat membantu masyarakat menjaga perencanaan keuangan agar tetap stabil sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman dalam beraktivitas sehari-hari.

Menurut dia, perlindungan asuransi juga penting untuk menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha perempuan, agar tetap terlindungi dari berbagai risiko yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi keluarga.

Melalui kegiatan tersebut, BRI Insurance berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi semakin meningkat sehingga mampu memilih perlindungan finansial yang sesuai dengan kebutuhan pribadi maupun usaha sehari-hari.

BRI Insurance memiliki beberapa produk asuransi untuk melindungi tempat usaha dan rumah para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, yang ekonomis dan bermanfaat yaitu Asuransi Mikro Kerusakan Tempat Usaha, Rumahku dan Proteksiku dengan premi mulai Rp10 ribu hingga Rp50 ribu per tahun dengan manfaat mulai dari Rp2 juta hingga Rp15 juta.

Untuk memiliki Asuransi Mikro, selain melalui Agen BRILink yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, BRI Insurance juga menyediakan aplikasi BRINSmobile yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat oleh pelaku UMKM maupun masyarakat umum dalam menikmati layanan asuransi dari BRI Insurance.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Melalui Astra Women Network, kami berharap semakin banyak Perempuan Astra yang berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, perusahaan maupun bangsa

Jakarta (ANTARA) - Direktur Astra Gita Tiffani Boer menyatakan komitmen memperkuat pengembangan kepemimpinan perempuan di lingkungan Grup Astra, salah satunya dengan menggelar Astra Women Network 2026.

“Astra berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berperan dan berkontribusi secara optimal dalam organisasi,” ujar Gita dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Astra Women Network 2026 mengangkat tema “Women Empowered: From Empowerment to Impact”.

Tema ini, kata dia, mencerminkan semangat Astra bahwa pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada terbukanya kesempatan untuk berkembang, tetapi melalui kontribusi dan dampak nyata bagi lingkungan, perusahaan, dan bangsa.

“Melalui Astra Women Network, kami berharap akan semakin banyak Perempuan Astra yang berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, perusahaan maupun bangsa," ujar Gita.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti turut hadir dalam acara tersebut. Ia memberikan semangat kepada perempuan di Indonesia untuk berdaya dan memberikan manfaat bagi sekitarnya.

Menurut Diana, Astra Women Network menghadirkan ruang kolaborasi, pembelajaran dan penguatan kapasitas perempuan Indonesia.

“Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan lagi sekadar agenda sosial, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan bangsa," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

Hingga tahun 2025, representasi karyawan perempuan di Grup Astra pada posisi supervisor ke atas mencapai 20,33 persen.

Selain itu, terdapat 33 perempuan yang menjabat sebagai Direktur di Grup Astra atau setara dengan 17,37 persen dari total jajaran direksi.

Adapun dalam kegiatan sosial, Perempuan Astra telah terlibat dalam berbagai kegiatan seperti kolaborasi Hari Anak Nasional bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, aksi menanam mangrove di Desa Sejahtera Astra Pulau Pramuka, keterlibatan aktif pada kegiatan Workshop Lingkungan Astra di Desa Sejahtera Astra Cidadap Padalarang, kegiatan sosial bersama anak-anak penyintas kanker, hingga mengajar di sekolah binaan Yayasan Astra dan Desa Sejahtera Astra Sumba Timur.

Komunitas Perempuan Astra diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi, berbagi inspirasi, dan support system bagi perempuan di seluruh ekosistem Grup Astra, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat standar keamanan destinasi nasional dengan menyiapkan 38 provinsi di seluruh Indonesia untuk menjalankan Program Keselamatan Wisata 2026. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham, menyampaikan sektor pariwisata sedang mengalami pergeseran paradigma. Wisatawan kini tidak hanya mencari keindahan destinasi, tetapi juga pengalaman yang autentik, aman, dan berkesan.

“Tantangan kita tidak lagi sebatas menghadirkan destinasi yang indah, tetapi memastikan wisatawan memperoleh pengalaman yang aman, nyaman, dan berkualitas. Isu keselamatan kini menjadi faktor penting dalam daya saing pariwisata,” ujar Martini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Melalui skema Tugas Pembantuan, sambung Martini, Kemenpar melaksanakan Program Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata di 38 provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, khususnya dalam mitigasi risiko di destinasi wisata serta kemampuan respons terhadap kondisi darurat di lapangan.

"Langkah strategis ini juga diambil untuk memastikan keseragaman prosedur keselamatan bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global," ucap Martini.

Martini menegaskan keberhasilan program ini memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Dinas Pariwisata provinsi sebagai penggerak utama di daerah. Dia mengharapkan peran aktif seluruh kepala dinas pariwisata sebagai inisiator di wilayah masing-masing.

"Keselamatan wisata bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama,” lanjutnya.

Martini menyampaikan program pelatihan ini juga menjadi wadah pembinaan SDM yang memahami prinsip keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Upaya tersebut diharapkan mendorong profesionalisasi layanan wisata sekaligus memperkuat citra positif pariwisata Indonesia sebagai destinasi yang aman dan berkualitas.

Selain peningkatan kualitas pelatihan, Kemenpar menekankan pentingnya akuntabilitas pelaksanaan program, baik dari aspek teknis maupun administratif, agar setiap kegiatan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan destinasi.

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Ika Kusuma Permana Sari, menambahkan kesiapan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi program di lapangan.

“Kami ingin memastikan setiap daerah siap menjalankan program ini secara optimal sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan keamanan destinasi wisata,” ujar Ika.

Kemenpar optimistis, melalui penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah, Program Keselamatan Wisata 2026 dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan rasa aman bagi setiap wisatawan.